Biyot's Blog

ayo maju jangan mundur !

RUANG LINGKUP FILSAFAT ILMU April 23, 2014

Filed under: ILMU PENGETAHUAN — biyot @ 7:00 pm
  1. ILMU SEBAGAI OBJEK KAJAIAN FILSAFAT
Pada dasarnya setiap ilmu memiliku dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sarana pendidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Filsafat sebagai berfikir yang sistimatis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada.
Segala yang ada mencakup ada yang tampak ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas tiga bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun, objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada.
Cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu hanya terbatas pada persoalan yang empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris dan yang non empiris. Objek ilmu terkait dengan filsafat ada objek empiris . disamping itu, secara historis ilmu berasal dari kajian filsafat kaeran awalnya filsafatllah yang melakukan pembahasan tentang segala yang ada secara sistematis, rasional, dan logis termasuk yang empiris. Setelah berjalan beberapa lama kajian terkait dengan hal yang empiris semankin bercabang dan berkembang, sehingga menimbulkan spesialisasi dan menampakkan kegunaan yang praktis. Inilah terbentuknya ilmu secara berkesinambungan.
Will Durant mengibaratkan filsafat sebagai pasukan mariner yang merebut pantai untuk pendaran pasukan infanteri. Pasukan infanteri ini adalah sebagai pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu. Filsafatlah yang menyediakan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Setelah itu ilmu berkembang sesuai dengan spesialis masing-masing, sehingga ilmulah secara praktis membelah gunung dan merambah hutan. Setelah itu, filsafat kembali ke laut lepas untuk berspekulasi dan melakukan eksplorasi lebih jauh.
Karena itu filsafat oleh para filosof disebut sebagai induk ilmu. Sebab, dari filsafatlah, ilmu-ilmu modern dan kontemporer bekembang. Sehingga manusia dapat menikmati ilmu sekaligus buahnya, yaitu teknologi. Awalnya, filsafat terbagi pada teoritis dan praktis. Filsafat teoritis mencakup metafisika, fisika, matematika, dan logika, sedangkan filsafat praktis adalah ekonomi, politik, hokum, dan etika. Setiap bidang ilmu ini kemudian berkembang dan menspesialisasi, seperti fisika berkembang menjadi biologi, biologi berkembang menjadi anatomi, kedokteran, dan kedokteranpun terspesialisasi menjadi beberapa bagian. Perkembangan ini dapat diibaratkan sebuah pohon dengan cabang dan ranting yang semakin lama semakin rindang.
Bahkan dalam perkembangan berikutnya, filsafat tidak dipandang sebagai induk dan sumber ilmu, tetapi sudah merupakan bagian dari ilmu itu sendir, yang juga mengalami spesialisasi. Dalam taraf penilaian ini filsafat tidak mencakup keseluruhan, tetapi sudah menjadi sektoral. Cotohnya, filsafat ilmu, filsafat hukum, dan ilum adalah bagian dari perkembangan filsafat yang sudah menjadi sektoral dan terkontak dalam satu bidang tertentu. Filsafat ilmu yang sedang dibahas ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari tuntutan tersebut karena filsafat tidak dapat hanya berada pada laut lepas, tetapi diharuskan juga dapat membimbing ilmu. Disisi lain, perkembangan ilmu yang sangat cepat tidak saja membuat ilmu semakin jauh dari induknya, tetapi juga mendorong munculnya arogansi dan bahkan kompartementalisasi yang tidak sehat antara satu bidang ilmu dengan yang lain. Tugas filsafat diantaraya adalah menyatukan visi keilmuan itu sendiri agar tidak terjadi bentrokan antara berbagai kepentingan. Dalam konteks inilah kemudian ilmu sebagai kajian filsafat sangan relevan untuk dikaji dan didalami.
Ilmu sebagai objek kajian filsafat sepatutnya mengikuti alur filsafat, yaitu objek material yang didekati melalui pendekatan radikal, menyeleruh, dan rasional. Begitu juga dengan pendekatan spekulatif dalam filsafat sepatutnya merupakan bagian dari ilmu dilihat dari posisi yang tidak mutlak, sehingga masih ada ruang untuk berspekulasi demi pengembangan ilmu itu sendiri.
  1. PENGERTIAN FILSAFAT ILMU
  2. Filsafat dan Hikah
Filsafat dalam bahasa Inggris, yaitu; philosophy, adapun istilah filsafat berasal dari bahasa yunani; philosophia, dengan terdiri atas dua kata: philos (cinta) atau phillia (persahabatan, tertarik kepada) dan sophos (‘hikmah’, kebijaksanaan, intelegensi). Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran (love of wisdom). Orangnya disebut filosof yang dalam bahasa Arab disebut failasuf.
Harun Nasution berpendapat bahwa istilah filsafat berasal dari bahasa Arab Karena orang Arab lebih dulu datang dan sekaligus mempengaruhi bahasa Indonesia daripada orang dari bahasa Inggris. Oleh karena itu, dia konsisten menggunakan kata falsafat, bukan filsafat. Buku-buku mengenai ‘filsafat’ ditulis dengan falsafat, seperti Falsafah Agama dan Falsafah dan Mistisisme dalam Islam.
Kendati istilah filsafah yang lebih tepat adalah falsafah yang berasal dari bahasa Arab. Kata falsafah sebenarnya bisa diterima dalam bahasa Indonesia. Sebab, sebagian kata Arab yang di Indonesiakan mengalami perubahan dalam huruf vokalny, seperti Masjid menjadi Mesjid dan Karamah menjadi Keramat. Karena itu, perubahan huruf a menjadi huruf I dalam kata falasafah bisa ditolerir. Lagi pula, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyeledikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya.
Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah:
  1. Upaya spekulasi untuk menyajikan suatu pandangan sistematik seta lengkap tentang realitas.
  2. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhit dan dasar serta nyata.
  3. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya.
  4. Penyeldikan kritis atas pengadaian-pengadaian dan penyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan.
  5. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakana dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat.
Pengertian filsafat secara terminology sangat beragam baik dalam ungkapan maunpun dalam titik tekanannya. Bahkan, Moh. Hatta dan Langeveld bahwa defenisi filsafat tidak perlu diberikan karena setiap orang memiliki titik tekan sendiri dalam defenisinya. Oleh karena itu, biarkan saja seseorang meneliti filsafat terlebih dahulu kemudian menyimpulkan sendiri.
Pendapat ini ada benarnya, sebab intisari berfilsafat itu sendiri terdapat dalam pembahasan bukan pada defenisi. Namun, defenisi filsafat untuk dijadikan patoakan awal diperlukan untuk member arah dan cakupan objek yang dibahas, terutama yang terkait dengan filsafat ilmu. Karena itu, disini dikemukakan beberapa defenisi dari para filosof terkemuka yang culup refrensentatif , baik dari segi zaman maupun kualitas pemikiran.
Phytagoras (572-492 SM) adalah filosof yang pertama kali menggunakan kata filsafat, dia mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi kedalam tiga tipe: mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Tujuan kebijaksanaan dalam pandangannya menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan. Shopia mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan, yatiu:
1. Kerajinan,
2. Kebenaran Pertama,
3. Pengetahuan yang luas,
4. Kebijakan Intelektual,
5. Pertimbangan yang sehat dan
6. Kecerdikan dalam memutuskan hal-hal yang praktis.
Dengan demikian asal mula filsafat itu sangant umum, yaitu intinya adalah mencari keutamaan mental (the pursuit of mental excellence).
Plato (427-347 SM) mengatakan bahwa objek filsafat adalam penemuan kenyataan atau kebenaran absolute (keduanya sama dengan pandangannya), lewat “dialektika”. Sementara Aristoteles (384-332 SM), tokoh utama filosof klasik, mengatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab dan asas segala terdalam dari wujud. Karena itu, ia menamakan filsafat dengan “teologi” atau “filsafat pertama”. Aristoteles sampai pada kesimpulan bahwa setiap gerak di alam ini digerkkan oleh yang lain. Karena itu, perlu menetapkan suatu penggerak pertama yang menyebabkan gerak itu, sedangkan dirinya sendiri tidak bergerak. Penggerak pertama ini sama sekali terlepas dari materi; sebab kalau ia materi, maka ia juga mempunyai potensi gerak. Allah, demikian Aristoteles, sebagai penggerak. Pertama adalah Aktus Murni. Dan ia adalah salah seorang filosof Yunani kuno yang mengatakan bahwa filsafat memperhatikan seluruh pengetahuan, dan kadang-kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud (ontology).
Al-Farabi (W. 950 M), berpendapat bahwa filsafat atau hikamah merupakan pengetahuan “otonom” yang perlu dikaji oleh manusia kerena dia dikaruniai akal. Alquran Filsafat mewajibkan manusia berfilsafat untuk menambah dan memperkuat keimanan kepada tuhan.
Immanuel Kant (1724-1804 M), mengatakan bahwa filsafat itu ilmu dasar segala pengetahuan, yang mencakup didalamnya empat persoalan, yaitu:
  1. Apakah yang dapat kita ketahui? (Dijawab oleh metafisika)
  2. Apakah yang boleh kita kerjakan? (Dijawab oleh etika/ norma)
  3. Sampai manakan pengharapan kita? (Dijawab oleh Agama)
  4. Apakah yang dinamakan manusia? (Dijawab oleh Antropologi)
Sutan Takdir Alisjahbana berpendapat bahwa filsafat adalah berfikir dengan insaf. Yang dimaksud dengan insaf adalah berpikir dengan teliti, menurut aturan yang pasti. Sementara itu Deng Fung Yu Lan, seorang filosof dari dunia Timur, mendefenisikan filsafat adalah fikiran yang sistimatis dan refleksi tentang hidup.
Filsafat juga didefenisikan oleh H. Hamersama sebagai pengetahuan metodiis, sistematis, dan koheren (bertalian) tentang seluruh kenyataan. Sedangkan Harun Nasution mengatakan bahwa filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada trades, dogma, dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya, sehingga sampai kedasar-dasar persoalan.
Dalam pandangan Sidi Gazalba fislafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran. Inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.
Pendapat Sidi Gazalba ini memperlihatkan adanya tiga pokok dalam filsafat, yaitu:
  1. Adanya unsure berpikir yang dalam hal ini menggunakan akal.
  2. Adanya unsure tujuan yang ingin dicapai melalui berpikir tetsebut.
  3. Adanya unsure ciri tang teredapat dalam pikiran tersebut, yaitu mendalam.
Uraian diatas menunjukkan dengan jelas ciri dan karakteristik berpikir secara filosofis. Intinya adalah upaya secara sungguh-sungguh dengan menggunakan akal pikiran sehingga alat utamanya untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu.
Telah disebut diatas bahwa saah satu makan filsafat adalah mengutamakan dan mencintai hikmah. Fuad Irfami al Bustami mengartikan hikmah dalam kitab monumetalnya Munjis al-Thullab, secara etimologi yaitu al—“adl (memposisikan sesuatu pada porosnya), al- hilm (akal/ balqh/ pemikiran yang sempurna), al- falsafah (filsafat), dan secara bertimologi.
Ungkapan atau pemikiran yang sesuai dengan kebenaran suatu pendapat yang valid.
Ibnu Mundzir, penulis kamus standar dalam bahasa Arab. Lisan al- Arabi, menjelaskan bahwa istulah hikmah berarti terhindar dari kerusakan dan kezaliman, karena hikmah adalah ilmu yang sempurna dan manfaat.
Lain halnya dengan al- Jurani dalam mendefenisikan kata hikmah adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada menurut kadar kemampuan manusia.
Ibn Sina mengartikan kata hikamh dalam al-Thabi’iyyat adalah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teorik manupun praktik menurut kadar kemampuan manusia.
Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa hikmah sebagai paradigm keilmuan yang mempunyai tiga unsur utama, yaitu: 1) Masalah, 2) Fakta dan data, 3) Analisis Ilmuwan dengan teori. Al-Syaybani mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta kepada hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian kepadanya dan mencari sikap positif terhadapnya. Selanjutnya ia menambahkan bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hikmah sesuatu , berusahan mendapatkan sebab dan akibat serta berusaha menginterprestasikan pengalaman-pengalaman manusia.
  1. Pengertian Ilmu
Ilmu berasal dari bahasa Arab: ‘alima, ya’lamu, ‘ilman, dengan wazan fa’ilan, yaf’alu, yang berarti mengerti, memahami benar-benar seperti ungkapan “Asmu’I telah memahami pelajaran filsafat”. Dalam bahasa Inggris disebut science,; dari bahasa Latin scientia (pengetahuan)- scire (mengetahui). Sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah episteme. Jadi pengertian ilmu yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia adalah pengetahuan suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangka gejala-gejala tertentu, di bidang (pengetahuan) ini. Mulyadi Kartanegara mengatakan bahwa ilmu adalah any organized knowledge. Ilmu dan sains menurutnya tidak berbeda, terutama sebelum abad ke-19, tapi setelah itu sains lebih terbatas pada bidang-bidang fisik atau inderawi, sedangkan ilmu melampauinya pada bidang-bidang nonfisik seperti metafisika.
Adapun beberapa ciri-ciri utama ilmu menurut terminology antara lain adalah:
  1. Ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren, empiris, sistimatis, dapat diukur, dan dibuktikan. Berbeda dengan iman, yaitu pengetahuan didasarkan atas keyakinan pada yang gaib dan penghayatan serta pengalaman pribadi.
  2. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu tidak mengartikan kepingan pengetahuan satu putusan tersendiri, sebaliknya ilmu menandakan seluruh kesatuan ide yang mengacu ke objek (alam objek) yang sama berkaitan secara logis. Karena itu, koherensi sistematik adalah hakikat ilmu. Prinsip-prinsip objek dan hubungannya yang tercemin dalam kaitan-kaitan logis yang dapat dilihat dengan jelas. Bahwa prinsip-prinsip metafisis objek menyingkapakan dirinya sendiri kepada kita dalam produsen ilmu secara lamban, didasarkan pada sifat khusus intelek kita yang tidak dapat dicirikan oleh visi ruhani terhadap realitas tetapi oleh berfikir.
  3. Ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap berkenaan dengan masing-masing penalaran perorangan, sebab ilmu dapat memuat didalamnya dirinya sendiri hipotesis-hipotesis dan teori-teori yang belum sepenuhnya dimantapkan.
  4. Di pihak lain, yang sering kali berkaitan dengan konsep ilmu (pengetahuan ilmiah) adalah ide bahwa metode-metode yang berhasil dan hasil-hasil yang terbukti pada dasarnya harus terbuka pada semua pencari ilmu. Kendati demikian baik untuk tidak memasukkan persyaratan dalam defenisi ilmu. Karena objektifitas ilmu dan kesamaan hakiki daya persyaratakn ini pada umumnya terjamin.
  5. Ciri hakiki lainnya dari ilmu adalah metodologi, sebab kaitan logis yang dicari ilmu tidak dicapai dengan penggabungan tidak teratur dan tidak terarah dari banyak pengamatan dan ide-ide yang terpisah-pisah. Sebaliknya, ilmu menurut pengamatan dan berpikir metodis, ternyata rapi. Alat bantu metodologis yang penting adalah terminology ilmiah. Yang disebut belakangan ini mencoba konsep-konsep lain.
  6. Kesatuan setiap ilmu bersumber didalam kesatuan objeknya. Teori skolastik mengenai ilmu membuat perbedaan antara objek material dan objek formal. Yang terdahulu adalah objek kongret yang disimak ilmu. Sedangkan yang belakangan adalah aspek khusus atau sudut pandang terhadap objek material. Yang mencirikan setiap ilmu adalah objek formalnya, sementara objek material yang sama dapat dikaji oleh banyak ilmu yang lain. Pembagian objek studi mengajar mengantar ke spesialisasi ilmu yang terus bertambah. Gerakan ini diiringi bahaya pandangan sempit atau bidang penelitian yang terbatas. Sementara penangkapan yang luas terhadap saling keterkaitan seluruh realitas lenyap dari pandangan.
Adapun beberapa defenisi ilmu menurut para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:
-          Mohammad Hatta, mendefenisikan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar, maupun menurut bangunannya dari dalam.
-          Ralph Ross dan Ernest Van Den Haag, mengatakan ilmu adalah empiris, rasional, umum, dan sistimatikm dan keempatnya serentak.
-          Karl Pearson, mengatakan ilmu adalah lukisan atau keterangan yang konfrehensif dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana.
-          Ashley Montagu, Guru Besar Antropolog di Rutgers University menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji.
-          Harsojo, Guru Besar Antropolog di Universitas Pajajaran, menerangkan bahwa ilmu adalah:
  1. Merupakan akumulasi pengetahuan yang disistemasikan.
  2. Suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terkait oleh factor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia.
  3. Suatu cara menganalisis yang mengizinkan kepada ahli-ahlinya untuk menyatakan suatu proposisi dalam bentuk: “Jika…, maka…,”.
-          Afanasyef, seorang pemikir Marxist bangsa Rusia mendefenisikan ilmu adalah pengetahuan manusia tetang alam, masyarakat, dan pikiran. Ia mencerminkan alam dan konsep-konsep, kategori dan hukum-hukum, yang ketetapannya dan kebenarannyan diuji dengan pengalaman praktis.
Dari keterangan para ahli tentang ilmu diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ilmu adalah sebagian pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu, yaitu sistemati, rasional, empiris, universal, obkjektif, dapat diatur, terbuka, dan komulatif (bersusun timbun). Mulyadhi Kartanegara berpendapat bahwa objek ilmu tidak mesti selalu empiris karena realitas itu tidak hanya yang empiris bahkan tidak empiris lebih luas dan dalam dibandingakan dengan yang empiris. Karena itu, dia mamasukka teologi adalah ilmu, yang sama dengan ilmu-ilmiu yang lainnya.
Adapun perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan, ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklasifikasi,tersistem, dan terukur serta dapat dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun, baik mengenai metafisika maupun fisik.
Dapat juga dikaitkan pengetahuan adalah infoirmasi yang berupa common sence, sedangkan ilmu sudah merupakan bagian yang lebih tinggi dari itu karena memiliki metode dan mekanisme tertentu. Ilmu bagaikan sapu lidi, yakni sebagian lidi yang sudah diraut dipotong ujung dan pangkalnya kemudian diikat, sehingga menjadi sapu lidi, sedangkan pengetahuan adalah lidi-lidi yang masih berserakan di pohon kelapa, di pasar, dan ditempat lain yang belum tersusun dengan baik.
Setelah dipahami pengertian filsafat, ilmu, dan pengetahuan, maka dapat disimpulkan filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu, sehingga filsafat ilmu perlu menjawab beberapa persoalan berikut ini:
  1. Pertnyaan landasan ontologis:
Objek apa yang ditelaah? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana korelasi antara objek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti, berpikir, merasa, dan mengindera) yang menghasilkan ilmu? Dan landasan ontologis ini adalah dasar untuk mengklasifikasi pengetahuan dan sekaligus bidang-bidang ilmu.
  1. Pertanyaan landasan epistemologis
Bagaimana proses pengetahuan yang masih berserakan dan tidak teratur itu menjadi ilmu? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kreterianya? Cara/ teknik/ sarana apa yang membantu kita mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?.
  1. Pertanyaan landasan aksiologis
Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaiamana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaiamana penentuan objek dan metode yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaiaman korelasi antara teknik procedural merupakan operasionalisasi metode ilmiah sengan norma-norma moral?
  1. Persamaan dan Perbedaan Filsafat dan Ilmu
Persamaan filsafat dan ilmu adalah sebagai berikut:
  1. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya.
  2. Keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya.
  3. Keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan.
  4. Keduanya mempunyai metode dan sistem.
  5. Keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia (objektivitas), akan pengetahuan yang lebih mendasar.
Adapun perbedaan filsafat dan ilmu adalah sebagai berikut :
  1. Objek material (lapangan) filsafat itu bersifat universal (umum), yaitu segala sesuatu yang ada (realita) sedangkan objek material ilmu (pengetahuan ilmiah) itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkont-kontak, sedangkan kajian filsafat tidak terkontak-kontak dalam disiplin tertentu.
  2. Objek formal (sudut pandangan) filsafat itu bersifat nonfragmentaris, kerena mencari segala sesuatu yang ada secara luas, mendalam dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentarism spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal ilmu itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita.
  3. Filsafat dilakasanakan dalam suatu susunan pengetahuan yang menonjol daya spekulasi, kritis, dan pengawasan, sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Oleh karena itu, nilai-nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya.
  4. Filsafat memuat lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari, sedangkan ilmu bersifat diskrusif, yatitu menguraikan secara logis, yang dimulai dari tidak tau menjadi tahu.
  5. Filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak, dan mendalam sampai mendasar (primary cause) sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak mendalam, yang lebih dekat, yang skunder (skunder cause).
 
  1. TUJUAN FILSAFAT ILMU
Tujuan filsfat ilmu adalah:
  1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat dan tujuan ilmu.
  2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehigga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis.
  3. Menjadi pedoaman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non ilmiah.
  4. Mendorong para calon ilmuwan dan iluman untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya.
  5. Mempertegas dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan.
 
  1. PEMBAHASAN
Berdasar dari isi bab I yang berisi tentang Ruang Linkgup Ilmu dari buku Filsafat Ilmu yang ditulis oleh Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A tersebut di atas, maka dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang bagaimana ruang lingkup fisafat ilmu secara umum. Hal yang menjadi pembahasan sebagai tanggapan terhadap isi bab di atas menyangkut :
A. Pengertian Filsafat Ilmu
Untuk memahami arti dan makna filsafat ilmu, di bawah ini dikemukakan pengertian filsafat ilmu dari beberapa ahli yang terangkum dalam Filsafat IlmuI, yang disusun oleh Ismaun (2001)
  1. Robert Ackerman “philosophy of science in one aspect as a critique of current scientific opinions by comparison to proven past views, but such aphilosophy of science is clearly not a discipline autonomous of actual scientific paractice”. (Filsafat ilmu dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau telah dibuktikan atau dalam kerangka kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual.
  2. Lewis White Beck “Philosophy of science questions and evaluates the methods of scientific thinking and tries to determine the value and significance of scientific enterprise as a whole. (Filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan)
  3. A.Cornelius Benjamin “That philosopic disipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, its concepts and presuppositions, and its place in the general scheme of intellectual discipines. (Cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapan-praanggapan, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual.)
  4. Michael V. Berry “The study of the inner logic if scientific theories, and the relations between experiment and theory, i.e. of scientific methods”. (Penelaahan tentang logika interen dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah.)
  5. May Brodbeck “Philosophy of science is the ethically and philosophically neutral analysis, description, and clarifications of science.” (Analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan – landasan ilmu.
  6. Peter Caws “Philosophy of science is a part of philosophy, which attempts to do for science what philosophy in general does for the whole of human experience. Philosophy does two sorts of thing: on the other hand, it constructs theories about man and the universe, and offers them as grounds for belief and action; on the other, it examines critically everything that may be offered as a ground for belief or action, including its own theories, with a view to the elimination of inconsistency and error. (Filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat, yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua macam hal : di satu pihak, ini membangun teori-teori tentang manusia dan alam semesta, dan menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan; di lain pihak, filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri, dengan harapan pada penghapusan ketakajegan dan kesalahan
  7. Stephen R. Toulmin “As a discipline, the philosophy of science attempts, first, to elucidate the elements involved in the process of scientific inquiry observational procedures, patens of argument, methods of representation and calculation, metaphysical presuppositions, and so on and then to veluate the grounds of their validity from the points of view of formal logic, practical methodology and metaphysics”. (Sebagai suatu cabang ilmu, filsafat ilmu mencoba pertama-tama menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbinacangan, metode-metode penggantian dan perhitungan, pra-anggapan-pra-anggapan metafisis, dan seterusnya dan selanjutnya menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan metafisika).
Berdasarkan pendapat di atas kita memperoleh gambaran bahwa filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu, yang ditinjau dari segi ontologis, epistemelogis maupun aksiologisnya. Dengan kata lain filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengakaji hakikat ilmu, seperti :
  1. Obyek apa yang ditelaah ilmu ? Bagaimana ujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan ? (Landasan ontologis)
  2. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendakan pengetahuan yang benar? Apakah kriterianya? Apa yang disebut kebenaran itu? Adakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? (Landasan epistemologis)
  3. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral ? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional ? (Landasan aksiologis). (Jujun S. Suriasumantri, 1982)
B. Fungsi Filsafat Ilmu
Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh karena itu, fungsi filsafat ilmu kiranya tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan, yakni :
  1. Sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada.
  2. Mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya.
  3. Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan pandangan dunia.
  4. Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan
  5. Menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Disarikan dari Agraha Suhandi (1989)
Sedangkan Ismaun (2001) mengemukakan fungsi filsafat ilmu adalah untuk memberikan landasan filosofik dalam memahami berbagi konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu dan membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa filsafat ilmu tumbuh dalam dua fungsi, yaitu : sebagai confirmatory theories yaitu berupaya mendekripsikan relasi normatif antara hipotesis dengan evidensi dan theory of explanation yakni berupaya menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana.
 
  1. Substansi Filsafat Ilmu
Telaah tentang substansi Filsafat Ilmu, Ismaun (2001) memaparkannya dalam empat bagian, yaitu substansi yang berkenaan dengan: (1) fakta atau kenyataan, (2) kebenaran (truth), (3) konfirmasi dan (4) logika inferensi
  1. Fakta atau kenyataan
Fakta atau kenyataan memiliki pengertian yang beragam, bergantung dari sudut pandang filosofis yang melandasinya.
  • Positivistik berpandangan bahwa sesuatu yang nyata bila ada korespondensi antara yang sensual satu dengan sensual lainnya.
  • Fenomenologik memiliki dua arah perkembangan mengenai pengertian kenyataan ini. Pertama, menjurus ke arah teori korespondensi yaitu adanya korespondensi antara ide dengan fenomena. Kedua, menjurus ke arah koherensi moralitas, kesesuaian antara fenomena dengan sistem nilai.
  • Rasionalistik menganggap suatu sebagai nyata, bila ada koherensi antara empirik dengan skema rasional, dan
  • Realisme-metafisik berpendapat bahwa sesuatu yang nyata bila ada koherensi antara empiri dengan obyektif.
  • Pragmatisme memiliki pandangan bahwa yang ada itu yang berfungsi.
Di sisi lain, Lorens Bagus (1996) memberikan penjelasan tentang fakta obyektif dan fakta ilmiah. Fakta obyektif yaitu peristiwa, fenomen atau bagian realitas yang merupakan obyek kegiatan atau pengetahuan praktis manusia. Sedangkan fakta ilmiah merupakan refleksi terhadap fakta obyektif dalam kesadaran manusia. Yang dimaksud refleksi adalah deskripsi fakta obyektif dalam bahasa tertentu. Fakta ilmiah merupakan dasar bagi bangunan teoritis. Tanpa fakta-fakta ini bangunan teoritis itu mustahil. Fakta ilmiah tidak terpisahkan dari bahasa yang diungkapkan dalam istilah-istilah dan kumpulan fakta ilmiah membentuk suatu deskripsi ilmiah.
2. Kebenaran (truth)
Sesungguhnya, terdapat berbagai teori tentang rumusan kebenaran. Namun secara tradisional, kita mengenal 3 teori kebenaran yaitu koherensi, korespondensi dan pragmatik (Jujun S. Suriasumantri, 1982). Sementara, Michel William mengenalkan 5 teori kebenaran dalam ilmu, yaitu : kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran performatif, kebenaran pragmatik dan kebenaran proposisi. Bahkan, Noeng Muhadjir menambahkannya satu teori lagi yaitu kebenaran paradigmatik. (Ismaun; 2001)
a. Kebenaran koherensi
Kebenaran koherensi yaitu adanya kesesuaian atau keharmonisan antara sesuatu yang lain dengan sesuatu yang memiliki hirarki yang lebih tinggi dari sesuatu unsur tersebut, baik berupa skema, sistem, atau pun nilai. Koherensi ini bisa pada tatanan sensual rasional mau pun pada dataran transendental.
b. Kebenaran korespondensi
Berfikir benar korespondensial adalah berfikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu lain. Koresponsdensi relevan dibuktikan adanya kejadian sejalan atau berlawanan arah antara fakta dengan fakta yang diharapkan, antara fakta dengan belief yang diyakini, yang sifatnya spesifik
c. Kebenaran performatif
Ketika pemikiran manusia menyatukan segalanya dalam tampilan aktual dan menyatukan apapun yang ada dibaliknya, baik yang praktis yang teoritik, maupun yang filosofik, orang mengetengahkan kebenaran tampilan aktual. Sesuatu benar bila memang dapat diaktualkan dalam tindakan.
d. Kebenaran pragmatic
Yang benar adalah yang konkret, yang individual dan yang spesifik dan memiliki kegunaan praktis.
e. Kebenaran proposisi
Proposisi adalah suatu pernyataan yang berisi banyak konsep kompleks, yang merentang dari yang subyektif individual sampai yang obyektif. Suatu kebenaran dapat diperoleh bila proposisi-proposisinya benar. Dalam logika Aristoteles, proposisi benar adalah bila sesuai dengan persyaratan formal suatu proposisi. Pendapat lain yaitu dari Euclides, bahwa proposisi benar tidak dilihat dari benar formalnya, melainkan dilihat dari benar materialnya.
f. Kebenaran struktural paradigmatic
Sesungguhnya kebenaran struktural paradigmatik ini merupakan perkembangan dari kebenaran korespondensi. Sampai sekarang analisis regresi, analisis faktor, dan analisis statistik lanjut lainnya masih dimaknai pada korespondensi unsur satu dengan lainnya. Padahal semestinya keseluruhan struktural tata hubungan itu yang dimaknai, karena akan mampu memberi eksplanasi atau inferensi yang lebih menyeluruh.
3. Konfirmasi
Fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan datang, atau memberikan pemaknaan. Pemaknaan tersebut dapat ditampilkan sebagai konfirmasi absolut atau probalistik. Menampilkan konfirmasi absolut biasanya menggunakan asumsi, postulat, atau axioma yang sudah dipastikan benar. Tetapi tidak salah bila mengeksplisitkan asumsi dan postulatnya. Sedangkan untuk membuat penjelasan, prediksi atau pemaknaan untuk mengejar kepastian probabilistik dapat ditempuh secara induktif, deduktif, ataupun reflektif.
  1. Logika inferensi
Logika inferensi yang berpengaruh lama sampai perempat akhir abad XX adalah logika matematika, yang menguasai positivisme. Positivistik menampilkan kebenaran korespondensi antara fakta. Fenomenologi Russel menampilkan korespondensi antara yang dipercaya dengan fakta. Belief pada Russel memang memuat moral, tapi masih bersifat spesifik, belum ada skema moral yang jelas, tidak general sehingga inferensi penelitian berupa kesimpulan kasus atau kesimpulan ideografik.
Post-positivistik dan rasionalistik menampilkan kebenaran koheren antara rasional, koheren antara fakta dengan skema rasio, Fenomena Bogdan dan Guba menampilkan kebenaran koherensi antara fakta dengan skema moral. Realisme metafisik Popper menampilkan kebenaran struktural paradigmatik rasional universal dan Noeng Muhadjir mengenalkan realisme metafisik dengan menampilkan kebenaranan struktural paradigmatik moral transensden. (Ismaun,200:9)
Di lain pihak, Jujun Suriasumantri (1982:46-49) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan baru dianggap sahih kalau penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu, yakni berdasarkan logika. Secara garis besarnya, logika terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu logika induksi dan logika deduksi.
 
  1. Corak dan Ragam Filsafat Ilmu
Ismaun (2001:1) mengungkapkan beberapa corak ragam filsafat ilmu, diantaranya:
  1. Filsafat ilmu-ilmu sosial yang berkembang dalam tiga ragam, yaitu : (1) meta ideologi, (2) meta fisik dan (3) metodologi disiplin ilmu.
  2. Filsafat teknologi yang bergeser dari C-E (conditions-Ends) menjadi means. Teknologi bukan lagi dilihat sebagai ends, melainkan sebagai kepanjangan ide manusia.
  3. Filsafat seni/estetika mutakhir menempatkan produk seni atau keindahan sebagai salah satu tri-partit, yakni kebudayaan, produk domain kognitif dan produk alasan praktis.
Produk domain kognitif murni tampil memenuhi kriteria: nyata, benar, dan logis. Bila etik dimasukkan, maka perlu ditambah koheren dengan moral. Produk alasan praktis tampil memenuhi kriteria oprasional, efisien dan produktif. Bila etik dimasukkan perlu ditambah human.manusiawi, tidak mengeksploitasi orang lain, atau lebih diekstensikan lagi menjadi tidak merusak lingkungan.
 
DAFTAR PUSTAKA
Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu, Penerbit Rake Sarasin, Yogjakarta, 2001.
Louis O. Kattsouff, Pengantar filsafat, Tiara Wacana, Yogjakarta
Achmad Sanusi,.(1998), Filsafah Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian : Memungut dan Meramu Mutiara-Mutiara yang Tercecer, Makalah, Bandung PS-IKIP Bandung.
Achmad Sanusi, (1999), Titik Balik Paradigma Wacana Ilmu : Implikasinya Bagi Pendidikan, Makalah, Jakarta : MajelisPendidikan Tinggi Muhammadiyah.
 
 
 

MEMBUAT ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) MENJADI POPULER

Filed under: SOSIAL — biyot @ 6:50 pm
  1. PENGERTIAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial.

Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan kebulatan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, sedangkan sejarah memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu politik dan ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial.

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan cabang ilmu yang banyak menyorot bagaimana interaksi manusia dalam kehidupannya baik, yang menyangkut interaksi antar manusia maupun interaksi manusia dengan lingkungannya. Dari berbagai kajian dan pendapat para ahli tentang IPS Pusat Kurikulum Bailtbang Depdiknas memberikan uraian bahwa dalam kaitannya dengan mata pelajaran IPS mempunyai karakteristik sebagai berikut :

  1. Kompetensi yang harus dimiliki dalam IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu.
  2. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama (Numan Soemantri, 2001).
  3. IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
  4. IPS dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan (Daldjoeni, 1981).
  5. IPS menggunakan tiga dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Ketiga dimensi tersebut terlihat pada tabel berikut.

 

  1. CARA MEMPOPULERKAN MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga untuk memahami diperlukan kecermatan yang tinggi pula. Mengingat pola dasar dari Ilmu Pengetahuan Sosial yang lebih banyak mengkaji soal kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, maka dalam mengimplementasikan Ilmu Pengetahuan Sosial baik melalui kegiatan pembelajaran maupun melalui kegiatan-kegiatan lain memerlukan kesabaran dan keuletan yang tersendiri.

Pada kenyataannya banyak kendala yang ditemui dalam mengenalkan Ilmu Pengetahuan Sosial terutama dalam kegiatan pembelajaran di semua tingkat pendidikan. Mengingat kompleksitas dari Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut, peserta didik sering merasa kesulitan dalam memahami IPS sebagai mata pelajaran. Faktor utama yang menyebabkan kesulitan peserta didik dalam memahami IPS banyak dipengaruhi dari sistem pengajaran sendiri yang lebih banyak menekankan pada kemampuan kognitif yang bersifat abstrak semata, baik dari cara penyampaian materi, penggunaan media yang belum efektif maupun kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran IPS pada semua tingkat pendidikan, seingga menganggap mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang menjemukan, kurang menarik untuk dikaji, dan anggapan-anggapan negative yang lain. Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi ketidak populeran mata pelajaran IPS adalah sikap dan anggapan sebagaian besar masyarakat yang sangat memarginalkan mata pelajaran IPS dengan beranggapan IPS adalah mata pelajaran kelas dua, tidak ilmiah, demikian juga kebijakan pemerintah yang pada jenjang tertentu dikesankan sebagai mata pelajaran pelengkap dengan tidak memasukkan pada mata pelajaran yang tidak di Ujian Nasionalkan.

Berdasar problematika dari Ilmu Pengetahuan Sosial di atas, maka diperlukan upaya dari semua pihak untuk mempopulerkan IPS, terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah agar nantinya mata pelajaran IPS dipersepsikan sama dengan mata pelajaran Ilmu pengetahuan yang lain. Terdapat beberapa cara yang dimungkinkan dapat mempopulerkan IPS, yaitu :

  1. Melaksanakan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) secara Efesien

Untuk dapat menjadikan mata pelajaran IPS menjadi menarik sehingga nantinya menjadi mata pelajaran yang menyenangkan dan popular diperlukan pembelajaran yang efektif, oleh karena itu dalam pembelajaran guru perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

  1. Perencanaan

Untuk menyusun perencanaan pembelajaran terpadu perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini.

  1. Pemetaan Kompetensi Dasar
  2. Penentuan Topik/tema
  3. Penjabaran (perumusan) Kompetensi Dasar ke dalam indikator sesuai topik/tema
  4. Pengembangan Silabus
  5. Penyusunan Desain/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
  1. Model Pelaksanaan Pembelajaran

Kegiatan ini meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup

  1. Penilaian

Objek dalam penilaian pembelajaran terpadu mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa.

 

  1. Menyiapkan Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang Profesional

Guru adalah sumber belajar utama yang utama dalam kegiatan pembelajaran, oleh karena itu untuk dapat menjadikan sebuah mata pelajaran menjadi menarik, mudah dipahami, dan mengesankan hendaknya diajarkan oleh guru yang professional yang memiliki kompetensi pedagogig, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, maupun kompetensi sosial. Secara umum guru yang profesional adalah guru yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

  1. Memahami Kurikulum

Memahami kurikulum bagi seorang guru yang profesional menjadi syarat yang tidak boleh dilupakan agar tugas profesi keseharian bisa terarah dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemahaman kurikulum oleh guru perlu dikembangkan dengan siswa yang akan mempelajarinya. Oleh karena itu sebaiknya pada awal tahun pelajaran perlu diadakan penjajagan( matrikulasi ) agar mutu masukan diketahui sejak awal. Hasil dari penjajagan ( matrikulasi ) selanjutnya digunakan untuk menjabarkan dalam Rencana Pengajaran.

Rencana Pengajaran yang disusun disesuaikan dengan variasi kemampuan dan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat mengatasi berbagai kesulitan belajar.

  1. Mampu Mengembangkan Model Pembelajaran

Meskipun tidak mudah dilakukan oleh guru, guru hendaknya dinamis dalam mengajar agar tidak terjebak dalam pembelajaran yang monoton, membosankan yang menyebabkan ketercapaian rendah. Oleh karena itu guru hendaknya mampu mengembangkan model pembelajaran agar proses belajar mengajar yang dilakukan berlangsung secara efektif, untuk syarat dalam mengembangkan adalah mengusai berbagai metode pembelajaran.

  1. Mampu Merencanakan dan Mengembangkan Pelajaran

Hal ini menyangkut kemampuan guru dalam merumuskan bahan ajar, menganalisis materi, merumuskan kopetensi dasar dan indikator, yang tepat sesuai dengan pokok/sub pokok bahasan termasuk pemilihan dan pembuatan/media yang digunakan.

  1. Mampu Melakukan Evaluasi

Seorang guru yang profesional harus mampu melaksanakan evaluasi secara tepat untuk mengambil keputusan bagi peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi belajar siswa. Evaluasi yang tepat bermanfaat bagi pengumpulan informasi yang selanjutnya dianalisis dan diperoleh informasi yang terpercaya, handal dan sahih.

  1. Mampu Mengorganisasi Siswa

Keberhasilan guru dalam mengajar tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan penguasaan materi maupun penggunaan metode, tetapi juga faktor lain yaitu kemampuan mengorganisasi siwa. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya tingkah laku yang mengganggu jalannya proses pembelajaran. Ada beberapa jenis pendekatan dalam pengorganisasian siswa, misalnya melakukan pembiasaan, modifikasi perilaku, menciptakan iklim sosial yang kondusif, dan proses kerja kelompok.

 

  1. Adanya Perubahan dan Perbaikan pada Siswa

Belajar adalah suatu kegiatan yang menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan, tentu saja tingkah laku yang dimaksud adalah yang positif dalam kaitannya dengan kesempurnaan hidup.

Dari berbagi macam teori belajar, pada dasarnya tujuan belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang positif atau adanya nilai tambah dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini tentu saja menuntut guru yang profesional mampu mendorong perubahan tingkah laku yang positif pada anak didik.

 

  1. Memberikan Kesadaran Kepada Masyarakat Akan Pentingnya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Pandangan skeptis masyarakat terhadap Ilmu Pengetahuan Sosial menajadi faktor yang menyebabkan IPS kurang digemari oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya minat sebagian besar masyarakat untuk mendalami IPS, anak-anak dari orang tua kita lebih banyak memilih jurusan yang eksata, begitu juga banyak orang tua yang menginginkan anaknya memasuki jurusan eksata. Mereka beranggapan IPS adalah ilmu pengetahuan yang mudah, kurang menarik, tidak memerlukan pemikiran yang berat sehingga menimbulkan gengsi yang kurang dimata masyarakat.

Pandangan yang demikian pada masa sekarang sudah memfosil dalam pemikiran sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu perlu ada upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa IPS sama pentingnya dengan ilmu pengetahuan yang lain, anak-anak yang masuk pada jurusan IPS juga mempunyai gengsi. Pemberian kesadaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan didahului oleh para Ilmuwan IPS itu sendiri, para guru, lembaga-lembaga pendidikan sampai pada keterlibatan media massa dalam memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan Sosial.

 

  1. Penggunaan Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang Tepat

Menarik dan tidaknya pembelajaran IPS sangat dipengsruhi oleh media apa yang digunakan dalam pembelajaran. Media merupakan sarana yang menghubungkan antara materi pelajaran yang bersifat abstrak dengan realita, oleh karena itu penggunaan media yang efektif dalam pembelajaran sangat pentiing peranannya dalam menghubungkan materi pelajaran dengan dunia nyata.

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Dengan demikian dalam penggunaan media haruslah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Tujuan yang ingin dicapai
  2. Karakteristik siswa/sasaran
  3. Jenis rangsangan belajar yang diinginkan (audio, visual, gerak)
  4. Keadaan lingkungan setempat
  5. Luasnya jangkauan yang ingin dilayani

Sehingga dengan demikian media yang digunakan benar-benar dapat berguna dalam kegiatan pembelajaran. Secara umum keguanaan media adalah :

  1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis
  2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera
  3. Mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih bergairah
  4. Mengkondisikan munculnya persamaan persepsi dan pengalaman

 

  1. Penyediaan Lapangan Pekerjaan Yang Memadai Bagai Lulusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Perkembangan zaman yang diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah pada perkembangan yang bersifat fisik banyak diinterprestasikan pada pembangunan material. Kenyataan ini banyak memerlukan tenaga yang berasal dari lulusan eksata untuk dipekerjakan sebagai tenaga teknis dalam berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat materi.

Banyak masyarakat berpikiran pragmatis untuk berlomba-lomba masuk pada jurusan eksata dengan anggapan setelah lulus dapat mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Pola pikir demikian hanya dapat dirubah dengan adanya komitmen semua pihak untuk dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat menampung para lulusan IPS, kegiatan-kegiatan yang memerlukan keterampilan yang bersumber dari IPS hendaknya mendapatkan penghargaan yang memadai. Dengan demikian minat masyarakat terhadap Ilmu Pengetahuan Sosial meningkat yang dampaknya membuat Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi popular.

 

 

 

 

IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT April 7, 2012

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 11:58 am

IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

 

A. PENDAHULUAN

            MPR adalah lembaga yang beberapa kali mengalami perubahan kedudukan, tugas dan wewenang yang implikasinya terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan menjadi sangat urgen. Perjalanan politik bangsa Indonesia yang ditandai oleh perubahan konstitusi membawa pengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga Negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat mulai dikenal sejak masa pemerintahan orde lama pada waktu diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu dengan dikenalnya MPRS ( Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ). Akan tetapi substansi tugas dan wewenang MPR sebenarnya sudah secara implisit  dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lain yang ada sebelum MPR terbentuk.

            Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD Indonesia, dilihat dari substansi tugas dan wewenangnya ini adalah tugas dari MPR, begitu juga adanya Komite Nasional Indonesia Pusat, Badan Konstituante merupakan pengejawantahan dari MPR.

            Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR secara konstitusional mengalami beberapa perubahan sampai dengan adanya amandemen UUD 1945 ternyata implikasinya ke reformasi dari MPR itu sendiri. Beberapa reformasi yang ada di lembaga MPR baik yang telah dan sedang dilaksanakan antara lain :

  1. Mayoritas anggota merupakan hasil pemilu yang kompetitif
  2. Jumlah anggota dikurangi agar tercapai kinerja yang efektif, efesien, dan produktif
  3. Pimpinan MPR terpisah dari pimpinan DPR, sebab menyatukan kedua pimpinan tersebut sesungguhnya merendahkan MPR karena kedudukan MPR sebagai lembaga yang mengubah dan menetapkan UUD
  4. Untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan tahunan MPR. Pimpinan MPR didampingi olrh suatu Badan Pekerja Permanen yang mencerminkan komposisi keanggotaan MPR

 

B. MPR SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945

            Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “. Hal ini mengisyaratkan kedudukan, tugas dan wewenang MPR yang sangat sentral dimana MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang memegang kekuasaan sebagai penentu, pelakasana maupun sebagai pengawas jalannya pemerintahan negara

            Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebelum adalah sebagai berikut :

1.  Kedudukan MPR

MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian MPR berkedudukan sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga

 

2. Tugas dan Wewenang MPR

Dalam TAP MPR No. 1/MPR/1978 dikatakan bahwa MPR mempunyai tugas menetapkan UUD, nenetapkan GBHN , serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Disamping itu MPR juga mempunyai wewenang, yaitu :

  1. Membuat putusan-putusan, termsuk GBHN, yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga Negara lain, yang dilaksanakan Presiden
  2. Memberikan penjelasan yang berupa penafsiran putusan MPR
  3. Menyelesaikan pemilihan dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
  4. Meminta pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban itu
  5. Mengubah UUD
  6. Menetapkan tata tertib MPR
  7. Menetapkan pimpinan MPR yang dipilih dari dan oleh anggota
  8. Mengambil putusan mengenai anggota yang melanggar sumpah/janji anggota

 

C. MPR SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

            Amandemen yang dilakukan oleh MPR mulai dari amandemen kesatu sampai dengan amandemen ke empat membawa implikasi yang sangat urgen terhadap susunan, tugas mapun wewenang MPR itu sendiri, yang paling mendasar dari perubahan itu adalah kedudukan MPR yang selama ini sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga negara yang sama kedudukannya dengan lembaga negara lain. 

            Untuk lebih jelasnya kami uraikan telebih dahulu bagaimana MPR setelah adanya amandemen UUD 1945, adalah sebagai beerikut :

  1. Kedudukan MPR

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukan sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 sebelum diamandemen.

 

  1. Keanggotaan MPR

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan, bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang.

Atas dasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen berarti, bahwa jumlah anggota MPR didasarkan atas penjumlahan anggota DPR dan anggota DPD (juga diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 tahun 2003). Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden (Pasal 3 UU No, 22 Tahun 2003), jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (Pasal 7(1) UU No. 22 tahun 2003), sedang anggota DPD ditentukan, bahwa anggota DPD dari setiap propinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dan anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR

 

  1. Tugas dan Wewenang MPR

Dalam Pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen bahwa MPR berwenang :

  1. Mengubah dan menetapkan UUD
  2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
  3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Lebih lanjut tugas dan wewenang MPR diatur dalam UU  No. 22 tahun 2003, bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang :

  • Mengubah dan menetapkan UUD
  • Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasakan pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR
  • Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden  dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden  dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di Sidang Paripurna MPR
  • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
  • Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Prsiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari
  • Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket  calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambatnya-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari
  • Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR

 

  1. Sidang MPR

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

  • sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
  • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD
  • sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

 

 

 

  1. Putusan MPR

Putusan MPR sah apabula disetujui:

  • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
  • sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Putusan MPR meliptuti 3 macam, yaitu :

  1. Putusan tentang perubahan dan penetapan UUD, keputusan ini mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak menggunakan nomor putusan Majelis
  2. Ketetapan MPR, putusan ini berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking), mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam dan menggunakan nomor majelis
  3. Keputusan MPR, putusan ini berisi aturan/ketentuan intern majelis, mempunyai kekuatan hukum ke dalam majelis, dan menggunakan nomor mejelis

 

  1. Alat Kelengkapan MPR

Alat kelengkapan MPR terdiri atas: Pimpinan, Panitia Ad Hoc, dan Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

 

D. IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP MPR

Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarkhi Peraturan Perundang-undangan.

 

E. KESIMPULAN

  1. Kedudukan, tugas dan wewenang MPR mengalami perubahan sampai dengan adanya amandemen UUD 1945
  2. Reformasi yang dilakukan baik yang sedang dan akan dilaksanakan antara lain :
  3. MPR sebelum amandemen adalah lembaga tertinggi negara yang beranggotakan semua anggota DPR dan utusan-utusan daerah-daerah dan golongan-golongan yang mempunyai tugas mengubah, dan menetapkan UUD, memilih dan mengangkat Presden serta menetapkan GBHN
  4. MPR setelah amandemen adalah lembaga Negara yang berkedudukan sama dengan lembaga Negara lain, yang beranggotakan seluruh anggota DPR dan anggota DPD,  yang mempunyai tugas merubah dan menetapkan UUD, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden
  5. Amandemen UUD 1945 membawa implikasi terhadap MPR. MPR yang dahulu pemegang kedaulatan rakyat, sekarang adalah sebagai lembaga Negara yang mempunyai kedudukan sama dengan lembaga DPR, Presiden, MA, BPK, MK dan DPD. MPR tidak lagi menetapkan GBHN dan saat ini Ketetapan MPR tidak lagi menjadi hirarki tata urutan perundang-undangan di Indonesia.
    1. Mayoritas anggota merupakan hasil pemilu yang kompetitif
    2. Jumlah anggota dikurangi agar tercapai kinerja yang efektif, efesien, dan produktif
    3. Pimpinan MPR terpisah dari pimpinan DPR, sebab menyatukan kedua pimpinan tersebut sesungguhnya merendahkan MPR karena kedudukan MPR sebagai lembaga yang mengubah dan menetapkan UUD
    4. Untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan tahunan MPR. Pimpinan MPR didampingi olrh suatu Badan Pekerja Permanen yang mencerminkan komposisi keanggotaan MPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Budiyanto (2000), Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU kelas 3, Erlangga, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional (2004), Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Pendidikan Kewaganegaraan Kelas VIII

Abdulkarim Aim ( 2001), PPKn untuk SLTP Kelas II, Grafindo, Bandung

Departemen Pendidikan Nasional (1983), Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Moral Pancasila untuk SMTA Kelas 1

Sekretariat Jendral MPR RI (2007), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Jendral MPR RI (2007), Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wikipedia Indonesia (2007), Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjadikan Pluralisme Agama Sebagai Media Intgrasi Sosial Februari 9, 2012

Filed under: SOSIAL — biyot @ 9:02 am

Menjadikan Pluralisme Agama Sebagai Media Intgrasi Sosial

 

  1. I.    FENOMENA

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk (plural), kemajemukan bangsa Indonesia meliputi kemajemukan suku bangsa, kebudayaan daerah, bahasa daerah, mata pencaharian, agama dan sebagainya. Kemajemukan bangsa Indonesia disatu sisi merupakan aset bangsa, disisi lain menjadi potensi munculnya konflik sosial, baik yang bersifat horisontal maupun vertikal. Pengalaman sejarah menunjukkan adanya politik devide et impera (memecah belah dan adu domba) yang digunakan para penjajah merupakan upaya membenturkan pluralisme ke jurang penghancuran bangsa Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk pluralisme, Pluralitas termasuk pluralitas agama pada dasarnya merupakan sebuah realitas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keberadaan lima agama di Indonesia serta berbagai kepercayaan merupakan keanekaragaman bangsa di Indonesia dalam hal beragama,

Pluralitas pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan itu sendiri, yang tidak bisa dihindari dan ditolak. Karena pluralitas merupakan sunatullah, maka eksistensi atau keberadaanya harus diakui oleh setiap manusia. Namun pengakuan ini dalam tataran realitas belum sepenuhnya seiring dengan pengakuan secara teoritik dan kendala-kendala masih sering dijumpai dilapangan. Beberapa kasus konflik yang didasari pertentangan agama terjadi, diantaranya Kasus Ambon, Kasus Poso, Ketapang dan Kupang antara penganut Islam dan Kristen yang masih belum tuntas seluruhnya hingga kini, dimana kadang-kadang muncul konflik secara sporadis.

Fenomena demikian hingga saat ini terus terjadi, disatu sisi pluralisme agama menjadi kekuatan bangsa Indonesia, disisi lain justru menjadi sumber malapetaka. Kasus yang baru terjadi di Pandegelang, kemudian disusul di Temanggung, membuktikan kesadaran umat beragama tentang pluralitas agama masih relatif cukup rendah, hal ini dapat kita lihat dari adanya toleransi yang masih pada tataran kulit, belum menjadi kesadaran. Dengan masih adanya konflik antar agama dan klaim kebenaran, pluralitas agama masih menjadi sumber bencana dan anti integrasi, tetapi disisi lain tidak dapat dibafikkan dengan adanya pluralitas agama juga menjadi sumber kekuatan bangsa Indonesia.

 

  1. II.      TINJAUAN PUSTAKA

 

  1. 1.     Pluralisme Agama

Secara etimologi, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu “pluralisme” dan “agama”. Dalam bahasa Arab diterjemahkan “al-ta’addudiyyah al-diniyyah” dan dalam bahasa Inggris “religious pluralism“. Oleh karena istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. Pluralism berarti “jama’” atau lebih dari satu. Pluralism dalam bahasa Inggris menurut Anis Malik Thoha (2005: 11) mempunyai tiga pengertian, yaitu :

  • Pertama, pengertian kegerejaan : sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan.
  • Kedua, pengertian filosofis; berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu.
  • Ketiga, pengertian sosio-politis: adalah suatu system yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat kerakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.

Adapun tentang agama para ahli sosiologi dan antropologi cenderung mendefinisikan agama dari sudut fungsi sosialnya-yaitu suatu system kehidupan yang mengikat manusia dalam satuan-sataun atau kelompok-kelompok sosial. Sedangkan kebanyakan pakar teologi, fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansinya yang sangat asasi-yaitu sesuatu yang sakral.

Dari definisi diatas, maka dapat di tarik suatu pengertian bahwa “pluralitas agama” adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.

Namun dari segi konteks dimana “plurlisme agama’ sering digunakan dalam studi-studi dan wacana sosio-ilmiah pada era modern ini, memiliki definisi yang berbeda . John Hick, yang dikutip Anis Malik Thoha misalnya menyatakan : “…pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang, dan secara bertepatan merupakan respon real atau Yang Maha Agung dari dalam pranata cultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transpormasi wujud manusia dari pemusatan-diri menuju pemusatan hakiki terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata cultural manusia tersebut dan terjadi, sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas yang sama”.  Dengan kata lain, Hick menurut Anis menegaskan sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain.

Majelis Ulama Indonesia mendefiniskan Pluralisme Agama sebagai : “Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga”.

Lebih lanjut Nurchalish Madjid yang dikutip Adian Husaini, dalam majalah Media Dakwah Edisi No. 358 tahun 2005 pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi. Dia juga menyatakan bahwa ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil, yaitu :

  • pertama, sikap ekslusif dalam melihat agama lain (agama-agama yang lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya;
  • kedua, sikap inklusif (Agama-agama lain adalah bentuk inplisit agama kita);
  • ketiga sikap pluralis yang biasa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya ” Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama”, “Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah”. Atau ‘ Setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran”.

Komarudin Hidayat dalam Andito yang dikutif Atang Abdul Hakim dan Jaih Mobarak mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan salah satu dari tipe sikap keberagamaan yang secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas, masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat missionaris atau dakwah diangap tidak relevan.

 

  1. II.   Integrasi Sosial

            Menurut Tries Edy Wahyono (2009 : 188) integrasi memiliki dua pengertian, yaitu :

  1. Menciptakan  suatu kesatuan dengan menyatukan unsur-unsur tertentu;
  2. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu.

Integrasi sosial berkaitan erat dengan integrasi horizontal yang berakar pada masalah etnik, ras, geografis, dan agama. Sebuah integrasi sosial terjadi jika yang dikendalikan dan disatukan satu sama lain adalah unsur-unsur sosial (kemasyarakatan). Di dalam masyarakat integrasi sosial sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Integrasi sosial akan terbentuk bila sebagian besar masyarakat mempertahankan nilai-nilai dengan menggunakan norma dan pranata sosial serta memiliki batas-batas territorial terntentu.

Integrasi dalam konteks selanjutnya diartikan suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan kesimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa.

Menurut Menurut Claude Ake, integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok, yaitu :

  • Bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara.
  • Bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur prilaku politik setiap anggota masyarakat, consensus ini tumbuh dan berkembang diatas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan integrasi sosial di Indonesia hal ini terkait dengan struktur masyarakat Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk memang menemui persoalan integrasi. Masyarakat negara yang sedang berkembang seperti Indonesia pada dasarnya belum merupakan suatu kesatuan sehingga Integrasi umumnya menjadi permasalahan yang lebih utama dibandingkan dengan masalah pembangunan ekonomi.

Hal ini ditunjukkan dengan banyak terjadinya konflik dimana-mana. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa unsur-unsur yang ada di Indonesia belum berfungsi secara satu kesatuan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana membuat unsur-unsur yang ada di Indonesia menjadi suatu sistem yaitu adanya jalinan kesatuan antara satu unsur dengan unsur yang lain, atau bagaimana membuat Bangsa Indonesia dapat terintegrasi secara nasional.

Untuk menjelaskan Integrasi nasional lebih lanjut, memulainya dengan mengingat kembali pendapat dari Van Den Berghe yang menjelaskan mengenai karakteristik yang menjadi sifat dasar dari sebuah masyarakat majemuk, yaitu sebagai berikut:

  1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan atau lebih tepatnya, sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
  2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer
  3. Kurang mengembangkan consensus diantara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar
  4. Secara relatif sering kali terjadi konflik diantara kelompok lain
  5. Secara relatif, integrasi nasional tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi
  6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Menurut pemaparan Van Den Berghe tersebut, ia menyatakan bahwa masyarakat majemuk tidak dapat digolongkan begitu saja ke dalam salah satu dari dua jenis masyarakat menurut model analisis Emile Durkheim, yaitu sebagai berikut:

  1. Suatu masyarakat majemuk tidak disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter, yaitu suatu masyarakat yang terbagi ke dalam berbagai kelompok yang biasanya merupakan kelompok-kelompok berdasarkan garis keturunan tunggal, tetapi memiliki struktur kelembagaan yang bersifat homogeneous.
  2. Suatu masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat dengan tingkat diferensial yang tinggi dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan, tetapi bersifat komplementer dan salingt bergantung satu sama lain

Dengan demikian, ketika menggunakan terminologi dari Emile Durkheim, Van Den Berghe menyatakan bahwa solidaritas mekanik yang diikat oleh kenyataan maupun solidaritas organis yang diikat oleh saling ketergantungan diantara bagian-bagian dari suatu sistem sosial tidak mudah ditumbuhkan di dalam masyarakat yang bersifat majemuk.

 

  1. III.    ANALISIS

Dari uraian mengenai Menjadikan Pluralisme Agama Sebagai Media Intgrasi Sosial yang ditulis oleh Amir Tajrid, M. Ag, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan tersebut. Pada bagian ini analisis dilakukan dengan mendiskripsikan permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan tersebut.

Pada latar belakang permasalahan  dikemukakan bahwa relaitas dunia yang plural selanjutnya berkembang menjadi pluralisme. Dilihat dari konteksnya prularisme merupakan ajaran tentang kemajemukan, sehingga keadaan yang beraneka ragam akan melahirkan pemahaman akan adanya keyakinan bahwa secara teoritis dan praktis, manusia harus menerima keadaan masyarakat yang majemuk. Berkenaan dengan munculnya paham pluralisme terutama pluralisme agama beberapa tahun terakhir ini, maka wacana tentang pluralisme agama menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendikiawan muslim sekaligus nampaknya juga memunculkan pro dan kontra dikalangan para pemikir, cendikiawan dan para tokoh agama.

Pluralisme agama merupakan persoalan yang sangat mendasar untuk diangkat karena persoalan ini sudah masuk pada wilayah yang sangat sensitive yakni persoalan teologi dan syari’ah. Mengingat begitu pentingnya persoalan paham pluralisme agama, maka diskripsi tentang  pluralisme agama menjadi tren untuk dibahas disemua kalangan.

Pada bagian lain juga dikemukakan bahwa pluralitas agama pada saat ini masih dianggap sebagai barang haram dan belum bisa diterima secara total oleh umat beragama. Perbedan pandangan tentang pluralisme agama ini tidak lepas dari sejarah adanya gagasan tentang pluralisme agama. Untuk memahami pluralisme agama, perlu ditelusuri sejarahnya, paling kurang sejak awal abad ke-20 . Ketika itu seorang teolog Kristen Jerman bernama Ernst Troeltsch mengungkapkan perlunya bersikap pluralis ditengah berkembangnya konflik internal agama Kristen maupun antar agama. Dalam artikelnya berjudul ” The Place of Chritianity among the Word Relegions”, ia menyatakan, umat Kristiani tidak berhak mengklaim paling benar sendiri.

Pendapat senanda banyak dilontarkan sejumlah pemikir dan teolog Kristen antara lain, seperti William E. Hocking dan sejarawan terkenal Arnpld Toynbee. Oleh karena itu gerakan ini dapat dikatakan sebagai “liberalisasi agama Kristen” yang telah dirintis dan diasaskan oleh tokoh Protestan liberal Friedrich Schleiremacher pada sekitar abad pertengahan ke-19 lewat pergerakannya yang dikenal dengan “Liberal Protestantism“. Konplik internal Kristen yang hebat ketika itu sampai mendorong Presiden AS, Grover Cleveland, turun tangan untuk mengakhiri perang antar aliran tersebut. Pada awal-awal abad ke-20 juga mulai bermunculan bermacam-macam aliran fundamentalis Kristen di Amerika Serikat. Jadi selain konplik antar aliran Kristen, ternyata faktor politik juga sangat erat dengan latar belakang gagasan ini.  

Sebagai sebuah bentuk liberalisasi agama, Pluralisme Agama adalah respon teologis terhadap political pluralism  yang telah cukup lama digulirkan (sebagai wacana) oleh para peletak dasar-dasar demokrasi pada awal dan yang secara nyata dipraktikan oleh Amerika Serikat.

Kecendrungan umum dunia Barat pada waktu itu telah berusaha menuju modernisasi di segala bidang. Dan salah satu ciri dari modern adalah demokrasi, globalisasi dan HAM. Maka, dari sinilah lahir political pluralism. Jika dilihat dari konteks itu, maka Relegious Pluralism pada hakikatnya adalah gerakan politik par excellen dan bukan gerakan agama. Setiap manusia dipandang sama ” by virtue of being human, tidak ada ras, suku, angsa atau agama yang berhak mengklaim bahwa dirinya paling unggul.

Dalam hal pluralitas agama harus dikaji dan dimanfaatkan dalam konteks mengkaitkan secara positif realitas teologis dengan realitas sosial, dapat dikakji bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk dalam beragama meruapakan hal yang secara  realitis ada dalam kehidupan masyarakat. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Dalam pandangan Islam Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk meyakini agama yang dipilihnya dan beribadat menurut keyakinan tersebut. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang berbicara tentang penerimaan petunjuk atau agama Allah. Penerimaan terhadap sebuah keyakinan agama adalah pilihan bebas yang bersifat personal. Barang siapa yang sesat berarti ia menyesatkan dirinya sendiri (QS. al-Isra’[17]:15). Orang yang mendapat petunjuk yang benar tidak akan ada yang menyesatkannya (QS. al-Zumar [39]: 37) dan orang yang sesat dari jalan yang benar tidak akan ada yang dapat menunjukinya selain Allah (Qs. al-Zumar [39]: 9). Selain prinsip tidak ada paksaan dalam agama (QS al-Baqarah [2]: 256), juga dikenal prinsif “untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku”. (QS al- Kafirun [109]: 6). Sungguhpun demikian, manusia diminta untuk menegakan agama fithrah (QS al-Rum [30]: 30). Fithrah adalah ciptaan dan agama adalah ciptaan Allah. Dua ciptaan dari Maha Pencipta yang sama, yaitu manusia dan agama, tidak mungkin melahirkan kontradiktif. Karena itu, opsi yang terbaik adalah memilih agama ciptaan Allah. Intinya sama sepanjang sejarah, yang dibawa oleh para Nabi/Rasul dan disempurnakan dengan kedatangan Nabi/Rasul terakhir, Muhammad Saw.  Pluralitas adalah merupakan “hukum ilahi dan “sunnah” ilahiyah yang abadi disemua bidang kehidupan, sehinga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama semua makhluk Allah  bahkan manusia, macamnya, afialiasinya, dan tingkat prestasi (performance) dalam melaksanakan kewajibannya .

            Dalam uraian lain dikemukakan bahwa sikap dan pandangan keberagamaan masyarakat Indonesia  masuk dalam katagori sikap dan pandangan ekslusif, hal ini disebabkan persepsi yang berbeda dalam memahami pluralisme agama, terdapat beberapa kelemahan dalam mengimplementasikan pluralisme agama, kelemahan-kelemahan itu antara lain terdapat pandangan bahwa kaum pluralis mengklaim bahwa pluralisme menjunjung tinggi dan mengajarkan toleransi, tetapi justru mereka sendiri tidak toleran karena menafikan “kebenaran ekslusif” sebuah agama. Mereka menafikan klaim “paling benar sendiri” dalam suatu agama, akan tetapi justru faktanya “kaum pluralis”lah yang mengklaim dirinya paling benar sendiri dalam membuat dan memahami statemen keagamaan (religion statement). Kedua, adanya “pemaksaan” nilai-nilai dan budaya barat (weternisasi), terhadap negara-negara dibelahan dunia Timur, dengan berbagai bentuk dan cara, dari embargo ekonomi sampai penggunaan senjata dan pengerahan militer secara besar-besaran seperti tengah menimpa Irak saat ini. Mereka merelatifkan Tuhan-Tuhan yang dianggap absolute oleh kelompok-kelompok lain. Namun disaat yang sama “secara tanpa sadar” mereka mengklaim bahwa Tuhan mereka sendiri yang absolute.  

Pluralisme tidak membenarkan penganut atau pemeluk agama lain untuk menjadi dirinya sendiri, atau mengekspresikan jati dirinya secara utuh, seperti mengenakan simbul-simbul keagamaan tradisional. Jadi wacana pluralisme sebenarnya merupakan upaya penyeragaman (uniformity) atau menyeragamkan segala perbedaan dan keberagamaan agama. Dan secara antologi ini jelas bertentangan dengan sunatullah yang pada gilirannya akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Gagasan penyamaan agama oleh sebagian kalangan kemudian dipopulerkan dengan istilah pluralisme agama yang dikembangkan sampai ke level operasional kehidupan sosial, seperti penghalalan perkawinan antar-agama dan sebagainya tidak terlalu tepat disandarkan pada ide Trancendent Unity of Relegion yang secara sistimatis dikembangkan oleh Fritchof Schuon.

Dengan gagasan ini “Pluralisme Agama” itu, maka tidak boleh ada “truth claim”, bahwa hanya satu agama saja yang benar. Dengan gagasan itu, maka masing- masing agama tidak boleh mengklaim memiliki kebenaran secara mutlak, karena masing-masing mempunyai metode, jalan atau bentuk untuk mencapai Tuhan. Trancendent of Unity sendiri berpendapat, bahwa semua agama esensinya semua dianggap sama saja, sebab agama-agama itu didasarkan kepada sumber yang sama, Yang Mutlak. Bentuknya bisa berbeda karena manfestasi yang berbeda

ketika menanggapi yang mutlak. Tapi semua agama dapat bertemu pada level esoteris, kondisi internal atau batin, dan berbeda dalam bentuk lahirnya (eksoteris) saja.  Jika dicermati, Pluralisme agama sebenarnya merupakan agama baru, dimana sebagai agama dia punya Tuhan sendiri, nabi dan kitab suci serta ritual sendiri, sebagaimana humanisme juga merupakan agama, dan Tuhannya adalah nlai-nilai kemanusiaan, seperti yang dikatakan August Comte. John Dewey mengatakan demokrasi adalah agama dan Tuhannya adalah nilai demokrasi.

            Selanjutnya untuk menjadikan pluralitas sebagai media integrasi sosial dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan  bangsa, maka diperlukan proses yang integral, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fase Akomodasi

Proses meredakan pertentangan/konflik dengan adanya usaha penyesuaiananggota masyarakat guna mencapai kestabilan.

Terdapat beberapa bentuk akomodasi :

a. Coercion

Salah satu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan adanya paksaan. Selain ada paksaan suatu masyarakat dapat terintegrasi karena adanya saling ketergantungan diantara berbagai kelompok/satuan social tersebut dibidang tertentu, seperti ekonomi.

b. Compromise

Salah satu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi.

c. Toleration

Salah satu bentuk akomodasi yang terkadang muncul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, namun menjadi karakter seseorang/kelompok untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan.

d. Konsiliasi

Bentuk akomodasi yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan berlangsungnya diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang bertikai dalam suatu persoalan yang dipertentangkan. Pada umumnya, terjadi dalam kehidupan politik. Lembaga politik yang berupa badan-badan yang bersifat parlementer menampung berbagai kepentingan kelompok yang saling bertemu satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang terjadi diantara mereka dengan cara damai.

e. Mediasi

Dilakukan apabila kedua belah pihak yang bertikai menyepakati adanya pihak ketiga sebagai mediator untuk memberi nasihat mengenai bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan pertentangan.

f. Arbitrasi/Perwasitan

Dilakukan apabila kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau dengan terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

g. Stalemate

Salah satu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan menghentikan pertentangannya pada suatu titik tertentu disebabkan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga keduanya sudah tidak memiliki kemungkinan bagi untuk maju atau mundur

h. Ajudication

Salah satu bentuk akomodasi dimana penyelesaian perkara diserahkan pada hokum atau pengadilan

2. Fase Kerja Sama

Fase kedua setelah terjadinya akomodasi adalah fase kerja sama dimana kerja  sama merupakan suatu bentuk interaksi social yang pokok dan menjadi proses utama suatu integrasi.

Dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Suatu Pengantar” Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 bentuk kerja sama, yaitu :

  a.   Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong

  b.   Bergaining (pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara 2 organisasi atau lebih

   c.   Kooptasi (proses penerimaan unsure-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan

  d.   Koalisi (Kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama)

  e.   Joint Venture (kerja sama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu atau usaha patungan)

3. Fase Koordinasi

Merupakan tahap ke-3 ini diperlukan untuk menyempurnakan bentuk kerja sama yang telah terjalin

4. Fase Asimilasi

Proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat diantara beberapa orang atau kelompok serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapai tujuan bersama.

Suatu asimilasi akan mudah terjadi apabila didorong oleh beberapa factor sebagai berikut :

  • Adanya toleransi diantara kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan sendiri melalui proses akomodasi
  • Adanya kesempatan yang sama dalam bidang tertentu. Contoh :
  • Ekonomi (pemenuhan kebutuhan barang dan jasa) pada tiap-tiap individu dan kelompok
  • Adanya sikap saling mengahrgai terhadap kebudayaan yang dimilki oleh masyarakat lain
  • Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di masyarakat
  • Adanya pengetahuan tentang persamaan unsure kebudayaan yang berlainan sehingga mendekatkan masyarakat pendukung kebudayaan yang satu dengan yang lainnnya.

 

  1. IV.   KESIMPULAN
  2. Relaitas dunia yang plural selanjutnya berkembang menjadi pluralisme.
  3. Prularisme merupakan ajaran tentang kemajemukan, sehingga keadaan yang beraneka ragam akan melahirkan pemahaman akan adanya keyakinan bahwa secara teoritis dan praktis, manusia harus menerima keadaan masyarakat yang majemuk.
  4. Pluralisme agama merupakan persoalan yang sangat mendasar untuk diangkat karena persoalan ini sudah masuk pada wilayah yang sangat sensitive yakni persoalan teologi dan syari’ah.
  5. Perbedan pandangan tentang pluralisme agama ini tidak lepas dari sejarah adanya gagasan tentang pluralisme agama.
  6. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya.
  7. Terdapat beberapa kelemahan dalam mengimplementasikan pluralisme agama, kelemahan-kelemahan itu antara lain terdapat pandangan bahwa kaum pluralis mengklaim bahwa pluralisme menjunjung tinggi dan mengajarkan toleransi, tetapi justru mereka sendiri tidak toleran karena menafikan “kebenaran ekslusif” sebuah agama.
  8. Untuk menjadikan pluralitas sebagai media integrasi sosial dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan  bangsa dapat dilakukan melalui proses :
    1. Fase Akomodasi
    2. Fase Kerja Sama
    3. Fase Koordinasi
    4. Fase Asimilasi
 

HUKUM TATA NEGARA Januari 17, 2012

Filed under: HUKUM — biyot @ 10:38 am
  1. I.      PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

 

 

 

 

            Sesuai pembagian hukum menurut Oppenheim, banyak sarjana hukum membedakan Hukum Tata Negara dalam arti luas dan Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Termasuk ke dalam pengertian Hukum Tata Negara dalam arti luas ialah Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang disingkatkan menjadi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Pemerintahan).

            Menurut Prof. Dr. Hans Kelsen, Hukum Tata Negara adalah mengenai “der wohlende staat”, yang memberi bentuk negara, hal mana tercantum dalam undang-undangnya. Sedang Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Pemerintahan) adalah merupakan pelaksanaan dan Hukum Tata Negara yang oleh Hans Kalsen disebut hukum mengenai “der handelde staat”.

            Prof. Dr. J.H.A Logmann dalam bukunya Over de Theorie van een Stelling Staatsrect mengatakan, bahwa Hukum Tata Negara adalah Serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan dan kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dalam suatu negara. Sedang Hukum Administrasi Negara adalah Serangkaian kaidah hukum yang menylediki hubungan-hubungan hukum khusus yang ditimbulkan untuk memungkinkan para pejabat negara menjalankan tugas kemasyarakatan yang khusus.

            Mr. W.P. Prins mengatakan, bahwa Hukum Tata Negara menentukan aparatur negara yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat.

            Prof. Mr. C. van Vollehoven mengatakan, bahwa Hukum Tata Negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara, dan Hukum Administrasi Negara merupakan mengenai pelakasanaan atau penggunaan dari kekuasaan-kekuasaan atau kewenangan-kewenangan tersebut.

            Prof. Mr. Dr. L.J van Appeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de studie van het Nederlandse Rect, mengatakan bahwa Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah juga mengenai Hukum Administrasi Negara. Sedangkan Hukum Tata Negara dalam arti sempit menunjukkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. Untuk membedakannya dari Hukum Administrasi Negara, maka Hukum Tata Negara sering juga disebut Hukum Konstitusional (Hukum Konstitusi Negara)  atau Droit Constitusionnel (Perancis)  ataupun Verfassungrecht (Jerman), karena hukum itu menyinggung konstitusi atau undang-undang dasar negara.

            Seorang ahli Hukum Tata Negara dari Inggris, A.V. Dicey dalam bukunya Introduction to The Study of The Law of The Constitution memberi perumusan Hukum Tata Negara adalah Constutional Law sebagai istilah yang digunakan di Inggris kelihatannya meliputi seluruh peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mengenai pembagian kekuasaan dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.

            Austin mengatakan bahwa constitutional Law mnentukan orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu dari masyarakat yang memegang kekuasaan istimewa tertentu (sovereign power)  dalam negara.

            Sarjana Perancis Maurice Duverger dalam bukunya Manuel de Droit Constitutions Politiques merumuskan sebagai berikut : “ Droit Constitutionnel dan cabang-cabang lain dari hukum public adalah mengatur organisasi dan tugas-tugas politik suatu lembaga negara”.

            Di Indonesia Prof. Djokosutono, memandang Hukum Tata Negara sebagai hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan negara di dalam rangka pandangan mereka terhadap “negara sebagai organisasi”.

            G. Pringgodigdo, S.H, berpendapat bahwa Hukumm Tata Negara adalah hukum mengenai konstitusi negara dan konstilasi dari negara, dan karena itu Hukum Tata Negara disebut juga Hukum Konstitusi Negara (hukum mengenai konstitusi negara).

            Akhirnya Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H, dalam bukunya “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia” dengan berdasarkan definisi yang diberikan Prof. Mr. C. van Vollehoven memberikan defenisi Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dalam hubungan kesatuan atau federal dan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan dan masyarakat hukum yang bawahan beserta tingkatan imbangannya (hierarchie) yang selanjutnya menugaskan wilayah dan lingkungan dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat-masyarakat hukum itu beserta susunannya (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang tingkatan imbangan dari dan antara lat-alat perlengkapan itu “.

            Dari semua perumusan Hukum Tata Negara tersebut di atas diringkaskan, maka menurut Prof. Dr. Ismail Suny, S.H, M.C.L bahwa Hukum Tata Negara itu mengatur :

  1. Organisasi negara dan pemerintah
  2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat
  3. Hak-hak warga negara

 

 

II. HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN CABANG ILMU PENGETAHUAN LAINNYA

 

 

 

 

 

            Yang dimaksud dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya dalam hubungannya dengan Hukum Tata Negara adalah terutama Hukum Adminstrasi Negara, Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ketiga ilmu pengetahuan ini diibaratkan sebagai tetangga terdekat dari Hukum Tata Negara, walaupun hal ini tidak berarti menutup kemungkinan hubungan Hukum Tata Negara  dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya, seperti Hukum Internasional Publik, Hukum Pidana dan sebagainya.

 

  1. 1.        Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

            Ilmu negara dalam kedudukannya sebagai pengetahuan pengantar bagi Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara tidak mempunyai nilai yang praktis seperti halnya dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara sendiri. Jika  seorang mempelajari Ilmu Negara, ia tidak memperoleh hasilnya untuk dipergunakan secara langsung di dalam praktik. Berbeda halnya dengan mempelajari Hukum Tata Negara dari hasil pelajaran yang diperolehnya orang dapat langsung mempergunakannya karena sifatnya praktis. Perbedaan ini dapat dilihat dari penggunaan istilah ilmu yang diaitkan pada Ilmu Negara, sedang pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak lazim orang menambahkannnya dengan istilah tersebut menjadi Ilmu Hukum Tata Negara atau Ilmu Hukum Adminstrasi Negara.

            Hubungan antara Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara dari segi manfaatnya yang diperoleh jika orang mempelajari masing-masing sebagai pelajaran seperti tersebut di atas, dapat disamakan dengan pendapat Rengers Hora Siccama dalam karangannya yang berjudul Natuurlijke waarheld en historische bepaaldheid. Dalam karangannya itu ia membedakan kebenaran hakikat dan kenyataan sejarah dengan menggolongkan tugas ahli hukum disatu pihak sebagai penyelidik yang hendak mendapatkan kebenaran-kebenaran secara obyektif, dan untuk itu ia melaksanakan hukum itu sendiri; sedangkan dilain pihak ia menggolongkan tugas ahli hukum sebagai pelaksana yang akan mempergunakan hukum dalam keputusan-keputusannya. Dalam golongan pertama oleh Rengers Hora Siccama, seorang ahli hukum dinamakan sebagai penonton (de jurist als toeschouwer). Sebagai penonton ia lebih mengatahui kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain  dan berusaha mencari sebab musababnya dengan menadakan analisis-analisis tentang peristiwa itu untuk menentukan caranya yang lebih baik dan sempurna, bagiamana melaksanakan hukum itu. Dalam golongan kedua, seorang ahli hukum dimisalkan sebagai pemain (de jurist als medespeler) yang harus memutuskan. Keputusannya bisa benbentuk :

  1. Undang-undang (Legislatif)
  2. Vonnis (Judikatif)
  3. Beschikking (ekskutif)

            Oleh karena itu keputusan-keputusan itu tergantung kepada pelaksananya, maka tidak jarang terjadi bahwa suatu keputusan dianggapnya baik oleh si pelaksana, akan tetapi sebaliknya kurang memuaskan bagi yang menerima keputusan itu, karena sifat subyektifisme dari keputusan itu sangat menonjol.

            Berhubungan dengan pendapat Rengers Hora Siccama, maka dapatlah disamakan diperumakan  yang pertama itu dengan tugas Ilmu Negara yang tidak mementingkan bagaimana caranya hukum itu seharusnya dijalankan, karena Ilmu Negara mementingkan nilai teoritisnya, sedangkan sebaliknya bagi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang lebih dipentingkan adalah nilai-nilai praktisnya oleh karena itu hasil penyeledikannya itu langsung dapat dipergunakan dalam praktik oleh para ahli hukum yang duduk sebagai pejabat-pejabat pemerintahan menurut tugasnya masing-masing.

            Perbedaan Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara juga dapat dilihat dari obyek yang diselidikinya. Jika obyek penyelidikan Ilmu Negara adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan Hukum Tata Negara pada umumnya, maka obyek Hukum Tata Negara adalah hukum positif yang berlaku pada suatu waktu di suatu tempat. Karena itu lazim disebut Hukum Tata Negara Ingris, Amerika, Jepang, Belanda dan sebagainya.

            Oleh karena itu bagi Ilmu Negara yang penting adalah nilai teoritisnya, maka ilmu pengetahuan ini merupakan suatu “Seinswissenschaft”, sedangkan Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara merupakan suatu “Normativen Wissenschaft” . bagi mereka yang mempelajari Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara sudah tidak perlu diterangkan lagi cara mendapat akan arti dan asas dari negara, karena pengertian-pengertian itu sudah dianggap telah diketahui waktu mempelajari Ilmu Negara. Karena itu Ilmu Negara merupakan pengetahuan pengantar bagi mereka yang mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

 

 

 

 

  1. 2.    Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik

            Hubungan Ilmu Politik dan Hukum Tata Negara pertama kali ditunjukkan oleh Barents dengan perumpamaan Hukum Tata Negara sebagai kerangkan manusia, sedangkan Ilmu Politik merupakan daging yang ada disekitarnya.

            Dalam beberapa hal untuk mengetahui latar belakang suatu peraturan perundang-undangan sebaiknya perlu dibantu dengan mempelajari Ilmu Politik, karena kadang-kadang sukar diketahui apa maksud serta bagaimana terbentuknya suatu peraturan-peraturan undang-undang itu. Keputusan-keputusan politik merupakan suatu peristiwa-peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap Hukum Tata Negara.

            Lahirnya suatu undang-undang, jika diselidiki dari porses pembuatannya akan menunjukkan bagaimana gigihnya perjuangan suatu golongan agar kepentingan itu dapat tetap terjamin oleh undang-undang itu. Biasanya golongan-golongan yang kuat kedudukannya di dalam masyarakat, banyak menetukan akan terbentuknya suatu undang-undang.

 

  1. 3.        Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

            Seperti apa yan telah diuraikan di atas, bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, maka diantara para ahli hukum masih terdapat perbedaan tentang hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.

            Pada garis besarnya pendapat-pendapat para ahli hukum itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu yang membedakan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara secara principal, karena kedua ilmu pengetahuan itu menurut mereka dapat dibagi secara tajam baik mengenai sistematik maupun mengenai isinya, sedangkan dilain pihak para ahli hukum beranggapan bahwa antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara tidak terdapat perbedaan yang bersifat asasi, melinkan hanya karena pertimbangan manfaat saja. Hukum Administrasi Negara itu merupakan Hukum Tata Negara dalam arti sempit, ini disebut teori “residu”.

            Yang termasuk golongan yang pertama adalah van Vollenhoven, dalam karangannya yang berjudul “Thorbecke en het administratiefrecht” , ia mengartikan Hukum Tata Negara sebagai sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraan serta member wewenang kepadanya, dan bahwa kegiatan suatu pemerintahan modern adalah membagi-bagikan wewenang itu kepada badan-badan tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah kedudukannya.

            Dalam karangan yang lain van Vollenhoven membagi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara agak berlainan dengan karangan yang semula, ia berpendapat bahwa semua peraturan hukum yang sejak berabad-abad lamanya itu tidak termasuk dalam Hukum Tata Negara Materiil, hukum perdata materiil dan hukum pidana materiil, dimasukkan dalam Hukum Administrasi Negara, dengan demikian van Vollenhoven mengartikan Hukum Administrasi Negara akan meliputi seluruh kegiatan negara dalam arti luas, jadi tidak hanya terbatas pada tugas pemrintahan dalam arti sempit saja, tetapi juga meliputi tugas peradilan, polisi, dan tugas membuat peraturan. Menurut van Vollenhoven Hukum Administrasi Negara dibagi dalam :

  1. a.      Bestuursrecht (hukum pemerintahan)
  2. b.      justitierecht (hukum peradilan)
  3. c.       politierecht (hukum kepolisian)
  4. d.      regelaarsrecht (hukum perundang-undangan)

            Sebenarnya pendapat van Vollenhoven mengenai  Hukum Administrasi Negara dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu :

  1. Hukum Administrasi Negara dalam arti klasik
  2. Hukum Administrasi Negara dalam arti modern.

            Yang menyebabkan perbedaan antara dua pendpat dari van Vollenhoven tersebut adalah pada perumusan Hukum Administrasi Negara yang pertama masih diliputi oleh suasana hidup negara yang menganut paham liberal (liberale recstaatsgedachte) yang dipengaruhi oleh paham Kant, dimana negara tidak boleh mencampuri kepentingan-kepentingan individu, melainkan tugas-tugas negara hanyalah sebagai penjaga malam, sedangkan ia mengubah rumusannya negara menjadi menyelengarakan kepentingan rakyat  Hukum Administrasi Negara menjadi menjadi bebas tanpa batas.

            Disini dapat diketahui maksud van Vollenhoven pada karangannya yang pertama itu, badan Hukum Administrasi Negara itu diadakan untuk mengekang pemerintah sesuai dengan prinsip liberal yang hidup pada waktu itu, sedangkan pada bukunya yang kedua Hukum Administrasi Negara ia tidak hanya bermaksud hanya mengekang pemerintah agar jangan bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaaannya, melainkan member keleluasaan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat sesuai paham kesejahteraan yang dianut oleh Negara (welvaart-staats-gedachte). Dalam menyelenggarakan kepentingan umum ada kalanya Negara harus melanggar hak rakyat, misalnya menyita untuk kepentingan umum.

            Karena Negara memerlukan perbuatan jalan agar hubungan antara dua tempat itu le

bih lancer, maka Negara terpaksa mengambil sebagaian tanah rakyat untuk kepentingan tersebut. Lazimnya penyitaan itu dilakukan dengan ganti rugi kepada rakyat yang bersangkutan. Dapat juga misalnya pemerintah member konsesi atas nama perusahaan-perusahaan (nutsbedrijven) untuk kepentingan umum.

            Selanjutnya Logeman mengadakan perbedaan secara tajam antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Adminsitrasi Negara. Untuk membedakannya ia bertitik tolak pada sistematik hokum pada umumnya yang meliputi tiga hal, yaitu :

  1. Ajaran tentang status (persoonsleer)
  2. Ajaran tentang lingkungan (gebeidsleer)
  3. Ajaran tentang hubungan hokum (leer de rechtsbetrekking)

Berhubung Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara merupakan suatu macam hokum khusus (als byzonder sort van recht) yang mempunyai obyek penyeledikan hokum, maka sistematik hokum pada umumnya itu dapat diterapkan pula terhadap Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sistematik tersebut dibagi sebagai berikut :

  1. Hukum Tata Negara dalam arti sempit, meliputi :
    1. Persoonsleer yaitu yang mengenai person dalam arti hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, pertanggungan jawab, lahir dan hilangnya hak dan kewajiban tersebut, hak organisasi, batasan-batasan dan wewenang.
    2. Gebiedsleer yang menyangkut wilayah atau lingkungan dimana hukum itu berlaku dan yang termasuk dalam lingkungan itu adalah waktu, tempat, manusia atau kelompok dan benda.
    3. Hukum Administrasi Negara mmeliputi ajaran mengenai hubungan hukum (leer der rechtsbetrekkingen).

Jadi menurut Logeman, Hukum Tata Negara itu mempelajari :

1)      Susunan dari jabatan-jabatan

2)      Penunjukan mengenai pejabat-pejabat

3)      Tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu

4)      Kekuasaan dan wewenang yang melakat pada jabatan itu

5)      Batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan orang-orang yang dikuasainya

6)      Hubungan antar jabatan

7)      Hubungan antara jabatan dan pejabat

Hukum Administrasi Negara mempelajari jenisnya, bentuk serta akibat hukum yang dilakukan oleh para pejabat dalam melakukan tugasnya.

Selain itu Stellinga membedakan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara secara tegas. Dalam bukunya yang berjudul Grondtrekken van het Nederlandsch Administratiefrecht,  ia mengemukakan bahwa kebanyakan penyelidikan tentang Hukum Administrasi Negara tidak meliputi keseluruhannya, melainkan hanya membicarakan beberapa bagian tertentu saja. Bagian – bagian itu dibicarakan secara terpisah yang hanya bersifat monografi. Ia baru menjadi sistematik, jika dalam sistemmatik itu bagian-bagian tadi diletakkan pada tempat yang tepat. jadi Hukum Administrasi Negara tidak lagi merupakan suatu kumpulan dari monografi-monografi melainkan suatu sistematik yang menghubungkan bagian satu dengan bagian lainnya, yang masing-masing bagian itu diletakkan tempat yang tapat.

Disamping itu juga teradapat Hukum Administrasi Negara yang berlaku bagi para individu dalam masyarakat yang diperintah oleh negara. Ia mengemukakan sebagai berikut “ orang harus bertitik tolak bahwa masih banyak hal lagi yang diatur oleh Hukum Tata Negara selain hanya wewenang dan kewajiban alat-alat negara. Menurut Hukum Tatat Negara seorang warga negara pun mempunyai wewenang dan kewajiban dan peraturan hukum yang mengatur caranya menjalankan wewenang dan kewajiban itu termasuk dalam Hukum Administrasi Negara “.

Kranenburg berpendapat, bahwa membedakan kedua cabang ilmu pengetahuan itu secara tajam karena isinya maupun wataknya berlainan adalah tidak riil. Perbedaan itu disebabkan karena pengaruh dari ajaran organis mengenai negara (organische staats-theorie) yang timbul karena pembagian dalam ilmu pengetahuan medis yang disebut anatomie dan psychologie. Sistematik yang diambil dengan analogi kedua ilmu pengetahuan medis itu tepat karena obyek yang diselidikinya itu memang tidak sama. Perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu tidak bersifat asasi dan hubungan antara kedua ilmu pengetahuan itu dapat disamakan dengan hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Jika terjadi pemisahan antara kedua hal itu hanya disebabkan karena kebutuhan akan pembagian kerja yang timbul dari cepatnya hukum kooperatif dari masyarakat hukum territorial dan juga disebabkan karena perlu dibaginya materi yang diajarkan, sehingga Hukum Tata Negara meliputi seluruh susunan, tugas, wewenang dan cara badan-badan itu menjalankan tugasnya, sedangkan bagian lain yang lebih terperinci itu dimasukkan dalam Hukum Administrasi Negara. Jadi perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu bukan karena alasan yang prinsipil, akan tetapi sekedar untuk pembagian kerja.

Van der Pot juga tidak membedakan secara tajam antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dengan alasan, bahwa perbedaan secara prinsipil itu tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Dan kalaupun diadakan suatu perbedaan itu hanya penting bagi ilmu pengetahuan hukum, sehingga para ahli hukum mendapatkan suatu gambaran tentang sistem yang bermanfaat.

Vegting berpendapat, bahwa Hukum Tata Negara mempunyai penyeledikan hal-hal yang pokok mengenai organisasi negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara obyek penyeledikannya adalah menganai peraturan-peraturan yang bersifat teknis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

 

 

 

            Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

            Sumber hukum dapat ditinjau dari segi materiil dan segi formal. Sumber-sumber hukum materiil, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, filsafat dan sebagainya.

            Sumber-sumber hukum formal, antara lain adalah :

  1. Undang-undang (statute)
  2. Kebiasaan (costum)
  3. Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie)
  4. Traktat (treaty)
  5. Pendapat sarjana hukum (doktrin)

 

ad. 1. Undang-Undang

            Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasan negara. Menurut Buys, undang-undang itu mempunyai dua arti, yaitu :

  1. Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya : dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
  2.  Undang-undang dalam arti materiil ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

 

Syarat-syarat berlakunya suatu undang-undang

            Syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang adalah diundangkan dalam lembaran negara (LN) oleh menteri/sekertaris negara (dahulu menteri kehakiman).

            Tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam lembaran negara untuk Jawa dan Madura, dan untuk daerah-daerah lainnya baru berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam lembaran negara. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlakulah suatu fictie dalam hukum “Setiap orang mengetahui adanya suatu undang-undang”. Hal ini berarti jika ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan : “saya tidak tahu menahu adanya undang-undang itu”.

 

Berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang

            Suatu undang-undang tidak berlaku lagi, jika :

  1. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau
  2. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi
  3. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi
  4. Telah diadkan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku

 

ad. 2. Kebiasaan (Custom)

            Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

            Menurut Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) “ kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum, hanya kalau undang-undang menunjuk pada kebiasaan untuk diperlakukan “. Jadi hakim harus memakai kebiasaan dalam hal-hal undang-undang menunjuk kebiasaan.

 

ad. 3. Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

            Yang  merupakan peraturan pokok yang pertama pada jaman Hindia-Belanda adalah  Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang disingkat AB (ketentuan-ketentuan tentang peraturan perundangan untuk Indonesia).

            Menurut Pasal 22 AB “de regter, die weigert regt te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid der wet kan uit hoofed van rechtswitgering vervolgd worden”. Hakim yang menolak untuk menyelesaikan perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.

            Dari ketentuan Pasal 22 AB ini jelaslah bahwa seorang Hakim hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memuat peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara itu, maka haruslah membuat peraturan sendiri.

            Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 AB menjadi dasar keputusan hakim lainnya, kemudian untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Dan keputusan hakim yang demikian disebut hukum yurisprudensi.

            Jadi yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

            Terdapat dua macam yurisprudensi, yaitu :

  1. Yuridprudensi tetap
  2. Yurisprudensi tidak tetap

            Yurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (Standard-arresten) untuk mengambil keputusan. Seorang mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. Jadi jelaslah bahwa yurisprudensi adalah sumber hukum tersendiri.

 

ad. 4. Traktat (Treaty)

            Apabila terdapat dua orang yang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal, lalu mereka mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu.

            Hal tersebut disebut Pacta Sunt Servanda  yang berarti, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

             Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional ataupun traktat. Traktat juga mengikat warga negara-warga negara dari negara yang bersangkutan.

            Jika diadakan oleh hanya oleh dua negara, maka traktat itu adalah traktat bilateral, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRC tentang “dwikewarganegaraan”. Jika diadakan oleh lebih dari dua negara, maka traktat tersebut disebut dengan “traktat multilateral”. Misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.

            Apabila ada traktat multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi juga kemudian menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya piagam perserikatan bangsa-bangsa.

 

ad. 5. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

            Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

            Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang serjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya, apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana sehausnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

            Terutama dalam hubungan-hubungan internsional pendapat-pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh besar. Bagi hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

            Mahkamah internasional dalam Piagam Mahkamah Internasinal (Statute of the international Court of Justice) Pasal 38 ayat (1) mengakui, bahwa dalam membimbing dan merumuskan suatu perselisihan dapat mempergunakan beberapa pedoman yang antara lain adalah :

  1. Perjanjian-perjanjian internasional (International conventions)
  2. Kebiasaan-kebiasaan internasional (International customs)
  3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (the general principles of law recognized by civilsed nations)
  4. Keputusan hakim (jusdicial decisions) dan pendapat-pendapat sarjana hukum

 

 

 

 

 

 

IV.  SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

 

1. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

            Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI, yang telah berhasil membuat Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d. 1 Juni 1945 dan Rancangan UU Dasar pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli1945.

            Pada tanggal 11 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang mulai diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945.

            Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka hal-hal yang dilakukan adalah :

  1. Menetapkan UUD Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945.
  2. Menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
  3. Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden.
  4. Pengangkatan anggota KNIP oleh Presiden
  5. Pembentukan delapan propinsi oleh PPKI

            Tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan oleh Presiden dan dibentuk Komite Nasional Indonesi Pusat (KNIP) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam hal ini terserah kepada Presiden didalam bidang apa KNIP memberikan bantuannya.

            Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X tahun 1945 yang menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN. Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka serta bertanggung jawab kepada KNIP.

            Kemudian tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan :

  • Pembentukan Kabinet Baru
  • Dan Kabinet ini bertanggung jawab kepada KNIP.

            Dengan Maklumat-maklumat di atas menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan mengenai sistem pemerintahan dimana menurut Pasal 4 UUD 45 ditegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 17 menetapka bahwa “ Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Sistem Presidensil. Sedangkan menurut Maklumat Pemerintah meletakan pertanggungjawaban Kabinet kepda KNIP yang merupakan ciri dari sistem Parlementer.

 

2. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950.

            Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda , dengan alasan :

 

a. Ketentuan Hukum Internasional

            Menurut Hukum Internasional suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang diduduki oleh Bala Tentara Jepang masih merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, oleh karena itu setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia-Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai pemilik/ penguasa semula.

 

b. Perjanjian Postdan

            Yaitu pernjajian diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang diadakan oleh Negara Sekutu dengan pihak Jepang, Italia dan Jerman, perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula.

            Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki Kedaulatan atas Hindia- Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan ini yang kemudian menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan NICA pada tanggal 10 Nopember 1946 di Surabaya.

            Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tangga 25 Maret 1947 di Linggarjati yang antara lain menetapkan :

  1. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan Sumatra, di wilayah lain yang berkuasa adalah Belanda.
  2. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.
  3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia-Belanda.

            Hasil perundingan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Belanda dan Indonesa mengenai soal Kedaulatan Indonesia-Belanda, yaitu :

  1. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda, sehingga hubungan luar negeri/ Internasional hanya boleh dilakukan oleh Belanda.
  2. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah Indonesia, terutama Pulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan luar negeri juga boleh dilakukan oleh Indonesia.
  3. Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak.

            Akibat adanya penafsiran ini terjadi Clash I pada tanggal 21 Juli 1947 dan Clash II tanggal 19 Desember 1948. Terjadinya konflik ini akibat adanya agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Sedangkan menurut Belanda terjadinya agresi militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda.

            Bentrok senjata Indonesia-Belanda ini ini kemudian dilerai oleh PBB dan melakukan genjatan senjata dan dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948 yang menetapkan :

  1. Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk RIS.
  2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda.
  3. RI hanya merupakan bagian RIS.

            Kemudian diadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949 yang disepakati antara lain :

  1. Mendirikan Negara Indoneis serikat
  2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS
  3. Mendirikan UNI antara RIS dengan kerajaan Belanda.

            Atas dasar KMB maka pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah Negara RIS dengan Konstitusi RIS.

            Berubahnya Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat tidak semata-mata campur tangan dari pihak luar ( PBB dan Belanda ), akan tetapi juga kondisi Indonesia yang memberikan kontribusi yaitu adanya keinginan daerah-daerah untuk membentuk Negara/ memisahkan diri dari Negara kesatuan dan membentuk Negara sendiri serta mereka tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah pusat tidak adil, yang pada akhirnya banyak daerah-daerah melakukan pemberontakan.

            Disamping itu Belanda telah berhasil dan makin banyak daerah-daerah membentuk Negara antara lain :

  1. Negara Indonesia Timur tahun 1946
  2. Negra Pasundan termasuk Distrik Jakarta
  3. Negra Jawa Timur 16 Nopember 1948
  4. Negara Madura 23 Januari 1948
  5. Negara Sumatra Timur 24 Januari 1948
  6. dan Negara Sumatra Selatan
  7. Negara yang sedang dipersiapkan adalah :
    1. Kalimantan Timur
    2. Dayak Besar
    3. Banjar
    4. Kalimantan Tenggara
    5. Bangka
    6. Belitung
    7. Riau
    8. dan Jawa Tengah

            Naskah Konstitusi RIS disusun oleh delegasi kedua belah pihak. Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dan Ibu Kota Negara Indonesia adalah Jogyakarta dengan Kepala Negara RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri.

            Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya Senat yang merupakan wakil dari Negara-negara bagian dan sikap Negara bagian 2 orang dengan hak suara satu.

 

3. Periode 17 agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

            Pada masa Konstitusi RIS, Negara-negara bagian makin sulit diatur dan kewibawaan pemerintah Negara federasi semakin berkurang sedangkan Indonesia sendiri dari berbagai ragam suku bangsa, adat-istiadat, pulau-pulau dan bahasa, maka rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan.

            Kemudian diadakan perundingan antara Negara-negara serikat dengan RI Jogyakarta yang menetapkan bahwa pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang bersifat federalis dihilangkan dan diganti dengan pasal yang bersifat kesatuan, yang pada tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani Piagam Persetujuan yang menghendaki dalam waktu sesingkta-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara kesatuan.

            Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan RI berdasarkan UUDS tahun 1950, yang pada dasarnya merupakan Konstitusi RIS yang sudah diubah.

            Walaupun sudah kembali kepada bentuk Negara kesatuan, namun perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa, adanya ketidakpuasan, ada yang menyesal dan ada pula yang setuju yang pada akhirnya timbul pemberontakan separatisme misalnya :

  1. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil ) di Bandung 23 Januari 1950.
  2. Pemberontakan Andi azis  Cs. Di Makasar 5 april 1950
  3. Pemberontakan RMS di ambon 25 april 1950
  4. Pemberontakan Ibnu Hajar Cs. Di Kalimantan Selatan 10 Oktober 1950
  5. Pemberontakan DI/ TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 17 agustus 1951
  6. Pemberontakan Balaion 426 Jawa Tengah 1 Desember 1951
  7. Pemberontkan DI/ TII Daud Beureuh di aceh 25 September 1953
  8. Peristiwa Dewan banteng Sumatra Barat 20 Desember 1956
  9. Pemberontakan PRRI ( Pemerintah Revolusioner Republik Indobnesia ) 15 Pebruari 1959
  10. Permesta ( Pejuangan Rakyat Semesta ) 15 Pebrauari 1958.

            Badan Konstituante bersama-sama pemerintah harus segera menyusun UUD Indonesia untuk menggantikan UUDS tahun 1950 ( Pasal 134 ), kemudian Desember 1955 diadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante dengan dasar UU No. 7 tahun 1953 yang menyatakan :

  1. Perubahan Konstitusi menjadi UUDS tahun 1950
  2. Merelakan UUDS tahun 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950
  3. Terbentuknya Konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 Nopember 1956

            Majelis Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan :

  1. Konstituante telah gagal
  2. Membubarkan Majelis Konstituante
  3. Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara RI.

            Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah sisetujui oleh DPR hasil Pemilu tahun 1959 secara aklamasi tanggal 22 Juli 1959, yang kemudian dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

 

4. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966

            Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan “Demokrasi Terpimpin” Konsep Demokrasi Terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai dasar penyelenggaraan Negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. VIII/1965.

            Demokrasi Terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil keputusan. Atas dasar Demokrasi Terpimpin semua bidang dalam ketata negaraan serba terpimpin.

            Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai bahkan banyak terjadi penyimpangan antara lain :

  1. Lembaga-lembaga Negara yang ada bersifat sementara
  2. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dengan TAP MPRS No. III tahun 1963

            Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam bidang politik yang pada puncaknya, meledaknya kasus pemberontakan G30 S PKI, yang sampai saat ini masih dalam perdebatan.

            Peristiwa G30S PKI menimbulkan banyak kekacauan sosial budaya dan tidak stabilnya politik dan hukum ketata negaraan Indonesia yang kemudian dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan.

 

5. Periode Orde Baru

            Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan Negara dipegang oleh Jenderal Soeharto.

            Dalam kepemimpinan Jenderal soeharto penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan pada kestabilan politik dan keamanan Negara.

            Beberapa hal yang menonjol dalam Pemerintahan Soeharto atau dekenal dengan Era Orde Baru adalah :

  1. Demokrasi Pancasila
  2. Adanya Konsep Dwifungsi ABRI
  3. Adanya Golongan Karya
  4. Kekuasaan ditangan Eksekutif/ Penumpukkan kekuasaan.
  5. Adanya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan
  6. Penyederhanaan Partai Politik
  7. Adanya rekayasa dalam Pemilihan Umum, Soeharto tetap menjadi Presiden untuk beberapa kali.

 

6. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang

            Gerakan reformasi tahunh 1998 dan Presiden Soeharto meletakkan jabatannya tanggal 20 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

            Reformasi menghendaki suatu perubahan yang pada akhirnya penggantian berbagai peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan alamdemokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terutama mangadakan amandemen UUD 45 sebanyak empat kali.

            Setelah amandemen ke IV UUD 1945, maka sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. NKRI harus tetap dipertahankan.
  2. Kedaulatan ada di tangan rakyat
  3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
  4. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum
  5. Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil
  6. Sistem Parlemen menggunakan Bikanural Sistem, yaitu terdiri dari DPR dan DPD.
  7. Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
  8. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara.
  9. Hubungan organisasi pemerintahan dalam garis vertical dengan asas desentralisasi dengan otonomi luas.
  10. Adanya lembaga-lembaga baru yaitu, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam UUD 1945.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KEKUASAAN NEGARA

 

 

 

  1. 1.        PENGERTIAN KEKUASAAN NEGARA

Sifat Kekuasaan Negara

            Dalam kenyataan terlihat bahwa negara mempunyai kekuasaan yang sifatnya lain dari pada kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi yang terdapat dalam masyarakat, seperti perkumpulan olahraga, music, dan lain-lain

            Kelainan pada sifat kekuasaan negara ini tampak dalam kekuasaannya untuk menagkap, menahan, mengadili serta kemudian memasukkan orang ke dalam penjara, kekuasaan negara dengan kekerasan menyelesaikan sesuatu pemberontakan, kekuasaan negara untuk mengadakan milisi dan lain-lain

            Berhubung dengan adanya kekuasaan yang luar biasa itu timbul pertanyaan : mengapa negara mempunyai kekuasaan yang luar biasa itu, sedangkan perkumpulan lain tidak ?. pertanyaan ini dijawab oleh Max Weber dalam bukunya “Wirtschaft und Geseltscaft”  menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena nagara itu mempunyai “monopolie van het phsysieke geweld” (monopoli dalam menggunakan kekuasaan fisik).

            Pertanyaan yang berikut timbul adalah mengapa negara mempunyai monopoli itu, siapa yang menghalalkannya ?. Persoalan ini menimbulkan Teori Penghalalan (Rechsvaardigings-theorie) yang berikut :

  1. a.    Teori Teokrasi
    1. Bersifat langsung

Kekuasaan dikembalikan kepada raja dan Tuhan atau setidak-tidaknya kepada raja sebgagai “anak” dari Tuhan (contohnya Teno Haika Jepang sebelum kalag PD II)

  1. Bersifat tidak langsung

Kekuasaan dikembalikan kepada Tuhan secara tidak langsung, yaitu melalui raja dengan seizing Tuhan, seperti ratu Belanda yang memakai sebutan “bij de Gratie God’s) (raja atas perkenaan Tuhan)

            Teori penghalan ini disebut teori Teorkratis, karena ajaran itu disandarkan kepada Tuhan baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

  1. b.   Teori Kekuasaan
    1. Yang bersifat fisik, yakni yang kuatlah yang berkuasa (ajaran yang dianut oleh Machiaveli)
    2. Yang bersifat ekonomis, yakni yang kaya yang ekonomisnya kuatlah yang berkuasa, seperti diajarkan oleh Karl Marx

            Disebut dengan teori kekuasaan karena sebagian besar dipalai power (kekuasaan)

 

  1. c.         Teori Yuridis (teori hukum)
  2. Yang bersifat patriarchal

Mula-mula yang ada adalah keluarga patriarchal , kepala keluarga disebut pater pamiliar. Keluarga ini lambat laun menjadi keluarga besar, yang menjadi kepala adalah salah seorang diantara kepala-kepala keluarga kecil yang disebut “primus interpares”.

Para anggota keluarga ini mengikatkan diri pada teritorium tertentu, sehingga garis garis keturunan mereka menjadi kabur. Lalu timbullah masyarakat-masyarakat territorial. Dalam perkembangan terus menerus daerah keluarga besar menjadi daerah negara dan kepalanya menjadi raja

  1. Yang bersifat patrimonial (Patrimonium = hak milik)

            Pada abad menengah hak milik atas sebidang tanah menimbulkan hak kewibawaan (gezagsrecten), yakni hak untuk memerintah. Para pemilik tanah (leenheer) mempunyai hak milik (eigendom) atas tanah, kemudian dipinjamkan kepada para penyewa tanah (leenmannen).

Oleh karena leenmannen ini pun mempunyai hak untuk memerintahkan yang disandarkan kepada hak milik atas tanah. Lambat laun pengertian hak milik lenyap sehingga tinggal kekuasaan raja saja.

Lembaga-lembaga patrimonial pada abad menengah di Eropa, dapat dijumpai juga di Indonesia pada tanah-tanah partikeler dahulu. Tuan tanah di Indonesia juga memiliki hak untuk memerintah yang berupa pengerahan tenaga rakyat, memungut pajak dan mengangkat kepala desa.

  1. Yang disebut teori perjanjian

Disebut teori perjanjian dalam mencari penghalalan bagi kekuasaan negara, teori ini berdasarkan paham yang mengatakan bahwa negara itu terbentuk dengan diadakannya perjanjian antar semua individu.

Prof. Mr. R. Kranenburg menyebutkan teori hukum alam, karena teori ini berpangkal pada anggapan, bahwa pada mulanya manusia itu hidup dalam status naturalis dan baru dengan terbentuknya negara, maka status itu berubah menjadi status civils.

Menurut teori perjanjian, kekuasaan negara dianggap halal karena berdasarkan asas “pacta sunt servanda”  yang berarti bahwa “perjanjian itu mengikat” . Dengan demikian sandaran ini tidak berlaku bagi hukum adat di Indonesia, oleh karena itu untuk mengadakan suatu perjanjian diperlukan consensus (kata sepakat) ditambah dengan konsentum (alat pengukuh janji yang berupa panjar uang atau barang).

            Teori yang ketiga ini disebut teori hukum karena ajaran ini bermaksud memberikan sandaran hukum bagi kekuasaan negara agar dengan demikian power dapat dipandang sebagai hasil dari hukum. Oleh karenanya teori patriarchal disandarkan pada Hukum Keluarga (Hukum Perdata Kitab II), teori patrimonia disandarkan pada Hukum Benda (Hukum Perdata Kitab II), sedangkan teori perjanjian merupakan bagian dari Hukum Perikatan (Hukum Perdata Kitab III).

  1. d.        Teori Pemisahan Kekuasaan

            Adalah menjadi kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu :

  1. Kekuasaan legislatif,  kekuasaan untuk membuat undang-undang
  2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
  3. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang (kekusaan untuk mengadili)

            Pemisahan dari ketiga kekuasaan ini sering ditemui dalam system ketatanegaraan berbagai negara, walaupun batas pembagian kekuasaan itu tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sam lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling pengaruh mempenagruhi.

            Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori pembagian kekuasaan adalah John Loke, Montesquieu. John Loke adalah orang yang pertama dianggap membicarakan teori ini.

            Dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government (1690) John Loke memisahkan kekusaan dari tiap-tiap negara dalam :

  1. Kekusaan legisltif, kekuasan untuk membuat undang-undang
  2. Kekusaan ekskutif, kekusaan untuk melaksanakan undang-undang
  3. Kekuasan federative, kekusaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri

            Menurut John Loke ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan satu dengan yang lainnya.

            Setengah abad kemudian dengan diilhami pembagian kekuasaan dari John Loke, Montesquieu menulis buku berjudul L’Esprit des Lois (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748. Dalam hasil karya ini Montesquieu menulis tentang Konstitusi Inggris yang antara lain mengatakan, bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang diperincinya dalam kekuasaan legislative, ekskutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan masing-masing.

            Menurut Montesquieu dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan :

  1. Kekuasaan legislatif,  dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (parlemen)
  2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet)
  3. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan peradilan bawahannya)

            Isi ajaran Montesquieu adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara yang lebih dikenal dengan istilah “Trias Politica”, istilah ini diberikan oleh Imanuel Kant.

            Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis itu adalah bertugas agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindarkan .

            Istilah Trias Politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya “Politik Tiga Serangkai”. Menurut ajaran Trias Politika dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja. Melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran trias politica adalah sebagai berikut :

 

Kekusaan Legislatif (Legislative Power)

            Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap-tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

            Dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangannya harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang ialah dinamakan legislative. Legislative adalah yang terpenting sekali dalam suatu kenegaraan, karena undang-undang adalah ibarat tiang yang mengakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara.

            Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu harus diserahkan kepada suatu badan lain, yaitu ekskutif

 

Kekuasaan Ekskutif (ekskutive Power)

            Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tertentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (badan ekskutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan ekskutif.

 

Kekuasaan Yudikatif (Yudikative Power)

            Kekusaan yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.

            Walaupun para hakim biasanya diangkat oleh kepala negara (ekskutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, Karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan yudikatif adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika ia melanggar hukum.

            Berbeda dengan John Loke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan ekskutif. Montesquieu memandang pengadilan itu sebagai badan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam pekerjaannya sehari-hari seorang hakim mengetahui bahwa kekuasaan ekskutif adalah berlainan dari kekuasaan pengadilan.

 

Pembagian Kekuasaan

            Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekusaan dalam arti materiil dengan pemisahan kekuasaan dalam formal. Yang dimaksud pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekusaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekusaan itu kepada tiga badan : legislatif, ekskutif, dan yudikatif. Sedang yang dimaksud pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.

            Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL, dalam bukunya yang berjudul “Pergeseran Kekusaan Ekskutif”  mengambil kesimpulan, bahwa pemisahan kekusaan dalam arti materiil sepantasnya disbeut separation of powers (pemisahan kekuasaan) sedang yang dalam arti formal sebaiknya disebut devison of power (pembagian kekuasaan).

            Ismail Suny juga berpendapat bahwa pemisahan kekusaan dalam arti materiil paling banyak hanya terdapat di Amerika Serikat, sedang di Inggris dan Uni Soviet terdapat pemisahan kekusaan dalam arti formal. Akan tetapi walaupun trias politica ini di negara-negara lainnya tidak dilaksanakan secara konskuen seperti halnya di Amerika Serikat, namun alat-alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas-tugas ini dapat dibeda-bedakan

            Dalam UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekusaan dalam arti materiil, akan tetapi UUD 1945 mengenal pemisahan kekusaan dalan arti formal oleh karena itu pemisahan kekuasan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Jelaslah UUD 1945 hanya mengenal devison of power bukan separation of powers

 

Kedaulatan Negara atau Kekuasaan Tertinggi Negara

            Istilah kedaulatan  yang dipergunakan adalah sama dengan pengertian “Souveranitat (Jerman), Souverniteit (Belanda), Souvereighty (Inggris) yang berasal dari bahasa Latin “Superanus” yang berarti “atas”. Jadi Souvereighty mengandung arti “superiority” atau “supremacy”.

            Souvereighty atau kedaulatan itu merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui salah satu unsur negara ialah adanya pemerintahan yang berkedaulatan. Pemerintahan dalam suatu negara harus mempunyai kewibawaan (authority) yang tertinggi (supreme)  dan tak terbatas (unlimited).

            Dalam arti kenegaraan, kewibawaan/kekuasaan tertinggi tidak terbatas dari negara tersebut Souvereighty (kedaulatan). Kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain.

            Kedaulatan dari negara itu bersifat asli, tertinggi dan tak terbagi-bagi

  1. Asli berarti bukan berdasarkan kekuasaan lain
  2. Tertinggi, berarti tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya
  3. Tak dapat dibagi-bagi, berarti ke dalam maupun ke luar negara itu adalah merupakan kekuasaan sepenuhnya.

            Adanya kewibawaan yang tertinggi dan tak terbatas dapat dilihat pada kekuasaan negara yang dapat memaksa. Dengan demikian istilah “supreme” menimbulkan adanya pemrintahan yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan tak terbatas, kekuasaan negara yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekuasaan fisik.

            Prof. Dr. J.H.A Logeman merumuskan kedaulatan sebagai berikut “Kekuasan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu negara nasional yang berdaulat”.

            Dengan demikian suatu negara bagian (dari negara serikat) atau negara anggota persemakmuran yang berstatus “Dominion” bukanlah negara nasional yang berdaulat.

 

Macam-macam Kedaulatan

            Dalam bukunya “Political Science” , Meriam H. Lipman membedakan Souvereighty antara lain :

  1. a.    Political Souvereighty dan Legal Souvereighty

Di Inggris  yang memiliki legal Savereignty adalah “The House of commons” sedangkan yang mempunyai political Savereignty adalah rakyat Inggris. Jadi political Savereignty mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari pada legal Savereignty. Pada umumnya yang dimaksud dengan Savereignty adalah berdaulat, sedang legal Savereignty adalah kedaulatan.

 

  1. b.   Internal dan Exsternal Souvereighty

legal Savereignty adalah Savereignty  yang internal dan mempunyai sifat absolute universal dan indivisibility (tidak dapat dibagi). Sedangkan eksternal menjadi terbatas oleh tata hukum itu sendiri, yaitu dengan adanya cita-cita negara hukum yang demorkatis yang timbul sejak revolusi perancis.

 

  1. c.    The Jure and The Facto Souvereighty

Perbedaan ini biasnya terbatas pada bidang pemerintahan dan bukan negara. Pengakuan the facto atau suatu pemerintahan, berarti pengakuan adanya pemerintahan itu. Dengan pengakuan ini sudah dapat diadakan hubungan dengan negara yang mengakuinya, tetapi masih terbatas. Pengakuan the jure ialah pengakuan sahnya suatu pemerintahan. Dengan pengakuan ini dapat dilakukan hubungan-hubungan internasional biasa.

 

 

  1. d.   Kedaulatan yang Formal

Yakni kekuasaan yang mutlak atas kekuasaan tertiggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu negara nasional, kekuasaan mana diperoleh secara formal.

 

  1. e.    Kedaulatan yang Informal (sumber-sumber dari kedaulatan itu sendiri)

Menurut teori-teori kedaulatan yang disebutkan di atas, maka sumber dari kedaulatan itu sendiri  ada lima macam, yaitu :

  1. Teori Kedaulatan Tuhan, mengatakan bahwa sumber dari kedaulatan itu adalah Tuhan
  2. Teori Kedaulatan Negara, mengatakan bahwa sumber dari kedaulatan itu adalah Negara
  3. Teori Kedalatan Raja, mengatakan bahwa sumber dari kedaulatan itu adalah Raja
  4. Teori Kedaulatan Rakyat, mengatakan bahwa sumber dari kedaulatan itu adalah Rakyat
  5. Teori Kedaulatan Hukum, mengatakan bahwa sumber dari kedaulatan itu adalah hukum

 

Sifat-sifat Kedaulatan

  1. 1.      Kedaulatan itu permanen (tetap)

Artinya walaupun suatu negara mengadakan reorganisasi dalam strukturnya, kedaulatan tidak berubah, pelakasananya mungkin berganti atau badan yang memgang kedaulatan itu berganti, tetapi kedaulatan itu tetap.

 

  1. 2.      Kedaulatan itu absolut

Dalam suatu negara tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari kedaulatan. Kedaulatan yang menentukan segala-galanya dalam suatu negara.

 

  1. 3.      Kedaulatan itu tidak terbagi-bagi

Maksudnya kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi kepada badan tertentu. Sebab dalam hal ini akan timbul prularisme dalam kedualatan.

 

  1. 4.      Kedaulatan itu sifatnya tidak terbatas

Artinya kedaulatan itu meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara tanpa ada keculainya

Teori-teori Kedulatan

            Dari manakah pemerintah memperoleh kedaulatan itu ? pertanayaan ini telah menimbulkan beberapa teori tentang kedaulatan yang mencoba menjawab pertanyaan yang mengenai sumber dari kedaulatan itu. Beberapa teori kedaulatan yang terkenal adalah :

 

  1. 1.    Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

            Teori ini mengajarkan, behwa pemerintah/negara memperoleh kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa dunia beserta isinya hasil ciptaan Tuhan. Apapun yang ada di dunia adalah berasal dari Tuhan. Demikian halnya dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah atau raja-raja pada waktu itu memegang pemerintah adalah berasal dari Tuhan juga.

            Oleh karena itu raja-raja atau pemerintah harus mempergunakan kedaulatan yang diperolehnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada masa lampau raja-raja menganggap dirinya sebagai Tuhan sendiri.

            Penganjur teori ini antara lain : Agustinus, Thomas Aquinus, dan lain-lain

 

  1. 2.    Teori Kedaulatan Negara

            Menurut teori ini adanya negara itu merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan yang tertinggi yang ada pada pemimpin negara itu. Adanya kodrat alam itu merupakan sumber dari kedaulatan. Hukum mengikat karena dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak.

 

  1. 3.    Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)

            Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya yang bukan dari Tuhan atau dari raja. Teori ini tidak sependapat dengan teori kedaulatan Tuhan, dan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh teori Kedaulatan Tuhan, dengan mengatakan bahwa :

  1. Raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur dan baik hati sesuai dengan kehendak Tuhan, namun kenyataannya raja-raja bertindak dengan sewenang-wenang  terhadap rakyat.
  2. Apabila kedaulatan raja itu berasal dari Tuhan, mengapakah dalam suatu peperangan antara raja yang satu dengan raja yang lain dapat kalahnya salah seorang raja

            Kenyataan-kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan yang mendorong timbulnya alam pikiran baru yang member tempat pada pikiran manusia (renaissance).  Alam pikiran baru ini dalam bidang kenegaraan melahirkan suatu paham baru, yakni teori kedauatan rakyat.

            Paham ini merupakan reaksi teori Kedaulatan Tuhan dengan teori kedaulatan raja dan kemudian menjelma dalam Revolusi Perancis, sehingga kemudian dapat menguasai seluruh dunia hingga sekarang dalam bentuk “mythos abad XIX”  yang memuat paham kedaulatan rakyat dan perwakilan (demokrasi).

            Para penganjur teori ini adalah : Rousseau, Montesqueiu dan John Locke.

 

  1. 4.    Teori Kedaulatan Hukum (supremacy of law)

            Teori ini mengajarkan, bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan ataupun dari raja, dari rakyat maupun negara, akan tetapi berdasar atas hukum, yang berdaulat adalah hukum. Baik pemerintah atau rakyat memperoleh kekuasaan itu dari hukum. Penganjur teori ini antara lain : Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, Leon Duguit.

            Dalam mengajarkan bahwa hukumlah yang berdaulat terdapat beberapa paham (Krabbe, Hans Kelsen, A.V. Dicey).

            Prof. Mr. H. Krabbe menulis teorinya karena ingin menentang ajaran kedaulatan negara. Menurut Krabbe sebenarnya berlakunya hukum itu berdasar pada kewibawaan yang tidak bersifat perseorangan dari hukum  dan tidak pada kewibawaan yang persoonlijk dari raja seperti diajarkan oleh golongan Deutsche Publizisten Schule (madzab sarjana-sarjana yang menyelediki hukum public).

            Kewajiban rakyat untuk tunduk itu jadinya berdasarkan kewibawaan hukum yang onpersoonlijk (tidak bersifat perorangan) itu, karena pada akhirnya hukum itu berdasarkan pada kesadaran hukum dari rakyat. Ini berarti bahwa undang-undang akan batal apabila undang-undang itu tidak sesuai dengan kesadaran hukum dari rakyat. Jadi sumber hukum adalah psyche (jiwa) dari manusia, karena itu teori Krabbe ini oleh Hans Kelsen disebut psychologisme.

            Teori kedaulatan hukum pada dasarnya tidak mengakui persoonlijk (yang bersifat perseorangan), tetapi hanya mengakui rokhani dari hukum. Dengan kata lain teori kedaulatan hukum tidak menerima kekuasaan pemerintah yang dijalankan menurut kehendak sendiri tetapi hanya menyambut kewibawaan pemerintah, yang primer bukanlah negara tetapi hukum.

            Menurut Prof. Hans Kelsen tentang kedaulatan hukum termuat dalam bukunya Reine Rechtslere, hukum berlaku sovereign dan obyektif terlepas dari pengakuan rakyat, hukum itu adalah kehendak negara.

            Ini berarti bahwa undang-undang itu akan tetap berlaku asal undang-undang itu dibuat oleh badan yang kompeten, meskipun isinya bertentangan dengan kesadaran hukum  dari rakyat , sebab apabila hanya bersandar pada syarat “pengakuan rakyat” maka suatu undang-undang akan menemui kesulitan dalam berlakunya apabila setiap orang mengatakan saya belum pernah mendengar/mengetahui tentang undang-undang itu.

            Dengan demikian akan sangat goyah kedudukannya dan dengan sendirinya tidak akan terdapat ketentuan hukum. Karena itu Hans Kelsen berpendapat bahwa teori Krabbe tidak sesuai dengan sifat hukum sebagai norma. Menurut Hans Kelsen hukum itu berlaku karena orang semestinya bertingkah laku sebagai yang dikehendaki oleh hukum (het recht geldt, omdat zich naar het behoort te gedragen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. KEWARGANEGARAAN

 

 

 

  1. 1.    RAKYAT NEGARA

            Rakyat sesuatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk kepada kekuasaan negara itu.

            Pada permulaan rakyat dari sesuatu  negara   hanya terdiri dari orang-orang dari suatu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Dalam hal ini faktor yang terpenting adalah pertalian darah. Akan tetapi wilayah negara itu didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek moyang pula.

            Sekarang faktor tempat tinggal bersama turut menentukan, apakah seorang termasuk dalam pengertian rakyat dan negara itu.

            Adapu orng-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka  yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang berasangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Sedang bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu

            Penduduk dapat dibagi :

  1. Penduduk warga negara, disebut “warga negara”
  2. Penduduk bukan warga negara yang disebut “orang asing”

            Tiap negara biasanya menentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan siapa yang disebut dengan warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Undang-undang yang terbaru di Indonesia yang mengatur  kewarganegaraan Indonesia adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.

            Dalam UUD 1945 Pasal 26 dinyatakan :

  1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang asing yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
  2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

            Sedang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, dinyatakan Warga Negara Indonesia  adalah sebagai berikut :

  1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian PemerintahRepublik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga NegaraIndonesia;
  2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
  3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
  4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
  5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
  6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
  7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
  8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
  9. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
  10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
  11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
  12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

 

  1. 2.  ASAS KEWARGANEGARAAN

            Adapun asas kewarganegaraan yang mula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan termasuk tidaknya seorang dalam golongan warga negara dari suatu negara adalah

  1. Asas  keturunan atau ius sanguinis
  2. Asas tempat kelahiran atau ius soli

            Asas ius sanguinis menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewargenegaraan seseorang adalah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan.

Contoh : Seseorang yang lahir di negara A, yang orang tuanya adalah warga negara B, maka adalah warga negara B.

            Asas ius soli menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat ia dilahirkan.

Contoh : Seseorang yang lahir di negara A,   adalah warga negara A walaupun orang tuanya adalah warga negara B.

            Dalam menentukan kewarganegaraan itu dipergunakan dua stelsel kewarganegaraan, di samping asas yang tersebut di atas, yaitu :

  1. Stelsel aktif, dan
  2. Stelsel pasif

            Menurut stelsel aktif orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi waarga negara. Menurut stelsel pasif orang dengan  sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

            Berhubung dengan kedua stelsel tersebut harus dibedakan :

  1. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
  2. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

            Pada penyelesaian masalah kewarganegaraan menurut salah satu keputusan KMB dipergunakan baik stelsel aktif dan hak opsi (yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Eropa), maupun stelsel pasif dengan hak repudiasi (yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Asia Timur Asing).

 

  1. 3.    DWI-KEWARGANEGARAAN

            Dalam  menentukan kewarganegaraan beberapa negara memakai asas ius soli, sedangkan dinegara lain berlaku asas ius sanguinis. Hal demikian menimbulkan dua kemungkinan, yaitu :

  1. a-patride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.
  2. bi-patride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap atau dwi-kewarganegaraan)

            Seorang  keturunan bangsa A, yang negaranya memakai dasar kewarganegaraan ius soli lahir di negara B, dimana berlaku dasar ius sanguinis. Orang ini bukanlah warga negara A, karena tidak lahir di negara A, tetapi juga tidak warga negara B, karena bukan keturunan bangsa B. Dengan demikian, maka orang ini sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Ia adalah a-patride.

              Seorang  keturunan bangsa B, yang negaranya memakai dasar kewarganegaraan ius sanguinis lahir di negara A, dimana berlaku dasar ius soli. Oleh karena orang ini adalah keturunan bangsa B, maka ia dianggap warga negara B. Akan tetapi oleh negara A ia juga dianggap warga negara sebagai warga negaranya, karena ia dilahirkan di negara A. Orang ini mempunyai dwi-kewarganegaraan. Ia adalah bi-patride.

            Adanya ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaraan adalah sangat penting bagi setiap negara, karena dapat mencegah adanya penduduk yang a-patride dan yang bi-patride. Ketentuan itu penting untuk membedakan hak dan kewajiban-kewajibannya bagi warga negara dan bukan warga negara.

 

  1. 4.    PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

            Negara RI member kesempatan kepada orang asing (bukan warga negara RI) untuk menjadi warga negara RI. Caranya adalah dengan naturalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat
  2. tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
  6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
  7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
  8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

(1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.

(2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

(1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 13

(1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.

(2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 

  1. 5.    KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

            Seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya karena hal-hal sebagai berikut :

  1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
  2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
  3. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
  4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
  5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
  6. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
  7. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
  8. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
  9. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PARTAI POLITIK

 

 

 

  1. 1.    PENGERTIAN PARTAI  POLITIK DAN 

            Belum ada kesamaan pandangan mengenai partain politik dikalangan pakar ketatanegaraan. Namun sebagai gambaran dapat dilihat beberapa pendapat berikut :

  1. Menurut Carl J. Fredrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau memperahankan pengusaan terhadap pemerintah bagi pimpinan patainya shinggga penguasaan itu menberikan manfaat kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material.
  2. Menurut Roger F. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih dengan tujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
  3. Menurut Prof. Meriem Budiardjo, partai politik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

Dalam negara Indonesia partai politik saat ini diatur dalam Undang Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002. dalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan angota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik didiikan dan dibentuk oleh sekurang-kuangnya 50 (lima puluh) orang warga negara RI yang telah berusia 21 (dua puluh satu ) tahun dengan akta notaris.

 

  1. 2.        FUNGSI PARTAI POLITIK

            Dalam negara demokrasi partai politik memiliki fungsi sebagai berikut :

  1. Sebagai sarana komunikasi politik

Dengan fungsi ini parpol berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rkayat, menggabungkan berbagai macam kepentingan ( interest aggregation ), dan merumuskan kepentingan ( interest articulation ) yang menjadi dasar kebijkasanaannya. Selanjutnya parpol akan memperjuankan agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (public policy) oleh pemerintah.

  1. Sebagai sarana sosialisasi politik

Dengan fungsi ini parpol berperan sebagai sarana untuk memberikan penaman niali-nilai, norma dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya parpol dalam sosialisasi politik, antara lain :

  1. penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu
  2. menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum
  3. menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain
  4. Sebagai sarana rekrutmen politik

Dengan fungsi ini parpol mencari dan  mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai, baik melalui kontak pribadi maupun melalui persuasi. Dalam hal ini, parpol juga memperluas keanggotaan partai, sekaligus mencari kader yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama

  1. Sebagai sarana engatur konflik

Dengan ini parpol berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demikrasi yang di dalamnya terdpat persaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah-masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mungkin muncul karena dimunculkan kelompok tertentu untuk kepentingan popularitasnya.

            Sedang dalam Undang Undang No. 31 tahun 2002 juga dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana :

  1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara RI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat
  3. Penerap, penghimpun, penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijkasanaan negara.
  4. Partisipasi politik warga negara
  5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

 

  1. 3.  SISTEM KEPARTAIAN

            Maurice Duverger, dalam bukunya Political Parties, membagi sistem kepartaian menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Sistem Satu Partai/Partai Tunggal (one party system)

            Sistem satu partai, yaitu hanya ada sau partai dalam suatu negara atau hanya ada satu patai yang dominan di dalam suatu negara. Kondisi parati tunggal sangat statis karena diharuskan menerima pimpinan partai dominan (pusat) dan tidak dibenarkan melawan. Partai tunggal tidak mengakui adanya keaneragaman sosial budaya karena hal itu dapat dianggap menghambat usaha-usaha pembangunan. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal antara lain : RRC dan Korea Utara.

            `Sistem politik dengan partai tunggal di negara RRC adalah sebagai beriut :

  1. Ekskutif : dipegang oleh ketua partai itu sendiri, sedangkan sekertaris jendaral partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat perdana menteri
  2. Legislatif : lembaga negara tertinggi adalah konggres rakyat nasional yang bertindak sebagai badan legislatif, hanya saja didominasi oleh Partai Komunis Cina
  3. Yudikatif : dijalankan secara bertingkat kaku oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung China. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada konggres rakyat disetiap tingkatan.

b. Sistem Dwi Partai (two party system)

            Sistem Dwi Partai yaitu ada dua partai yang dominan atau berkuasa (menang dalam pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah). Sistem ini dianut oleh negara Inggris, Amerika, dan Filipina.

            Sistem dwi partai akan dapat berjalan dengan syarat-syarat seperti :

  1. masyarakatnya homogen
  2. konsensus masyarakat yang kuat
  3. adanya kontinuitas sejarah

sistem ini juga didukung oleh pelaksanaan pemilu dengan sistem distrik karena dpat menghambat laju partai kecil. Sebagai gambaran mengenai sistem ini adalah yang terjadi di Amerika, yakni sebagai berikut :

  1. Sistem pemerintahan : Kabinet Presidensil
  2. Konggres :

a. Senat yang beranggotakan 100 orang untuk 6 tahun

b.House of Represestative 435 orang 2 tahun

  1. Presiden sebagai pemimpin ekskutif untuk masa jabatan 4 tahun
  2. Sistem Politik : dwi partai, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat

Kekuasaan ekskutif dipegang oleh presiden yang terpisah dengan kekuasaan legislatif. Badan legislatif atau knggres terdiri dari senat (merupakan perwakilan dari setiap negara bagian) dan House of Representative (perwakilan dari seluruh rakyat atau warga negara). Untuk menjamin masing-masing kekuasaan dibuat sistem pengawasan dan kesembangan (cheks and balances)

c. Sistem Multi Partai

            Sistem multi partai biasanya diterapkan pada negara-negara yang agama, ras, dan sukunya beragam. Masyarakat cenderung membentuk ikatan-ikatan terbatas (primodial) sebagai penyaluran aspirasinya. Beberapa negara penganut sistem multi partai adalah Indonesia, Malaysia, India, dan Perancis.

            Sstem politik muti partai, misalnya dapat kita jumpai di Perancis, yang nampak sebagai berikut :

  1. Sistem pemerintahan : kabnet Parlementer
  2. Keanggotaan parlemen :

a. Senat ± 300 orang untuk masa 9 tahun

b.National Assembly 550 orang untuk 5 tahun

  1. – Jabatan Presiden untuk masa 7 tahun

-   Jabatan Perdana Menteri (dipilih oleh Presiden) yang dibantu para menteri

  1. Sitem kepartaian : multipartai

 

  1. 4.   MACAM-MACAM PARTAI POLITIK

               Dilihat dari dasar emebentukannya, partai politik dapat dibedakan sebagai berikut :

  1. Partai Efeksi, yaitu partai yang didirikan berdasarkan cinta para anggotanya terhadap orang atau keturunan tertentu
  2. Partai Ideologi atau agma, yaitu partai yang berasakan persamaan agama atau cita-cita politik para anggotanya
  3. Partai Kepentingan, yaitu partai yang didirikan berdasarkan kepentingan para anggotanya.

               Apabila dilihat dari sikap yang ditunjukkan anggotanya terhadap keadaan yang dihadapi, maka partai politik dapat dibedakan sebagai berikut :

  1. Partai radikal, yaitu partai yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin mengubah dengan cepat keadaan yang mereka tidak kehendaki itu sampai keakar-akarnya
  2. Partai Progresif, yaitu partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang lalu ingin mengubahnya, tetapi dengan cara berangsur-angsur (evolusi)
  3. Partai Konsevatif, yaitu patai yang puas dengan keadaan searang dan ingin mempertahankan keadaan itu
  4. Partai Reaksioner, yaitu partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang serta ingin kembali kepada keadaan di masa lalu

               Disamping itu partai juga dapat dilihat dari segi fungsi dan komposisi keanggotaannya, serta dari sei sifat dan orientasinya. Dlihat dari fungsi dan komposisi keanggotannya secara umum ada dua jenis paratai yaitu :

  1. Partai Massa, yaitu partai yang mengutamakan kekuasaan berdasarkan kunggulan jumlah anggota partai
  2. Partai Kader, yaitu  partai yang mengutamakan ketetatan organisasi dan disiplin kerja para anggota partai

Dilihat dari segi sifat dan orientasinya, ada dua jenis, yaitu :

  1. Partai Lindungan (patronage party), Partai ini pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor meskipun organisasi tingkat lokalnya sering cukup ketat. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkan
  2. Partai Ideologi. Partai  ini mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan mengacu pada disiplin partai yang mengikat dan kuat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DAN KONTRIBUSI MGMP DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH Agustus 30, 2011

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 4:50 pm

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DAN KONTRIBUSI MGMP

DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditengah kerihuan yang menyoroti rendahnya mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di kabupaten Polewali Mandar pada khususnya, banyak pihak yang mengingatkan peranan guru yang begitu sentral dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini didasari pemikiran bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar. Dari berbagai sorotan tersebut profesionalisme guru masih perlu dikembangkan atau dengan kata lain kinerja guru dituntut maksimal.

Peningkatan kemampuan guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan bagaian dari usaha peningkatan mutu pendidikan, dimana guru mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai perencana, pelaksana dan dinamisator kurikulum dan bahan ajaran yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan perkembangan peserta didik melalui penguasaan didaktik dan metodik.

Seiring dengan fenomena tersebut di atas, pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas telah dilaksanakan melalui berbagai upaya seperti, pengembangan dan perbaikan kurikulum, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan,  sistem evaluasi, pengembangan bahan ajar, pelatihan guru dan tenaga pendidik, dan usaha lainnya.

Namun dalam kenyataannya upaya itu belum membawa dampak yang maksimal, termasuk dalam hal belum berhasil meningkatkan profesionalisme guru, hal ini membawa dampak belum meningkatnya prestasi siswa.

Kenyataan dilapangan menunjukkan masih rendahnya mutu lulusan pada setiap jenjang pendidikan, misalnya dapat kita lihat tingkat kemampuan siswa pada penekanan aspek kognitif dan yang lebih memprihatinkan lagi kemampuan kognitif yang dikembangkan pada siswa hanya pada jenjang yang rendah, misalnya pada jenjang pengetahuan yang berupa kemampuan dalam menyebutkan, atau mengingat fakta sehingga bersifat verbalistik, yang seharusnya pada tingkat SMP sudah berfikir abstrak.

          Dilain pihak apabila mengacu pada perkembangan kurikulum saat ini dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu dengan diterapkannya stadar kelulusan untuk menyelesaikan bahan ajar yang lebih tinggi. Sedang kenyataan dilapangan pergerakan nilai kelulusan masih sangat lamban. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa masih ada yang perlu dikaji lebih dalam khususnya mengenai profesionalisme guru.

          Salah satu usaha yang dapat kita tempuh dalam pengembangan profesionalisme guru yang dapat dilakukan adalah kegiatan MGMP. Kegiatan MGMP yang telah dilakukan telah membawa berbagai keberhasilan, akan tetapi juga banyak menimbulkan kritik dari berbagai pihak, baik dari guru peserta, guru inti, maupun dari pemerhati pendidikan. Kritik-kritik itu berkisar tentang kurang maksimalnya MGMP dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

          Kenyataan ini tidak bisa kita abaikan sebab dalam dunia pendidikan, salah satu hambatan yang terbesar adalah pengembangan sumber daya manusia.

 

B. Permasalahan

Berdasar penjelasan di atas timbul berbagai masalah dalam pembangunan bidang pendidikan, yaitu :

  1. Bagaimana mengembangkan profesionalisme guru yang mempunyai peranan sentral dalam peningkatan mutu pendidikan.
  2. Bagaimana mengembangkan MGMP agar keberadaannya mampu meningkatkan profesionalisme guru.
  3. Bagaiamana pola pelaksanaan MGMP agar berjalan efektif dan efesien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

 

 

C. Tujuan

          Tulisan ini bertujuan membantu kesadaran kita akan pentingnya pengembangan profesionalisme guru agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Disamping itu juga   bertujuan untuk  mengetahui gagasan-gagasan kearah pengembangan MGMP yang lebih baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TUNTUTAN PROFESIONALISME GURU

 

1. Pengertian Profesi

          Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang erat kaitannya dengan tuntutan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Profesi seseorang biasanya ditunjang oleh hal-hal dasar yang dapat mengembangkan pekerjaan dan jabatan tersebut, misalnya :

  1. Bakat
  2. Fisik dan Mental
  3. Tingkat Pengetahuan
  4. Tingkat pendidikan
  5. Keterampilan, dan sebagainya.

 

2. Karakterisitik Profesi dibidang Pendidikan

          Sedikitnya ada enam karakteristik profesi dibidang pendidikan, yaitu :

  1. Pekerjaan didasarkan atas sejumlah ilmu pengetahuan tertentu.
  2.  Selalu ada upaya peningkatan kemampuan.
  3. Melayani kebutuhan masyarakat.
  4. Memiliki norma-norma yang etis.
  5. Dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dibidangnya.
  6. Memiliki solidaritas kelompok.

 

3. Profesionalisme Guru

          Sebagai tokoh sentral dalam peningkatan mutu pendidikan, guru dituntut untuk memilki profesionalisme dalam menggeluti bidangnya. Ada lima faktor utama yang mempengaruhi kualitas guru sebagai tenaga pendidik, yaitu :

  1. Kemampuan Profesionalisme

Kemampuan profesionalisme berupa kemampuan guru menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkan dan transformasinya ke dalam proses belajar mengajar. Ini juga menyangkut pemilihan strategi, penggunaan alat dan bahan ajar, serta pengelolaan kelas.

  1. Upaya Profesional

Upaya profesional berupa motivasi yang tinggi untuk mengajar. Upaya profesional juga termasuk upaya guru untuk memperbaharui, meremajakan dan memperkaya ilmu dan keterampilan yang dimiliki. 

  1. Waktu yang dicurahkan untuk Kegiatan Profesional

Faktor ini  menunjukkan intensitas guru dalam menggunakan waktu untuk mengajarkan tugas-tugas profesional.

  1. Kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaan

Faktor ini didasarkan ansumsi bahwa guru yang dipersiapkan untuk mengajarkan suatu mata pelajaran dianggap bermutu jika guru tersebut mengajarkan mata pelajaran yang sesuai dengan keahliannya. Hal ini menyangkut keberhasilan proses belajar mengajar dapat tercapai apabila dilakukan oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran yang sesuai dengan bidangnya.

  1. Penghasilan dan Kesejahteraan

Faktor yanng tidak kalah pentingnya yang dapat mempengaruhi profesionalisme guru adalah penghasilan dan kesejahteraan. Penghasilan yang memadai diharapkan dapat memelihara, menunjang, dan memacu upaya peningkatan profesionalisme, termasuk peningkatan keahlian, pengetahuan, efesiensi, dan efektifitas pekerjaan mengajar.

 

4. Ciri – Ciri Guru Profesional

          Sebagai tenaga pendidik yang profesional guru dituntut untuk  memahami karakteristik profesi pendidik.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami oleh guru dalam proses pembelajaran, antara lain :

  1. Adanya niat bahwa mendidik adalah ibadah
  2. Pentingnya memberikan motivasi kepada siswa
  3. Mendidik tidak sama dengan mengajar
  4. Hakekat  pembelajaran untuk msing-masing mata pelajaran
  5. Berbagai tehnik dan metode dalam pembelajaran
  6. Prinsip-prinsip pembelajaran
  7. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran
  8. Pentingnya aktif dalam MGMP
  9. Makna profesionalisme yang baik dalam proses pembelajaran
  10. Perlunya meningkatkan kemampuan kepribadian, penguasaan bahan, kesadaran tepat waktu, pengelolaan kelas, dan kepemimpinan bukan sebagai bos yang hanya bisa memberi perintah.

 

Selain hal-hal di atas dalam melaksanakan profesi sehari-hari guru yang pofesional kiranya dapat menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Memahami Kurikulum

Memahami kurikulum bagi seorang guru yang profesional menjadi syarat yang tidak boleh dilupakan agar tugas profesi keseharian bisa terarah dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemahaman kurikulum oleh guru perlu dikembangkan dengan siswa yang akan mempelajarinya. Oleh karena itu sebaiknya pada awal tahun pelajaran perlu diadakan penjajagan( matrikulasi ) agar mutu masukan diketahui sejak awal. Hasil dari penjajagan ( matrikulasi ) selanjutnya digunakan untuk menjabarkan dalam Rencana Pengajaran.

Rencana Pengajaran yang disusun disesuaikan dengan variasi kemampuan dan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat mengatasi berbagai kesulitan belajar.

 

  1. Mampu Mengembangkan Model Pembelajaran

Meskipun tidak mudah dilakukan oleh guru, guru hendaknya dinamis dalam mengajar agar tidak terjebak dalam pembelajaran yang monoton, membosankan yang menyebabkan ketercapaian rendah. Oleh karena itu guru hendaknya mampu mengembangkan model pembelajaran agar proses belajar mengajar yang dilakukan berlangsung secara efektif,  untuk syarat dalam mengembangkan  adalah mengusai berbagai metode pembelajaran.

 

  1. Mampu Merencanakan dan Mengembangkan Pelajaran

Hal ini menyangkut kemampuan guru dalam merumuskan bahan ajar, menganalisis materi, merumuskan kopetensi dasar dan indikator, yang tepat sesuai dengan pokok/sub pokok bahasan termasuk pemilihan dan pembuatan/media yang digunakan.

 

  1. Mampu Melakukan Evaluasi

Seorang guru yang profesional harus mampu melaksanakan evaluasi secara tepat untuk mengambil keputusan  bagi peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi belajar siswa. Evaluasi yang tepat bermanfaat bagi pengumpulan informasi yang selanjutnya dianalisis dan diperoleh informasi yang terpercaya, handal dan sahih.

 

  1. Mampu Mengorganisasi Siswa

Keberhasilan guru dalam mengajar tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan penguasaan materi maupun penggunaan metode, tetapi juga faktor lain yaitu kemampuan mengorganisasi siwa. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya tingkah laku yang mengganggu jalannya proses pembelajaran. Ada beberapa jenis pendekatan dalam pengorganisasian siswa, misalnya melakukan pembiasaan, modifikasi perilaku, menciptakan iklim sosial yang kondusif, dan proses kerja kelompok. 

 

  1. Adanya Perubahan dan Perbaikan pada Siswa

Belajar adalah suatu kegiatan yang menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan, tentu saja tingkah laku yang dimaksud adalah yang positif dalam kaitannya dengan kesempurnaan hidup.

Dari berbagi macam teori belajar, pada dasarnya tujuan belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang positif atau adanya nilai tambah dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini tentu saja menuntut guru yang profesional mampu mendorong perubahan tingkah laku yang positif pada anak didik.

 

5. Tantangan Kinerja Guru Kabupaten Polewali Mandar

          Paradigma lama yang menjadi catatan guru selama ini adalah bahwa pengelolaan pendidikan lebih bersifat macro-urientid , yakni banyak diatur oleh banyak faktor yang diproyeksikan ditingkat macro ( pusat ), tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya ditingkat micro ( sekolah ). Dengan kata lain bahawa kompleksitas cakupan permasalahan pendidikan, kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan seringkali tidak dapat tepikirkan secara utuh dan akurat oleh para birokrat ditingkat pusat.

          Berlangsungnya pendidikan yang sentralistik itu berdampak serius terhadap dunia pendidikan yaitu makin jauh jarak antara yang ideal dengan realitas pendidikan di Indonesia. Idealnya pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia muda, dengan demikian arah dasar pendidikan adalah demi pemekaran potensi pribadi peserta didik. Jadi sekolah mestinya tumbuh dan berkarya dalam sebuah sistem dan budaya demokratis. Paradigma lama tersebut menjadikan kontraversial, para praktisi pendidikan berangapan bahwa sistem pendidikan yang sentralistik yang memicu problema pendidikan, pada sisi lain mungkin jajaran pusat beranggapan pada level microlah masalah itu muncul.

 

          Disamping itu paradigma selama ini juga berpengaruh terhadap kineja guru, sudah sejak lama guru dikondisikan oleh berbagai aturan administratif, sehingga tidak bisa berbuat lain kecuali berperan sebagai ujung tombak kepentingan pusat dari pada sebagai seorang pendidik yang memiliki independensi profesional.

          Dalam konteks bagaimana guru mendorong siswa agar mengetahui, menangkap realitas dan kontak dengan lingkungan, ada beberapa catatan tentang kinerja guru di kabupaten Polewali Mandar, yakni :

  1. Banyak guru yang masih mengandalkan metode ceramah dan tanya jawab, bahkan mungkin lebih dari 70 % waktu untuk ceramah dalam pemberian pelajaran. Hal ini menyebabkan penguasaan materi pelajaran oleh siswa makin abstrak.
  2. Masih banyak guru yang awam melakukan kegiatan out-door     dalam penyampaian materi pelajaran.
  3. Ditengarahi guru belum memiliki kreativitas yang efektif dan efesien dalam penyampaian materi pelajaran.
  4. Guru masih terpaku pada paradigma lama yang sentralistik tanpa melihat kesesuaian dengan lingkungan dan potensi pribadi siswa.
  5. Tidak banyak guru yang dapat memanfaatkan isu-isu baru yang dapat mendorong motivasi siswa.
  6. Penggunaan media pembelajaran masih kurang dimanfaatkan, sehingga menyulitkan siswa dalam mengembangkan potensi afektif dan psikomotoriknya.

 

Dari kenyataan tersebut di atas, merupakan hal yang  sangat memprihatinkan karena pembelajaran menjadi kering, bahkan menggiring siswa untuk terjebak pada kondisi yang menjauhkan siswa dari proses belajar yang sesungguhnya.

 

6. Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru di Kabupaten Polewali Mandar

          Berdasarkan tantangan yang diuraiakan di atas, guru sebagai tokoh sentral dalam pembangunan dibidang pendidikan perlu mendapat perhatian tersendiri dalam hal pengembangan profesinya.

          Meskipun belum berjalan secara maksimal kearah peningkatan profesionalisme guru yang ideal akan tetapi sudah nampak berbagai upaya kearah pengembangan profesionalisme guru.

 Terdapat berbagai upaya peningkatan profesionalisme guru yang menurut pengamatan penulis sudah dan akan dilaksanakan di kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

  1. Diklat dan pelatihan bagi guru, baik yag dilakukan ditingkat daerah, regional maupun nasional

Kegiatan ini memberikan andil yang signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Polewali Mandar, sebab dengan pelatihan yang dilaksanakan secara efektif dan kontinyu akan memberikan dampak positif bagi guru yaitu meningkatkan wawasan dan keterampilan guru dalam mengajar di sekolah

  1. Pemenuhan sarana pembelajaran yang lebih memadai, yang dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran.
  2. Peningkatan profesionalisme guru melalui pendidikan formal dan non formal yang pelaksanaannya didukung penuh oleh birokrasi
  3. Kualifikasi dan sertifikasi yang menuntut profesionalisme guru perlu segera diwujudkan
  4. Pengelolaan pendidikan yang desentralisasi dimana sekolah deberikan keleluasaan mengelola pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya
  5. Independensi profesi guru perlu ditumbuhkan agar guru memiliki keleluasaan dan tidak terjebak pada sistem adminitratif yang sentralistik
  6. Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan guru demi pengembangan profesinya.

 

Upaya-uapaya tersebut perlu dilakukan dengan mengerahkan seluruh potensi yang dapat mendukung  peningkatan mutu pendidikan. Baik keterkaitan antara birokrasi sebagai pengelola pendidikan, sekolah, guru, dan siswa serta masyarakat selayaknya memiliki komitmen dalam pembangunan bidang pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KONTRIBUSI MGMP DALAM PEMBELAJARAN

 

1.  Kontribusi Nyata MGMP dalam Pembelajaran

          Standar nasional pendidikan megisyaratkan, bahwa proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Oleh karena setiap satuan pendidikan hendaknya melakukan perencanaan, proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk   terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efesien.

          Tuntutan proses pembelajaran tersebut menuntut guru untuk selalu mengembangkan diri agar dapat  memenuhi terlaksananya proses pembelajaran secara maksimal. Dilain pihak kegiatan pembelajaran dilapangan masih menemui masalah dan hambatan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka bagi guru dibutuhkan wadah yang dapat menginventarisasikan masalah dan hambatan tersebut.

          Forum MGMP merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah dan hambatan guru dalam proses pembelajaran, dimana dalam MGMP berusaha untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan terus berefleksi/berdiskusi. Kontribusi nyata kegiatan MGMP yang telah dirasakan pada guru adalah sebagai berikut :

 

  1. Membuat Perangkat Pemelajaran

Perangkat pembelajaran adalah salah satu modal pokok yang harus dibuat dan dikembangkan oleh guru. Perangkat pembelajaran yang baik akan mendorong proses pembelajaran yang baik pula. Tugas profesi guru yang meliputi perencanaan, pelakasanaan/proses, dan evaluasi yang kemudian diwujudkan dalam perangkat pembelajaran akan lebih baik dan berkembang apabila dibahas dan didiskusikan dalam forum MGMP. Perangkat pembelajaran itu meliputi :

  1. Program Tahunan dan Program Semester
  2. Analisis Materi Pelajaran
  3. Rencana Pengajaran
  4. Evaluasi

 

  1. Membuat Alat Peraga yang sesuai dengan Materi

Alat peraga yang dirumuskan disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga guru menjadi tidak terpaku pada satu alat peraga saja, tetapi , makin banyak alat peraga yang dapat diintroduksikan untuk pembelajaran

 

  1. Memanfaatkan Isu-isu Baru di Media Masa

Dengan berkembangnya alat komunikasi mendorong percepatan dalam memperoleh informasi yang aktual dan up to date. Isu-isu baru yang muncul itu dapat didiskusikan dalam MGMP yang selanjutnya dijadikan sarana untuk memotivasi siswa.

 

  1. Mendorong Siswa Berkreasi

Salah satu hasil yang dapat dilaksanakan di sekolah dari kegiatan MGMP adalah dari hasil tukar pendapat dengan peserta dapat memunculkan wawasan dan pandangan yang lebih segar, sehingga dapat diterapkan di sekolah. Dengan mendorong siswa untuk lebih inisiatif dan kreatif, misalnya mendorong siswa untuk menulis, melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, dan sebagainya.

 

  1. Penerbitan

Kerjasama antara MGMP dengan lembaga penerbitan dengan memproduksi LKS yang dapat dipakai dalam satu kabupaten.

 

  1. Mendorong Percaya Diri

Berbagai hal yang dapat dilakukan setelah mengikuti MGMP adalah berkembangnya rasa percaya diri dengan terus berkarya, berdiskusi dan berproses.

 

2. Pengelolaan dan Pengembangan MGMP di Kabupaten Polewali Mandar

          MGMP sebagai salah satu alternatif peningkatan profesionalisme guru memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pengajaran. Dari contoh-contoh kontribusi nyata MGMP dalam pembelajaran perlu kiranya dikelola dengan mengerahkan seluruh komponen pendidikan.

          Pada tahapan pengelolaan selama ini, MGMP di kabupaten Polewali Mandar mampu meningkatkan mutu dan kegairahan guru dalam proses belajar mengajar. Agar MGMP mampu menjadi alternatif dalam meningkatkan profesionalisme guru menurut hemat penulis terdapat sistem MGMP yang efektif dan efesien.

Dengan memperhatikan langkah-langkah pemecahan permasalahan melalui diskusi dalam wadah MGMP, dengan tahapan sebagai berikut :

  1. Menemukan latar belakang masalah
  2. Mengidentifikasi masalah
  3. Pembahasan masalah
  4. Perumusan masalah
  5. Mencari alternatif pemecahan masalah
  6. Memilih alternatif pemecahan yang paling baik
  7. Menentukan langkah-langkah kegiatan

 

Sedangkan pada tahapan pelaksanaan ada beberapa komponen yang mestinya dirumuskan oleh peserta MGMP, yaitu :

  1. Pendalaman materi pelajaran
  2. Analisis materi pelajaran
  3. Menyususn program pengajaran, baik Progran Tahunan maupun Program Semester
  4. Menyusun persiapan mengajar
  5. Menyiapkan media pendidikan
  6. Melasanakan program
  7. Mengevaluasi pelakasanaan program
  8. Menyusun evaluasi materi pelajaran
  9. Menganalisis hasil evaluasi
  10. Menyusun progam MGMP selanjutnya.

Oleh karena mengingat pentingnya MGMP dalam meningkatkan mutu dan kemampuan guru, maka perlu beberapa pengembangan yang kiranya dapat dilaksanakan, yaitu :

  1. Pengembangan Program yang Fariatif

Program-program MGMP perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kegiatan yang menarik, menantang dan merangsang guru untuk mengembangkan karirnya. Hendaknya dipilih program pelatihan yang mampu mendorong berkembangnya kreatifitas guru dalam kinerjanya.

  1. Desentralisasi

Wewenang melaksanakan MGMP hendaknya diserahkan pada kreatifitas guru dilapangan. Oleh karena itu wewenang pusat terhadap pelaksanaan MGMP hendaknya dikurangi, mengingat apa yang selama ini diproyeksikan oleh pusat telah menyebabkan terpasungnya pelaksanaan-pelaksanaan tugas dilapangan, sebab guru hanya melakukan apa yang sudah ditentukan.

  1. Kembangkan Antusiasme Guru

Antusiasme guru perlu dikembangkan. Seorang guru perlu memiliki motivasi pribadi yang mendorong melakukan sesuatu. Terdapat beberapa motivasi yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain :

  1. Menunjukkan kemauan yang keras dalam menyajikan bahan keilmuan
  2. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat
  3. Memberikan kesadaran kepada siswa bahwa  sekolah bukan merupakan penekanan, tetapi agar mereka memiliki intensitas untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas.
  4. Demokratisasi Pendidikan

Tantangan masa depan muncul seiring dengan dinamika kehidupan bangsa sebaga dampak globalisasi menuntut adanya format pendidikan yang dibangun dalam sistem yang demokratis. Demokratisasi pendidkan akan mendorong menculnya partisipasi sukarela, keswasembadaan, kemadirian. Oleh karena itu program-program yang disusun dalam MGMP sudah selayaknya melibatkan guru atau peserta MGMP.

 

  1. MGMP Mandiri

Salah satu kendala yang cukup penting adalah bahwa selama ini MGMP tak dapat berjalan mandiri, ini terjadi karena berbagai kebutuhan bergantung pada pemerintah. Para pelaksana dilapangan tidak leluasa dalam mengembangkan kreatifitas. Sudah saatnya dipikirkan MGMP mandiri, yang mampu membiayai berbagai kegiatan.

  1. Efektifitas MGMP

Suara minor tentang kurang efektifnya MGMP perlu dikaji lebih  jauh. Salah satu kendala yang banyak dialami oleh guru adalah banyaknya beban mengajar dan kondisi sekolah yang tidak mendukung.

  1. Kerjasama dengan pihak Luar

Selama ini berbagai kegiatan MGMP mampu menghasilkan produk-produk yang dapat dimanfaatkan untuk kerjasama dengan pihak luar, baik itu hasil penelitian, pengembangan kreatifitas, alat peraga, dan sejenisnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

A. Kesimpulan

     Berdasarkan uraian yang telah ada tersebut, dapat disimpulkan :

  1. Guru dalam pembangunan bidang pendidikan adalah sebagai tokoh sentral yang harus mendapatkan perhatian untuk berkembang
  2. Diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan profesionalisme guru
  3. Profesionalisme guru hendaknya diproyeksikan untuk mengembangkan mutu pendidikan
  4. Profesionalisme guru perlu dikembangkan untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif dan efesien.
  5. MGMP dapat mendorong kreatifitas dan meningkatkan mutu pembelajaran di kabupaten Polewali Mandar
  6. Makin berkembangnya MGMP, diharapkan dapat mendorong kinerja guru kearah yang lebih bervariasi dan memanfaatkan lingkungan
  7. MGMP dapat mendorong berkembangnya ikilim pendidikan yang demokratis, guna mendorong berkembangnya profesionalisme guru  

 

B. Saran –Saran

  1. Bagi semua pihak yang peduli terhadap pendidikan, mari kita menciptakan iklim yang dapat mendorong berkembangnya profesionalisme guru
  2. bagi pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsug dengan pembangunan bidang pendidikan perlu ikut berpartisipasi terhadap peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Polewali Mandar.
  3. Kepada para pemerhati pendidikan mari kita buka wacana pemikiran yang mampu membuka peluang-peluang bagi makin berkembangnya MGMP
  4. Kepada rekan-rekan guru, mari kita songsong otonomi daerah dengan bekal terus berkarya, belajar, dan menumbuhkan iklim pendidikan yang demokratis.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Milan Rianto. (1997). Mertodologi Pembelajaran. Semarang : Suara Merdeka
  2. 2.    Saptono. ( 19999 ). Kurikulum Baru atau Deemokrasi. Semarang IKIP PRESS
  3. Pedoman MGMP. Jakarta. Depdikbud
  4. Bulletin Pelangi Pendidikan . Jakarta. Depdikbud ( 2000 )
  5. 5.    Conny Setiawan. Utami Munandar. Agus Tangyong. Pengenalan dan pengembangan Bakat Sejak Dini. Jakarta. Depdikbud ( 1994/1995 )
  6. Materi Latihan Kerja Guru. Jakarta : Depdikbud. ( 1994 )
  7. Kurikulum 2004 SMP. Jakarta : Departemen Pendidikan ( 2004 )
  8. Materi Bridging Course. Jakarta : Departemen Pendidikan ( 2006 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISASI PEMBELAJARAN Juli 31, 2011

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 5:12 pm
  1. 1.  Pendahuluan

Pembelajaran mengandung makna kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan matode/strategi yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Metode dan strategi pembelajaran sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan makna yang sama.

Strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :

  1. Strategi pengorganisasian isi pembelajaran
  2. Strategi penyampaian isi pembelajaran
  3. Strategi pengelolaan pembelajaran

 

  1. 2.  Strategi Pengorganisasian Isi Pembelajaran

          Strategi pengorganisasian isi pembelajaran tingkat makro oleh Reigeluth, Bunderssen, dan Merrill (1977) sebagai structural strategy, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan (sequencing) dan mensintesis (synthesizing) fakta-fakta, konsep prosedur-prosedur, atau prinsip-prinsip yang berkaitan.

          Langkah-langkah penataan isi pembelajaran adalah sebagai berikut :

  1. 1.     Penyajian kerangka isi

Pembelajaran dimulai dengan penyajian kerangka isi, struktur yang memuat bagian-bagian yang paling penting dari isi/pesan yang akan diajarkan

  1. 2.     Elaborasi tahap pertama

Elaborasi tahap pertama adalah mengelaborasi tiap-tiap bagian yang ada dalam kerangka isi, mulai dari bagian yang terpenting. Elaborasi tipa-tiap bagian diakhiri dengan rangkuman dan pensintesis yang hanya mencakup isi yang baru saja diajarkan.

  1. 3.     Pemberian rangkuman dan pensintesis eksternal

Pada akhir elaborasi tahap pertama deberikan rangkuman dan diikuti dengan pensintesis eksternal. Rangkuman berisi pengertian-pengertian singkat mengenai konstruk-konstruk yang diajarkan dalam elaborasi, dan pensistesis eksternal menunjukkan :

  1. Hubungan-hubungan penting yang ada antar bagian yang telah dielaborasi
  2. Hubungan antara bagian-bagian yang telah dielaborasi dengan kerangka isi.
  3. 4.     Elaborasi tahap kedua

Setelah elaborasi tahap pertama berakhir dan diintegrasikan dengan kerangka isi, pembelajaran diteruskan keelaborasi tahap kedua yang mengelaborasi bagian pada elaborasi tahap pertama dengan maksud membawa siswa/mahasiswa pada tingkat kedalaman sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Seperti halnya dalam elaborasi tahap pertama, setiap elaborasi tahap kedua disertai dengan rangkuman dan pensintesis internal.

  1. 5.     Pemberian rangkuman dan pensintesis eksternal

Pada akhir elaborasi tahap kedua, diberikan rankuman dan pensintesis eksternal, seperti pada elaborasi tahap pertama.

  1. 6.     Setelah semua elaborasi tahap kedua disajikan, disintesiskan, dan diitegrasikan ke dalam kerangka isi.
  2. 7.     Pada tahap akhir pembelajaran, disajikan kembali kerangka isi untuk mensintesiskan keseluruhan isi bidang studi yang telah diajarkan.

            Berikut ini adalah tahapan yang perlu dilewati dalam proses pengembangan penataan isi pembelajaran :

  1. Menetapkan tipe struktur orientasi
  2. Memilih dan menata isi ke dalam strukturnya
  3. Menetapkan isi penting yang akan dimasukkan dalam kerangka isi
  4. Mengidentifikasi dan menetapkan struktur pendukung
  5. Menata urutan elaborasi
  6. Merancang kerangka isi, tahapan elaborasi, dan pensintesis.

 

  1. 3.  Strategi Penyampaian Isi Pembelajaran

Strategi penyampaian (delivery strategy) mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa/mahasiswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa/mahasiswa.

Secara lengkap ada 3 komponen yang perlu diperhartikan dalam mempreskripsikan strategi penyampaian, yaitu :

  1. 1.    Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa/mahasiswa, apakah itu orang, alat atau bahan.

  1. 2.    Interaksi Siswa/mahasiswa Dengan Media

Komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang diakukan oleh siswa/mahasiswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar itu.

  1. 3.    Bentuk (Struktur) Belajar Mengajar

Komponen strategi pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa/mahasiswa belajar dalam kelompok kecil, perorangan, ataukah mandiri.

            Dalam menetapkan manakah yang lebih dahulu ditetapkan dari ketiganya, tidak ada deskripsi yang baku mengenai hal itu. Ketiganya harus dipertimbangkan secara serentak, dan titik awalnya dapat dimulai dari salah komponen.

            Bila dimulai dari media pembelajaran, maka bentuk belajar mengajar harus disesuaikan dengan media yang telah ditetapkan, dan akhirnya kegiatan belajar siswa/mahasiswapun harus dijabarkan dari kedua komponen ini.

            Bila diputuskan untuk memilih bentuk belajar-mengajar lebih dulu, maka kedua komponen harus menyesuaikan.

            Untuk membentuk suatu kesatuan stretegi penyampaian pembelajaran yang efektif, komponen apapun yang ditetapkan pertama kali harus berpijak pada tujuan khusus pembelajaran, karakteristik isi, karakteristik siswa/mahasiswa, serta kendala yang nyata ada.

 

  1. 4.  Strategi Pengelolaan Pembelajaran

Terdapat 4 hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan pembelajaran, yaitu :

 

  1. 1.    Penjadwalan Penggunaan Strategi Pembelajaran

Penjadwalan penggunaan suatu strategi atau komponen suatu strategi, baik itu untuk strategi pengorganisasian pembelajaran maupun strategi penyampaian pembelajaran, merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan pembelajaran. Penjadwalan pengorganisasian pembelajaran biasanya mencakup pertanyaan kapan dan berapa lama seorang siswa/mahasiswa menggunakan setiap komponen strategi pengorganiasasian, sedangkan penjadwalan strategi penyampaian biasanya melibatkan keputusan, seperti kapan dan untuk berpa lama seorang siswa/mahasiswa menggunakan jenis media.

  1. 2.    Pembuatan Catatan Kemajuan Belajar

Pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa penting sekali bagi keperluan pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan strategi pengelolaan. Keputusan apapun yang diambil harus didasarkan pada informasi yang lengkap mengenai kemajuan belajar siswa/mahasiswa. Keputusan memilih dan menggunakan suatu komponen strategi pengorganisasian juga sebaiknya didasarkan pada kemajuan belajara siswa/mahasiswa.

Catatan tentang kemajuan belajar siswa/mahasiswa juga diperlukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya siswa/mahasiswa tertentu diberikan strategi motivasional lanjutan.

Kemajuan belajar siswa/mahasiswa biasanya juga dapat digunakan untuk menaksir keefektifan suatu strategi pembelajaran. Catatan tentang kemajuan belajar siswa/mahasiswa ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menambil keputusan mengenai perlu tidaknya ada perbaikan strategi pembelajaran (strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan). Taksiran yang tepat akan amat membantu pemilihan strategi pembelajaran yang optimal.

  1. 3.    Pengelolaan Motivasional

Bagian ini adalah merupakan bagian yang amat penting dari pengelolaan interaksi siswa/mahasiswa dengan pembelajaran. Kegunaannya adalah untuk meningkatkan dan sekaligus untuk mempertahankan motivasi belajar siswa/mahasiswa. Sebagian besar bidang studi sebenarnya memiliki daya tarik untuk dipelajari, namun pembelajaran gagal menggunakannya seabagai alat motivasional. Akibatnya bidang studi kehilangan daya tariknya, dan yang tinggal hanya kumpulan fakta, konsep, prosedur atau prinsip yang tidak bermakna.

Ada komponen-komponen strategi pembelajaran variable motivasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar suatu bidang studi. Penggunaan strategi pengorganisasian dan penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa/mahasiswa dihipotesiskan memiliki pengaruh motivasional yang tinggi pada belajar siswa/mahasiswa.

  1. 4.    Kontrol Belajar

Kontrol belajar merupakan bagian penting untuk mempreskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. kegunaannya adalah untuk menetapkan agar pembelajaran benar-benar sesuai dengan karakteristik perseorangan. variabel ini mengacu pada kepada kebebasan siswa/mahasiswa melakukan pilihan pada bagian ini yang dipelajari, kecepatan belajar, komponen  strategi pembelajaran yang dipakai, dan strategi kognitif (berpikir) yang digunakan. Keempat aspek ini dapat member petunjuk bagaimana cara ,mengelola pembelajaran. Strategi pengelolaan yang berurusan dengan control belajar banyak terkait dengan aspek penjadwalan, misalnya kapan memilih bagian isi yang akan dipelajari sebaiknya diberikan kepada siswa/mahasiswa, bagian isi mana sebaiknya dipelajari terlebih dulu, dan bagaimana menata pembelajaran untuk siswa/mahasiswa yang termasuk kelompok cepat, sedang dan lambat dan sebagainya.

 

Pengaruh Karakteristik Dalam Menetapkan Strategi Pengelolaan

            Faktor kondisional yang paling berpengaruh dalam menetapkan strategi pengelolaan adalah karakteristik siswa/mahasiswa. Karakteristik siswa/mahasiswa juga menjadi pertimbangan pokok dalam pengelolaan strategi penyampaian.

 

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.