Biyot's Blog

ayo maju jangan mundur !

DEMOKRASI SEKOLAH Mei 5, 2011

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 4:53 pm
Tags:

DEMOKRASI

 

  1. KONSEP DEMOKRASI

 

Pengertian dan Macam Demokrasi

            Istilah demokasi berasal dari bahasa Yunani dari kata demos artinya rakyat dan kratien artinya pemerintah. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemrintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan. Dengan demikian demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap hakekat dan martabat manusia serta bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia.

            Ada bermacam-macam demokrasi yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan negara-negara diseluruh dunia. Keanekaragaman ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

a. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat

            Menurut cara penyaluran kehendak rakyat semokrasi dibedakan sebagai berikut :

1.    Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaatan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang.

2.    Demokrasi tidak langsung

      Demokrsi tidak langsung berarti paham demokrasi yang dilaksankan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks.

b. Atas dasar prinsip ideologi

            Berdasarkan paham ini ada dua bentuk demokrasi, yakni :

  1. 1.     Demokrasi Konstitusional ( Demorasi Liberal )

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi liberal adalah kekuasaan pemrintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadpa warganya. Kekuasaan pemrintah dibatasi oleh konstitusi.

Menurut M. Carter dan John Herz, suatu negara dinyatakan sebagai negara demokrasi apabila :

  1. yang memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat
  2. bentuk pemerintahannya terbatas

2.   Demokrasi Rakyat

Demokrsi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan dan paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut perlu  dilakukan cara paksa atau kekerasan.menurut Kranenburg demokrasi rakyat kebih mendewa-dewakan pemimpin. Sedang menurut Meriam Budiarjo, komunis tidak hanya merupakan sistem politik tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu.

            Pada konperensi International  Commision of Jurists (organisasi internasional para ahli hukum) di Bangkok pada tahun 1965 dinyatakan bahwa syarat-syarat suatu pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah adanya hal-hal sebagai berikut :

  1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga Negara
  2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak
  3. Pemilihan umum yang bebas
  4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
  5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi
  6. Penndidikan kewarganegaraan

Demokrasi yang dikemukakan di atas lebih menonjolkan demokrasi sebagai sistem politik. Menurut Mayo demokrasi juga menyangkut gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dalam pengertian yang demikian suatu masyarakat yang demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut :

  1. Pengakuan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan dalam masyarakat
  2. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan melembaga
  3. Menjamin terselengaranya perubahan dalam masyarakat secara damai tanpa gejolak
  4. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
  5. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin
  6. Mengakui dan menganggap wajar adanya perbedaan
  7. Menjamin tegaknya keadilan.

B. PERMASALAHAN DEMOKRASI DI SEKOLAH

            Dalam pelaksanaan demkrasi di sekolah sampai pada saat ini masih terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain :

  1. Pengambil kebijakan di sekolah masih biasa bertindak otoriter
  2. Pola pengambilan keputusan di sekolah yang sentralistik
  3. Cara penyelesaian masalah yang belum melembaga
  4. Adanya keseragaman dalam berbagai hal
  5. Belum dipahami secara mendasar paradigma baru tentang pendidikan

C. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

            Dari beberapa perasalahan yang kami kemukakan di atas, kami menyampaikan beberapa alternatif pemecahan sehingga pelaksanaan pendidikan di sekolah dapat berjalan lebih demokratis, yaitu :

1.   Pengambil kebijakan di sekolah masih biasa bertindak otoriter

            Dalam lingkungan sekolah sering kita dapati para pengambil kebijakan dalam hal ini Kepala Sekolah masih sering bertindak otoriter dalam memutuskan hal-hal yang signifikan yang menyangkut kelangsungan sekolah, misalnya dalam pendistribusian dana yang ada di sekolah, cara memperlakukan warga sekolah, menentukakn program-prongram sekolah, dan sebgainya.

            Dalam permasalahan ini kami mengajukan beberapa alternatif pemecahannya antara lain :

  1. Dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang menyangkut permasalahan sekolah, kepala sekolah hendaknya melibatkan seluruh komponen sekolah yakni kepala sekolah, guru, masyarakat, siswa dan pejabat birokrasi pendidikan
  2. Dalam pengangkatan kepala  sekolah hendaknya pejabat yang berwenang mempertimbangkan kualifikasi calon kepala sekolah
  3. Dilakasanakan pergantian pemimpin di sekolah secara teratur
  1. 2.    Pola pengambilan keputusan di sekolah yang sentralistik

Dalam dunia pendidikan terutama dilingkungan sekolah sering kita dapati dalam pengambilann keputusan masih bersifat sentralistik. Keputusan yang diambil biasanya berasal dari pihak-pihak yang merasa kedudukannya di atas hal ini biasa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan pejabat dalam lingkungan pendidikan. Dalam hal ini terdapat beberapa alternatif pemecahannya antara lain :

  1. Tidak menganggap pihak-pihak tertentu hanya sebagai obyek sehingga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan
  2. Dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan di sekolah yang dapat menampung aspirasi dari warga sekolah
  3. Pengakuan dari seluruh warga sekola bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan
  4. Mendorong warga sekolah untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidangnya sehingga hasil pemikirannya bisa diakomodir dalam kebijakan sekolah
  1. 3.    Cara penyelesaian masalah yang belum melembaga

Dalam lingkungan sekolah terdapat berbagai persolan yang memerlukan

Pemecahan serta penyelesaian yang akurat. Oleh karena itu diperlukan cara penyelesaian yang dibentuk secara melembaga dan demokratis, akan tetapi masih sering kita dapati persoalan yang ada disekolah hanya diselesaikan secara sepihak yang mengakibatkan tidak proporsional dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini kami mengajukan beberapa alternatif penyelesaiannya antara lain :

  1. Dibentuk lembaga-lembaga yang bisa mengakomodir berbagai kepentingan, seperti dewan guru, lembaga perwakilan siswa, badan kerja sama antara sekolah dan masyarakat
  2. Mengaktifkan peran Badan Perwakilan Siswa dan OSIS
  3. Mengaktifkan peran Komite Sekolah
  4. Pengelolaan sekolah dengan model Managemen Berbasis Sekolah (MBS)
  1. 4.    Adanya keseragaman dalam berbagai hal

Kenyataan yang kita dapati banyak hal yang terdapat di sekolah sering

Berjalan tidak demokratis, hal ini bisa kita lihat misalnya dalam penetapan seragam sekolah yang semuanya ditentukan secara  seragam tanpa melihat kultur dan sosial ekonomi masyarakat tertentu, selanjutnya dalam Proses Belajar Mengajarpun kita sering mendapati dilakukan secara klasikal tanpa melihat kompetensi siswa. Dalam hal ini dapat dilakukan pemecahannya antara lain :

  1. Mengakui adanya keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat kita
  2. Mendorong terciptanya iklim yang bisa mengembangkan potensi warga sekola
  3. Menjamin kebebasan dari warga sekolah dengan tetap menjujung tinggi nilai-nilai etika, agama dan aturan perundangan yang berlaku
  1. 5.    Belum dipahami secara mendasar paradigma baru tentang pendidikan

Tantangan masa depan muncul seiring dengan dinamika kehidupan bangsa sebaga dampak globalisasi menuntut adanya format pendidikan yang dibangun dalam sistem yang demokratis. Demokratisasi pendidkan akan mendorong menculnya partisipasi sukarela, keswasembadaan, kemadirian. Kenyatan ini mengamanahkan kepada kita agar mengelola pendidikan dengan cara yang professional dengan paradigma yang baru. Paradigma lama yang serba sentralistik hendakya dirubah dengan paradigma desentralisasi dalam dunia pendidikan dengan cara  wewenang  hendaknya diserahkan pada kreatifitas guru dilapangan. Oleh karena itu wewenang pusat terhadap pelaksanaan PBM hendaknya dikurangi, mengingat apa yang selama ini diproyeksikan oleh pusat telah menyebabkan terpasungnya pelaksanaan-pelaksanaan tugas dilapangan, sebab guru hanya melakukan apa yang sudah ditentukan.

Selain itu dalam pengelolaan sekolahpun hendaknya lebih mengedepankan  pada peningkatan mutu pendidikan yang berbasis pada potensi yang ada pada masyarakat sekitar.  Pola pengembangan sekolah dengan menerapkan Managemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu solusi yang ideal pada saat ini.

DEMOKRASI

 

  1. KONSEP DEMOKRASI

 

Pengertian dan Macam Demokrasi

            Istilah demokasi berasal dari bahasa Yunani dari kata demos artinya rakyat dan kratien artinya pemerintah. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemrintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan. Dengan demikian demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap hakekat dan martabat manusia serta bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia.

            Ada bermacam-macam demokrasi yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan negara-negara diseluruh dunia. Keanekaragaman ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

a. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat

            Menurut cara penyaluran kehendak rakyat semokrasi dibedakan sebagai berikut :

1.    Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaatan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang.

2.    Demokrasi tidak langsung

      Demokrsi tidak langsung berarti paham demokrasi yang dilaksankan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks.

b. Atas dasar prinsip ideologi

            Berdasarkan paham ini ada dua bentuk demokrasi, yakni :

  1. 1.     Demokrasi Konstitusional ( Demorasi Liberal )

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi liberal adalah kekuasaan pemrintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadpa warganya. Kekuasaan pemrintah dibatasi oleh konstitusi.

Menurut M. Carter dan John Herz, suatu negara dinyatakan sebagai negara demokrasi apabila :

  1. yang memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat
  2. bentuk pemerintahannya terbatas

2.   Demokrasi Rakyat

Demokrsi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan dan paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut perlu  dilakukan cara paksa atau kekerasan.menurut Kranenburg demokrasi rakyat kebih mendewa-dewakan pemimpin. Sedang menurut Meriam Budiarjo, komunis tidak hanya merupakan sistem politik tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu.

            Pada konperensi International  Commision of Jurists (organisasi internasional para ahli hukum) di Bangkok pada tahun 1965 dinyatakan bahwa syarat-syarat suatu pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah adanya hal-hal sebagai berikut :

  1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga Negara
  2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak
  3. Pemilihan umum yang bebas
  4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
  5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi
  6. Penndidikan kewarganegaraan

Demokrasi yang dikemukakan di atas lebih menonjolkan demokrasi sebagai sistem politik. Menurut Mayo demokrasi juga menyangkut gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dalam pengertian yang demikian suatu masyarakat yang demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut :

  1. Pengakuan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan dalam masyarakat
  2. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan melembaga
  3. Menjamin terselengaranya perubahan dalam masyarakat secara damai tanpa gejolak
  4. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
  5. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin
  6. Mengakui dan menganggap wajar adanya perbedaan
  7. Menjamin tegaknya keadilan.

B. PERMASALAHAN DEMOKRASI DI SEKOLAH

            Dalam pelaksanaan demkrasi di sekolah sampai pada saat ini masih terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain :

  1. Pengambil kebijakan di sekolah masih biasa bertindak otoriter
  2. Pola pengambilan keputusan di sekolah yang sentralistik
  3. Cara penyelesaian masalah yang belum melembaga
  4. Adanya keseragaman dalam berbagai hal
  5. Belum dipahami secara mendasar paradigma baru tentang pendidikan

C. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

            Dari beberapa perasalahan yang kami kemukakan di atas, kami menyampaikan beberapa alternatif pemecahan sehingga pelaksanaan pendidikan di sekolah dapat berjalan lebih demokratis, yaitu :

1.   Pengambil kebijakan di sekolah masih biasa bertindak otoriter

            Dalam lingkungan sekolah sering kita dapati para pengambil kebijakan dalam hal ini Kepala Sekolah masih sering bertindak otoriter dalam memutuskan hal-hal yang signifikan yang menyangkut kelangsungan sekolah, misalnya dalam pendistribusian dana yang ada di sekolah, cara memperlakukan warga sekolah, menentukakn program-prongram sekolah, dan sebgainya.

            Dalam permasalahan ini kami mengajukan beberapa alternatif pemecahannya antara lain :

  1. Dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang menyangkut permasalahan sekolah, kepala sekolah hendaknya melibatkan seluruh komponen sekolah yakni kepala sekolah, guru, masyarakat, siswa dan pejabat birokrasi pendidikan
  2. Dalam pengangkatan kepala  sekolah hendaknya pejabat yang berwenang mempertimbangkan kualifikasi calon kepala sekolah
  3. Dilakasanakan pergantian pemimpin di sekolah secara teratur
  1. 2.    Pola pengambilan keputusan di sekolah yang sentralistik

Dalam dunia pendidikan terutama dilingkungan sekolah sering kita dapati dalam pengambilann keputusan masih bersifat sentralistik. Keputusan yang diambil biasanya berasal dari pihak-pihak yang merasa kedudukannya di atas hal ini biasa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan pejabat dalam lingkungan pendidikan. Dalam hal ini terdapat beberapa alternatif pemecahannya antara lain :

  1. Tidak menganggap pihak-pihak tertentu hanya sebagai obyek sehingga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan
  2. Dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan di sekolah yang dapat menampung aspirasi dari warga sekolah
  3. Pengakuan dari seluruh warga sekola bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan
  4. Mendorong warga sekolah untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidangnya sehingga hasil pemikirannya bisa diakomodir dalam kebijakan sekolah
  1. 3.    Cara penyelesaian masalah yang belum melembaga

Dalam lingkungan sekolah terdapat berbagai persolan yang memerlukan

Pemecahan serta penyelesaian yang akurat. Oleh karena itu diperlukan cara penyelesaian yang dibentuk secara melembaga dan demokratis, akan tetapi masih sering kita dapati persoalan yang ada disekolah hanya diselesaikan secara sepihak yang mengakibatkan tidak proporsional dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini kami mengajukan beberapa alternatif penyelesaiannya antara lain :

  1. Dibentuk lembaga-lembaga yang bisa mengakomodir berbagai kepentingan, seperti dewan guru, lembaga perwakilan siswa, badan kerja sama antara sekolah dan masyarakat
  2. Mengaktifkan peran Badan Perwakilan Siswa dan OSIS
  3. Mengaktifkan peran Komite Sekolah
  4. Pengelolaan sekolah dengan model Managemen Berbasis Sekolah (MBS)
  1. 4.    Adanya keseragaman dalam berbagai hal

Kenyataan yang kita dapati banyak hal yang terdapat di sekolah sering

Berjalan tidak demokratis, hal ini bisa kita lihat misalnya dalam penetapan seragam sekolah yang semuanya ditentukan secara  seragam tanpa melihat kultur dan sosial ekonomi masyarakat tertentu, selanjutnya dalam Proses Belajar Mengajarpun kita sering mendapati dilakukan secara klasikal tanpa melihat kompetensi siswa. Dalam hal ini dapat dilakukan pemecahannya antara lain :

  1. Mengakui adanya keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat kita
  2. Mendorong terciptanya iklim yang bisa mengembangkan potensi warga sekola
  3. Menjamin kebebasan dari warga sekolah dengan tetap menjujung tinggi nilai-nilai etika, agama dan aturan perundangan yang berlaku
  1. 5.    Belum dipahami secara mendasar paradigma baru tentang pendidikan

Tantangan masa depan muncul seiring dengan dinamika kehidupan bangsa sebaga dampak globalisasi menuntut adanya format pendidikan yang dibangun dalam sistem yang demokratis. Demokratisasi pendidkan akan mendorong menculnya partisipasi sukarela, keswasembadaan, kemadirian. Kenyatan ini mengamanahkan kepada kita agar mengelola pendidikan dengan cara yang professional dengan paradigma yang baru. Paradigma lama yang serba sentralistik hendakya dirubah dengan paradigma desentralisasi dalam dunia pendidikan dengan cara  wewenang  hendaknya diserahkan pada kreatifitas guru dilapangan. Oleh karena itu wewenang pusat terhadap pelaksanaan PBM hendaknya dikurangi, mengingat apa yang selama ini diproyeksikan oleh pusat telah menyebabkan terpasungnya pelaksanaan-pelaksanaan tugas dilapangan, sebab guru hanya melakukan apa yang sudah ditentukan.

Selain itu dalam pengelolaan sekolahpun hendaknya lebih mengedepankan  pada peningkatan mutu pendidikan yang berbasis pada potensi yang ada pada masyarakat sekitar.  Pola pengembangan sekolah dengan menerapkan Managemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu solusi yang ideal pada saat ini.

About these ads
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.