Biyot's Blog

ayo maju jangan mundur !

HUKUM TATA NEGARA Januari 17, 2012

Filed under: HUKUM — biyot @ 10:38 am
  1. I.      PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

 

 

 

 

            Sesuai pembagian hukum menurut Oppenheim, banyak sarjana hukum membedakan Hukum Tata Negara dalam arti luas dan Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Termasuk ke dalam pengertian Hukum Tata Negara dalam arti luas ialah Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang disingkatkan menjadi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Pemerintahan).

            Menurut Prof. Dr. Hans Kelsen, Hukum Tata Negara adalah mengenai “der wohlende staat”, yang memberi bentuk negara, hal mana tercantum dalam undang-undangnya. Sedang Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Pemerintahan) adalah merupakan pelaksanaan dan Hukum Tata Negara yang oleh Hans Kalsen disebut hukum mengenai “der handelde staat”.

            Prof. Dr. J.H.A Logmann dalam bukunya Over de Theorie van een Stelling Staatsrect mengatakan, bahwa Hukum Tata Negara adalah Serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan dan kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dalam suatu negara. Sedang Hukum Administrasi Negara adalah Serangkaian kaidah hukum yang menylediki hubungan-hubungan hukum khusus yang ditimbulkan untuk memungkinkan para pejabat negara menjalankan tugas kemasyarakatan yang khusus.

            Mr. W.P. Prins mengatakan, bahwa Hukum Tata Negara menentukan aparatur negara yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat.

            Prof. Mr. C. van Vollehoven mengatakan, bahwa Hukum Tata Negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara, dan Hukum Administrasi Negara merupakan mengenai pelakasanaan atau penggunaan dari kekuasaan-kekuasaan atau kewenangan-kewenangan tersebut.

            Prof. Mr. Dr. L.J van Appeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de studie van het Nederlandse Rect, mengatakan bahwa Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah juga mengenai Hukum Administrasi Negara. Sedangkan Hukum Tata Negara dalam arti sempit menunjukkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. Untuk membedakannya dari Hukum Administrasi Negara, maka Hukum Tata Negara sering juga disebut Hukum Konstitusional (Hukum Konstitusi Negara)  atau Droit Constitusionnel (Perancis)  ataupun Verfassungrecht (Jerman), karena hukum itu menyinggung konstitusi atau undang-undang dasar negara.

            Seorang ahli Hukum Tata Negara dari Inggris, A.V. Dicey dalam bukunya Introduction to The Study of The Law of The Constitution memberi perumusan Hukum Tata Negara adalah Constutional Law sebagai istilah yang digunakan di Inggris kelihatannya meliputi seluruh peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mengenai pembagian kekuasaan dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.

            Austin mengatakan bahwa constitutional Law mnentukan orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu dari masyarakat yang memegang kekuasaan istimewa tertentu (sovereign power)  dalam negara.

            Sarjana Perancis Maurice Duverger dalam bukunya Manuel de Droit Constitutions Politiques merumuskan sebagai berikut : “ Droit Constitutionnel dan cabang-cabang lain dari hukum public adalah mengatur organisasi dan tugas-tugas politik suatu lembaga negara”.

            Di Indonesia Prof. Djokosutono, memandang Hukum Tata Negara sebagai hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan negara di dalam rangka pandangan mereka terhadap “negara sebagai organisasi”.

            G. Pringgodigdo, S.H, berpendapat bahwa Hukumm Tata Negara adalah hukum mengenai konstitusi negara dan konstilasi dari negara, dan karena itu Hukum Tata Negara disebut juga Hukum Konstitusi Negara (hukum mengenai konstitusi negara).

            Akhirnya Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H, dalam bukunya “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia” dengan berdasarkan definisi yang diberikan Prof. Mr. C. van Vollehoven memberikan defenisi Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dalam hubungan kesatuan atau federal dan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan dan masyarakat hukum yang bawahan beserta tingkatan imbangannya (hierarchie) yang selanjutnya menugaskan wilayah dan lingkungan dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat-masyarakat hukum itu beserta susunannya (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang tingkatan imbangan dari dan antara lat-alat perlengkapan itu “.

            Dari semua perumusan Hukum Tata Negara tersebut di atas diringkaskan, maka menurut Prof. Dr. Ismail Suny, S.H, M.C.L bahwa Hukum Tata Negara itu mengatur :

  1. Organisasi negara dan pemerintah
  2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat
  3. Hak-hak warga negara

 

 

II. HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN CABANG ILMU PENGETAHUAN LAINNYA

 

 

 

 

 

            Yang dimaksud dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya dalam hubungannya dengan Hukum Tata Negara adalah terutama Hukum Adminstrasi Negara, Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ketiga ilmu pengetahuan ini diibaratkan sebagai tetangga terdekat dari Hukum Tata Negara, walaupun hal ini tidak berarti menutup kemungkinan hubungan Hukum Tata Negara  dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya, seperti Hukum Internasional Publik, Hukum Pidana dan sebagainya.

 

  1. 1.        Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

            Ilmu negara dalam kedudukannya sebagai pengetahuan pengantar bagi Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara tidak mempunyai nilai yang praktis seperti halnya dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara sendiri. Jika  seorang mempelajari Ilmu Negara, ia tidak memperoleh hasilnya untuk dipergunakan secara langsung di dalam praktik. Berbeda halnya dengan mempelajari Hukum Tata Negara dari hasil pelajaran yang diperolehnya orang dapat langsung mempergunakannya karena sifatnya praktis. Perbedaan ini dapat dilihat dari penggunaan istilah ilmu yang diaitkan pada Ilmu Negara, sedang pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak lazim orang menambahkannnya dengan istilah tersebut menjadi Ilmu Hukum Tata Negara atau Ilmu Hukum Adminstrasi Negara.

            Hubungan antara Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara dari segi manfaatnya yang diperoleh jika orang mempelajari masing-masing sebagai pelajaran seperti tersebut di atas, dapat disamakan dengan pendapat Rengers Hora Siccama dalam karangannya yang berjudul Natuurlijke waarheld en historische bepaaldheid. Dalam karangannya itu ia membedakan kebenaran hakikat dan kenyataan sejarah dengan menggolongkan tugas ahli hukum disatu pihak sebagai penyelidik yang hendak mendapatkan kebenaran-kebenaran secara obyektif, dan untuk itu ia melaksanakan hukum itu sendiri; sedangkan dilain pihak ia menggolongkan tugas ahli hukum sebagai pelaksana yang akan mempergunakan hukum dalam keputusan-keputusannya. Dalam golongan pertama oleh Rengers Hora Siccama, seorang ahli hukum dinamakan sebagai penonton (de jurist als toeschouwer). Sebagai penonton ia lebih mengatahui kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain  dan berusaha mencari sebab musababnya dengan menadakan analisis-analisis tentang peristiwa itu untuk menentukan caranya yang lebih baik dan sempurna, bagiamana melaksanakan hukum itu. Dalam golongan kedua, seorang ahli hukum dimisalkan sebagai pemain (de jurist als medespeler) yang harus memutuskan. Keputusannya bisa benbentuk :

  1. Undang-undang (Legislatif)
  2. Vonnis (Judikatif)
  3. Beschikking (ekskutif)

            Oleh karena itu keputusan-keputusan itu tergantung kepada pelaksananya, maka tidak jarang terjadi bahwa suatu keputusan dianggapnya baik oleh si pelaksana, akan tetapi sebaliknya kurang memuaskan bagi yang menerima keputusan itu, karena sifat subyektifisme dari keputusan itu sangat menonjol.

            Berhubungan dengan pendapat Rengers Hora Siccama, maka dapatlah disamakan diperumakan  yang pertama itu dengan tugas Ilmu Negara yang tidak mementingkan bagaimana caranya hukum itu seharusnya dijalankan, karena Ilmu Negara mementingkan nilai teoritisnya, sedangkan sebaliknya bagi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang lebih dipentingkan adalah nilai-nilai praktisnya oleh karena itu hasil penyeledikannya itu langsung dapat dipergunakan dalam praktik oleh para ahli hukum yang duduk sebagai pejabat-pejabat pemerintahan menurut tugasnya masing-masing.

            Perbedaan Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara juga dapat dilihat dari obyek yang diselidikinya. Jika obyek penyelidikan Ilmu Negara adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan Hukum Tata Negara pada umumnya, maka obyek Hukum Tata Negara adalah hukum positif yang berlaku pada suatu waktu di suatu tempat. Karena itu lazim disebut Hukum Tata Negara Ingris, Amerika, Jepang, Belanda dan sebagainya.

            Oleh karena itu bagi Ilmu Negara yang penting adalah nilai teoritisnya, maka ilmu pengetahuan ini merupakan suatu “Seinswissenschaft”, sedangkan Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara merupakan suatu “Normativen Wissenschaft” . bagi mereka yang mempelajari Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara sudah tidak perlu diterangkan lagi cara mendapat akan arti dan asas dari negara, karena pengertian-pengertian itu sudah dianggap telah diketahui waktu mempelajari Ilmu Negara. Karena itu Ilmu Negara merupakan pengetahuan pengantar bagi mereka yang mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

 

 

 

 

  1. 2.    Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik

            Hubungan Ilmu Politik dan Hukum Tata Negara pertama kali ditunjukkan oleh Barents dengan perumpamaan Hukum Tata Negara sebagai kerangkan manusia, sedangkan Ilmu Politik merupakan daging yang ada disekitarnya.

            Dalam beberapa hal untuk mengetahui latar belakang suatu peraturan perundang-undangan sebaiknya perlu dibantu dengan mempelajari Ilmu Politik, karena kadang-kadang sukar diketahui apa maksud serta bagaimana terbentuknya suatu peraturan-peraturan undang-undang itu. Keputusan-keputusan politik merupakan suatu peristiwa-peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap Hukum Tata Negara.

            Lahirnya suatu undang-undang, jika diselidiki dari porses pembuatannya akan menunjukkan bagaimana gigihnya perjuangan suatu golongan agar kepentingan itu dapat tetap terjamin oleh undang-undang itu. Biasanya golongan-golongan yang kuat kedudukannya di dalam masyarakat, banyak menetukan akan terbentuknya suatu undang-undang.

 

  1. 3.        Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

            Seperti apa yan telah diuraikan di atas, bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, maka diantara para ahli hukum masih terdapat perbedaan tentang hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.

            Pada garis besarnya pendapat-pendapat para ahli hukum itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu yang membedakan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara secara principal, karena kedua ilmu pengetahuan itu menurut mereka dapat dibagi secara tajam baik mengenai sistematik maupun mengenai isinya, sedangkan dilain pihak para ahli hukum beranggapan bahwa antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara tidak terdapat perbedaan yang bersifat asasi, melinkan hanya karena pertimbangan manfaat saja. Hukum Administrasi Negara itu merupakan Hukum Tata Negara dalam arti sempit, ini disebut teori “residu”.

            Yang termasuk golongan yang pertama adalah van Vollenhoven, dalam karangannya yang berjudul “Thorbecke en het administratiefrecht” , ia mengartikan Hukum Tata Negara sebagai sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraan serta member wewenang kepadanya, dan bahwa kegiatan suatu pemerintahan modern adalah membagi-bagikan wewenang itu kepada badan-badan tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah kedudukannya.

            Dalam karangan yang lain van Vollenhoven membagi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara agak berlainan dengan karangan yang semula, ia berpendapat bahwa semua peraturan hukum yang sejak berabad-abad lamanya itu tidak termasuk dalam Hukum Tata Negara Materiil, hukum perdata materiil dan hukum pidana materiil, dimasukkan dalam Hukum Administrasi Negara, dengan demikian van Vollenhoven mengartikan Hukum Administrasi Negara akan meliputi seluruh kegiatan negara dalam arti luas, jadi tidak hanya terbatas pada tugas pemrintahan dalam arti sempit saja, tetapi juga meliputi tugas peradilan, polisi, dan tugas membuat peraturan. Menurut van Vollenhoven Hukum Administrasi Negara dibagi dalam :

  1. a.      Bestuursrecht (hukum pemerintahan)
  2. b.      justitierecht (hukum peradilan)
  3. c.       politierecht (hukum kepolisian)
  4. d.      regelaarsrecht (hukum perundang-undangan)

            Sebenarnya pendapat van Vollenhoven mengenai  Hukum Administrasi Negara dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu :

  1. Hukum Administrasi Negara dalam arti klasik
  2. Hukum Administrasi Negara dalam arti modern.

            Yang menyebabkan perbedaan antara dua pendpat dari van Vollenhoven tersebut adalah pada perumusan Hukum Administrasi Negara yang pertama masih diliputi oleh suasana hidup negara yang menganut paham liberal (liberale recstaatsgedachte) yang dipengaruhi oleh paham Kant, dimana negara tidak boleh mencampuri kepentingan-kepentingan individu, melainkan tugas-tugas negara hanyalah sebagai penjaga malam, sedangkan ia mengubah rumusannya negara menjadi menyelengarakan kepentingan rakyat  Hukum Administrasi Negara menjadi menjadi bebas tanpa batas.

            Disini dapat diketahui maksud van Vollenhoven pada karangannya yang pertama itu, badan Hukum Administrasi Negara itu diadakan untuk mengekang pemerintah sesuai dengan prinsip liberal yang hidup pada waktu itu, sedangkan pada bukunya yang kedua Hukum Administrasi Negara ia tidak hanya bermaksud hanya mengekang pemerintah agar jangan bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaaannya, melainkan member keleluasaan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat sesuai paham kesejahteraan yang dianut oleh Negara (welvaart-staats-gedachte). Dalam menyelenggarakan kepentingan umum ada kalanya Negara harus melanggar hak rakyat, misalnya menyita untuk kepentingan umum.

            Karena Negara memerlukan perbuatan jalan agar hubungan antara dua tempat itu le

bih lancer, maka Negara terpaksa mengambil sebagaian tanah rakyat untuk kepentingan tersebut. Lazimnya penyitaan itu dilakukan dengan ganti rugi kepada rakyat yang bersangkutan. Dapat juga misalnya pemerintah member konsesi atas nama perusahaan-perusahaan (nutsbedrijven) untuk kepentingan umum.

            Selanjutnya Logeman mengadakan perbedaan secara tajam antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Adminsitrasi Negara. Untuk membedakannya ia bertitik tolak pada sistematik hokum pada umumnya yang meliputi tiga hal, yaitu :

  1. Ajaran tentang status (persoonsleer)
  2. Ajaran tentang lingkungan (gebeidsleer)
  3. Ajaran tentang hubungan hokum (leer de rechtsbetrekking)

Berhubung Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara merupakan suatu macam hokum khusus (als byzonder sort van recht) yang mempunyai obyek penyeledikan hokum, maka sistematik hokum pada umumnya itu dapat diterapkan pula terhadap Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sistematik tersebut dibagi sebagai berikut :

  1. Hukum Tata Negara dalam arti sempit, meliputi :
    1. Persoonsleer yaitu yang mengenai person dalam arti hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, pertanggungan jawab, lahir dan hilangnya hak dan kewajiban tersebut, hak organisasi, batasan-batasan dan wewenang.
    2. Gebiedsleer yang menyangkut wilayah atau lingkungan dimana hukum itu berlaku dan yang termasuk dalam lingkungan itu adalah waktu, tempat, manusia atau kelompok dan benda.
    3. Hukum Administrasi Negara mmeliputi ajaran mengenai hubungan hukum (leer der rechtsbetrekkingen).

Jadi menurut Logeman, Hukum Tata Negara itu mempelajari :

1)      Susunan dari jabatan-jabatan

2)      Penunjukan mengenai pejabat-pejabat

3)      Tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu

4)      Kekuasaan dan wewenang yang melakat pada jabatan itu

5)      Batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan orang-orang yang dikuasainya

6)      Hubungan antar jabatan

7)      Hubungan antara jabatan dan pejabat

Hukum Administrasi Negara mempelajari jenisnya, bentuk serta akibat hukum yang dilakukan oleh para pejabat dalam melakukan tugasnya.

Selain itu Stellinga membedakan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara secara tegas. Dalam bukunya yang berjudul Grondtrekken van het Nederlandsch Administratiefrecht,  ia mengemukakan bahwa kebanyakan penyelidikan tentang Hukum Administrasi Negara tidak meliputi keseluruhannya, melainkan hanya membicarakan beberapa bagian tertentu saja. Bagian – bagian itu dibicarakan secara terpisah yang hanya bersifat monografi. Ia baru menjadi sistematik, jika dalam sistemmatik itu bagian-bagian tadi diletakkan pada tempat yang tepat. jadi Hukum Administrasi Negara tidak lagi merupakan suatu kumpulan dari monografi-monografi melainkan suatu sistematik yang menghubungkan bagian satu dengan bagian lainnya, yang masing-masing bagian itu diletakkan tempat yang tapat.

Disamping itu juga teradapat Hukum Administrasi Negara yang berlaku bagi para individu dalam masyarakat yang diperintah oleh negara. Ia mengemukakan sebagai berikut “ orang harus bertitik tolak bahwa masih banyak hal lagi yang diatur oleh Hukum Tata Negara selain hanya wewenang dan kewajiban alat-alat negara. Menurut Hukum Tatat Negara seorang warga negara pun mempunyai wewenang dan kewajiban dan peraturan hukum yang mengatur caranya menjalankan wewenang dan kewajiban itu termasuk dalam Hukum Administrasi Negara “.

Kranenburg berpendapat, bahwa membedakan kedua cabang ilmu pengetahuan itu secara tajam karena isinya maupun wataknya berlainan adalah tidak riil. Perbedaan itu disebabkan karena pengaruh dari ajaran organis mengenai negara (organische staats-theorie) yang timbul karena pembagian dalam ilmu pengetahuan medis yang disebut anatomie dan psychologie. Sistematik yang diambil dengan analogi kedua ilmu pengetahuan medis itu tepat karena obyek yang diselidikinya itu memang tidak sama. Perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu tidak bersifat asasi dan hubungan antara kedua ilmu pengetahuan itu dapat disamakan dengan hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Jika terjadi pemisahan antara kedua hal itu hanya disebabkan karena kebutuhan akan pembagian kerja yang timbul dari cepatnya hukum kooperatif dari masyarakat hukum territorial dan juga disebabkan karena perlu dibaginya materi yang diajarkan, sehingga Hukum Tata Negara meliputi seluruh susunan, tugas, wewenang dan cara badan-badan itu menjalankan tugasnya, sedangkan bagian lain yang lebih terperinci itu dimasukkan dalam Hukum Administrasi Negara. Jadi perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu bukan karena alasan yang prinsipil, akan tetapi sekedar untuk pembagian kerja.

Van der Pot juga tidak membedakan secara tajam antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dengan alasan, bahwa perbedaan secara prinsipil itu tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Dan kalaupun diadakan suatu perbedaan itu hanya penting bagi ilmu pengetahuan hukum, sehingga para ahli hukum mendapatkan suatu gambaran tentang sistem yang bermanfaat.

Vegting berpendapat, bahwa Hukum Tata Negara mempunyai penyeledikan hal-hal yang pokok mengenai organisasi negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara obyek penyeledikannya adalah menganai peraturan-peraturan yang bersifat teknis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

 

 

 

            Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

            Sumber hukum dapat ditinjau dari segi materiil dan segi formal. Sumber-sumber hukum materiil, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, filsafat dan sebagainya.

            Sumber-sumber hukum formal, antara lain adalah :

  1. Undang-undang (statute)
  2. Kebiasaan (costum)
  3. Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie)
  4. Traktat (treaty)
  5. Pendapat sarjana hukum (doktrin)

 

ad. 1. Undang-Undang

            Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasan negara. Menurut Buys, undang-undang itu mempunyai dua arti, yaitu :

  1. Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya : dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
  2.  Undang-undang dalam arti materiil ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

 

Syarat-syarat berlakunya suatu undang-undang

            Syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang adalah diundangkan dalam lembaran negara (LN) oleh menteri/sekertaris negara (dahulu menteri kehakiman).

            Tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam lembaran negara untuk Jawa dan Madura, dan untuk daerah-daerah lainnya baru berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam lembaran negara. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlakulah suatu fictie dalam hukum “Setiap orang mengetahui adanya suatu undang-undang”. Hal ini berarti jika ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan : “saya tidak tahu menahu adanya undang-undang itu”.

 

Berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang

            Suatu undang-undang tidak berlaku lagi, jika :

  1. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau
  2. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi
  3. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi
  4. Telah diadkan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku

 

ad. 2. Kebiasaan (Custom)

            Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

            Menurut Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) “ kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum, hanya kalau undang-undang menunjuk pada kebiasaan untuk diperlakukan “. Jadi hakim harus memakai kebiasaan dalam hal-hal undang-undang menunjuk kebiasaan.

 

ad. 3. Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

            Yang  merupakan peraturan pokok yang pertama pada jaman Hindia-Belanda adalah  Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang disingkat AB (ketentuan-ketentuan tentang peraturan perundangan untuk Indonesia).

            Menurut Pasal 22 AB “de regter, die weigert regt te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid der wet kan uit hoofed van rechtswitgering vervolgd worden”. Hakim yang menolak untuk menyelesaikan perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.

            Dari ketentuan Pasal 22 AB ini jelaslah bahwa seorang Hakim hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memuat peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara itu, maka haruslah membuat peraturan sendiri.

            Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 AB menjadi dasar keputusan hakim lainnya, kemudian untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Dan keputusan hakim yang demikian disebut hukum yurisprudensi.

            Jadi yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

            Terdapat dua macam yurisprudensi, yaitu :

  1. Yuridprudensi tetap
  2. Yurisprudensi tidak tetap

            Yurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (Standard-arresten) untuk mengambil keputusan. Seorang mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. Jadi jelaslah bahwa yurisprudensi adalah sumber hukum tersendiri.

 

ad. 4. Traktat (Treaty)

            Apabila terdapat dua orang yang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal, lalu mereka mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu.

            Hal tersebut disebut Pacta Sunt Servanda  yang berarti, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

             Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional ataupun traktat. Traktat juga mengikat warga negara-warga negara dari negara yang bersangkutan.

            Jika diadakan oleh hanya oleh dua negara, maka traktat itu adalah traktat bilateral, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRC tentang “dwikewarganegaraan”. Jika diadakan oleh lebih dari dua negara, maka traktat tersebut disebut dengan “traktat multilateral”. Misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.

            Apabila ada traktat multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi juga kemudian menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya piagam perserikatan bangsa-bangsa.

 

ad. 5. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

            Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

            Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang serjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya, apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana sehausnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

            Terutama dalam hubungan-hubungan internsional pendapat-pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh besar. Bagi hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

            Mahkamah internasional dalam Piagam Mahkamah Internasinal (Statute of the international Court of Justice) Pasal 38 ayat (1) mengakui, bahwa dalam membimbing dan merumuskan suatu perselisihan dapat mempergunakan beberapa pedoman yang antara lain adalah :

  1. Perjanjian-perjanjian internasional (International conventions)
  2. Kebiasaan-kebiasaan internasional (International customs)
  3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (the general principles of law recognized by civilsed nations)
  4. Keputusan hakim (jusdicial decisions) dan pendapat-pendapat sarjana hukum

 

 

 

 

 

 

IV.  SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

 

1. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

            Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI, yang telah berhasil membuat Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d. 1 Juni 1945 dan Rancangan UU Dasar pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli1945.

            Pada tanggal 11 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang mulai diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945.

            Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka hal-hal yang dilakukan adalah :

  1. Menetapkan UUD Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945.
  2. Menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
  3. Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden.
  4. Pengangkatan anggota KNIP oleh Presiden
  5. Pembentukan delapan propinsi oleh PPKI

            Tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan oleh Presiden dan dibentuk Komite Nasional Indonesi Pusat (KNIP) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam hal ini terserah kepada Presiden didalam bidang apa KNIP memberikan bantuannya.

            Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X tahun 1945 yang menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN. Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka serta bertanggung jawab kepada KNIP.

            Kemudian tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan :

  • Pembentukan Kabinet Baru
  • Dan Kabinet ini bertanggung jawab kepada KNIP.

            Dengan Maklumat-maklumat di atas menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan mengenai sistem pemerintahan dimana menurut Pasal 4 UUD 45 ditegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 17 menetapka bahwa “ Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Sistem Presidensil. Sedangkan menurut Maklumat Pemerintah meletakan pertanggungjawaban Kabinet kepda KNIP yang merupakan ciri dari sistem Parlementer.

 

2. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950.

            Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda , dengan alasan :

 

a. Ketentuan Hukum Internasional

            Menurut Hukum Internasional suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang diduduki oleh Bala Tentara Jepang masih merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, oleh karena itu setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia-Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai pemilik/ penguasa semula.

 

b. Perjanjian Postdan

            Yaitu pernjajian diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang diadakan oleh Negara Sekutu dengan pihak Jepang, Italia dan Jerman, perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula.

            Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki Kedaulatan atas Hindia- Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan ini yang kemudian menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan NICA pada tanggal 10 Nopember 1946 di Surabaya.

            Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tangga 25 Maret 1947 di Linggarjati yang antara lain menetapkan :

  1. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan Sumatra, di wilayah lain yang berkuasa adalah Belanda.
  2. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.
  3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia-Belanda.

            Hasil perundingan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Belanda dan Indonesa mengenai soal Kedaulatan Indonesia-Belanda, yaitu :

  1. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda, sehingga hubungan luar negeri/ Internasional hanya boleh dilakukan oleh Belanda.
  2. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah Indonesia, terutama Pulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan luar negeri juga boleh dilakukan oleh Indonesia.
  3. Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak.

            Akibat adanya penafsiran ini terjadi Clash I pada tanggal 21 Juli 1947 dan Clash II tanggal 19 Desember 1948. Terjadinya konflik ini akibat adanya agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Sedangkan menurut Belanda terjadinya agresi militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda.

            Bentrok senjata Indonesia-Belanda ini ini kemudian dilerai oleh PBB dan melakukan genjatan senjata dan dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948 yang menetapkan :

  1. Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk RIS.
  2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda.
  3. RI hanya merupakan bagian RIS.

            Kemudian diadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949 yang disepakati antara lain :

  1. Mendirikan Negara Indoneis serikat
  2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS
  3. Mendirikan UNI antara RIS dengan kerajaan Belanda.

            Atas dasar KMB maka pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah Negara RIS dengan Konstitusi RIS.

            Berubahnya Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat tidak semata-mata campur tangan dari pihak luar ( PBB dan Belanda ), akan tetapi juga kondisi Indonesia yang memberikan kontribusi yaitu adanya keinginan daerah-daerah untuk membentuk Negara/ memisahkan diri dari Negara kesatuan dan membentuk Negara sendiri serta mereka tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah pusat tidak adil, yang pada akhirnya banyak daerah-daerah melakukan pemberontakan.

            Disamping itu Belanda telah berhasil dan makin banyak daerah-daerah membentuk Negara antara lain :

  1. Negara Indonesia Timur tahun 1946
  2. Negra Pasundan termasuk Distrik Jakarta
  3. Negra Jawa Timur 16 Nopember 1948
  4. Negara Madura 23 Januari 1948
  5. Negara Sumatra Timur 24 Januari 1948
  6. dan Negara Sumatra Selatan
  7. Negara yang sedang dipersiapkan adalah :
    1. Kalimantan Timur
    2. Dayak Besar
    3. Banjar
    4. Kalimantan Tenggara
    5. Bangka
    6. Belitung
    7. Riau
    8. dan Jawa Tengah

            Naskah Konstitusi RIS disusun oleh delegasi kedua belah pihak. Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dan Ibu Kota Negara Indonesia adalah Jogyakarta dengan Kepala Negara RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri.

            Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya Senat yang merupakan wakil dari Negara-negara bagian dan sikap Negara bagian 2 orang dengan hak suara satu.

 

3. Periode 17 agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

            Pada masa Konstitusi RIS, Negara-negara bagian makin sulit diatur dan kewibawaan pemerintah Negara federasi semakin berkurang sedangkan Indonesia sendiri dari berbagai ragam suku bangsa, adat-istiadat, pulau-pulau dan bahasa, maka rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan.

            Kemudian diadakan perundingan antara Negara-negara serikat dengan RI Jogyakarta yang menetapkan bahwa pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang bersifat federalis dihilangkan dan diganti dengan pasal yang bersifat kesatuan, yang pada tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani Piagam Persetujuan yang menghendaki dalam waktu sesingkta-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara kesatuan.

            Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan RI berdasarkan UUDS tahun 1950, yang pada dasarnya merupakan Konstitusi RIS yang sudah diubah.

            Walaupun sudah kembali kepada bentuk Negara kesatuan, namun perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa, adanya ketidakpuasan, ada yang menyesal dan ada pula yang setuju yang pada akhirnya timbul pemberontakan separatisme misalnya :

  1. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil ) di Bandung 23 Januari 1950.
  2. Pemberontakan Andi azis  Cs. Di Makasar 5 april 1950
  3. Pemberontakan RMS di ambon 25 april 1950
  4. Pemberontakan Ibnu Hajar Cs. Di Kalimantan Selatan 10 Oktober 1950
  5. Pemberontakan DI/ TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 17 agustus 1951
  6. Pemberontakan Balaion 426 Jawa Tengah 1 Desember 1951
  7. Pemberontkan DI/ TII Daud Beureuh di aceh 25 September 1953
  8. Peristiwa Dewan banteng Sumatra Barat 20 Desember 1956
  9. Pemberontakan PRRI ( Pemerintah Revolusioner Republik Indobnesia ) 15 Pebruari 1959
  10. Permesta ( Pejuangan Rakyat Semesta ) 15 Pebrauari 1958.

            Badan Konstituante bersama-sama pemerintah harus segera menyusun UUD Indonesia untuk menggantikan UUDS tahun 1950 ( Pasal 134 ), kemudian Desember 1955 diadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante dengan dasar UU No. 7 tahun 1953 yang menyatakan :

  1. Perubahan Konstitusi menjadi UUDS tahun 1950
  2. Merelakan UUDS tahun 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950
  3. Terbentuknya Konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 Nopember 1956

            Majelis Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan :

  1. Konstituante telah gagal
  2. Membubarkan Majelis Konstituante
  3. Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara RI.

            Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah sisetujui oleh DPR hasil Pemilu tahun 1959 secara aklamasi tanggal 22 Juli 1959, yang kemudian dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

 

4. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966

            Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan “Demokrasi Terpimpin” Konsep Demokrasi Terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai dasar penyelenggaraan Negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. VIII/1965.

            Demokrasi Terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil keputusan. Atas dasar Demokrasi Terpimpin semua bidang dalam ketata negaraan serba terpimpin.

            Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai bahkan banyak terjadi penyimpangan antara lain :

  1. Lembaga-lembaga Negara yang ada bersifat sementara
  2. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dengan TAP MPRS No. III tahun 1963

            Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam bidang politik yang pada puncaknya, meledaknya kasus pemberontakan G30 S PKI, yang sampai saat ini masih dalam perdebatan.

            Peristiwa G30S PKI menimbulkan banyak kekacauan sosial budaya dan tidak stabilnya politik dan hukum ketata negaraan Indonesia yang kemudian dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan.

 

5. Periode Orde Baru

            Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan Negara dipegang oleh Jenderal Soeharto.

            Dalam kepemimpinan Jenderal soeharto penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan pada kestabilan politik dan keamanan Negara.

            Beberapa hal yang menonjol dalam Pemerintahan Soeharto atau dekenal dengan Era Orde Baru adalah :

  1. Demokrasi Pancasila
  2. Adanya Konsep Dwifungsi ABRI
  3. Adanya Golongan Karya
  4. Kekuasaan ditangan Eksekutif/ Penumpukkan kekuasaan.
  5. Adanya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan
  6. Penyederhanaan Partai Politik
  7. Adanya rekayasa dalam Pemilihan Umum, Soeharto tetap menjadi Presiden untuk beberapa kali.

 

6. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang

            Gerakan reformasi tahunh 1998 dan Presiden Soeharto meletakkan jabatannya tanggal 20 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

            Reformasi menghendaki suatu perubahan yang pada akhirnya penggantian berbagai peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan alamdemokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terutama mangadakan amandemen UUD 45 sebanyak empat kali.

            Setelah amandemen ke IV UUD 1945, maka sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. NKRI harus tetap dipertahankan.
  2. Kedaulatan ada di tangan rakyat
  3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
  4. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum
  5. Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil
  6. Sistem Parlemen menggunakan Bikanural Sistem, yaitu terdiri dari DPR dan DPD.
  7. Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
  8. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara.
  9. Hubungan organisasi pemerintahan dalam garis vertical dengan asas desentralisasi dengan otonomi luas.
  10. Adanya lembaga-lembaga baru yaitu, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam UUD 1945.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KEKUASAAN NEGARA

 

 

 

  1. 1.        PENGERTIAN KEKUASAAN NEGARA

Sifat Kekuasaan Negara

            Dalam kenyataan terlihat bahwa negara mempunyai kekuasaan yang sifatnya lain dari pada kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi yang terdapat dalam masyarakat, seperti perkumpulan olahraga, music, dan lain-lain

            Kelainan pada sifat kekuasaan negara ini tampak dalam kekuasaannya untuk menagkap, menahan, mengadili serta kemudian memasukkan orang ke dalam penjara, kekuasaan negara dengan kekerasan menyelesaikan sesuatu pemberontakan, kekuasaan negara untuk mengadakan milisi dan lain-lain

            Berhubung dengan adanya kekuasaan yang luar biasa itu timbul pertanyaan : mengapa negara mempunyai kekuasaan yang luar biasa itu, sedangkan perkumpulan lain tidak ?. pertanyaan ini dijawab oleh Max Weber dalam bukunya “Wirtschaft und Geseltscaft”  menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena nagara itu mempunyai “monopolie van het phsysieke geweld” (monopoli dalam menggunakan kekuasaan fisik).

            Pertanyaan yang berikut timbul adalah mengapa negara mempunyai monopoli itu, siapa yang menghalalkannya ?. Persoalan ini menimbulkan Teori Penghalalan (Rechsvaardigings-theorie) yang berikut :

  1. a.    Teori Teokrasi
    1. Bersifat langsung

Kekuasaan dikembalikan kepada raja dan Tuhan atau setidak-tidaknya kepada raja sebgagai “anak” dari Tuhan (contohnya Teno Haika Jepang sebelum kalag PD II)

  1. Bersifat tidak langsung

Kekuasaan dikembalikan kepada Tuhan secara tidak langsung, yaitu melalui raja dengan seizing Tuhan, seperti ratu Belanda yang memakai sebutan “bij de Gratie God’s) (raja atas perkenaan Tuhan)

            Teori penghalan ini disebut teori Teorkratis, karena ajaran itu disandarkan kepada Tuhan baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

  1. b.   Teori Kekuasaan
    1. Yang bersifat fisik, yakni yang kuatlah yang berkuasa (ajaran yang dianut oleh Machiaveli)
    2. Yang bersifat ekonomis, yakni yang kaya yang ekonomisnya kuatlah yang berkuasa, seperti diajarkan oleh Karl Marx

            Disebut dengan teori kekuasaan karena sebagian besar dipalai power (kekuasaan)

 

  1. c.         Teori Yuridis (teori hukum)
  2. Yang bersifat patriarchal

Mula-mula yang ada adalah keluarga patriarchal , kepala keluarga disebut pater pamiliar. Keluarga ini lambat laun menjadi keluarga besar, yang menjadi kepala adalah salah seorang diantara kepala-kepala keluarga kecil yang disebut “primus interpares”.

Para anggota keluarga ini mengikatkan diri pada teritorium tertentu, sehingga garis garis keturunan mereka menjadi kabur. Lalu timbullah masyarakat-masyarakat territorial. Dalam perkembangan terus menerus daerah keluarga besar menjadi daerah negara dan kepalanya menjadi raja

  1. Yang bersifat patrimonial (Patrimonium = hak milik)

            Pada abad menengah hak milik atas sebidang tanah menimbulkan hak kewibawaan (gezagsrecten), yakni hak untuk memerintah. Para pemilik tanah (leenheer) mempunyai hak milik (eigendom) atas tanah, kemudian dipinjamkan kepada para penyewa tanah (leenmannen).

Oleh karena leenmannen ini pun mempunyai hak untuk memerintahkan yang disandarkan kepada hak milik atas tanah. Lambat laun pengertian hak milik lenyap sehingga tinggal kekuasaan raja saja.

Lembaga-lembaga patrimonial pada abad menengah di Eropa, dapat dijumpai juga di Indonesia pada tanah-tanah partikeler dahulu. Tuan tanah di Indonesia juga memiliki hak untuk memerintah yang berupa pengerahan tenaga rakyat, memungut pajak dan mengangkat kepala desa.

  1. Yang disebut teori perjanjian

Disebut teori perjanjian dalam mencari penghalalan bagi kekuasaan negara, teori ini berdasarkan paham yang mengatakan bahwa negara itu terbentuk dengan diadakannya perjanjian antar semua individu.

Prof. Mr. R. Kranenburg menyebutkan teori hukum alam, karena teori ini berpangkal pada anggapan, bahwa pada mulanya manusia itu hidup dalam status naturalis dan baru dengan terbentuknya negara, maka status itu berubah menjadi status civils.

Menurut teori perjanjian, kekuasaan negara dianggap halal karena berdasarkan asas “pacta sunt servanda”  yang berarti bahwa “perjanjian itu mengikat” . Dengan demikian sandaran ini tidak berlaku bagi hukum adat di Indonesia, oleh karena itu untuk mengadakan suatu perjanjian diperlukan consensus (kata sepakat) ditambah dengan konsentum (alat pengukuh janji yang berupa panjar uang atau barang).

            Teori yang ketiga ini disebut teori hukum karena ajaran ini bermaksud memberikan sandaran hukum bagi kekuasaan negara agar dengan demikian power dapat dipandang sebagai hasil dari hukum. Oleh karenanya teori patriarchal disandarkan pada Hukum Keluarga (Hukum Perdata Kitab II), teori patrimonia disandarkan pada Hukum Benda (Hukum Perdata Kitab II), sedangkan teori perjanjian merupakan bagian dari Hukum Perikatan (Hukum Perdata Kitab III).

  1. d.        Teori Pemisahan Kekuasaan

            Adalah menjadi kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu :

  1. Kekuasaan legislatif,  kekuasaan untuk membuat undang-undang
  2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
  3. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang (kekusaan untuk mengadili)

            Pemisahan dari ketiga kekuasaan ini sering ditemui dalam system ketatanegaraan berbagai negara, walaupun batas pembagian kekuasaan itu tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sam lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling pengaruh mempenagruhi.

            Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori pembagian kekuasaan adalah John Loke, Montesquieu. John Loke adalah orang yang pertama dianggap membicarakan teori ini.

            Dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government (1690) John Loke memisahkan kekusaan dari tiap-tiap negara dalam :

  1. Kekusaan legisltif, kekuasan untuk membuat undang-undang
  2. Kekusaan ekskutif, kekusaan untuk melaksanakan undang-undang
  3. Kekuasan federative, kekusaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri

            Menurut John Loke ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan satu dengan yang lainnya.

            Setengah abad kemudian dengan diilhami pembagian kekuasaan dari John Loke, Montesquieu menulis buku berjudul L’Esprit des Lois (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748. Dalam hasil karya ini Montesquieu menulis tentang Konstitusi Inggris yang antara lain mengatakan, bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang diperincinya dalam kekuasaan legislative, ekskutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan masing-masing.

            Menurut Montesquieu dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan :

  1. Kekuasaan legislatif,  dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (parlemen)
  2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet)
  3. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan peradilan bawahannya)

            Isi ajaran Montesquieu adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara yang lebih dikenal dengan istilah “Trias Politica”, istilah ini diberikan oleh Imanuel Kant.

            Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis itu adalah bertugas agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindarkan .

            Istilah Trias Politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya “Politik Tiga Serangkai”. Menurut ajaran Trias Politika dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja. Melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran trias politica adalah sebagai berikut :

 

Kekusaan Legislatif (Legislative Power)

            Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap-tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

            Dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangannya harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang ialah dinamakan legislative. Legislative adalah yang terpenting sekali dalam suatu kenegaraan, karena undang-undang adalah ibarat tiang yang mengakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara.

            Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu harus diserahkan kepada suatu badan lain, yaitu ekskutif

 

Kekuasaan Ekskutif (ekskutive Power)

            Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tertentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (badan ekskutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan ekskutif.

 

Kekuasaan Yudikatif (Yudikative Power)

            Kekusaan yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.

            Walaupun para hakim biasanya diangkat oleh kepala negara (ekskutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, Karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan yudikatif adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika ia melanggar hukum.

            Berbeda dengan John Loke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan ekskutif. Montesquieu memandang pengadilan itu sebagai badan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam pekerjaannya sehari-hari seorang hakim mengetahui bahwa kekuasaan ekskutif adalah berlainan dari kekuasaan pengadilan.

 

Pembagian Kekuasaan

            Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekusaan dalam arti materiil dengan pemisahan kekuasaan dalam formal. Yang dimaksud pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekusaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekusaan itu kepada tiga badan : legislatif, ekskutif, dan yudikatif. Sedang yang dimaksud pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.

            Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL, dalam bukunya yang berjudul “Pergeseran Kekusaan Ekskutif”  mengambil kesimpulan, bahwa pemisahan kekusaan dalam arti materiil sepantasnya disbeut separation of powers (pemisahan kekuasaan) sedang yang dalam arti formal sebaiknya disebut devison of power (pembagian kekuasaan).

            Ismail Suny juga berpendapat bahwa pemisahan kekusaan dalam arti materiil paling banyak hanya terdapat di Amerika Serikat, sedang di Inggris dan Uni Soviet terdapat pemisahan kekusaan dalam arti formal. Akan tetapi walaupun trias politica ini di negara-negara lainnya tidak dilaksanakan secara konskuen seperti halnya di Amerika Serikat, namun alat-alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas-tugas ini dapat dibeda-bedakan

            Dalam UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekusaan dalam arti materiil, akan tetapi UUD 1945 mengenal pemisahan kekusaan dalan arti formal oleh karena itu pemisahan kekuasan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Jelaslah UUD 1945 hanya mengenal devison of power bukan separation of powers

 

Kedaulatan Negara atau Kekuasaan Tertinggi Negara

            Istilah kedaulatan  yang dipergunakan adalah sama dengan pengertian “Souveranitat (Jerman), Souverniteit (Belanda), Souvereighty (Inggris) yang berasal dari bahasa Latin “Superanus” yang berarti “atas”. Jadi Souvereighty mengandung arti “superiority” atau “supremacy”.

            Souvereighty atau kedaulatan itu merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui salah satu unsur negara ialah adanya pemerintahan yang berkedaulatan. Pemerintahan dalam suatu negara harus mempunyai kewibawaan (authority) yang tertinggi (supreme)  dan tak terbatas (unlimited).

            Dalam arti kenegaraan, kewibawaan/kekuasaan tertinggi tidak terbatas dari negara tersebut Souvereighty (kedaulatan). Kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain.

            Kedaulatan dari negara itu bersifat asli, tertinggi dan tak terbagi-bagi

  1. Asli berarti bukan berdasarkan kekuasaan lain
  2. Tertinggi, berarti tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya
  3. Tak dapat dibagi-bagi, berarti ke dalam maupun ke luar negara itu adalah merupakan kekuasaan sepenuhnya.

            Adanya kewibawaan yang tertinggi dan tak terbatas dapat dilihat pada kekuasaan negara yang dapat memaksa. Dengan demikian istilah “supreme” menimbulkan adanya pemrintahan yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan tak terbatas, kekuasaan negara yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekuasaan fisik.

            Prof. Dr. J.H.A Logeman merumuskan kedaulatan sebagai berikut “Kekuasan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu negara nasional yang berdaulat”.

            Dengan demikian suatu negara bagian (dari negara serikat) atau negara anggota persemakmuran yang berstatus “Dominion” bukanlah negara nasional yang berdaulat.

 

Macam-macam Kedaulatan

            Dalam bukunya “Political Science” , Meriam H. Lipman membedakan Souvereighty antara lain :

  1. a.    Political Souvereighty dan Legal Souvereighty

Di Inggris  yang memiliki legal Savereignty adalah “The House of commons” sedangkan yang mempunyai political Savereignty adalah rakyat Inggris. Jadi political Savereignty mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari pada legal Savereignty. Pada umumnya yang dimaksud dengan Savereignty adalah berdaulat, sedang legal Savereignty adalah kedaulatan.

 

  1. b.   Internal dan Exsternal Souvereighty

legal Savereignty adalah Savereignty  yang internal dan mempunyai sifat absolute universal dan indivisibility (tidak dapat dibagi). Sedangkan eksternal menjadi terbatas oleh tata hukum itu sendiri, yaitu dengan adanya cita-cita negara hukum yang demorkatis yang timbul sejak revolusi perancis.

 

  1. c.    The Jure and The Facto Souvereighty

Perbedaan ini biasnya terbatas pada bidang pemerintahan dan bukan negara. Pengakuan the facto atau suatu pemerintahan, berarti pengakuan adanya pemerintahan itu. Dengan pengakuan ini sudah dapat diadakan hubungan dengan negara yang mengakuinya, tetapi masih terbatas. Pengakuan the jure ialah pengakuan sahnya suatu pemerintahan. Dengan pengakuan ini dapat dilakukan hubungan-hubungan internasional biasa.

 

 

  1. d.   Kedaulatan yang Formal

Yakni kekuasaan yang mutlak atas kekuasaan tertiggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu negara nasional, kekuasaan mana diperoleh secara formal.

 

  1. e.    Kedaulatan yang Informal (sumber-sumber dari kedaulatan itu sendiri)

Menurut teori-teori kedaulatan yang disebutkan di atas, maka sumber dari kedaulatan itu sendiri  ada lima macam, yaitu :

  1. Teori Kedaulatan Tuhan, mengatakan bahwa sumber dari kedaulatan itu adalah Tuhan
  2. Teori Kedaulatan Negara, mengatakan bahwa sumber dari kedaulatan itu adalah Negara
  3. Teori Kedalatan Raja, mengatakan bahwa sumber dari kedaulatan itu adalah Raja
  4. Teori Kedaulatan Rakyat, mengatakan bahwa sumber dari kedaulatan itu adalah Rakyat
  5. Teori Kedaulatan Hukum, mengatakan bahwa sumber dari kedaulatan itu adalah hukum

 

Sifat-sifat Kedaulatan

  1. 1.      Kedaulatan itu permanen (tetap)

Artinya walaupun suatu negara mengadakan reorganisasi dalam strukturnya, kedaulatan tidak berubah, pelakasananya mungkin berganti atau badan yang memgang kedaulatan itu berganti, tetapi kedaulatan itu tetap.

 

  1. 2.      Kedaulatan itu absolut

Dalam suatu negara tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari kedaulatan. Kedaulatan yang menentukan segala-galanya dalam suatu negara.

 

  1. 3.      Kedaulatan itu tidak terbagi-bagi

Maksudnya kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi kepada badan tertentu. Sebab dalam hal ini akan timbul prularisme dalam kedualatan.

 

  1. 4.      Kedaulatan itu sifatnya tidak terbatas

Artinya kedaulatan itu meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara tanpa ada keculainya

Teori-teori Kedulatan

            Dari manakah pemerintah memperoleh kedaulatan itu ? pertanayaan ini telah menimbulkan beberapa teori tentang kedaulatan yang mencoba menjawab pertanyaan yang mengenai sumber dari kedaulatan itu. Beberapa teori kedaulatan yang terkenal adalah :

 

  1. 1.    Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

            Teori ini mengajarkan, behwa pemerintah/negara memperoleh kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa dunia beserta isinya hasil ciptaan Tuhan. Apapun yang ada di dunia adalah berasal dari Tuhan. Demikian halnya dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah atau raja-raja pada waktu itu memegang pemerintah adalah berasal dari Tuhan juga.

            Oleh karena itu raja-raja atau pemerintah harus mempergunakan kedaulatan yang diperolehnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada masa lampau raja-raja menganggap dirinya sebagai Tuhan sendiri.

            Penganjur teori ini antara lain : Agustinus, Thomas Aquinus, dan lain-lain

 

  1. 2.    Teori Kedaulatan Negara

            Menurut teori ini adanya negara itu merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan yang tertinggi yang ada pada pemimpin negara itu. Adanya kodrat alam itu merupakan sumber dari kedaulatan. Hukum mengikat karena dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak.

 

  1. 3.    Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)

            Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya yang bukan dari Tuhan atau dari raja. Teori ini tidak sependapat dengan teori kedaulatan Tuhan, dan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh teori Kedaulatan Tuhan, dengan mengatakan bahwa :

  1. Raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur dan baik hati sesuai dengan kehendak Tuhan, namun kenyataannya raja-raja bertindak dengan sewenang-wenang  terhadap rakyat.
  2. Apabila kedaulatan raja itu berasal dari Tuhan, mengapakah dalam suatu peperangan antara raja yang satu dengan raja yang lain dapat kalahnya salah seorang raja

            Kenyataan-kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan yang mendorong timbulnya alam pikiran baru yang member tempat pada pikiran manusia (renaissance).  Alam pikiran baru ini dalam bidang kenegaraan melahirkan suatu paham baru, yakni teori kedauatan rakyat.

            Paham ini merupakan reaksi teori Kedaulatan Tuhan dengan teori kedaulatan raja dan kemudian menjelma dalam Revolusi Perancis, sehingga kemudian dapat menguasai seluruh dunia hingga sekarang dalam bentuk “mythos abad XIX”  yang memuat paham kedaulatan rakyat dan perwakilan (demokrasi).

            Para penganjur teori ini adalah : Rousseau, Montesqueiu dan John Locke.

 

  1. 4.    Teori Kedaulatan Hukum (supremacy of law)

            Teori ini mengajarkan, bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan ataupun dari raja, dari rakyat maupun negara, akan tetapi berdasar atas hukum, yang berdaulat adalah hukum. Baik pemerintah atau rakyat memperoleh kekuasaan itu dari hukum. Penganjur teori ini antara lain : Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, Leon Duguit.

            Dalam mengajarkan bahwa hukumlah yang berdaulat terdapat beberapa paham (Krabbe, Hans Kelsen, A.V. Dicey).

            Prof. Mr. H. Krabbe menulis teorinya karena ingin menentang ajaran kedaulatan negara. Menurut Krabbe sebenarnya berlakunya hukum itu berdasar pada kewibawaan yang tidak bersifat perseorangan dari hukum  dan tidak pada kewibawaan yang persoonlijk dari raja seperti diajarkan oleh golongan Deutsche Publizisten Schule (madzab sarjana-sarjana yang menyelediki hukum public).

            Kewajiban rakyat untuk tunduk itu jadinya berdasarkan kewibawaan hukum yang onpersoonlijk (tidak bersifat perorangan) itu, karena pada akhirnya hukum itu berdasarkan pada kesadaran hukum dari rakyat. Ini berarti bahwa undang-undang akan batal apabila undang-undang itu tidak sesuai dengan kesadaran hukum dari rakyat. Jadi sumber hukum adalah psyche (jiwa) dari manusia, karena itu teori Krabbe ini oleh Hans Kelsen disebut psychologisme.

            Teori kedaulatan hukum pada dasarnya tidak mengakui persoonlijk (yang bersifat perseorangan), tetapi hanya mengakui rokhani dari hukum. Dengan kata lain teori kedaulatan hukum tidak menerima kekuasaan pemerintah yang dijalankan menurut kehendak sendiri tetapi hanya menyambut kewibawaan pemerintah, yang primer bukanlah negara tetapi hukum.

            Menurut Prof. Hans Kelsen tentang kedaulatan hukum termuat dalam bukunya Reine Rechtslere, hukum berlaku sovereign dan obyektif terlepas dari pengakuan rakyat, hukum itu adalah kehendak negara.

            Ini berarti bahwa undang-undang itu akan tetap berlaku asal undang-undang itu dibuat oleh badan yang kompeten, meskipun isinya bertentangan dengan kesadaran hukum  dari rakyat , sebab apabila hanya bersandar pada syarat “pengakuan rakyat” maka suatu undang-undang akan menemui kesulitan dalam berlakunya apabila setiap orang mengatakan saya belum pernah mendengar/mengetahui tentang undang-undang itu.

            Dengan demikian akan sangat goyah kedudukannya dan dengan sendirinya tidak akan terdapat ketentuan hukum. Karena itu Hans Kelsen berpendapat bahwa teori Krabbe tidak sesuai dengan sifat hukum sebagai norma. Menurut Hans Kelsen hukum itu berlaku karena orang semestinya bertingkah laku sebagai yang dikehendaki oleh hukum (het recht geldt, omdat zich naar het behoort te gedragen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. KEWARGANEGARAAN

 

 

 

  1. 1.    RAKYAT NEGARA

            Rakyat sesuatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk kepada kekuasaan negara itu.

            Pada permulaan rakyat dari sesuatu  negara   hanya terdiri dari orang-orang dari suatu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Dalam hal ini faktor yang terpenting adalah pertalian darah. Akan tetapi wilayah negara itu didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek moyang pula.

            Sekarang faktor tempat tinggal bersama turut menentukan, apakah seorang termasuk dalam pengertian rakyat dan negara itu.

            Adapu orng-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka  yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang berasangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Sedang bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu

            Penduduk dapat dibagi :

  1. Penduduk warga negara, disebut “warga negara”
  2. Penduduk bukan warga negara yang disebut “orang asing”

            Tiap negara biasanya menentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan siapa yang disebut dengan warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Undang-undang yang terbaru di Indonesia yang mengatur  kewarganegaraan Indonesia adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.

            Dalam UUD 1945 Pasal 26 dinyatakan :

  1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang asing yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
  2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

            Sedang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, dinyatakan Warga Negara Indonesia  adalah sebagai berikut :

  1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian PemerintahRepublik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga NegaraIndonesia;
  2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
  3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
  4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
  5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
  6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
  7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
  8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
  9. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
  10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
  11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
  12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

 

  1. 2.  ASAS KEWARGANEGARAAN

            Adapun asas kewarganegaraan yang mula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan termasuk tidaknya seorang dalam golongan warga negara dari suatu negara adalah

  1. Asas  keturunan atau ius sanguinis
  2. Asas tempat kelahiran atau ius soli

            Asas ius sanguinis menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewargenegaraan seseorang adalah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan.

Contoh : Seseorang yang lahir di negara A, yang orang tuanya adalah warga negara B, maka adalah warga negara B.

            Asas ius soli menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat ia dilahirkan.

Contoh : Seseorang yang lahir di negara A,   adalah warga negara A walaupun orang tuanya adalah warga negara B.

            Dalam menentukan kewarganegaraan itu dipergunakan dua stelsel kewarganegaraan, di samping asas yang tersebut di atas, yaitu :

  1. Stelsel aktif, dan
  2. Stelsel pasif

            Menurut stelsel aktif orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi waarga negara. Menurut stelsel pasif orang dengan  sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

            Berhubung dengan kedua stelsel tersebut harus dibedakan :

  1. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
  2. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

            Pada penyelesaian masalah kewarganegaraan menurut salah satu keputusan KMB dipergunakan baik stelsel aktif dan hak opsi (yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Eropa), maupun stelsel pasif dengan hak repudiasi (yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Asia Timur Asing).

 

  1. 3.    DWI-KEWARGANEGARAAN

            Dalam  menentukan kewarganegaraan beberapa negara memakai asas ius soli, sedangkan dinegara lain berlaku asas ius sanguinis. Hal demikian menimbulkan dua kemungkinan, yaitu :

  1. a-patride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.
  2. bi-patride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap atau dwi-kewarganegaraan)

            Seorang  keturunan bangsa A, yang negaranya memakai dasar kewarganegaraan ius soli lahir di negara B, dimana berlaku dasar ius sanguinis. Orang ini bukanlah warga negara A, karena tidak lahir di negara A, tetapi juga tidak warga negara B, karena bukan keturunan bangsa B. Dengan demikian, maka orang ini sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Ia adalah a-patride.

              Seorang  keturunan bangsa B, yang negaranya memakai dasar kewarganegaraan ius sanguinis lahir di negara A, dimana berlaku dasar ius soli. Oleh karena orang ini adalah keturunan bangsa B, maka ia dianggap warga negara B. Akan tetapi oleh negara A ia juga dianggap warga negara sebagai warga negaranya, karena ia dilahirkan di negara A. Orang ini mempunyai dwi-kewarganegaraan. Ia adalah bi-patride.

            Adanya ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaraan adalah sangat penting bagi setiap negara, karena dapat mencegah adanya penduduk yang a-patride dan yang bi-patride. Ketentuan itu penting untuk membedakan hak dan kewajiban-kewajibannya bagi warga negara dan bukan warga negara.

 

  1. 4.    PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

            Negara RI member kesempatan kepada orang asing (bukan warga negara RI) untuk menjadi warga negara RI. Caranya adalah dengan naturalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat
  2. tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
  6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
  7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
  8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

(1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.

(2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

(1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 13

(1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.

(2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 

  1. 5.    KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

            Seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya karena hal-hal sebagai berikut :

  1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
  2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
  3. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
  4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
  5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
  6. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
  7. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
  8. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
  9. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PARTAI POLITIK

 

 

 

  1. 1.    PENGERTIAN PARTAI  POLITIK DAN 

            Belum ada kesamaan pandangan mengenai partain politik dikalangan pakar ketatanegaraan. Namun sebagai gambaran dapat dilihat beberapa pendapat berikut :

  1. Menurut Carl J. Fredrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau memperahankan pengusaan terhadap pemerintah bagi pimpinan patainya shinggga penguasaan itu menberikan manfaat kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material.
  2. Menurut Roger F. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih dengan tujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
  3. Menurut Prof. Meriem Budiardjo, partai politik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

Dalam negara Indonesia partai politik saat ini diatur dalam Undang Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002. dalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan angota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik didiikan dan dibentuk oleh sekurang-kuangnya 50 (lima puluh) orang warga negara RI yang telah berusia 21 (dua puluh satu ) tahun dengan akta notaris.

 

  1. 2.        FUNGSI PARTAI POLITIK

            Dalam negara demokrasi partai politik memiliki fungsi sebagai berikut :

  1. Sebagai sarana komunikasi politik

Dengan fungsi ini parpol berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rkayat, menggabungkan berbagai macam kepentingan ( interest aggregation ), dan merumuskan kepentingan ( interest articulation ) yang menjadi dasar kebijkasanaannya. Selanjutnya parpol akan memperjuankan agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (public policy) oleh pemerintah.

  1. Sebagai sarana sosialisasi politik

Dengan fungsi ini parpol berperan sebagai sarana untuk memberikan penaman niali-nilai, norma dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya parpol dalam sosialisasi politik, antara lain :

  1. penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu
  2. menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum
  3. menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain
  4. Sebagai sarana rekrutmen politik

Dengan fungsi ini parpol mencari dan  mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai, baik melalui kontak pribadi maupun melalui persuasi. Dalam hal ini, parpol juga memperluas keanggotaan partai, sekaligus mencari kader yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama

  1. Sebagai sarana engatur konflik

Dengan ini parpol berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demikrasi yang di dalamnya terdpat persaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah-masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mungkin muncul karena dimunculkan kelompok tertentu untuk kepentingan popularitasnya.

            Sedang dalam Undang Undang No. 31 tahun 2002 juga dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana :

  1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara RI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat
  3. Penerap, penghimpun, penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijkasanaan negara.
  4. Partisipasi politik warga negara
  5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

 

  1. 3.  SISTEM KEPARTAIAN

            Maurice Duverger, dalam bukunya Political Parties, membagi sistem kepartaian menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Sistem Satu Partai/Partai Tunggal (one party system)

            Sistem satu partai, yaitu hanya ada sau partai dalam suatu negara atau hanya ada satu patai yang dominan di dalam suatu negara. Kondisi parati tunggal sangat statis karena diharuskan menerima pimpinan partai dominan (pusat) dan tidak dibenarkan melawan. Partai tunggal tidak mengakui adanya keaneragaman sosial budaya karena hal itu dapat dianggap menghambat usaha-usaha pembangunan. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal antara lain : RRC dan Korea Utara.

            `Sistem politik dengan partai tunggal di negara RRC adalah sebagai beriut :

  1. Ekskutif : dipegang oleh ketua partai itu sendiri, sedangkan sekertaris jendaral partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat perdana menteri
  2. Legislatif : lembaga negara tertinggi adalah konggres rakyat nasional yang bertindak sebagai badan legislatif, hanya saja didominasi oleh Partai Komunis Cina
  3. Yudikatif : dijalankan secara bertingkat kaku oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung China. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada konggres rakyat disetiap tingkatan.

b. Sistem Dwi Partai (two party system)

            Sistem Dwi Partai yaitu ada dua partai yang dominan atau berkuasa (menang dalam pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah). Sistem ini dianut oleh negara Inggris, Amerika, dan Filipina.

            Sistem dwi partai akan dapat berjalan dengan syarat-syarat seperti :

  1. masyarakatnya homogen
  2. konsensus masyarakat yang kuat
  3. adanya kontinuitas sejarah

sistem ini juga didukung oleh pelaksanaan pemilu dengan sistem distrik karena dpat menghambat laju partai kecil. Sebagai gambaran mengenai sistem ini adalah yang terjadi di Amerika, yakni sebagai berikut :

  1. Sistem pemerintahan : Kabinet Presidensil
  2. Konggres :

a. Senat yang beranggotakan 100 orang untuk 6 tahun

b.House of Represestative 435 orang 2 tahun

  1. Presiden sebagai pemimpin ekskutif untuk masa jabatan 4 tahun
  2. Sistem Politik : dwi partai, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat

Kekuasaan ekskutif dipegang oleh presiden yang terpisah dengan kekuasaan legislatif. Badan legislatif atau knggres terdiri dari senat (merupakan perwakilan dari setiap negara bagian) dan House of Representative (perwakilan dari seluruh rakyat atau warga negara). Untuk menjamin masing-masing kekuasaan dibuat sistem pengawasan dan kesembangan (cheks and balances)

c. Sistem Multi Partai

            Sistem multi partai biasanya diterapkan pada negara-negara yang agama, ras, dan sukunya beragam. Masyarakat cenderung membentuk ikatan-ikatan terbatas (primodial) sebagai penyaluran aspirasinya. Beberapa negara penganut sistem multi partai adalah Indonesia, Malaysia, India, dan Perancis.

            Sstem politik muti partai, misalnya dapat kita jumpai di Perancis, yang nampak sebagai berikut :

  1. Sistem pemerintahan : kabnet Parlementer
  2. Keanggotaan parlemen :

a. Senat ± 300 orang untuk masa 9 tahun

b.National Assembly 550 orang untuk 5 tahun

  1. – Jabatan Presiden untuk masa 7 tahun

-   Jabatan Perdana Menteri (dipilih oleh Presiden) yang dibantu para menteri

  1. Sitem kepartaian : multipartai

 

  1. 4.   MACAM-MACAM PARTAI POLITIK

               Dilihat dari dasar emebentukannya, partai politik dapat dibedakan sebagai berikut :

  1. Partai Efeksi, yaitu partai yang didirikan berdasarkan cinta para anggotanya terhadap orang atau keturunan tertentu
  2. Partai Ideologi atau agma, yaitu partai yang berasakan persamaan agama atau cita-cita politik para anggotanya
  3. Partai Kepentingan, yaitu partai yang didirikan berdasarkan kepentingan para anggotanya.

               Apabila dilihat dari sikap yang ditunjukkan anggotanya terhadap keadaan yang dihadapi, maka partai politik dapat dibedakan sebagai berikut :

  1. Partai radikal, yaitu partai yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin mengubah dengan cepat keadaan yang mereka tidak kehendaki itu sampai keakar-akarnya
  2. Partai Progresif, yaitu partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang lalu ingin mengubahnya, tetapi dengan cara berangsur-angsur (evolusi)
  3. Partai Konsevatif, yaitu patai yang puas dengan keadaan searang dan ingin mempertahankan keadaan itu
  4. Partai Reaksioner, yaitu partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang serta ingin kembali kepada keadaan di masa lalu

               Disamping itu partai juga dapat dilihat dari segi fungsi dan komposisi keanggotaannya, serta dari sei sifat dan orientasinya. Dlihat dari fungsi dan komposisi keanggotannya secara umum ada dua jenis paratai yaitu :

  1. Partai Massa, yaitu partai yang mengutamakan kekuasaan berdasarkan kunggulan jumlah anggota partai
  2. Partai Kader, yaitu  partai yang mengutamakan ketetatan organisasi dan disiplin kerja para anggota partai

Dilihat dari segi sifat dan orientasinya, ada dua jenis, yaitu :

  1. Partai Lindungan (patronage party), Partai ini pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor meskipun organisasi tingkat lokalnya sering cukup ketat. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkan
  2. Partai Ideologi. Partai  ini mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan mengacu pada disiplin partai yang mengikat dan kuat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTASI SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Mei 15, 2011

Filed under: HUKUM — biyot @ 9:58 am
Tags:

IMPLEMENTASI SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

 

A. PENDAHULUAN

            Dinamika politik Negara Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan dalam sistem ketatanegaraan terutama menyangkut perubahan lembaga-lembaga negara termasuk kedudukan, tugas, wewenang maupun fungsinya. Hal ini akibat dari adanya perubahan konstitusi yang diterapkan.

            Pada periode pertama setelah Indonesia merdeka negara Indonesia menerapkan UUD 1945. Praktek-praktek kenegaraan pada periode ini, antara lain :

  1. Kekuasaan ekskutif dijalankan oleh Presiden
  2. Kekuasaan legislatif dipegang oleh  DPR yang harus bekerjasama dengan Presiden
  3. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung
  4. Kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
  5. Kekuasaan kosultatif dijalankan oleh Dewan Pertimbangan Agung

Periode selanjutnya pada tahun 1949 negara Indonesia menerapkan

Konstitusi RIS. Pada periode ini Indonesia menerapkan bentuk negara serikat yang menganut trias politica dengan pembagian kekuasaan yang dapat dilihat dari alat-alat perlengkapan federal RIS yang mencakup :

  1. Presiden
  2. Menteri-menteri
  3. Senat
  4. DPR
  5. Mahkamah Agung Indonesia
  6. Dewan Pengawas Keuangan

Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS di ubarkan, kemudian dibentuklah Negara Kesatuan RI yang berbentuk kesatuan  dan diberlakukan UUDS 1950.  Alat-alat perlengkapan negara pada masa UUDS 1950 adalah :

  1. Presiden dan Wakil Presiden
  2. Menteri-menteri
  3. DPR
  4. Mahkamah Agung
  5. Dewan Pengawas Keuangan

Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah kembali ke UUD 1945.  Pada masa berlakunya kembali UUD 1945 terdapat beberapa periode yang diistilahkan dengan orde, yaitu orde lama dari tahun 1959 – 1966, orde baru tahun 1966 – 1997 dan orde reformasi tahun 1997 – sekarang. Lembaga negara yang terdapat pada masa ini adalah :

  1. MPR (MPRS pada masa orde lama)
  2. Presiden
  3. DPR
  4. BPK
  5. MA
  6. DPA

Melihat perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia yang begitu berliku, maka mengajarkan kepada bangsa Indonesia untuk menciptakan sistem yang ideal guna menuju pada tercapainya rule of law. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechtsstaat).

Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat), mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan negara berdasar Konstitusi.
  2. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.
  3. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
  4. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (due process of law ).

B. DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN UUD 1945

Atas dasar pemikiran ingin memperbaiki sistem ketatanegaraan agar sesuai dengan   prinsip Negara hukum, maka ada upaya untuk melakukan perubahan UUD 1945 dengan dasar pemikiran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.

   2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.

   3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).

   4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.

   5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

a. Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden.

      b. Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.

      c. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.

d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

C. HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

            Sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan negara dimana negara Indonesia menganut sistem konstitusional, maka  dibentuklah aturan-aturan perundang undangan mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai dengan tingkat yang paling rendah. Berikut adalah hirarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia

1.  Menurut TAP MPRS XX Tahun 1966:

   1. UUD 1945

   2. TAP MPR

   3. UU/PERPU

   4. Peraturan Pemerintah

   5. Keputusan Presiden

   6. Peraturan Menteri

   7. Instruksi Menteri

2.  Menurut TAP MPR III Tahun 2000:

   1. UUD 1945

   2. TAP MPR

   3. UU

   4. PERPU

   5. PP

   6. Keputusan Presiden

   7. Peraturan Daerah

3.  Menurut UU No. 10 Tahun 2004:

   1. UUD 1945

   2. UU/PERPU

   3. Peraturan Pemerintah

   4. Peraturan Presiden

   5. Peraturan Daerah

D. LEMBAGA NEGARA DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA SEBELUM AMANDEMEN UU 1945

 

            Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum amandemen mengacu pada UUD 1945. Berikut adalah deskripsi singkat bagaimana sistem penyelenggaraan kekuasaan negara  dijalankan.

            Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

MPR

Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.

Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta

utusan golongan yang diangkat.

Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain:

  1. Presiden, sebagai presiden seumur hidup.
  2. Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut.
  3. Memberhentikan sebagai pejabat presiden.
  4. Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.
  5. Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.
  6. Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR.

PRESIDEN

  • Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.
  • Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president).
  • Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
  • Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
  • Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

DPR

  • Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
  • Memberikan persetujuan atas PERPU.
  • Memberikan persetujuan atas Anggaran.
  • Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

MA

  • Sebagai pemegang kekuasaan yudikatif

DPA  

  • Memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah

 

BPK

  • Memeriksa keuangan Negara dan memberitahukan kepada DPR

 

Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.

E. LEMBAGA NEGARA DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA SESUDAH AMANDEMEN UU 1945

 

            Sejak digulirkannya reformasi yang dimulai tahun 1997 terjadi perubahan yang mendasar pada berbagai bidang termasuk lembaga-lembaga negara serta sistem penyelenggaraan kekuasaan negara, juga terdapat perubahan yang menyangkut susunan, tugas maupun wewenangnya yang diharapkan dengan perubahan tersebut dapat mengarah pada Indonesia baru yang lebih demokratis, lebih representatif sesuai dengan prinsip-prinsip rule of law    sehingga cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

            Berikut adalah deskripsi singkat tentang lembaga dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara pasca amandemen UUD 1945 :

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu dalam UUD 1945 hasil amandemen juga menetapkan pembentukan lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya juga sangat signifikan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY). 

Perubahan (Amandemen) UUD 1945:

Landasan pemikiran dilakukan amandemen berkaitan dengan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara adalah :

  1. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.
  2. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
  3. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
  4. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
  5. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
  6. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

Sebagai gambaran singkat tentang bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara, kami deskripsikan sebagai berikut :

MPR

  • Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
  • Menghilangkan supremasi kewenangannya.
  • Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
  • Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
  • Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
  • Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

DPR

  • Posisi dan kewenangannya diperkuat.
  • Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
  • Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
  • Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

DPD

  • Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
  • Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
  • Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
  • Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

BPK

  • Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
  • Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
  • Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
  • Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

PRESIDEN

  • Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
  • Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
  • Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
  • Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
  • Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
  • Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

MAHKAMAH AGUNG

  • Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
  • Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
  • Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
  • Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

MAHKAMAH KONSTITUSI

  • Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
  • Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
  • Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Sebagai bahan perbandingan lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen kami gambarkan bagan lembaga-lembaga negara tersebut yaitu sebagai berikut :

Lembaga-lembaga negara sebelum amandemen

 

Lembaga-lembaga negara pasca amandemen

 

F. KESIMPULAN

 

  1. Dinamika politik Negara Indonesia terus berkembang sejak kemerdekaan sampai sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi yang membawa implikasi terhadap lembaga negara dan sistem penyelenggaraan negara
  2. Negara Indonesia telah mengalami lima kali perubahan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan perubahan konstitusi yaitu berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, serta UUD 1945 yang telah diamandemen
  3. Indonesia adalah Negara Hukum, yang mempunyai karektiristik : 

a.  Penyelenggaraan negara berdasar Konstitusi.

  1. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.
  2. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
  3. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (due process of law ).

4.  Dasar pemikiran perubahan UUD 1945 adalah

  1. UUD 1945 membentuk kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR sehingga tidak ada chek and balance
  2. UUD 1945 memberikan kekusaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan ekskutif (Presiden)
  3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir
  4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang
  5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah

5. Tata urutan perundang undangan Indonesia mengalami perubahan sebagai berikut :

  1. Menurut TAP MPRS XX Tahun 1966
  2. Menurut TAP MPR III Tahun 2000
  3. Menurut UU No. 10 Tahun 2004

6. Lembaga negara dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan UUD 1945 adalah   Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

7. Lembaga negara dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara sesudah perubahan UUD 1945 adalah terdiri dari MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, KPU   yang kesemuanya disebut lembaga negara, jadi tidak ada lagi lembega tertingg atau lembaga tinggi negara.

8.  Susunan, kedudukan, tugas dan wewenang lembaga negara ditetapkan dalam UUD 1945 mulai mandemen pertama sampai dengan ke empat.

DAFTAR PUSTAKA

 

Budiyanto (2000), Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU kelas 3, Erlangga, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional (2004), Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Pendidikan Kewaganegaraan Kelas VIII

Abdulkarim Aim ( 2001), PPKn untuk SLTP Kelas II, Grafindo, Bandung

Departemen Pendidikan Nasional (1983), Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Moral Pancasila untuk SMTA Kelas 1

Sekretariat Jendral MPR RI (2007), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Jendral MPR RI (2007), Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal Hukum (2007), Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen

 

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Mei 2, 2011

Filed under: HUKUM — biyot @ 5:38 pm

BAB I

PENGERTIAN, ASAS DAN SUMBER HUKUM

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

 

  1. A.      PENGERTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

            Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya Peraturan Hukum Tata Usaha Negara ( Hukum Adminsitrasi Negara). Dengan kata lain Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum yang mengatur cara-cara bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

            Hukum   Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum yang secara bersama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang   Peradilan Tata Usaha Negara. Undang – Undang tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hukum acara  dalam arti luas, karena undang-undang ini tidak saja mengatur tentang cara-cara berpekara di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi juga sekaligus mengatur tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat digunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara seperti halnya Hukum Acara Pidana atau Hukum Acara Perdata, hal ini disebabkan karena Hukum Acara Tata Usaha Negara mempunyai arti sendiri, yaitu peraturan yang mengatur tentang tata cara pembuatan suatu ketetapan atau keputusan Tata Usaha Negara. Aturan ini biasanya secara inklusif ada dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembuatan ketetapan atau kepusan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari kerancuan dalam penggunaan istilah, maka sebaiknya untuk hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara digunakan istilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

  1. B.       ASAS – ASAS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

            Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan Hukum Acara Perdata, dengan beberapa perbedaan. Perbedaan – perbedaan itu antara lain :

  1. Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil
  2. Adanya ketidak seimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara). Dengan mengingat hal ini maka perlu diatur adanya kompensasi, karena diasumsikan bahwa kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum perdata), adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan Tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.
  3. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas.
  4. Gugatan di Pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara yang digugat.
  5. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan Penggugat, tetapi dimungkinkan membawa Penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam Undang-undang.
  6. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait.
  7. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya.
  8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang Penggugat.
  9. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil denggan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

            Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan di peradilan umum untuk perkara perdata, namum tidak begitu saja peraturan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata diterapkan dalam proses  Peradilan Tata Usaha Negara, karena hal ini dibatasi dengan prinsip dasar yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, terutama yang menyangkut masalah kompetensi (kewenangan mengadili). Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

            Gugat balik  (gugat reconvensi) dan gugat mengenai ganti ru gi yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, semestinya tidak ada dalam  Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam gugat balik bukan lagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, tetapi adalah warga msasyarakat atau Badan Hukum Perdata. Sedang gugat ganti rugi sengketa tentang kepentingan hak, yang merupakan wewenang Peradilan Umum untuk mengadilinya. Sebaliknya berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bertibdak sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau Badan Hukum Perdata, sehingga tidak mungkin terjadi saling menggugat antara sesama Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

            Di Peradilan Tata Usaha Negara juga diberlakukan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana semacam asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) seperti yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana. Seorang Pejabat Tata Usaha Negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam membuat suatu keputusan Tata Usaha Negara sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan ia salah membuat putusan Tata Usaha Negara.

            Peradilan Tata Usaha Negara juga mengenal peradilan in absentia  se bagaimana berlaku dalam peradilan Tindak  Pidana Khusus, dimana siding berlangsung tanpa hadirnya terugat. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bila tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali berturt-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun setiap kali telah dipangil secara patut, maka hakim ketua siding dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan. Setelah lewat 2 bulan sesudah dikirimakn dengan surat tercatat penetapan dimaksud, tidak dieterima berita, baik dari atasan terugat maupun dari tergugat sendiri, maka hakim ketua siding menetapkan hari siding berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadir tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya tetap dilakukan secara tuntas.

  1. C.      SUMBER HUKUM TATA USAHA NEGARA ( HUKUM ADMINSTRASI NEGARA )

            Sumber-sumber formal Hukum Adminstarsi Negara adalah :

  1. Undang – Undang (Hukum Adminstrasi Negara tertulis)
  2. Praktik Adminsitrasi Negara (Hukum Administarsi Negara yeng merupakan kebiasaan)
  3. Yurisprudensi
  4. Anggapan para ahli Hukum Adminstrasi Negara (E. Utrect, 1964-74)

            Mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis, berbeda dengan Hukum Perdata atau Hukum Pidana karena sampai sekarang Hukum Tata Usaha Negara belum terkodifikasi sehingga Hukum Tata Usaha Negara masih tersebar dalam berbagai ragam peraturan  perundang-undangan.

            Dengan tidak adanya kodifikasi Hukum Tata Usaha Negara ini dapat menyulitkan para hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menemukan hukum di dalam memutus suatu sengketa. Hal ini disebabkan karena Hukum Tata Usaha Negara  tersebar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undang yang jumlahnya cukup banyak. Beberapa bidang Hukum Tata Usaha Negara yang banyak menimbulkan sengketa, misalnya bidang kepegawaian, agrarian, perizinan dan bidang perpajakan, yang semuanya tersebar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, samapai pada keputusan dan peraturan kepala daerah.

            Menurut Donner kesulitan membuat kodifikasi Hukum Tata Usaha Negara disebabkan oleh

  1. Peraturan-peraturan Hukum Tata Usaha Negara berubah lebih cepat dan sering secara mendadak, sedangkan peraturan-peraturan Hukum Privat dan Hukum Pidana berubah secara berangsur-angsur  saja.
  2. Pembuatan peraturan-peraturan Hukum Tata Usaha  Negara tidak berada dalam satu tangan.  Diluar pembuat undang-undang pusat, hamper semua depatemen dan semua pemerintah daerah swatantra membuat juga perauturan-peraturan Hukum Adminsitrasi Negara sehingga lapangan Hukum Administrasi Negara beraneka warna dan tidak bersistem (E. Utrect, 1964-75)

BAB II

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

 

  1. A.      DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

            Negara Indonesia adalah negara hukum, menurut F.J Stahl suatu negara hukum formal harus memiliki empat unsur, yaitu :

  1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
  2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;
  3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

            Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991, dimulailah pelakasanaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Dari kenyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak itu negara Republik Indonesia baik secara formal maupun materiil telah memenuhi syarat-syarat sebagai negara hukum.

            Dasar Konstitusional pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan :

  1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
  2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

            Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 24 UUD 1945 tersebut, diundangkanlah Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Bab II Pasal 10, disebutkan terdapat lingkungan Badan-Badan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikan jelaslah bahwa dasar hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri cukup kuat, sama halnya dengan ketiga peradilan lainnya.

            Sesuai dengan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pada tangggal 14 Januari 1991 diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 8, dan semenjak itu mulailah 5 buah Pengadilan Tata Usaha Negara dan 3 buah Penagadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sudah dibentuk sebelumnya menjalankan tugasnya masing-masing.

  1. B.       SUSUNAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Susunan Peradilan Tata Usaha Negara sama halnya dengan Peradilan Umum, menuru Pasal 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terdiri dari dua tingkat peradilan, yaitu :

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama
  2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan Peradilan Tingkat Banding.

Sama halnya dengan ketiga peradilan lain, Peradilan Tata Usaha Negara juga berpuncak pada Mahkamah Agung, sebagai peradilan negara tertinggi yang berfungsi sebagai peradilan Tingkat Kasasi.

            Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 11 UPTUN) terdiri atas :

  1. Pimpinan
  2. Hakim Anggota
  3. Panitera
  4. Sekertaris

Dari keempat susunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. 1.    Pimpinan

            Pimpinan terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, baik Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, untuk dapat diangkat menjadi ketua dan wakil ketua diperlukan pengalaman selama 10 tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sedang dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, untuk dapat diangkat menjadi ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bagi yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, sedang untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bagi yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Khusus mengenai  syarat pengalaman kerja ini, untuk pertama kali dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mungkin dapat dipenuhi, oleh karena itu melalui Ketentuan Peralihan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah memberikan suatu pengecualian. Untuk pertama kali pada saat undang-undang ini diterapkan, Menteri Kehakiman setelah mendengar pendnapat dari Ketua Mahkamah Agung mengatur pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekertaris pada Pengadilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, menyimpang dari persaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

            Ketua dan Wakil Ketua pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 16 ayat (2)UPTUN).

            Sebelum memangku jabatannya Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 17 UPTUN).

            Ketua dan Wakil Ketua dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat dari jabatannya. Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya dapat dilakukan karena (Pasal 19 UPTUN) :

  1. Permintaan sendiri
  2. Sakit rohani dan jasmani terus-menerus
  3. Telah berumur 60 tahun bagi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 63 tahun bagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
  4. Dinyatakan tidak cakap di dalam menjalankan tugasnya

Sedang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya dapat dilakukan karena (Pasal 20 UPTUN) :

  1. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
  2. Melakukan perbuatan tercela
  3. Terus-menerus melalaikan kewaiban di dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
  1. 2.        Hakim

            Seorang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara disebut “Hakim”, dan seorang Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  disebut “ Hakim Tinggi “.  Hakim pada pengadilan dilingkunagan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan seorang pejabat yang berfungsi sebagai pelaksana tugas dibidang kekuasaan kehakiman (yudikatfi).

            Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Kehakiman, sedang pembinaan dan pengawasan dibidang teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

            Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 14 UPTUN), adalah :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  3. Setia pada Pancasila dan UUD 1945
  4. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan Kontra Revolusi G.30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
  5. Pegawai Negeri
  6. Sarjana Hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dibidang Tata Usaha Negara
  7. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun
  8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

Sedang syarat untuk menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada umumnya sama dengan syarat untuk menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali umur serendah-rendahnya 40 tahun ditambah dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya 15 tahun sebagai hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

            Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 16 UPTUN).

            Alasa pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sama dengan alas an pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua pengadilan, ditambah dengan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :

  1. Merangkap menjadi pelaksana putusan pengadilan
  2. Merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya
  3. Merangkap menjadi pengusaha
  1. 3.        Panitera

            Pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat lembaga kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam menjalankan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil penaitera, beberapa orang panitera muda dan panitera pengganti (Pasal 27 UPTUN). Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

            Syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Penagadilan Tata Usaha Negara (Pasal 28 UPTUN) adalah :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  3. Setiap kepada Pancasila dan UUD 1945
  4. Serendah-rendahnya berijazah sarjana muda jurusan hukum
  5. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera, atau 7 tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai wakil Panitera di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Sedang syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha  Negara (Pasal 29 UPTUN)  adalah :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  3. Setiap kepada Pancasila dan UUD 1945
  4. Serendah-rendahnya berijazah sarjana   hukum
  5. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera, atau 8 tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai wakil Panitera di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 4 tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.
  1. 4.        Sekertaris

            Pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat lembaga keserkertariatan, yang dipimpin oleh seorang sekertaris yang  dirangkap oleh panitera dan dibantu oleh seorang wakil sekertaris (Pasal 40 UPTUN. Wakil sekertaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekertaris Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  3. Setia  kepada Pancasila dan UUD 1945
  4. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana Muda Administrasi
  5. Berpengalaman dibidang administrasi pengadilan

            Sedang syarat untuk menjadi wakil sekertaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 43 UPTUN) adalah :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  3. Setia  kepada Pancasila dan UUD 1945
  4. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana  Hukum atau Sarjana Adminstrasi, sekertaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan, baik pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

BAB III

KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

 

  1. A.      KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN

            Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

            Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.

            Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sempit karena tidak semua perkara yang pokok sengketanya terletak di lapangan hukum publik (Hukum Tata Usaha Negara) dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3)  UPTUN  Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi syarat-syarat :

a)        Bersifat tertulis, hal ini diperlukan untuk memudahkan pembuktian. Yang dimaksud tertulis adalah :

  1. Jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha yang mengeluarkannya
  2. Jelas isi dan maksud tulisan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban
  3. Jelas kepada siapa tulisan itu ditujukan

     Mengenai syarat-syarat ini ada pengecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :

1)      Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

2)      Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud

3)      Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan

b)        Bersifat konkret, artinya objek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan

c)        Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk orang-orang atau badan hukum perdata tertentu. Jadi tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum

d)       Bersifat final, artinya sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya.

            Disamping itu menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan tidak berwenang mengadili suatu sengketa Tata Usaha Negara, dalam hal keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan :

  1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan yang membahayakan berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

            Dalam Pasal 2 UPTUN , ada beberapa keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
  3. Keputusan Tata Usaha Negara yang memerlukan persetujuan
  4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHAP atau peraturan perundang undangan lain yang bersufat hukum pidana
  5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan  peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  7. Keputusan Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

            Mengenai kompetensi ini ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih bersifat mendua karena masih memberikan kewenangan kepada badan-badan lain (pengadilan semu) diluar pengadilan yang ada di luar lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara tertentu.

            Hal lain dapat dilihat dalam Pasal 48 UPTUN yang menyebutkan :

  1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia
  2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administrasi telah diselesaikan

            Yang dimaksud upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata, apabila ia merasa tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan instansi yang bersangkutan.

Upaya administrasi tersebut terdiri dari :

  1. Keberatan administrasi diajukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan
  2. Banding adminstrasi dilakukan oleh instansi atasan instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, seperti Majelis Pertimbangan Pajak, Badan Pertimbangan Kepegawaian, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Panitia Urusan Perumahan, DPRD bagi suatu peraturan Daerah dan lain-lain

Hal ini dapat diketahui dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

            Untuk sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berwenang memriksa, memutus, dan menyelesaikan pada tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sengketa tersebut baru dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah menempuh semua upaya administratif yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Seandainya para pihak masih merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Agung (Pasal 51 UPTUN).

            Disamping mengadili pada tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilam Tinggi Tata Usaha Negara juga berwenang (Pasal 51 UPTUN) :

  1. Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ditinkat banding
  2. Memeriksa dan memutus tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya
  1. B.  PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADLAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

            Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten dan kotamadya dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan diibukota provinsi. Namun demikian pembentukan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

            Sesuai dengan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, lima tahun sesudah undang-undang tersebut diundangkan, maka pada tanggal 14 Januari 1991 diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal 1 PP Nomor 7 Tahun 1991 menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan mulai berlaku secara efektif di seluruhi Indonesia sejak berlakunya peraturan pemerintah tersebut.

            Sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Makasar, yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1990 melalui Lembaran Negara RI Nomor 80 Tahun 1990, dibentuklah untuk pertama kali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu :

  1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Jakarta, daerah hukumnya meliputi wilayah DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimanatan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur
  2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan daerah Hukumnya meliputi prov. Sumatra Utara, DI Aceh, Sunatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, dan Lampung
  3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, daerah hukumnya meliputi wilayah Prov. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, NTB, NTT, Timor Timur dan Irian Jaya

            Daerah hukm ketiga pengadilan tinggi ini hanya sementara, samapai dibentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di provinsi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

            Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Makasar yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober Tahun 1990, maka dibentuklah 5 buah Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kota madya yang terdapat di DKI Jakarta, serta seluruh kabupaten dan kotamadya TK. II yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimnatan Tengah
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, daerah hukumnya meliputi wilayah seluruh kabupaten dan kota madya daerah TK. II yang terdapat di provinsi Sumatra  Utara, DI Aceh,  Sumatra Barat dan Riau
  3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, daerah hukumnya meliputi seluruh kabupaten dan kotamadya yang terdapat di provinsi Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung
  4. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, daerah hukumnya meliputi seluruh kabupaten dan kotamadya yang terdapat di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
  5. Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar, daerah hukumnya meliputi seluruh kabupaten dan kotamadya yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Irian Jaya

Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut juga masih bersifat sementara, sampai dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh kabupaten dan kotamadya lainnya di Indonesia.

 

BAB IV

CARA – CARA MENGAJUKAN GUGATAN DI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

  1. A.      PENGUGAT DAN TERGUGAT

            Pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat digugat di lingkungan  yang berhak menggugat atau menjadi penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Karena sengketa Tata Usaha Negara selalu berkaitan dengan dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka satu-satunya pihak yang dapat digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dalam Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya gugat balik atau gugat rekonvensi.

            Menurut Buys, walaupun pokok dalam perselisihan (objectum litis) terletak dilapangan hukum publik, bila yang dirugikan adalah hak privat sehingga perlu meminta ganti rugi, maka yang berwenang mengadili adalah hakim biasa atau peradilan umum.

  1. B.       ALASAN GUGATAN DAN ISI GUGATAN

            Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.

Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini apabila keputusan tersebut :
    1. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal
    2. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material / substansial
    3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang
    4. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud  diberikannya wewenang itu.

Alasan ini dalam Hukum Adminstrasi Negara dikenal dengan istilah detournement de proupoir  atau penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebenarnya mempunyai wewenang untuk membuat keputusan tersebut, tetapi keputusan itu digunakan untuk tujuan yang lain dari tujuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut.

  1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang terssankut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

            Pada alasan ini terlihat adanya suatu pengecualian dari adanya suatu syarat tertulis bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

          Pengecualian ini  dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur sebagai berikut :

1)      Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal ini disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara

2)      Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan putusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud

3)      Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakannya.

          Suatu gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memuat (Pasal 56 UPTUN) :

  1. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya
  2. Nama, jabatan, dan tempat tinggal tergugat
  3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan

       Apabila gugatan yang dibuat atau ditandatangani oleh kuasa penggugat, maka harus disertai surat kuasa yang sah dan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat, apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu tidak ada di tangan penggugat atau di tangan pihak ketiga yang terkena akibat keputusan tersebut hakim dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

       Mengenai tuntutan yang dapat dimintakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

  1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;atau
  2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
  3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3

Sedang Pasal 97 ayat (10) dan ayat (11) menyebutkan :

Ayat (10) : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pemberian ganti rugi

Ayat (11) : Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi

            Melihat kedudukan dan bunyi Pasal 97 ayat (10) dan ayat (11) di atas merupakan hal pengecualian dimana rehabilitasi hanya bisa diminta khusus dalam sengketa kepegawaian.

  1. C.      PENGAJUAN GUGATAN

            Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan yang diajukan harus dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Dalam hal penggugat seorang buta huruf dan tidak mampu membayar seorang pengacara, yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk membuat dan merumuskan gugatannya.

            Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal tempat   kedudukan  tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kedudukan penggugat, maka gugatan diajukan kepada penagdilan tempat kedudukan penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal ini tanggal diterimanya gugatan oleh panitera pengadilan tempat kedudukan penggugat dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Sedangkan apabila penggugat dan tergugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ditempat kedudukan terguggat.

            Mengenai sengketa Tata Usaha Negara yang menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

            Berhubung sengketa Tata Usaha Negara selalu berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ke pengadilan dikaitkan pula dengan waktu dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Dalam hal gugatan didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Seandainya peraturan perundang-undangan tidak menentukan tenggang waktunya, maka dihitung sejak lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan. Bilamana tenggang waktu tersebut sudah lewat, maka hak untuk menggugat menjadi gugur karena telah kadaluwarsa.

            Diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya tidak menunda atau menghalangi Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, ketentuan ini didasarkan kepada asas praduga tak bersalah. Selama Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum dinyatakan tidak sah (melawan hukum) dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan itu dianggap sah sehingga harus tetap dilaksanakan. Namun penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan mengenai hal ini dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Permohonan ini dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan. Permohonan ini tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan ini.

  1. D.      PENETAPAN HARI SIDANG DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK

            Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera, gugatan dicatat dalam daftar perkara. Persekot biaya perkara ini nantinya akan diperhitungkan dengan biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan pengadilan (Pasal 59 UPTUN).

            Biaya perkara ini dibebankan kepada yang kalah (Pasal 111 UPTUN. Rincian biaya tersebut terdiri dari :

  1. Biaya kepaniteraan
  2. Biaya saksi, ahli, dan alih bahasa, dengan catatan bahwa pihak yang minta pemeriksaan lebih dari 5 orang saksi; harus membayar untuk saksi yang lebih itu, meskipun pihak tersebut dimenangkan
  3. Biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua siding.

            Seorang penggugat yang tidak mampu, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk berpekara dengan Cuma-Cuma (Pasal 60 UPTUN).

            Permohonan untuk berpekara dengan cuma-cuma ini harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. Penetapan pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk berpekara dengan cuma-cuma tersebut tidak hanya berlaku ditingkat pertama, tetapi juga berlaku ditingkat banding dan kasasi (Pasal 61 UPTUN).

              Setelah gugatan dicatat dalam daftar perkara, hakim menentukan hari, jam dan tempat siding selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sesudah gugatan dicatat dan selanjutnya menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Surat panggilan kepada tergugat disertai salinan gugatan denga pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis (Pasal 59 UPTUN)

            Dalam penentuan hari siding ini hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari siding tidak boleh kurang dari 6 hari, terkecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan duanggap sah apabila masing-masing yang menerima surat pemanggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat.

            Bilamana salah satu pihak yang bersengketa berada di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui Departemen Luar Negeri. Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari siding beserta salinan gugatan kepada Departemen Luar Negeri. Selanjutnya Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari siding beserta salainan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia  di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada. Selanjutnya petugas Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut wajib member laporan kepada pengadilan yang bersangkutan (Pasal 66 UPTUN).

 

  1. E.       KUASA HUKUM

            Dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau  beberapa orang kuasa hukum. Pemberian kuasa ini dapat dilakukan dengan membuat surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan. Untuk surat kuasa yang dibuat diluar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan yang berlaku dinegara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (Pasal 57 UPTUN).

            Walaupun para pihak yang diwakili oleh kuasanya masing-masing, apabila dipandang perlu hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersangkutan datang menghadap.

            Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan. Apabila sangkalan itu dikabulkan, maka hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara siding, bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dalam berita acara pemeriksaan. Putusan tersebut dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan.

 

BAB V

PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

  1. A.      PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

            Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kekhususan dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu adanya pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari (Pasal 62 UPTUN) :

  1. Rapat permusyawaratan
  2. Pemeriksaan persiapan (Pasal 63 UPTUN)

ad. 1. Rapat Permusyawaratan

            Rapat  permusyawaratan atau disebut dismissel process, atau tahap penyaringan diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor Tahun 1986. Dalam rapat permusyawaratan ini ketua pengadilan memeriksa gugatan yang masuk apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan apakah memang termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Ketentuan ini dibuat mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sesuatu yang baru sehingga masyarakat banyak yang belum memahami betul fungsi, tugas, dan wewenang, serta hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

            Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar, apabila :

a)      Pokok gugatan, yaitu fakta yang dijadikan dasar gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang Tata Usaha Negara

b)      Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

c)      Gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan tidak layak

d)     Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara  yang digugat

e)      Gugatan diajukan sebelum waktunya atau lebih lewat waktunya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 986

            Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai hal ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Terhadap penetapan ketua pengadilan tersebut diajukan perlawanan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah diucapakan. Perlawanan tersebut diajukan harus dengan memenuhi syarat-syarat seperti yang gugatan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Perlawanan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara denga acara cepat, maka penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang yang diambil dalam rapat permusyawaratan tesebut dinyatakan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan pengadilan mengenai perlawanan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum seperti banding dan kasasi, karena putusan tersebut dianggap sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

ad. 2. Rapat Persiapan

            Pemeriksaan terpersiapan dilakukan mengingat penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah bila dibandingkan dengan tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam posisi yang lemah tersebut sangat sulit bagi penggugat untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam pemeriksaan persiapan hakim diharapkan akan berperan aktif dalam memeriksa sengketa, antara lain dengan meminta penggugat untuk melengkapi alat-alat bukti sebelum sidang berlangsung dan meminta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh pengadilan.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan adanya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Tetapi hal ini dapat dijadikan sebagai bukti yang merugikan oleh pengadilan yang dapat merugikan Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri karena ketidak sediaannya memberikan penjelasan dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk ketidak benaran pejabat yang bersangkutan.

            Mengenai pemeriksaan persiapan ini diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

1)   Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas

2)   Dalam pemeriksaan persiapan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim :

  1. Wajib member nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari
  2. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan

3)   Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatannya tidak dapat diterima;

4)   Terhadap putusan sebagaimana diatur dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan yang baru.

  1. B.       PEMERIKSAAN DI TINGKAT PERTAMA

            Pemeriksaan di tinngkat pertama pada umumnya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali untuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif, maka pemeriksaan di tingkat pertama ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

  1. Pemeriksaan dengan acara biasa
  2. Pemeriksaan denga acara cepat

Ad. 1. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

            Dalam pemeriksaan dengan acara biasa pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan suatu majelis yang terdiri dari 3 orang hakim dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai ketua sidang. Pengadilan bersidang pada hari yang telah ditentukan dalam surat panggilan (Pasal 68 UPTUN)  dan (Pasal 70 UPTUN) permulaan sidang, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Tetapi apabila mejelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, sidang dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam hal tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk menyatakan tertutup untuk umum dan pada waktu pembukaan sidang hakim ketua sidang tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka putusan yang diambil dalam persidangan dapat dinyatakan batal demi hukum.

            Apabila pada hari sidang pertama ternyata penggugat atau kuasanya tidak hadir, maka dilakukanlah pemanggilan kedua. Setelah pemanggilan kedua disampaikan secara patut, ternyata penggugat atau kuasanya tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar ongkos perkara. Sesudah gugatan dinyatakan gugur penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi dengan membayar uang muka biaya perkara (Pasal 71 UPTUN).

            Apabila tergugat atau kuasanya berturut-turut dua kali sidang tidak hadir walaupun dipanggil secara patut atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk hadir dan menanggapi gugatan. Setelah lewat waktu 2 bulan sejak dikirimkannya penetapan tersebut, ternyata tidak ada berita, baik dari tergugat maupun dari atasan tergugat, maka hakim ketua sideang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat (in absentia). Dalam persidangan in absentia ini putusan terhadap pokok gugatan dapat diajatuhkan setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas (Pasal 71 UPTUN) .

            Dalam suatu sengketa terdapat beberapa orang tergugat dan pada hari sidang pertama ternyata mereka atau kuasanya tidak hadir tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan walaupun mereka telah dipanggil secara patut, sidang ditunda sampai hari yang telah ditentukan oleh hakim ketua sidang. Penundaan hari sidang ini diberitahukan kepada pihak yang hadir dan untuk pihak  yang tidak hadir hakim ketua sidang memerintahkan untuk dipanggil sekali lagi secara patut. Kemudian pada hari sidang berikutnya itu, seandainya mereka yang telah dipanggil secara patut itu tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sidang dapat dilanjutkan tanpa hadirnya mereka (Pasal 73 UPTUN).

            Setelah sidang dibuka oleh hakim ketua sidang, pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Seandainya belum ada surat jawaban dari tergugat, maka pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara langsung. Selanjutnya hakim ketua sidang memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan masing-masing (Pasal 74 UPTUN)

            Dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara perubahan gugatan dan jawaban gugatan masih dapat dilakukan sampai dengan reflik dan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup dan tidak merugikan pihak lawan. Perubahan ini terutama mengenai alasan yang mendasari gugatan dan jawaban tergugat, yang berupa penambahan alasan-alasan yang telah dikemukakan sebelumnya dan sekali-kali tidak diperkenankan menambah tuntutan oleh penggugat yang dapat merugikan pihak tergugat. Dan mengenai perubahan ini harus dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut sebelum diizinkan (Pasal 75 UPTUN).

            Dalam persidangan dapat diajukan eksepsi (tangkisan), yaitu mengenai (Pasal 77 UPTUN) :

1)   Kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan. Mengenai eksepsi kewenangan absolut ini apabila dalam persidangan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukannya dan kebetulan hakim menetahui tentang hal itu, karena jabatannya hakim berhak menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.  

2)   Kewenangan Relatif, dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketanya diputus. Kewenangan relative ini yang disebut distribusi kekuasaan menyangkut masalah pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan  dari tiap jenis pengadilan, umpanya antara pengadilan Tata Usaha Negara yang berbeda daerah hukumnya atau antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dalam hal sengketa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diperiksa terlebih dahulu melalui upaya administratif. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili, hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa. Eksepsi lain yang tidak termasuk kewenangan mengadili, dapat juga berupa eksepsi prosesual dan eksepsi meteriil. Eksepsi prosesual yang tidak termasuk kewenangan mengadili, antara lain mengenai eksepsi nebis in idem, bahwa perkara yang sama telah pernah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau sengketa yang bersangkutan sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara lain atau masih dalam proses banding atau kasasi atau eksepsi yang menyatakan salah satu pihak tidak mempunyai kualifikasi untuk bertindak. Sedangkan eksepsi materiil yaitu eksepsi yang didasarkan pada hukum meteriil, dapat berupa eksepsi delatoir dan eksepsi premtoir . yang dimaksud eksepsi delatoir adalah eksepsi yang mengenai tuntutannya yang diajukan dalam gugatan sebenarnya telah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan eksepsi premtoir adalah mengenai gugatan yang telah diajukan setelah lampau waktu (kadaluwarsa) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

            Untuk menjaga obyektifitas dalam persidangan dan untuk memenuhi rasa keadilan dari masing-masing pihak, seorang hakim yang ditunjuk untuk memeriksa suatu sengketa Tata Usaha Negara, wajib mengundurkan diri apabila (Pasal 78 UPTUN) :

1)   Terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah cerai, dengan salah seorang hakim anggota atau panitera lainnya.

2)   Terikat hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasehat hukum.

            Kewajiban mengundurkan diri ini juga berlaku bagi panitera. Hakim dan panitera yang bersangkutan harus diganti dengan yang lain, yang tidak terikat dalam hubungan sebagaimana dimaksud di atas. Kewajiban mengundurkan diri ini juga berlaku dalam hal hakim dan panitera berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa.

            Apabila dalam hal ini terdapat keraguan atau perbedaan pendapat, maka pejabat pengadilan yang berwenang menetapkannya. Yang dimaksud pejabat pengadilan yang berwenang ialah pejabat yang menurut herarkisnya berkedudukan lebih tinggi dari hakim yang bersangkutan. Apabila sengketa ini diperiksa hakim Tata Usaha Negara, maka pejabat yang berwenang adalah ketua pengadilan dan apabila yang bertindak memeriksa sengketa tersebut adalah ketua pengadilan, maka pejabat yang berwenang menetapkannya adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Jika terjadi hakim dan panitera yang mempunyai hubungan sebagaimana dijelaskan di atas tadi ternyata tidak mengundurkan diri atau tidak diganti dengan yang lain dan sengketa yang diperiksa sudah sampai diputus, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan segera diadakan pemeriksaan ulang dengan susunan majelis yang lain (Pasal 79 UPTUN).

            Apabila hakim ketua sidang memandang perlu untuk kepenntingan pemeriksaan dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang berkaitan dengan sengketa. Selain itu hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan kepada pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk itu. Apabila surat tersebut merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama yang asli belum diterima kembali oleh pengadilan. Jika pemeriksaan tentang kebenaran suatu surat menimbulkan suatu persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, hakim ketua sidang dapat mengirimkan surat tersebut kepada penyidik yang berwenang dan pemeriksaan  sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda sampai putusan perkara pidananya mendapat kekuatan hukum tetap.

            Dalam proses pemriksaan sengketa Tata Usaha Negara dimungkinkan adanya pihak ketiga, yaitu orang atau badan hukum perdata untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan suatu sengketa yang sedang berjalan. Hal ini diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi :

1)   Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai :

  1. Pihak yang membela haknya
  2. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa

2)   Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang

3)   Permohonan banding terhadap putusan pengdilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan sendiri, tetapi harus diajukan bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengekata

            Dari Pasal tersebut jelas bahwa ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimugkinkan dalam bentuk :

  1. a.    Tussenkomst

            Dalam hal ini pihak ketiga denga kemauan sendiri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan, guna mempertahankan atau membela hak dan kepentingan sendiri, agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan. Jika permohonan ini dikabulkan, pihak ketiga tersebut berkedudukan sebagai penggugat intervensi, sebagai pihak yang mandiri dalam proses pemeriksaan sengketa tersebut dan disebut intervenient.

 

  1. b.    Voeging

            Dalam hal ini ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan adalah perminataan salah satu pihak yang bersengketa, yaitu penggugat atau tergugat. Permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan agar pihak ketiga yang dimaksud agar dapat diikutsertakan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan, untuk bergabung dengan pihak pemohon guna memperkuat posisi hukum pihak yang memohon.

  1. c.    Intervensi Khusus

            Dalam hal ini msuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang berjalan adalah atas prakarsa hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Di sini pihak ketiga ditarik dalam proses pemeriksaan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan, bergabung dengan tergugat sebagai tergugat II intervensi. Sifat khusus dari intervensi ini adalah karena ikut sertanya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berjalan tersebut adalah atas perintah hakim, guna mempermudah penyelesaian sengketa yang bersangkutan.

            Putusan mengenai ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan adalah merupakan putusan sela, yang harus dicantumkan dalam berita acara sidang. Permohonan banding terhadap putusan sela ini tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

            Adakalanya suatu proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tidak dapat diselesaikan dalam satu kali persidangan, sehingga persidangan terpaksa dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. Hari persidangan berikutnya ini diberitahukan kepada kedua belah pihak dan pemberitahuan ini dianggap sama dengan pemanggilan. Kalau pada hari persidangan kedua tersebut ada pihak yang tidak hadir padahal pada waktu persidangan pertama yang bersangkutan hadir, maka hakim ketua sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak tersebut waktu hari dan tanggal persidangan berikutnya. Apabila pada hari sidang yang sudah ditentukan itu pihak yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan padahal ia sudah diberitahu secara patut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.

            Selanjutnya setelah pemeriksaan selesai antara lain pemeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan kesimpulannya masing-masing, maka hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda untuk member kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruang tertuptup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna memutus sengketa yang sedang diperiksanya (Pasal 97 UPTUN)

 

Ad.2. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

            Dalam hal ada kepentingan penggugat yang cukup mendesak, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat, baik proses pemeriksaannya maupun pemutusannya. Kepentingan yang cukup mendesak ini dapat disimpulkan dari alasan-alasan penggugat yang dikemukakan dalam permohonannya (Pasal 98 UPTUN), misalnya adanya gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati oleh penggugat. Selambat-lamabatnya 14 hari sesudah permohonannya diterima, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Terhadap penetapan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, yaitu banding dan kasasi.

            Jika seandainya permohonan untuk diadakan pemeriksaan acara cepat dikabulkan oleh pengadilan, maka pemeriksaan sengketa dilakukan dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan yang mengabulkan permohonan penggugat untuk diadakan pemeriksaan sengketa dengan acara cepat menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dilakukan dalam pemeriksaan sengketa  dengan acara biasa. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak lebih dari 14 hari (Pasal 99 UPTUN).

  1. C.      PEMERIKSAAN DI TINGKAT BANDING

            Menurut Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap  Nomor 5 Tahun 1986 terhadap   Nomor 5 Tahun 1986 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapautusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

            Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus diberi kuasa untuk itu, kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan secara patut. Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran biaya perkara banding terlebih dahulu yang besarnya ditaksir oleh panitera  (Pasal 123 UPTUN). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir atau putusan sela hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama putusan akhir.

            Permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh panitera dalam daftar perkara dan memberitahukannya kepada pihak terbanding (Pasal 125 UPTUN). Selanjutnya selambat-lambatnya 30 hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa dapat melihat berkas perkara di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut. Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan dengan sengketa harus dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bersangkutan selambat-lambatnya 60 hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding.

            Para pihak dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding, serta surat-surat dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa salinan memori dan kontramemori banding diberkan kepada pihak lawan dengan perantara panitera pengadilan (Pasal 126 UPTUN)

            Pemeriksaan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh suatu majelis sekurnga-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim. Dalam hal pengdilan tinggi berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lenkap, maka pengadilan tinggi tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk pemeriksaan tambahan. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa yang diajukan kepadanya, sedangkan pengadilan tinggi berpendapat lain, pengadilan tinggi tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri sengketa yang bersangkutan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk memeriksanya.

            Setelah pemeriksaan tingkat banding selesai dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan putusan pengadilan tinggi tersebut beserta surat-surat pemeriksaan dan surat-surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama dan selanjutnya meneruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingn ( Pasal 127 UPTUN).

            Dalam pemeriksaan tingkat banding juga berlaku semua ketentuan mengenai hakim dan panitera yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semada serta suami dan istri dengan tergugat, penggugat atau penasehat hukum (Pasal 128 UPTUN). Sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan suatu sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

            Mengenai pencabutan kembali suatu permohonan banding, dapat dilakukan setiap saat sebelum sengketa yang dimohonkan banding itu diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Setelah adanya pencabutan tersebut, permohonan pemeriksaan banding tidak dapat diajukan kembali oleh yang bersangkutan, walaupun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksan banding belum lamapau (Pasal 130 UPTUN).

 

  1. D.      PEMERIKSAAN DI TINGKAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

            Pemeriksaan di tingkat kasasi diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Untuk acara pemeriksaan kasasi ini dilakukan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

            Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan lingkungan pengadilan agama atau yang diputus oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian pemeriksaan di tingkat kasasi dan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali untuk sengketa-sengketa yang diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung.

            Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, disebutkan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

  1. Permohonan kasasi
  2. Sengketa tentang kewenangan mengadili
  3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

 

  1. a.    Pemeriksaan di Tingkat Kasasi

            Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan kasasi telah menggunakan upaya hukum banding (Pasal 43 UMA). Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang bersengketa atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu dalam sengketa Tata Usaha Negara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 44 UMA).

            Alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam permohonan kasasi (Pasal 30 UMA) adalah :

  1. Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan
  2. Pengadilan telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku
  3. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan.

            Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah memutus sengketanya pada tingkat pertama, dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila  tenggang waktu 14 hari tersebut telah lampau tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan kepada pihak-pihak yang bersengketa, maka pihak yang bersengketa dianggap telah menerima putusan tersebut. Setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar perkara pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas sengketa. Kemudaian selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus sengketa tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan (Pasal 46 UMA).

            Dalam permohonan kasasi, pemohon wajib menampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan tersebut dicatat dalam buku daftar. Selanjutnya panitera memberikan tanda terima atas pemerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut  pada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Sebaliknya pihak lawan berhak pula mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi tersebut (Pasal 47 UMA). Setelah menerima memori kasasi dan jawabannya, panitera yang bersangkutan mengirimkan permohonan  kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi serta berkas sengketa ke Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari.

            Setelah permohonan kasasi dan berkasnya diterima oleh Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar,  dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya dan melaporkannya kapada Mahamah Agung.

            Dalam hal permohonan kasasi ingin mencabut kembali permohonannya, hal tersebut dilakukan sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung. Dan apabila permohonan kasasi tersebut telah dicabut, pemohon tidak dapat mengajukan kembali, walaupun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi belum habis. Apabila pencabutan kembali tersebut dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirim ke Mahkamah Agung, maka berkas perkara tersebut tidak perlu lagi diteruskan ke Mahkamah Agung (Pasal 49 UMA).

            Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan alasan pengadilan yang telah memutus perkara tersebut tidak berwenang atau telah melampaui batas kewenangannya, maka Mahkamah Agung menyerahkan sengketa tersebut kepada pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sebaliknya jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan alasan pengadilan yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus sendiri sengketa yang dimohon kasasi tersebut (Pasal 51 UMA).

            Salinan putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa yang dimohon kasasi tersebut dikirimkan kepada ketua pengadilan yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut pada tingkat pertama. Salinan putusan Mahkamah Agung tersebut oleh pengadilan tingkat pertama tadi diberitahukan kepada kedua belah pihak yang bersengketa selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan dan berkas sengketa diterima kembali oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut (Pasal 53 UMA). Yang dimaksud pengadilan tingkat pertama pada umumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali untuk sengketa Tata Usaha Negara yang menurut peraturan perundang-undangan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif, maka pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

  1. b.    Pemeriksaan Peninjauan Kembali

            Pemeriksaan peninjauan kembali ini diatur dalam  Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan menuurut ketentuan sebagiamana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang berbunyi  “ Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan dilingkungan peradilan agama atau pengadilan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai Pasal 75.

            Hukum acara pemerikasaan peninjauan kembali untuk sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diberlakukan hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali untuk perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

  1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
  2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan
  3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
  4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  5. Apabila mengenai pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atau dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruhan yang nyata.

            Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang bersengketa atau ahli warisnya atau seseorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat diajukan ahli warisnya.

            Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 adalah 180 hari untuk :

  1. Yang disebut pada angka 1, sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memeproleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan;
  2. Yang disebut pada angka 2, sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  3. Yang disebut pada angka 3, 4, dan 6 sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang bersengketa;
  4. Yang disebut pada angka 5 sejak putusan yang terakhir bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap  dan telah diberitahukan kepada pihak yang bersengketa.

            Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan yang telah memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 70 UMA). Permohonan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan  yang dijadikan dasar permohonan dan dimasukkan di kepaniteraan pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama. Seandainya pemohon tidak bisa menulis dapat menyampaikan permohonan secara lisan dihadapan ketua pengadilan yang telah memutus perkara tersebut pada tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 UMA). Setelah pengadilan yang bersangkutan menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitera berkewajiban selambat-lambatanya 14 hari menyampaikan salinan permohonan tersebut pada pihak lawan pemohon, agar pihak lawan dapat mengetahui  dan mengajukan jawabannya. Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 hari setelah diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.

            Setelah jawaban dari pihak lawan diterima oleh pengadilan yang bersangkutan, permohonan tersebut beserta jawabannya dengan dilengkapi berkas perkara dan biaya perkara harus telah dikirimkan oleh panitera yang bersangkutan ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari.

            Dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali Mahkamah Agung berwenang memerintahkan pengadilan yang telah memutus perkara tersebut pada tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud. Pengadilan yang diminta mengadakan pemeriksaan tambahan tesebut segera mengirimkan berita pemeriksaan tambahan serta pertimbangannya pada Mahakamah Agung (Pasal 73 UMA).

            Setelah memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung dapat memutuskan (Pasal 74 UMA) :

  1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri sengketanya;
  2. Menolak permohonan peninjauan kembali dalam hal Mahkamah Agung berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan.

            Salinan putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali tersebut dikirimkan kepada pengadilan yang telah memutus sengketa tersebut pada tingkat pertama dan selanjutnya. Panitera Pengadilan yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan tersebut kepada pemohon serta memberitahukan keputusan itu kepada pihak lawan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari (Pasal 75 UMA).

BAB VI

PEMBUKTIAN

  1. A.      ALAT – ALAT BUKTI

            Menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara adalah :

  1. Surat atau tulisan
  2. Keterangan ahli
  3. Keterangan saksi
  4. Pengakuan para pihak
  5. Pengetahuan hakim

Dalam hal yang diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan lagi di muka persidangan.

ad.1. Surat dan Tulisan

            sengketa Tata Usaha Negara selalu dikaitkan dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk memudahkan pembuktian di persidangan, secara umum ditentukan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tertulis atau dalam bentuk surat. Oleh karena itu, surat atau tulisan merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pemriksaan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 101 UPTUN).

            Surat sebagai alat bukti terdiri dari 3 jenis, yaitu :

a)    Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, dimana hakim harus mempercayai apa yang tercantum dalam akta tersebut sepanjang tidak ada bukti lain yang menyatakan ketidakbenarannya. Akta otentik mempunyai tiga macam pembuktian, yaitu :

1)        Kekuatan pembuktian formal.

Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;

2)        Kekuatan pembuktian materiil

            Membuktikan para pihak bahwa bena-benar peristiwa yang tersebut di dalam akta tersebut telah terjadi;

3)        Kekuatan mengikat

Membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap pada pejabat umum tadi dan menerangkan apa yang tertulis di dalam akta tersebut. Karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mmempunyai kekuatan pembuktian keluar.

b)   Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Kekuatan hukum akta di bawah tangan hamper sama dengan akta otentik, asal saja isi dan tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Hanya saja akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar sebagaimana halnya akta otentik.

c)    Surat-surat lain yang bukan akta adalah alat bukti bebas dimana hakim tidak diharuskan menerima dan mempercayainya.

Ad.2. Keterangan Ahli

            Menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal ia diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

            Kehadiran ahli dalam persidangan adalah atas permintaan kedua belah pihak atau karena jabatannya hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat mapun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya (Pasal 103 UPTUN). Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan dibidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli dibidang yang bersangkutan. Semua ketentuan mengenai larangan menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga berlaku bagi seseorang yang akan memberikan pendapatnya sebagai keterangan ahli.

ad.3. Keterangan Saksi

            Menurut Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilakukan atau didengar oleh saksi sendiri.

            Kehadiran saksi di pengadilan adalah atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya hakim ketua sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan. Bila seorang saksi telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hakim cukup pula alasan untuk menyangka bahwa saksi tadi sengaja tidak dating, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan.

            Seandainya seorang saksi tidak bertempat tinggal di daearh hukum pengadilan yang bersangkutan saksi tersebut diwajibkan dating ke persidangan. Dalam hal ini pemeriksaan saksi dapat dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Bilamana seorang saksi tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, misalnya saksi sudah sangat uzur karena tua, atau menderita penyakit yang menyebabkan ia tidak dapat hadir di persidangan, hakim bersama dengan panitera dating ketempat kediaman saksi yang bersangkutan untuk mendengar keterangannya.

            Pemeriksaan saksi dilakukan dengan memanggil saksi ke persidangan seorang demi seorang. Setelah saksi berada di hadapan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi identitasnya, yaitu nama lengkap, tempat lahir, tempat tinggal, agama atau kepercayaan, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan tergugat ataupun penggugat. Sebelum memberikan keterangan di persidangan seorang saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, dengan dihadiri oleh pihak yang bersengketa. Dan apabila para pihak telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat didengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa.

            Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :

  1. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa;
  2. Istri atau suami salah satu pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai
  3. Anak yang belum berusia 17 tahun
  4. Orang sakit ingatan

            Disamping itu ada juga orang yang dapat diminta pengunduran diri dari kewajiban untuk menjadi saksi, yaitu :

  1. Saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak
  2. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan dan jabatannya.

            Setelah saksi mengucapkan sumpah dan janjinya menurut agama dan kepercayaannya, barulah dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pertanyaan ini disampaikan melalui hakim ketua sidang. Dan hakim ketua sidang dapat menolak suatu pertanyaan tersebut menurut pertimbangannya tidak ada kaitannya dengan sengketa yang sedang diperiksa.

            Dalam hal saksi, demikian juga penggugat dalam keadaan bisu atau tuli dan tidak dapat menulis, hakim ketua sidang dapat pula mengangkat orang yang pandai bergaul dengan mereka sebagai juru bahasa. Juru bahasa ini harus juga mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya sebelum melaksanakan tuga sebagai juru bahasa.

            Selanjutnya dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib dating sendiri di persidangan. Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai saksi di persidangan tidak dibebankan sebagai biaya perkara. Hal ini perlu ditegaskan mengingat saksi pejabat yang dipanggil ini tidak sama halnya dengan saksi biasa, kalau saksi biasa hadir di persidangan dengan biaya yang dibebankan pada biaya perkara, terkecuali bila salah satu pihak memerlukan lebih dari 5 orang saksi, maka biaya untuk kelebihannya itu ditanggung sendiri oleh pihak yang memerlukan, walaupun seandainya dia dimenangkan dalam sengketa tersebut. Dalam hal ini kehadiran pejabat sebagai saksi di persidangan adalah karena jabatannya, maka biaya seyogyanya ditanggung oleh instansi yang bersangkutan.

ad.4. Pengakuan Para Pihak

            Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang diberikan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

            Suatu pengakuan baru bisa diterima sebagai suatu bukti yang sempurna kalau diberikan di muka hakim (persidangan). Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat diterima sebagai suatu bukti yang mengikat, hanya sebagai bukti bebas, terserah kepada hakim untuk menerima atau tidak menerimanya.

ad.5. Pengetahuan Hakim

            Menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Jadi dalam hal ini tidak termasuk pengetahuan hakim hal-hal yang diberitahukan kepada hakim oleh para pihak. Pengetahuan hakim ini sangat berguna untuk menambah keyakinan hakim agar dapat member putusan terhadap suatu sengketa yang diadilinya.

  1. B.  BEBAN PEMBUKTIAN

            Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hakim memutuskan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan pasal ini merupakan ketentuan dalam rantgka menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan system hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memutuskan sendiri :

  1. Apa yang harus dibuktikan
  2. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berpekara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri;
  3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian
  4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan

            Mengingat masalah pembagian beban pembuktian ini adalah merupakan masalah yang sulit penyelesaiannya, maka pembuat undang-undang melimpahkan sepenuhnya kepada Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menentukan sendiri masalah beban pembuktian tersebut.

            Dalam hal ini Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut agar dalam menggunakan wewenangnya haruslah bersikap arif dan bijaksana dan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini tidak hanya tergantung pada kualifikasi intelektual yang dimiliki hakim, tetapi juga kualifikasi moral yang dimiliki hakim.

BAB VII

PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

 

  1. A.      PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

            Setelah selesai rangkaian pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Sesudah itu hakim ketua sidang menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam ruang tertutup guna  mempertimbangkan putusannya. Dalam musyawarah yang dipimpin hakim ketua sidang putusan merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan dapat diambil dengan suara terbanyak. Seandainya dalam musyawarah pertama tidak dapat menghasilkan suatu putusan, maka musyawarah dapat ditunda pada musyawarah berikutnya. Apabila dalam musyawarah kedua ini tidak juga diperoleh putusan melalui suara terbanyak, maka suara hakim ketua sidang yang akan menentukan (Pasal 97 UPTUN).

            Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Bila putusan pengadilan itu tidak diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 108 UPTUN).

            Menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan pengadilan harus memuat :

  1. Kepala putusan berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;
  2. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
  3. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
  4. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
  5. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
  6. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
  7. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

            Suatu putusan yang tidak memuat hal-hal tersebut di atas dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut.

Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa :

  1. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir pada waktu sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun telah dipanggil secara patut, atau
  2. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya suatu eksepsi yang diterima oleh majelis hakim, atau
  3. Gugatan dinyatakan ditolak, setelah diperiksa ternyata tidak terbukti, atau
  4. Gugatan dinyatakan dikabulkan

            Dalam hal gugatan dinyatakan dikabulkan, maka putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan. Kewajiban itu berupa :

  1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Atau
  2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
  3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi dan khusus bagi sengketa kepegawaian, kewajiban tersebut dapat disertai pemberian rehabilitasi (Pasal 97 UPTUN).

            Bila dalam suatu persidangan diperlukan suatu putusan sela, putusan tersebut hanya dicantumkan dalam berita acara sidang dan tidak dibuat sebagai putusan tersendiri. Putusan sela disebut juga putusan interlukotoir, yaitu putusan yang diambil untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam persidangan, seperti adanya suatu eksepsi, intervensi, dan lain-lain. Walaupun putusan sela tidak dibuat dalam putusan tersendiri, tetapi harus juga diucpkan dalam persidangan.

  1. B.       PELAKSANAAN PUTUSAN

            Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan  hukum tetap, yaitu suatu putusan tidak dapat diubah lagi melalui suatu upaya hukum (Pasal 115 UPTUN). Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata. Tetapi istimewanya dalam palaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan adanya campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam pembinaan pegawai negeri/aparatur pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerntahan bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan dapat menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menaati putusan pengadilan sesuai dengan prinsip negara hukum.

            Campur tangan presiden dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara diperlukan mengingat pelaksanaannya tidaklah semudah pelakasanaan putusan Peradilan Pidana atau Peradilan Perdata, hal ini disebabkan karena yang menjadi tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang bersufat comdemnatoir, berisi penghukuman kepada tergugat dalam hal ini adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan suatu kewajiban yang berupa :

  1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
  2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
  3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
  4. Membayar ganti rugi
  5. Memberikan rehabilitasi

            Berhubungan tergugat yang dihukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas adalah pejabat, maka keberhasilan dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sangat tergantung pada wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara dan kesadaran hukum para pejabat itu sendiri. Namun demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah mengatur sebaik mungkin agar putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dailaksanakan sebagaimana mestinya, bila perlu dimungkinkan adanya campur tangan presiden sendiri sebagai kepala pemerintahan.

            Langkah pertama yang ditempuh dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu penyampaian salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penitera atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama kepada para pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.

            Setelah 4 bulan sejak salinan putusan pengadilan tersebut dikirimkan kepada tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a yaitu mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dalam hal putusan pengadilan tersebut mewajibkan kepada tergugat untuk melaksanakan :

  1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
  2. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam gugatan didasarkan kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

            Sesudah 3 bulan sejak putusan pengadilan tesebut diberitahukan kepada tergugat ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan agar ketua pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Sesudah tergugat diperintahkan oleh ketua pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut, ternyata tidak mau melaksanakan, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan tergugat menurut jenjang jabatan. Dua bulan setelah instansi atasan yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus telah memerintahkan kepada pejabat bawahannya (tergugat) untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut (Pasal 116 UPTUN). Sesudah melibatkan instansi atasan dari tergugat, ternyata putusan pengadilan tersebut belum bisa dilaksanakan, maka dalam hal ini terpaksa adanya campur tangan dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Seandainya kegagalan pelaksanaan putusan tersebut disebabkan karena instansi atasan dari tergugat setelah lewat waktu 2 bulan tetap tidak memerintahkan pejabat bawahannya (tergugat) untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka ketua pengadilan yang bersangkutan mengajukan hal ini kepada presiden.

  1. C.      GANTI RUGI

            Dalam hal putusan pengadilan berisi kewajiban membayar ganti rugi, 3 hari sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, salinan putusan tersebut dikirimkan kepada tergugat dan penggugat. Dalam waktu yang sama salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut.

            Menurut Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Pasal 120 UPTUN). Peraturan pemerintah yang mengatur tentang ganti rugi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. Di dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapkan besarnya ganti rugi yang dapat diberikan paling kecil Rp. 250.000,- dan paling besar Rp. 5.000.000,-. Ganti rugi yang dibebankan kepada Badan-badan Tata Usaha Negara Pusat, dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan ganti rugi yang dibebankan kepada Badan-badan Tata Usaha Negara Daerah dibayar melalui Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tata cara pembayaran ganti rugi yang dibayar melalui APBN lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan tata cara pembayaran ganti rugi yang dibayar melalui APBD, lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

  1. D.  REHABILITASI

            Bila dalam suatu sengketa kepegawaian gugatan dikabulkan dengan disertai kewajiban memberikan rehabilitasi, maka dalam waktu 3 hari, salinan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada penggugat dan tergugat. Salinan putusan pengadilan tersebut juga dikirimkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang akan melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu 3 hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi ini diberikan dengan tujuan untuk memulihkan hak penggugat dalam kemampuan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula dan dalam hal ini termasuk hak menyangkut jabatan (Pasal 121 UPTUN).  Kalau jabatannya semula telah diisi oleh orang lain, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatannya semula dan kalau hal tidak mungkin yang bersangkutan akan diberi prioritas pertama untuk menduduki jabatan yang lowong yang setingkat dengan jabatan semula.

            Selanjutnya apabila tergugat tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan rehabilitasi tersebut, karena terjadinya perubahan keadaan setelah putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, tergugat wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama kepada penggugat. Dalam waktu 30 hari sesudah menerima pemberitahuan tersebut penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan agar tergugat dibebani keajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. Setelah menerima permohonan tersebut ketua pengadilan memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang sejumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat. Apabila telah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat menganai jumlah uang pengganti kompensasi lain tersebut, ketua pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan

 

Hakikat dan Paradigma Teori Sosial Mei 1, 2011

Filed under: HUKUM — biyot @ 11:11 am

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.     Latar Belakang

Perkembangan Ilmu pengetahuan pada dasanya seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Dimana dari sumber filsafat selanjutnya berkembang menjadi beberapa macam cabang ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang dijadikan dasar dari munculnya bermacam-macam teori.

Salah satu cabang ilmu pengetahuan adalah ilmu sosial. Ilmu sosial dinamakan demikian, karena ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehiduapan bersama sebagai objek yang dipelajari. Ilmu-ilmu sosial belum memiliki kaidah dan dalil yang tetap dimana oleh bagian yang terbesar masyarakat, oleh karena itu ilmu sosial belum lama berkembang, sadangkan yang menjadi objeknya masyarakat terus berubah. Sifat masyarakat terus berubah-ubah, hingga belum dapat diselidiki dianalisis secara tuntas hubungan antara unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat yang lebih mendalam. Lain halnya dengan ilmu pengetahuan alam yang telah lama berkembang, sehingga telah memiliki kaidah dan dalil yang teratur dan diterima oleh masyarakat, dikarenakan objeknya bukan manusia. Ilmu sosial yang masih muda usianya, baru sampai pada tahap analisis dinamika artinya baru dalam datara tentang analisis dataran masyarakat manusia yang bergerak. (Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar).

Ditengah kehidupan masyarakat, banyak sumber pengetahuan yang bersifat taken for granted, sumber tanpa perlu diolah lagi tetapi diyakini akan membantu memahami realitas kehidupan ini. Masyarakat dapat langsung begitu saja memakai pengetahuan taken for granted tersebut sebagai sebuah pegangan yang diyakini benar atau berguna untuk meemmahami dunia dimana ia hidup. Jenis pengetahuan tanpa diolah lagi tentu saja banyak dan tersebar, mulai dari system keyakinan, tradisi agama, pandangan hidup ideology, paradigma dan juga teori, dan termasuk didalamnya teori sosial. Dalam masyarakat intelektual, terutama dalam tradisi positivisme lazim untuk mengambil sumber pengetahuan taken forr granted tersebut dari ranah paradigma dan teori. Kendati demikian, teori sebenarnnya bukan hanya untuk kalangan intelektual atau kalangan expert, mesti tidak sedikit yang berpandangan hanya kalangan intelektual atau akademisi saja yang membaca realitas sosial tidak dengan telanjang, melainkan dengan kacamata teori tertentu. Memang telah menjadi tradisi dikalangan intelektual dalam membaca realitas sosial dengan menggunakan kacamata atau teori tertentu. (Zainuddin Maliki, Narasi Agung)

Dalam beberapa hal, teori ilmiah berbeda dengan asumsi-asumsi yang telah ada dalam kehidupan sehari-hari dan secara tidak sadar telah dimiliki orang. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi suatu teori yang merupakan bagaian dari kegaitan ilmiah. Dalam memamasuki era pelahiran ini merupakan kajian dari teori yang eksplisit, sehingga menjadi objektif, kritis, dan lebih abastrak dari pada yang dilakasanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembentukan teori tidak pernah muncul dari awal, tidak mungkin bagi ahli teori sosial untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh pengalaman sosial pribadinya. Proses pembentukan teori berlandaskan pada images fundamenatal tertentu mengenai kenyataan sosial. Gambaran tersebut dapat melingkupi asumsi filosofis, dasar mengenai sifat manusia dan masyarakat, atau sekurang-kurangnya pandangan yang mengatakan bahwa keteraturan tertentu akan dapat diramalkan dalam dunia sosial. Teori ilmiah lebih menggunakan metodologi dan bersifat empiris. (Doyle Paul Jonshon, Teori Sosiologi Klasik dan Modern)

Pengklasifikasian dalam ilmu sosial terdapat tiga perfektif besar yang berkembang selama ini, yakni perfektif struktural fungsional, struktural konflik serta konstruksionisme.  

Micheal Root dalam philosophy of sosial science, membedakan jenis ilmu sosial, yakni ilmu sosial yang bercorak liberal dan ilmu sosial bercorak perfeksionis. Ilmu sosial liberal dikarenakan ia tidak berusaha mempromosikan suatu cita-cita sosial, nilai keajegan tertentu. Akar dari gagasan liberal ialah liberalisme dalam politik. Peneliti dalam ilmu ini bersifat neutralisme, tetapi tidak pernah terjadi dalam ilmu sosial. Lain halnya dengan ilmu sosial yang bercorak perfeksionis berusaha mencari wahana dari cita-cita mengenai kebajikan, jadi dalam ilmi ini bersifat partisipan. Ilmu sosial ini bersifat tidak bebas nilai, menghargai objek-objek ubjek yang diteliti dan bahkan menjadikannya sebagai subjek.

Dalam kaitannya dasar teori sosial yang menjadi sumber ilmu sosial, maka teori sosial adalah semua bidang ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam konteks sosialnya (sebagai anggota masyarakat) atau ilmu pengetahuan yang memperlajari aspek-aspek kehidupan manusia di masyarakat. Dengan kata lain ilmu yang mencakup sosiologi, anthropologi, ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu hukum, psikologi sosial, geografi dan lain-lain.

Mengingat cakupan yang sangat luas dan universalisasi dari teori sosial, maka sangatlah sulit untuk mengkaji secara mendalam ilmu sosial dan cabang-cabangnya karena bersumber dari perilaku masyarakat yang selalu dinamis. Oleh karena itu dalam perlu ada telaah yang beragam dalam memahami teori sosial yang menjadi sumber dari ilmu sosial yang mencakup hakikat dari teori sosial,  perkembangan teori sosial, perubahan sosial, serta bagaimana teori sosial membawa pengeruh pada gerakan sosial agar nantinya ilmu sosial dapat lebih mudah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

  1. B.    Rumusan Masalah
  2. Apakah yang menjadi hakikat dari teori sosial ?
  3. Bagaimana  paradigma ilmu sosial sebagai landasan teori sosial ?
  4. Aspek-aspek apa sajakah yang menimbulkan perubahan sosial ?
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah makalah ini adalah sebagai berikut :
  1. C.    Tujuan

Tujuan penyusunan makalah ini adalah :

  1. Memenuhi tugas pada mata kuliah  Pengembangan Teori Sosial Program Pasca Sarjana Magister Pendidikan IPS Universitas Kanjuruhan Malang
  2. Sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin menkaji ilmu sosial
  3. Sebagai upaya memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitannya dengan pengembangan teori-teori  sosial
  4. Sebagai bahan perbandingan dengan kajian-kajian yang lain dalam kaitannya dengan implementasi teori sosial dalam kehidupan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.     Hakikat Teori Sosial

Dalam sosiologi, sadar atau tidak, sebenarnya semua orang melakukan proses berteori, dan atau mempratikkan teori, baik ia sudah memahami apa sebenarnya teori maupun yang tidak.  Misalnya anak muda yang berusaha menentukan hari depannya, orang tua yang berusaha menyesuaikan diri dengan perilaku anaknya, para pedagang yang merencanakan perkulakannya, pemimpin politik berdebat tentang kebijakan tertentu merupakan contoh-contoh kehidupan sehari-hari bagaimana orang sedang menerapkan teori hasil interpretasi atas pegalaman-pengalamannya di masa lalu dan proyeksinya ke depan.        Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa tindakan mereka diarahkan oleh masa lalu dan masa depan, janghka panjang dan jangka pendek, samar-samar atau transparan. Hal itu adalah cara bagaimana masyarakat melihat fakta dan menginterpretasikannya. Menurut Johnson, salah satu jalan dalam berteori memang dengan membuat interpretasi atau penafsiran-penafsiran atas konteks masyarakat tertentu. Interpretasi ini berguna untuk menjelaskan suatu peristiwa sosial tertentu. Seseorang bisa menjelaskan dia telah mengalami peristiwa yang baik atau buruk, senang atau menyedihkan.

Prosesnya dengan mencoba membandingkan dengan pengalamannya di masa lalu, baik yang serupa maupun relatif serupa, dan menghubungkannya dengan pengalaman di masa kini. Setelah itu dia akan mendapatkan gambaran yang cukup mewakili, dan ia akan memulai untuk melakukan interpretasi-interpretasi yang dia yakini kebenarannya.
Namun demikian, perlu diketahui bahwa dalam membangun suatu teori dalam sosiologi diperlukan alat atau metode agar tercipta proposisi yang sitematis, dan logis. Ringkasnya, meski para sosiolog hingga saat ini masih berdebat tentang orientasi positivis dan neo-positivis dalam konstruksi teori, namun mereka bersepakat bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan bersifat empirik–berangkat dan berhenti pada gejala sosial yang empirik.

Sketsa Historis Pertumbuhan Teori Sosial. Perkembangan teori sosiologi tidak lepas dari pengaruh perubahan sosial, dan pertumbuhan intelektual yang berkembang pada abad pertengahan.  Abad Pencerahan (Enlightment), revolusi politik Perancis (1789), dan revolusi industri, terutama yang melanda masyarakat Eropa pada abad 19 dan awal abad 20 merupakan faktor langsung yang memunculkan teori sosiologi.
Sebagai akibat revolusi industri, sebagian banyak orang di abad 19 dan abad 20 tercabut dari akarnya dari lingkungan pedesaaan mereka, dan pindah ke lingkungan urban. Migrasi besar-besar ini sebagaian besar disebabkan oleh lapangan kerja yang diciptakan sistem industri di kawasan urban. Tetapi migrasi ini menimbulkan berbagai persoalan bagi yang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan.

Kondisi kehidupan urban dan berbagai masalah yang dihadapinya menarik perhatian banyak sosiolog awal, terutama Weber dan George Simmel. Bahkan, aliran utama sosiologi Amareika pertama dikenal sebagai madzhab Chicago memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah kota Chicago, dan karena ketertarikannya, aliran ini menjadikan kota Chicago sebagai laboratorium tempat untuk meneliti urbanisasi dan berbagai masalah yang ditimbulkannya.

Selain itu, perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi politik, industri, dan sosial juga berpengaruh besar terhadap religiositas. Banyak sosiolog awal yang berlatar belakang religius dan secara aktif terlibat di dalam aktivitas keagamaan professional.

Lebih lanjut, transformasi sistem industri Barat ini juga memunculkan birokrasi ekonomi berskala besar untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh industri dan system ekonomi kapitalis. Harapan utama dari ekonomi kapitalis adalah sistem pasar bebas tempat memperjualbelikan beberapa produk industri.  Dari situasi seperti itulah munculnya reaksi yang menentang sistem industri dan kapitalisme pada umumnya.

Pergolakan ini pula yang sangat mempengaruhi para sosiolog. Empat tokoh utama dalam sejarah awal teori sosiologi Marx, Weber, Durkheim, dan Simmel sangat prihatin atas perubahan-perubahan sosial besar dan berbagai masalah yang ditimbulkannya bagi masyarakat sebagai keseluruhan.

Meski faktor sosial begitu berpengaruh, namun kekuatan intelektual tentu saja tidak dapat dipisahkan dalam pertumbuhan sosiologi, khususnya terkait dengan renaissance atau abad pencerahan. Banyak pengamat berpendapat bahwa pencerahan sebagai factor penting yang mempengaruhi evolusi teori sosiologi. pencerahan merupakan perkembangan intelektual dan pembahasan filsafat yang luar biasa.     Sejumlah gagasan dan keyakinan lama kebanyakan terkait dengan kehidupan sosial dibuang dan diganti selama periode pencerahan. Seperti Karl Marx, teori-teorinya sangat dipengaruhi secara langsung oleh pemikiran pencerahan. Durkheim juga dianggap sebagai pewaris tradisi pencerahan karena penekanannya pada sains dan reformasi sosial. Namun demikian, pengaruh abad pencerahan terhadap teori sosiologi lebih bersifat tak langsung. Seperti dinyatakan Zeittlin “Sosiolog awal dikembangkan sebagai reaksi terhadap pencerahan: (1996;10). Seperti Comte yang sangat prihatin  terhadap anarki yang merasuki masyarakat dan mencela pemikir Perancis yang menimbulkan pencerahan dan revolusi.

Sedangkan Johnson secara ringkas membagi akar sejarah pertumbuhan teori sosiologi menjadi 4 fase, yakni Politik Ekonomi Laisses Faire dan Utilitarianisme, Positivisme Perancis Paska Revolusi, Historisisme Jerman, serta Pragmatisme Amerika dan Psikologi Sosial.

Politik Ekonomi Laisses Faire dan Utilitarianisme dalam perspektif teori ini, manusia secara individual merupakan pusat dari segala macam kegiatan ilmiah dalam masyarakat.  Teori-teori ini bersifat sangat individualisti. Teori ini memandang manusia pada hakekatnya bersifat rasional. Prinsipnya adalah mereka selalu melakukan perhitungan laba rugi dalam perspektif ekonomi; menghitung dan mengadakan piluhan yang dapat memperbesar kesenangan maupun keuntungan pribadi, dan berupaya mengurangi beban biaya penderitaan atau kerugian.

Salah satu tokoh  yang paling berpengaruh disini adalah Adam smith melalui karyanya, The Wealtlth of Nations. Smith mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam jangka panjang akan sangat terjamin apabila individu itu dibiarkan secara bebas untuk mengelola dirinya sendiri secara ekonomis.

  1. Positivisme Perancis Paska-Revolusi.

Pengertian positivisme disini dimaknai sebagai pendekatan terhadap pengetahuan empiris. Tokoh yang paling berpengaruh adalah leh St. Simon dan Auguste Comte, di Perancis pada awal pertengahan abad ke-19.  Positivsime menisbatkan manusia adalah bagian dari alam semesta yang niscaya dikendalikan oleh hukum-hukum alam. Hukum alam itu sendiri dapat ditemukan dengan menerapkan hukum-hukum teknik ilmiah yang bersumber dari kemampuan akal manusia.

  1. Historisisme Jerman.

Karakter utama periode ini adalah adanya pembedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, hal yang tidak dilakukan oleh tradisi positivisme. Menurut tradisi pemikiran dari Jerman ini, hukum-hukum alam memang menentukan peristiwa-peristiwa dalam dunia fisik, namun harus diingat bahwa dunia manusia dalah dunia kebebasan, dimana di dalanya terdapat pilihan-pilihan yang bersifat deterministik.   Pemahaman terhadap arti-arti subyektif. Pandangan ini kemudian dilanjutnya oleh Max Weber

  1. Pragmatisme Amerika dan Psikologi Sosial.

Konstribusi utama sosiologi Amerika sampai dewasa ini adalah perkembangan ilmu psikologi sosial yang melahirkan perspektif interaksionalisme simbolik. Perkembangan ini dikaitkan dengan aliran Chicago tahun 1920-1930. perlu dikatahui, bahwa sebenarnya perkembangan sosiologi Amerika sampai sejauh ini telah didahului oleh penyerapan akar-akar sosiologi yang berkembangan luas di Eropa sebelumnya. Karakter khas dalam mentalitas Amerika adalah bahwa mereka tidak bisa menerima ide-ide yang bersifat spekulatif, abstrak, dan tidak memiliki nilai guna praktisnya secara langsung. Karenanya perspektif sosiologi yang berkembang di Amerika disebut dengan sosiologi pragmatis. Menurut mereka, oide-ide tentu saja berkaitan erat dengan tindakan manusia itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengatasi problem-probblem sosial secara nyata, dan tidak lagi bersifat abstrak serta spekulatif.

Demikian itu akar dan tahapan pertumbuhan teori sosial yang muncul hingga dewasa ini. Namun perlu diingat, bahwa perspektif yang ada ini bukanlah sesuatu yang final. Sebab teori sosial selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan di masa mendatang akan muncul perspektif-perspektif baru lagi unmtuk melihat masyarakat.

  1. B.    Paradigma Ilmu Sosial

            Paradigma dapat didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang. Ada yang menyatakan paradigma merupakan citra yang fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan yang seharusnya dikemukan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. Paradigma diibaratkan sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar, tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya.

George Ritzer mendefinisikan tentang paradigma gambaran fundamental mengenai subjek ilmu pengetahuan. Ia memberikan batasan apa yang harus dikaji, pertanyaan yang harus diajukan, bagaimana harus dijawab, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam memahami jawaban yang diperoleh. Paradigma merupakan unit consensus yang amat luas dalam ilmu pengetahuan dan dipakai untuk memalakukan pemilihan masyarakat ilmu pengetahuan (sub-masyarakat) yang satu dengan masyarakat pengetahuan yang lain. Dengan paradigma menjadikan suatu pengetahuan akan mendapatkan informasi teori yang dapat mengkoordinasikan pengetahuan dan memberikannya makna.

Sebagai suatu konsep paradigma pertama kali dikenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya the structure of scientific revolution, kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs melalui bukuya socilology of sociology 1970. Tujuan utama dalam bukunya Kuhn; ia menentang asumsi yang berlaku secara umum dikalangan ilmuan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Kalangan ilmuan pada umumnya berdiri bahwa perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan terjadi secara komulatif. Kuhn menilai pandangan demikian merupakan mitos yang harus dihilangkan. Sedangkan tesisnya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukan terjadi secara komulatif tetapi secara revolusi. Perubahan yang utama dan penting dalam ilmu pengetahuan terjadi akibat dari revolusi, bukan karena perkembangan secara komulatif. (George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda).

Paradigama sosial mengacu pada orientasi perceptual dan kognitif yang dipakai oleh masyarakat komunikatif untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dalam kehidupan sosial. Paradigma sosial terbatas pada pandangan dua hal; pertama, paradigma sosial yang hanya dimiliki oleh kalangan terbatas dan tidak melulu diterima oleh anggota masyarakat. Masyarakat yang menerima paradigma ini masyarakat ilmiah, terciptanya komunikasi guna menciptakan paradigma sosial. Kedua, paradigma sosial yang berlaku dalam aspek tertentu dari kehidupan dan bukan aspek yang menyeluruh. Paradigma sosial lebih terbatas dalam ruang lingkung penerimaan dari pada pandangan dunia yang berlaku, sebagai element dasar dari paradigma sosialmerupakan pandangan dunia baik dalam komponen dasar, keyakinan atau system keyakinan dan nilai-nilai yang terkait.  Sebagaimana dalam pandangan Stephen Cotgrove paradigma memberikan kerangka makna, sehingga pengalaman memberikan makna dan dapat dipahami.

Terdapat beberapa paradigma sosial yang berkembang, diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. 1.  Ilmu Sosial Posivistik

Positivistic merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan faham aliran ini pada ontology realisme yang menyatakan bahwa realitas ada (exist) dalam kenyataan berjalan sesuai dengan hokum alam (natural lows).       Positivis muncul pada abad 19 yang dipelopori oleh Auguste Comte. Dalam pencapai kebenaran maka harus menanyakan lagsung pada objek yang diteliti, dan objek dapat memberikan jawaban langsung pada peneliti yang bersangkutan. Metodologi yang digunakan eksperiment empiris atau metodologi yang lain agar temuan yang diperoleh benar-benar objektif dan menggambarkan yang sebenar-benarnya.

Ilmu sosial positivistic digali dari beberapa pemikiran dari tokoh-tokohnya yakni Saint Simon (Prancis), Auguste Comte (Prancis), Herbert Spencer (Inggris), Emile Durkheim (Prancis), Vilfredo Pareto (Italia). Saint Simon menggunakan metodologi ilmu alam dalam membaca realitas sosial masyarakat, ia mengatakan bahwa dalam mempelakjari masyarakat harus menyeluruh dikarenakan gejala sosial saling berhubungan satu dengan yang lain dan sejarah perkembangan masyarakat sebennarnya menunjukan suatu kesamaan. Ilmu pengetahuan bersifat positif yang dicapai melalui metode pengamatan, eksperimentasi dan generalisasi sebagaimana digunakan dalam ilmu alam.

  1. 2.     Ilmu Sosial Kontruktivisme

            Paradigma konstruktivis dalam ilmu sosial merupakan sebagai kritik terhadap ilmu sosial positivistic. Menurut paradigma ini, yang menyatakan bahwa realitas sosial secara otologis memiliki bentuk yang bermacam-macam merupakan konstruksi mental, berdasarkan pengalman social, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukan.      Realitas sosial yang diamati seseorang tidak dapat digeneralisir pada semua orang yang biasa dilakukan oleh kaum positivistic. Epistemologi antara pengamatan dan objek dalam aliran ini bersifat satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi antara keduanya. Aliran ini menggunakan metodologi hermeneutic dan sialektis dalam proses mencapai kebenaran. Metode yang pertama kali dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat orang-perorang, kemudian membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang sehingga tercapai suatu konsensus tetang kebenaran yang telah disepakati bersama.

Dalam ilmu sosial positivistic bersifat bebas nilai, objektif dan dalam perubahan yang terjadi dalam masyarkat memandangnya pada evolusi social. Perubahan yang terjadi dengan evolusi tersebut yang menekannkan pada ekulibrium ini, sehingga dalam ilmu sosial positivistic lebih bersifat status quo dan tidak peka perubahan. Pandangan yang digunakan dalam ilmu ini menggunakan pendekatan makro melihat realitas sosial dengan menggunakan system dan bagaiman individu terbentuk oleh system sehingga bersifat deterministic.

Aliran konstruktivis merupakan respon terhadap positivistic dan memiliki sifat yang sama dengan positivistic, sedangkan yang membedakan objek kajiannya sebagai star awal dalam memandang realitas social. Positivistic berangkan dari system dan struktur social sedangakan konstruktivis berangkat dari subjek yang bermakna dan memberikan makna dalam realitas sosial. Jika mau diturunkan dalam metodologi penelitian menjadi tujuan ilmu sosial ini memahami realitas social, ilmu bersifat neutral dan bebas nilai. Asumsi dasar yang digunakan bahwa manusia sebagai mahluk yang berkesadaran.

  1. 3.     Ilmu Sosial Kritis

            Ilmu sosial kritis tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filosof kontemporer di Jerman yang mencoba mengembangkan teori Marxian guna memecahkan persolan yang dihadapi sekarang. Teori sosial ini merupakan upaya pengkritisan terhadap the father dari filsafat Jerman dan mengkritisi pemikiran Marx yang telah menjadi ideology bukannya ilmu. Marx yang telah menjadi ideology dapat dilihat pada Negara komunis sehingga ajaran Marx membatu dan tidak besifat transformative.

Secara garis besar Mazhab Frankfurt dalam kelahirannya upaya mengkritisi pemikiran ilmu sosialyang selama ini dan realitas sekarang. Ritzer mencoba memetakan tentang sasaran kritik para pemikir dari mazhab Frankfurt yakni ada lima macam, pertama kritik terhadap dominasi ekonomi, kritik terhadap sosiologi pada intinya mengatakan bahwa sosiologi bukanlah sekedar ilmu atau metode sendiri tetapi harus dapat mentransformasikan struktur sosialdan membantu manusia keluar dari tekanan struktur, kritik filsafat positivistic yang memandang manusia sebagai objek (alam) dan tidak tanggap terhadap perubahan, kritik terhadap masyarakat modern yang telah dikuasai oleh revolusi budaya, kritik budaya (birokrasi) yang menyebabkan masyarakat dibatasi oleh mekanisme adminitrasi, dan melahirkan budaya semu yang melahirkan represifitas struktur yang melumpuhkan manusia.

Teori kritis dalam mengkritik masyarakat modern dilakukan dengan dua cara; pertama, menelusi akar-akar berfikir positivistic masyarkat modern dengan melakukan proses rasionalisasi dalam masyrakat barat. Kedua, menunjukan cara berfikir positivistic yang telah mewujudkn dirinya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku sebagai ideology yang diterima sukarela oleh masyarakat modern. Mereka ingin mengkritik masyarakat modern sebagai struktur yang telah menindas, melainkan terlebih cara berfikir positivistiklah yang menjadi ideology dan mitos. Rasionalitas pada zaman ini berfungsi sebagai ideology dan dominasi, dan menjadikan cara berfikir saitis telah membeku menjadi ideology atau mitos. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan mengamdi kepada manusia melainkan manusia yang mengabdi kepada ilmu pengetuan dan teknologi. Menurut mazab ini manusia sekarang tidak ditindas oleh manusia yang lain tetapi ditindas oleh system teknologi mencengkram segenap alamiah dan social manusia. Apa yang meeka sebut iu merupakan rasional teknologis, merupakan karakter dari zaman rasional sekarang ini. Pada genrasi pertama mereka mengalami jalan buntu dikarenakn mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dari masyarakat yang mereka kritik. Pada teori kritis pertama konsep praksis merupakan kerja dalam pandangan Marxian. Praksis emansipatoris yang mereka lakukan dapat menimbulkan perbudakan baru karena emansipasi penguasaan baru. Oleh karena itu Habermas sebgai generasi kedua menawarkan praksis kdisamaping praksis kerja. Hal tersebut dikarenakan komunikasi msih ada kebebasan sehingga masih ada tempat bagi rasio kritis. Degan ide komuikasi Habermas mengtasi positivisme dengan menunjukan kjeterkaitan antara teori dan praktik. Praktis kerja dan komunikasi merupakan dua tindakan dasar manusia yang menentukan manusia sebgai spesies bergerak dan hidup di dalam duania.

  1. 4.  Ilmu Sosial Profetik

             Secara kelahirannya ISP merupakan suatu hasil dari pemikiran tokoh yang prihatin melihat realitas sekarang dan mencoba untuk melakukan transformasi guna menciptakan yang lebih baik. ISP sebagai produks dari pemikiran perlu mendapatkan pengkritisan sebagai sarana pembenahan baik segi teori ataupun metodologinya sehingga ISP dapat sejajar dalam paradigma ilmu sosialyang lain. ISP selama ini, merupakan suatu gerilya intelektual dan masih dimiliki oleh kalangan akdemisi tetapi hanya sekedar wacana dan discausce.

Pemahaman kalangan akademisi tentang ISP belum dapat disejajarkan paradigma ilmu sosial yang lain. Pemahaman tersebut menjadikan akademisi kurang begitu serius, menjadikan ilmu ini setara dan sejajar dengan paradigma ilmu sosialyang lain bercorak liberal ataupun yang perfeksionis. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih dalam tentang ISP guna dapat merekonstruksinya, agar ISP dapat digunakan untuk melihat dan menyelesaikan problem social yang selama ini terjadi. Untuk lebih jauh dapat dilihat pemikiran tokoh yang mencoba melontarkan ISP sebagai alternative dalam teori sosial kontemporer.

  1. C.    Aspek – Aspek  Perubahan Sosial

            Dalam ilmu sosiologi dibedakan antara sosiologi makro dan sosiologi mikro. Sosiologi makro adalah ilmu sosiologi yang mempelajari pola-pola sosial bersekala besar terutama dalam pengertian komparatif dan historis, misalnya antara masyarakat tertentu, atau antara bangsa tertentu. Sosiologi mikro lebih memberikan perhatian pada perilaku sosial dalam kelompok dan latar sosial masyarakat tertentu. Berangkat dari pengertian tersebut agak sulit menempatkan studi perubahan sosial, apakah dalam posisi sosiologi makro atau mikro. Akan tetapi, mempertimbangkan beberapa hal, seperti akan dijelaskan kemudian, studi perubahan sosial berwajah ganda, baik sosiologi makro maupun mikro.             Namun demikian, merumuskan suatu konsep atau definisi yang dapat diterima berbagai pihak merupakan pekerjaan yang sulit dan bisa jadi tidak bermanfaat. Itulah sebabnya, dalam kajian ini teori perubahan sosial yang dikedepankan tidak berpretensi untuk memuaskan sejumlah tuntutan. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan satu pengertian perubahan sosial adalah terjadinya perubahan dari satu kondisi tertentu ke kondisi yang lain dengan melihatnya sebagai gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal itu terjadi lebih sebagai dinamika “bolak-balik” antara hakikat dan kemampuan manusia sebagai makhluk yang hidup dan memiliki kemampuan tertentu (faktor internal) berdialektika dengan lingkungan alam (fisik), sosial, dan budayanya (faktor eksternal). Persoalan yang dibicarakan oleh teori perubahan sosial antara lain sebagai berikut. Pertama, bagaimana kecepatan suatu perubahan terjadi, ke mana arah dan bentuk perubahan, serta bagaimana hambatan-hambatannya. Dalam kasus masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan melihat sejarah perkembangan sosialnya. Seperti diketahui, Indonesia mengalami proses percepatan pembangunan, atau modernisasi awal terutama setelah tahun 1900-an, yakni ketika Belanda memperkenalkan kebijakan politik etis. Akan tetapi, seperti akan dijelaskan kemudian, percepatan perubahan di Indonesia terutama terjadi setelah tahun 1980-an. Hal itu berkaitan dengan pengaruh timbal balik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta beberapa kemudahan yang disebabkan faktor tersebut.

Kedua, faktor apa yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Dalam hal ini terdapat enam faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial, yaitu :

  1. Penyebaraan informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan (pemikiran);
  2. Modal, antara lain Sumber Daya Manusia ataupun modal finansial;
  3. Teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesusai dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
  4. Ideologi atau agama, bagaimana agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap porses perubahan sosial;
  5. Birokrasi, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya;
  6. Agen atau aktor.

Ketiga, dari mana perubahan terjadi, dari negara, atau dari pasar bebas (kekuatan luar negeri), atau justru dari dalam diri masyarakat itu sendiri.

Keempat, hal-hal apa saja yang berubah dan bagaimana perubahan itu terjadi. Seperti diketahui, perubahan dapat sesuatu yang berbentuk fisik (tampak/material), misalnya terjadinya pembangunan dalam pengertian fisik, tetapi ada pula hal-hal yang tidak tampak (nonmaterial), seperti pemikiran, kesadaran, dan sebagainya.

Kelima, hal-hal atau wacana-wacana apa saja yang dominan dalam proses perubahan sosial tersebut? Misalnya, untuk kasus Indonesia di antara enam faktor perubahan seperti disinggung di atas,  di antaranya yang dominan, dan mengapa hal tersebut terjadi.

Keenam, bagaimana membedakan konteks-konteks perubahan dalam setiap masyarakat dan bagaimana proses sosial tersebut berlangsung. Dalam masalah ini, pertama, ada yang disebut proses reproduksi, yakni proses pengulangan-pengulangan dalam ruang dan waktu yang berbeda seperti halnya warisan sosial dan budaya dari masyarakat sebelumnya. Kedua, apa yang disebut sebagai proses transformasi, yakni suatu proses perubahan bentuk atau penciptaan yang baru, atau yang berbeda dari sebelumnya (Aprinus Salam, 2004:3).

BAB III

PENUTUP

 

  1. A.     Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Perkembangan teori sosiologi tidak lepas dari pengaruh perubahan sosial, dan pertumbuhan intelektual yang berkembang pada abad pertengahan.
  2. Ilmu sosial dinamakan demikian, karena ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehiduapan bersama sebagai objek yang dipelajari.
  3. Perkembangan teori sosial selanjtnya melahirkan teori-teori, antara lain :
    1. Positivisme Perancis Paska-Revolusi
    2. Historisisme Jerman.
    3. Pragmatisme Amerika dan Psikologi Sosial.
  4. Paradigma merupakan unit consensus yang amat luas dalam ilmu pengetahuan dan dipakai untuk memalakukan pemilihan masyarakat ilmu pengetahuan (sub-masyarakat) yang satu dengan masyarakat pengetahuan yang lain.
  5. Paradigama sosial mengacu pada orientasi perceptual dan kognitif yang dipakai oleh masyarakat komunikatif untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dalam kehidupan sosial.
  6. Terdapat beberapa paradigma sosial yang berkembang, diantaranya adalah sebagai berikut :
    1. Ilmu Sosial Posivistik

Positivistic merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan.

  1. Ilmu Sosial Kontruktivisme

Menurut paradigma ini, yang menyatakan bahwa realitas osial secara otologis memiliki bentuk yang bermacam-macam merupakan konstruksi mental, berdasarkan pengalman social, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukan.

  1. Ilmu Sosial Kritis

Teori sosial ini merupakan upaya pengkritisan terhadap the father dari filsafat Jerman dan mengkritisi pemikiran Marx yang telah menjadi ideology bukannya ilmu.

  1. Ilmu Sosial Profetik

Secara kelahirannya ISP merupakan suatu hasil dari pemikiran tokoh yang prihatin melihat realitas sekarang dan mencoba untuk melakukan transformasi guna menciptakan yang lebih baik.

  1. Faktor-faktor  yang berpengaruh terhadap perubahan sosial, antara lain :
    1. Penyebaraan informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan (pemikiran);
    2. Modal, antara lain Sumber Daya Manusia ataupun modal finansial;
    3. Teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesusai dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
    4. Ideologi atau agama, bagaimana agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap porses perubahan sosial;
    5. Birokrasi, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya;
    6. Agen atau aktor.
  1. B.    Saran
  2. Bagi semua pihak yang peduli terhadap ilmu sosial, mari kita berusha memahami perkembangan teori sosial yang dapat mendorong berkembangnya ilmu sosial
  3. Bagi pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsug dengan pembangunan bidang sosial perlu ikut berpartisipasi terhadap peningkatan konsep pemikiran dalam pengaturan kehidupan sosial di masyarakat.
  4. Kepada para pemerhati ilmu sosial mari kita buka wacana pemikiran yang mampu membuka peluang-peluang bagi makin berkembangnya teori-teori sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILSAFAT ILMU DIBIDANG PENDIDIKAN April 21, 2010

Filed under: HUKUM,PENDIDIKAN,UMUM — biyot @ 11:02 am
Tags:

Mengingat banyaknya sorotan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia,    banyak pihak yang mengingatkan  perlu adanya telaah yang mendalam terhdap kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang diinginkan tidak hanya bersifat substansial seperti yang tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar sampai dengan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, akan tetapi hendaknya secara integral dapat membentuk manusia Indonesia yang hakiki yang mampu memiliki kecerdasan intelegensi, kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual.

Seiring dengan fenomena tersebut di atas, pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas telah dilaksanakan melalui berbagai upaya seperti, pengembangan dan perbaikan kurikulum, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan,  sistem evaluasi, pengembangan bahan ajar, pelatihan guru dan tenaga pendidik, dan usaha lainnya. (more…)

 

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.