Biyot's Blog

ayo maju jangan mundur !

Menjadikan Pluralisme Agama Sebagai Media Intgrasi Sosial Februari 9, 2012

Filed under: SOSIAL — biyot @ 9:02 am

Menjadikan Pluralisme Agama Sebagai Media Intgrasi Sosial

 

  1. I.    FENOMENA

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk (plural), kemajemukan bangsa Indonesia meliputi kemajemukan suku bangsa, kebudayaan daerah, bahasa daerah, mata pencaharian, agama dan sebagainya. Kemajemukan bangsa Indonesia disatu sisi merupakan aset bangsa, disisi lain menjadi potensi munculnya konflik sosial, baik yang bersifat horisontal maupun vertikal. Pengalaman sejarah menunjukkan adanya politik devide et impera (memecah belah dan adu domba) yang digunakan para penjajah merupakan upaya membenturkan pluralisme ke jurang penghancuran bangsa Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk pluralisme, Pluralitas termasuk pluralitas agama pada dasarnya merupakan sebuah realitas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keberadaan lima agama di Indonesia serta berbagai kepercayaan merupakan keanekaragaman bangsa di Indonesia dalam hal beragama,

Pluralitas pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan itu sendiri, yang tidak bisa dihindari dan ditolak. Karena pluralitas merupakan sunatullah, maka eksistensi atau keberadaanya harus diakui oleh setiap manusia. Namun pengakuan ini dalam tataran realitas belum sepenuhnya seiring dengan pengakuan secara teoritik dan kendala-kendala masih sering dijumpai dilapangan. Beberapa kasus konflik yang didasari pertentangan agama terjadi, diantaranya Kasus Ambon, Kasus Poso, Ketapang dan Kupang antara penganut Islam dan Kristen yang masih belum tuntas seluruhnya hingga kini, dimana kadang-kadang muncul konflik secara sporadis.

Fenomena demikian hingga saat ini terus terjadi, disatu sisi pluralisme agama menjadi kekuatan bangsa Indonesia, disisi lain justru menjadi sumber malapetaka. Kasus yang baru terjadi di Pandegelang, kemudian disusul di Temanggung, membuktikan kesadaran umat beragama tentang pluralitas agama masih relatif cukup rendah, hal ini dapat kita lihat dari adanya toleransi yang masih pada tataran kulit, belum menjadi kesadaran. Dengan masih adanya konflik antar agama dan klaim kebenaran, pluralitas agama masih menjadi sumber bencana dan anti integrasi, tetapi disisi lain tidak dapat dibafikkan dengan adanya pluralitas agama juga menjadi sumber kekuatan bangsa Indonesia.

 

  1. II.      TINJAUAN PUSTAKA

 

  1. 1.     Pluralisme Agama

Secara etimologi, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu “pluralisme” dan “agama”. Dalam bahasa Arab diterjemahkan “al-ta’addudiyyah al-diniyyah” dan dalam bahasa Inggris “religious pluralism“. Oleh karena istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. Pluralism berarti “jama'” atau lebih dari satu. Pluralism dalam bahasa Inggris menurut Anis Malik Thoha (2005: 11) mempunyai tiga pengertian, yaitu :

  • Pertama, pengertian kegerejaan : sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan.
  • Kedua, pengertian filosofis; berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu.
  • Ketiga, pengertian sosio-politis: adalah suatu system yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat kerakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.

Adapun tentang agama para ahli sosiologi dan antropologi cenderung mendefinisikan agama dari sudut fungsi sosialnya-yaitu suatu system kehidupan yang mengikat manusia dalam satuan-sataun atau kelompok-kelompok sosial. Sedangkan kebanyakan pakar teologi, fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansinya yang sangat asasi-yaitu sesuatu yang sakral.

Dari definisi diatas, maka dapat di tarik suatu pengertian bahwa “pluralitas agama” adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.

Namun dari segi konteks dimana “plurlisme agama’ sering digunakan dalam studi-studi dan wacana sosio-ilmiah pada era modern ini, memiliki definisi yang berbeda . John Hick, yang dikutip Anis Malik Thoha misalnya menyatakan : “…pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang, dan secara bertepatan merupakan respon real atau Yang Maha Agung dari dalam pranata cultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transpormasi wujud manusia dari pemusatan-diri menuju pemusatan hakiki terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata cultural manusia tersebut dan terjadi, sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas yang sama”.  Dengan kata lain, Hick menurut Anis menegaskan sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain.

Majelis Ulama Indonesia mendefiniskan Pluralisme Agama sebagai : “Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga”.

Lebih lanjut Nurchalish Madjid yang dikutip Adian Husaini, dalam majalah Media Dakwah Edisi No. 358 tahun 2005 pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi. Dia juga menyatakan bahwa ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil, yaitu :

  • pertama, sikap ekslusif dalam melihat agama lain (agama-agama yang lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya;
  • kedua, sikap inklusif (Agama-agama lain adalah bentuk inplisit agama kita);
  • ketiga sikap pluralis yang biasa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya ” Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama”, “Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah”. Atau ‘ Setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran”.

Komarudin Hidayat dalam Andito yang dikutif Atang Abdul Hakim dan Jaih Mobarak mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan salah satu dari tipe sikap keberagamaan yang secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas, masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat missionaris atau dakwah diangap tidak relevan.

 

  1. II.   Integrasi Sosial

            Menurut Tries Edy Wahyono (2009 : 188) integrasi memiliki dua pengertian, yaitu :

  1. Menciptakan  suatu kesatuan dengan menyatukan unsur-unsur tertentu;
  2. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu.

Integrasi sosial berkaitan erat dengan integrasi horizontal yang berakar pada masalah etnik, ras, geografis, dan agama. Sebuah integrasi sosial terjadi jika yang dikendalikan dan disatukan satu sama lain adalah unsur-unsur sosial (kemasyarakatan). Di dalam masyarakat integrasi sosial sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Integrasi sosial akan terbentuk bila sebagian besar masyarakat mempertahankan nilai-nilai dengan menggunakan norma dan pranata sosial serta memiliki batas-batas territorial terntentu.

Integrasi dalam konteks selanjutnya diartikan suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan kesimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa.

Menurut Menurut Claude Ake, integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok, yaitu :

  • Bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara.
  • Bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur prilaku politik setiap anggota masyarakat, consensus ini tumbuh dan berkembang diatas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan integrasi sosial di Indonesia hal ini terkait dengan struktur masyarakat Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk memang menemui persoalan integrasi. Masyarakat negara yang sedang berkembang seperti Indonesia pada dasarnya belum merupakan suatu kesatuan sehingga Integrasi umumnya menjadi permasalahan yang lebih utama dibandingkan dengan masalah pembangunan ekonomi.

Hal ini ditunjukkan dengan banyak terjadinya konflik dimana-mana. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa unsur-unsur yang ada di Indonesia belum berfungsi secara satu kesatuan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana membuat unsur-unsur yang ada di Indonesia menjadi suatu sistem yaitu adanya jalinan kesatuan antara satu unsur dengan unsur yang lain, atau bagaimana membuat Bangsa Indonesia dapat terintegrasi secara nasional.

Untuk menjelaskan Integrasi nasional lebih lanjut, memulainya dengan mengingat kembali pendapat dari Van Den Berghe yang menjelaskan mengenai karakteristik yang menjadi sifat dasar dari sebuah masyarakat majemuk, yaitu sebagai berikut:

  1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan atau lebih tepatnya, sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
  2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer
  3. Kurang mengembangkan consensus diantara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar
  4. Secara relatif sering kali terjadi konflik diantara kelompok lain
  5. Secara relatif, integrasi nasional tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi
  6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Menurut pemaparan Van Den Berghe tersebut, ia menyatakan bahwa masyarakat majemuk tidak dapat digolongkan begitu saja ke dalam salah satu dari dua jenis masyarakat menurut model analisis Emile Durkheim, yaitu sebagai berikut:

  1. Suatu masyarakat majemuk tidak disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter, yaitu suatu masyarakat yang terbagi ke dalam berbagai kelompok yang biasanya merupakan kelompok-kelompok berdasarkan garis keturunan tunggal, tetapi memiliki struktur kelembagaan yang bersifat homogeneous.
  2. Suatu masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat dengan tingkat diferensial yang tinggi dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan, tetapi bersifat komplementer dan salingt bergantung satu sama lain

Dengan demikian, ketika menggunakan terminologi dari Emile Durkheim, Van Den Berghe menyatakan bahwa solidaritas mekanik yang diikat oleh kenyataan maupun solidaritas organis yang diikat oleh saling ketergantungan diantara bagian-bagian dari suatu sistem sosial tidak mudah ditumbuhkan di dalam masyarakat yang bersifat majemuk.

 

  1. III.    ANALISIS

Dari uraian mengenai Menjadikan Pluralisme Agama Sebagai Media Intgrasi Sosial yang ditulis oleh Amir Tajrid, M. Ag, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan tersebut. Pada bagian ini analisis dilakukan dengan mendiskripsikan permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan tersebut.

Pada latar belakang permasalahan  dikemukakan bahwa relaitas dunia yang plural selanjutnya berkembang menjadi pluralisme. Dilihat dari konteksnya prularisme merupakan ajaran tentang kemajemukan, sehingga keadaan yang beraneka ragam akan melahirkan pemahaman akan adanya keyakinan bahwa secara teoritis dan praktis, manusia harus menerima keadaan masyarakat yang majemuk. Berkenaan dengan munculnya paham pluralisme terutama pluralisme agama beberapa tahun terakhir ini, maka wacana tentang pluralisme agama menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendikiawan muslim sekaligus nampaknya juga memunculkan pro dan kontra dikalangan para pemikir, cendikiawan dan para tokoh agama.

Pluralisme agama merupakan persoalan yang sangat mendasar untuk diangkat karena persoalan ini sudah masuk pada wilayah yang sangat sensitive yakni persoalan teologi dan syari’ah. Mengingat begitu pentingnya persoalan paham pluralisme agama, maka diskripsi tentang  pluralisme agama menjadi tren untuk dibahas disemua kalangan.

Pada bagian lain juga dikemukakan bahwa pluralitas agama pada saat ini masih dianggap sebagai barang haram dan belum bisa diterima secara total oleh umat beragama. Perbedan pandangan tentang pluralisme agama ini tidak lepas dari sejarah adanya gagasan tentang pluralisme agama. Untuk memahami pluralisme agama, perlu ditelusuri sejarahnya, paling kurang sejak awal abad ke-20 . Ketika itu seorang teolog Kristen Jerman bernama Ernst Troeltsch mengungkapkan perlunya bersikap pluralis ditengah berkembangnya konflik internal agama Kristen maupun antar agama. Dalam artikelnya berjudul ” The Place of Chritianity among the Word Relegions”, ia menyatakan, umat Kristiani tidak berhak mengklaim paling benar sendiri.

Pendapat senanda banyak dilontarkan sejumlah pemikir dan teolog Kristen antara lain, seperti William E. Hocking dan sejarawan terkenal Arnpld Toynbee. Oleh karena itu gerakan ini dapat dikatakan sebagai “liberalisasi agama Kristen” yang telah dirintis dan diasaskan oleh tokoh Protestan liberal Friedrich Schleiremacher pada sekitar abad pertengahan ke-19 lewat pergerakannya yang dikenal dengan “Liberal Protestantism“. Konplik internal Kristen yang hebat ketika itu sampai mendorong Presiden AS, Grover Cleveland, turun tangan untuk mengakhiri perang antar aliran tersebut. Pada awal-awal abad ke-20 juga mulai bermunculan bermacam-macam aliran fundamentalis Kristen di Amerika Serikat. Jadi selain konplik antar aliran Kristen, ternyata faktor politik juga sangat erat dengan latar belakang gagasan ini.  

Sebagai sebuah bentuk liberalisasi agama, Pluralisme Agama adalah respon teologis terhadap political pluralism  yang telah cukup lama digulirkan (sebagai wacana) oleh para peletak dasar-dasar demokrasi pada awal dan yang secara nyata dipraktikan oleh Amerika Serikat.

Kecendrungan umum dunia Barat pada waktu itu telah berusaha menuju modernisasi di segala bidang. Dan salah satu ciri dari modern adalah demokrasi, globalisasi dan HAM. Maka, dari sinilah lahir political pluralism. Jika dilihat dari konteks itu, maka Relegious Pluralism pada hakikatnya adalah gerakan politik par excellen dan bukan gerakan agama. Setiap manusia dipandang sama ” by virtue of being human, tidak ada ras, suku, angsa atau agama yang berhak mengklaim bahwa dirinya paling unggul.

Dalam hal pluralitas agama harus dikaji dan dimanfaatkan dalam konteks mengkaitkan secara positif realitas teologis dengan realitas sosial, dapat dikakji bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk dalam beragama meruapakan hal yang secara  realitis ada dalam kehidupan masyarakat. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Dalam pandangan Islam Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk meyakini agama yang dipilihnya dan beribadat menurut keyakinan tersebut. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang berbicara tentang penerimaan petunjuk atau agama Allah. Penerimaan terhadap sebuah keyakinan agama adalah pilihan bebas yang bersifat personal. Barang siapa yang sesat berarti ia menyesatkan dirinya sendiri (QS. al-Isra’[17]:15). Orang yang mendapat petunjuk yang benar tidak akan ada yang menyesatkannya (QS. al-Zumar [39]: 37) dan orang yang sesat dari jalan yang benar tidak akan ada yang dapat menunjukinya selain Allah (Qs. al-Zumar [39]: 9). Selain prinsip tidak ada paksaan dalam agama (QS al-Baqarah [2]: 256), juga dikenal prinsif “untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku”. (QS al- Kafirun [109]: 6). Sungguhpun demikian, manusia diminta untuk menegakan agama fithrah (QS al-Rum [30]: 30). Fithrah adalah ciptaan dan agama adalah ciptaan Allah. Dua ciptaan dari Maha Pencipta yang sama, yaitu manusia dan agama, tidak mungkin melahirkan kontradiktif. Karena itu, opsi yang terbaik adalah memilih agama ciptaan Allah. Intinya sama sepanjang sejarah, yang dibawa oleh para Nabi/Rasul dan disempurnakan dengan kedatangan Nabi/Rasul terakhir, Muhammad Saw.  Pluralitas adalah merupakan “hukum ilahi dan “sunnah” ilahiyah yang abadi disemua bidang kehidupan, sehinga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama semua makhluk Allah  bahkan manusia, macamnya, afialiasinya, dan tingkat prestasi (performance) dalam melaksanakan kewajibannya .

            Dalam uraian lain dikemukakan bahwa sikap dan pandangan keberagamaan masyarakat Indonesia  masuk dalam katagori sikap dan pandangan ekslusif, hal ini disebabkan persepsi yang berbeda dalam memahami pluralisme agama, terdapat beberapa kelemahan dalam mengimplementasikan pluralisme agama, kelemahan-kelemahan itu antara lain terdapat pandangan bahwa kaum pluralis mengklaim bahwa pluralisme menjunjung tinggi dan mengajarkan toleransi, tetapi justru mereka sendiri tidak toleran karena menafikan “kebenaran ekslusif” sebuah agama. Mereka menafikan klaim “paling benar sendiri” dalam suatu agama, akan tetapi justru faktanya “kaum pluralis”lah yang mengklaim dirinya paling benar sendiri dalam membuat dan memahami statemen keagamaan (religion statement). Kedua, adanya “pemaksaan” nilai-nilai dan budaya barat (weternisasi), terhadap negara-negara dibelahan dunia Timur, dengan berbagai bentuk dan cara, dari embargo ekonomi sampai penggunaan senjata dan pengerahan militer secara besar-besaran seperti tengah menimpa Irak saat ini. Mereka merelatifkan Tuhan-Tuhan yang dianggap absolute oleh kelompok-kelompok lain. Namun disaat yang sama “secara tanpa sadar” mereka mengklaim bahwa Tuhan mereka sendiri yang absolute.  

Pluralisme tidak membenarkan penganut atau pemeluk agama lain untuk menjadi dirinya sendiri, atau mengekspresikan jati dirinya secara utuh, seperti mengenakan simbul-simbul keagamaan tradisional. Jadi wacana pluralisme sebenarnya merupakan upaya penyeragaman (uniformity) atau menyeragamkan segala perbedaan dan keberagamaan agama. Dan secara antologi ini jelas bertentangan dengan sunatullah yang pada gilirannya akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Gagasan penyamaan agama oleh sebagian kalangan kemudian dipopulerkan dengan istilah pluralisme agama yang dikembangkan sampai ke level operasional kehidupan sosial, seperti penghalalan perkawinan antar-agama dan sebagainya tidak terlalu tepat disandarkan pada ide Trancendent Unity of Relegion yang secara sistimatis dikembangkan oleh Fritchof Schuon.

Dengan gagasan ini “Pluralisme Agama” itu, maka tidak boleh ada “truth claim”, bahwa hanya satu agama saja yang benar. Dengan gagasan itu, maka masing- masing agama tidak boleh mengklaim memiliki kebenaran secara mutlak, karena masing-masing mempunyai metode, jalan atau bentuk untuk mencapai Tuhan. Trancendent of Unity sendiri berpendapat, bahwa semua agama esensinya semua dianggap sama saja, sebab agama-agama itu didasarkan kepada sumber yang sama, Yang Mutlak. Bentuknya bisa berbeda karena manfestasi yang berbeda

ketika menanggapi yang mutlak. Tapi semua agama dapat bertemu pada level esoteris, kondisi internal atau batin, dan berbeda dalam bentuk lahirnya (eksoteris) saja.  Jika dicermati, Pluralisme agama sebenarnya merupakan agama baru, dimana sebagai agama dia punya Tuhan sendiri, nabi dan kitab suci serta ritual sendiri, sebagaimana humanisme juga merupakan agama, dan Tuhannya adalah nlai-nilai kemanusiaan, seperti yang dikatakan August Comte. John Dewey mengatakan demokrasi adalah agama dan Tuhannya adalah nilai demokrasi.

            Selanjutnya untuk menjadikan pluralitas sebagai media integrasi sosial dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan  bangsa, maka diperlukan proses yang integral, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fase Akomodasi

Proses meredakan pertentangan/konflik dengan adanya usaha penyesuaiananggota masyarakat guna mencapai kestabilan.

Terdapat beberapa bentuk akomodasi :

a. Coercion

Salah satu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan adanya paksaan. Selain ada paksaan suatu masyarakat dapat terintegrasi karena adanya saling ketergantungan diantara berbagai kelompok/satuan social tersebut dibidang tertentu, seperti ekonomi.

b. Compromise

Salah satu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi.

c. Toleration

Salah satu bentuk akomodasi yang terkadang muncul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, namun menjadi karakter seseorang/kelompok untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan.

d. Konsiliasi

Bentuk akomodasi yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan berlangsungnya diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang bertikai dalam suatu persoalan yang dipertentangkan. Pada umumnya, terjadi dalam kehidupan politik. Lembaga politik yang berupa badan-badan yang bersifat parlementer menampung berbagai kepentingan kelompok yang saling bertemu satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang terjadi diantara mereka dengan cara damai.

e. Mediasi

Dilakukan apabila kedua belah pihak yang bertikai menyepakati adanya pihak ketiga sebagai mediator untuk memberi nasihat mengenai bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan pertentangan.

f. Arbitrasi/Perwasitan

Dilakukan apabila kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau dengan terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

g. Stalemate

Salah satu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan menghentikan pertentangannya pada suatu titik tertentu disebabkan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga keduanya sudah tidak memiliki kemungkinan bagi untuk maju atau mundur

h. Ajudication

Salah satu bentuk akomodasi dimana penyelesaian perkara diserahkan pada hokum atau pengadilan

2. Fase Kerja Sama

Fase kedua setelah terjadinya akomodasi adalah fase kerja sama dimana kerja  sama merupakan suatu bentuk interaksi social yang pokok dan menjadi proses utama suatu integrasi.

Dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Suatu Pengantar” Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 bentuk kerja sama, yaitu :

  a.   Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong

  b.   Bergaining (pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara 2 organisasi atau lebih

   c.   Kooptasi (proses penerimaan unsure-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan

  d.   Koalisi (Kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama)

  e.   Joint Venture (kerja sama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu atau usaha patungan)

3. Fase Koordinasi

Merupakan tahap ke-3 ini diperlukan untuk menyempurnakan bentuk kerja sama yang telah terjalin

4. Fase Asimilasi

Proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat diantara beberapa orang atau kelompok serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapai tujuan bersama.

Suatu asimilasi akan mudah terjadi apabila didorong oleh beberapa factor sebagai berikut :

  • Adanya toleransi diantara kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan sendiri melalui proses akomodasi
  • Adanya kesempatan yang sama dalam bidang tertentu. Contoh :
  • Ekonomi (pemenuhan kebutuhan barang dan jasa) pada tiap-tiap individu dan kelompok
  • Adanya sikap saling mengahrgai terhadap kebudayaan yang dimilki oleh masyarakat lain
  • Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di masyarakat
  • Adanya pengetahuan tentang persamaan unsure kebudayaan yang berlainan sehingga mendekatkan masyarakat pendukung kebudayaan yang satu dengan yang lainnnya.

 

  1. IV.   KESIMPULAN
  2. Relaitas dunia yang plural selanjutnya berkembang menjadi pluralisme.
  3. Prularisme merupakan ajaran tentang kemajemukan, sehingga keadaan yang beraneka ragam akan melahirkan pemahaman akan adanya keyakinan bahwa secara teoritis dan praktis, manusia harus menerima keadaan masyarakat yang majemuk.
  4. Pluralisme agama merupakan persoalan yang sangat mendasar untuk diangkat karena persoalan ini sudah masuk pada wilayah yang sangat sensitive yakni persoalan teologi dan syari’ah.
  5. Perbedan pandangan tentang pluralisme agama ini tidak lepas dari sejarah adanya gagasan tentang pluralisme agama.
  6. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya.
  7. Terdapat beberapa kelemahan dalam mengimplementasikan pluralisme agama, kelemahan-kelemahan itu antara lain terdapat pandangan bahwa kaum pluralis mengklaim bahwa pluralisme menjunjung tinggi dan mengajarkan toleransi, tetapi justru mereka sendiri tidak toleran karena menafikan “kebenaran ekslusif” sebuah agama.
  8. Untuk menjadikan pluralitas sebagai media integrasi sosial dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan  bangsa dapat dilakukan melalui proses :
    1. Fase Akomodasi
    2. Fase Kerja Sama
    3. Fase Koordinasi
    4. Fase Asimilasi
Iklan