Biyot's Blog

ayo maju jangan mundur !

BELA NEGARA Agustus 13, 2017

Filed under: PEMBELAJARAN — biyot @ 11:35 am
  1. FUNGSI DAN UNSUR NEGARA

 

Pengertian Negara

Kita tidak dapat melihat atau meraba wujud  negara karena negara bersifat abstrak ( in abstracto )

Namun untuk mengetahui negara kita dapat telusuri dari unsur-unsur negara seperti penduduk, wilayah dan pemerintah.

Istilah negara diterjemahkan dari bahasa Balanda/Jerman dari kakta staat, bahasa Inggris state, dan bahasa Perancis etat. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin status, diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak atau tetap.

Menurut Kranenburg, kata lo stato, (dari bahasa  Italia) yang dipergunkan pada abad ke-15 juga dialihkan dari kata Latin status, kata lo stato pada awalnya diartikan keseluruhan jabatan tetap, tetapi kemudian berkembang memiliki arti pejabat-pejabat dari jabatan  itu sendiri, kemudian diartikan penguasa beserta pengikutnya, lebih luas lagi dalam arti wilayah yang dikuasai. Isitilah lo stato pertama kali diperkenalkan oleh Machiavelli dalam bukunya Il Principe.

 

Beberapa definisi negara menurut para ahli

 

  1. Roger H. Soltau

Negara ialah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan atas nama masyarakat.

  1. Max Weber

Negara ialah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam wilayah

  1. George Jellinek

Negara ialah organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu.

  1. Mr. Kranenburg

Negara ialah organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa.

  1. Soenarko

Negara ialah suatu organisasi masyarkat yang mempunyai daerah tertentu, yaitu tempat kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverein (kekuasaan).

  1. G. Pringgodigdo

Negara ialah suatu organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-uinsur tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga terbentuk suatu nation (bangsa).

 

Dengan demikian negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekrja sama untuk mengejar tujuan bersama. Dapat dikatakan tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang dan menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

Menurut Harold J Laski tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Sedang negara yang berhaluan Maexisme-Leninisme  bertujuan untuk membangun masyarakat komunis sehingga Bonum Poblikum selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis.

 

  1. Fungsi Negara

Negara seabagai organisasi puncak ( top organitaion ) dan juga orgaisasi kekuasaan mempunyai fungsi yang berbeda dengan organisasi lain yang ada di negara tersebut.

Perbedaan penting antara organisasi negara dengan organisasi lain adalah organisasi negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh organisasi lainnya beserta segenap warga negara. Dengan kata lain harus mematuhi kebijkan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Selain memilki kedaulatan organisasi negara juga dilengkapi dengan alat-alat pemaksa seperti Polisi, Tentara dan alat negra lainnya.

Para ahli merumuskan fungsi negara secara berbeda-beda tergantung pada titik berat perhatian dan latar belakang perumusan tujuan dan fungsi negara tersebut. Selain itu juga dipengaruhi oleh pandangan dan ideologi yang dianut oleh negara dan ahli tersebut. Namun demikian menurut Budiardjo, bahwa setiap negara terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu :

  1. Melaksanakan penertiban (law and order), untuk mencapai tujuan bersama dan menceagah bentrokan-bentrokan  dakam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penrtiban atau bertindak sebagai stabilisator.
  2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya
  3. Fungsi Pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar sehingga negara harus diperelengkapi dengan alat-alat pertahanan.
  4. Menegakkan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

 

Fungsi dan tujuan negara tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan, sehingga para ahli sering kali mengandengkan tujuan dan fungsi negara.

Sekalipun saling berkaitan tujuan dapat dibedakan dengan fungsi. Perbedaan tersebut menurut Isjwara adalah :

  1. tujuan menunjukkan dunia cita yakni suasana ideal yang harus dijelmakan sedang fungsi adlah pelaksanaan – pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai.
  2. tujuan merupakan ide yang statis, sedang fungsi menunjukkan keadaan gerak, aktivitas termasuk dalam suasana kenyataan.
  3. tujuan bersifat abstrak-idiil, sedang fungsi adalah riil dan konkrit.

 

Ahli lain yaitu Meriam dalam  bukunya Systimatic Politics yang dikutip Budiardjo, mengemukakan bahwa negara memilki lima fungsi, yaitu :

  1. keamanan ekstren
  2. ketertiban intern
  3. fungsi keadilan
  4. kesejahteraan umum
  5. kebebasan

 

sedang Jacobsen dan Lipman mengklasifikasikan fungsi negara menjadi tiga yaitu :

  1. Fungsi esensial ( esesnsial Function ), yaitu fungsi yang berkaitan dengan eksistensi negara, fungsi meliputi :
  1. pemeliharaan angkatan perang untuk pertahanan terhadap serangan dari luar atau menindas pergolakan dalam negeri.
  2. Pemeliharaan angkatan kepolisian untuk menindas kejahatan dan penjahat
  3. Pemeliharaan pengadilan untuk mengadili pelanggar hukum
  4. Mengadakan perhubungan dengan luar negeri
  5. Mengadakan sistim pemungutan pajak, dsb
  1. Fungsi Jasa ( Service Function ), yaitu fungsi yang tidak berkaitan langsung dengan eksistensi negara tetapi kebutuhan masyarakat pada saat tertentu. Fungsi ini lebih berhubungan dengan dengan penyediaan jasa negara terhadap rakyatnya, misalnya pemiliharan fakir miskin, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dsb. Fungsi ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat diselenggarakan atau diabaikan oleh negara.
  2. Fungsi Perniagaan ( Bussiness Function ), yaitu fungsi yang didasari untuk memperoleh keuntungan, yang meliputi fungsi jaminan sosial, pencegahan pengangguran, perlindungan deposito, dll. Fungsi ini dapat juga diselenggarakan oleh individu atau keloompok (biasanya untuk memperoleh laba) apabila tidak diselenggarakan oleh negara.

 

Rumusan tentang teori fungsi negara dapat juga dilihat dari aspek ideologi seperti diungkapkan oleh Jacobsen dan Lipman yaitu antara lain :

  1. Teori Anarkhisme

Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa kodrat manusia adalah baik dan bijaksana, oleh karena itu mereka beranggapan bahwa manusia tidak memerlukan negara dan pemerintah yang diperlengkapi dengan alat-alat paksaan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Kaum anarkhisme berpendapat bahwa fungsi-fungsi negara dan pemerintah dapat diselenggarakan oleh individu dalam perhimpunan-perhimpunan yang sukarela, tanpa paksaan, tanpa Polisi, tanpa Hukum, dan tanpa Pengadilan.

 

  1. Teori Individualisme

Teori individualisme merupakan suatu paham yang menempatkan kepentingan individu sebagai pusat perhatian dalam berbagai hal, sehingga individualisme lebih menekankan pada kebebasan perseorangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut teori ini kesejahteraan rakyat akan terwujud jika setiap individu diberi kemerdekaan dan kebebasan. Kebahgian dan kesejahteraan masyarakat haris dicapai lewat politik dengan sistem leberal dan persaingan beba, karena dengan sistem perekonomian yang bebas akan terbuka peluang dan kesempatan kerja yang lebih luas sehingga pendapatan rakyat akan bertambah. Oleh karena itu negara tidak boleh mengekang dan mencampuri kebebasan individu, karena akan mengakibatkan lemahnya aktivitas dan kreativitas individu.

 

  1. Teori Sosialisme

Kebahagian dan kesejahteraan rakyat (bersama) merupakan tujuan dari negara yang menganut teori sosialisme. Paham ini menghendaki pengusaan bersama semua ala-alat produksi dan adanya perluasan aktivitas negara dalam bidang perekonomian sampai dalam hal yang  sekecil-kecilnya.

Atas dasar pemikiran itu, sosialisme berpandangan bahwa fungsi negara bukan hanya sebagai penjaga malam, tetapi harus diperluas sedemikian rupa sehingga tiada lagi aktivitas sosial yang tidak diselenggarakan oleh negara, semua aktivitas negara   ditujukan pada pemenuhan kebutuhan bersama.

 

  1. Teori Komunisme

Dalam pandangan komunisme semua alat produksi dan kapital hanya boleh dimiliki oleh negara sehingga kepemilikan alat produksi dan kapital dalam masyarakat tidak diaku, bahkan semua benda lain diluar alat produksi dijadikan milik bersama atau milik negara.

Antara sosialisme dan komunisme memilki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu keduanya memperluas fungsi negara dan menuntut penguasaan bersama alat-alat produksi. Perbedaannya komunisme bermaksud mengharuskan semua hak milik perseorangan dengan menggantikannya menjadi hak milik bersama, sedang sosialisme bermaksud membatasi hak milik individu khususnya mengenai hak milik atas sumber dan alat-alat produksi yang vital.

 

  1. Teori Sindikalisme

Sindikalisme mempunyai tujuan yang sosialistis yaitu sosialisme serikat sekerja dimana burhlah (bukan negara) yang memainkan peran utama dan menghendaki perampasan alat-alat produksi dari tangan kaum borjuis yang nantinya akan dikuasai oleh serikat-serikat sekerja. Serikat sekerja itulah yang akan nantinya menggantikan peranan negara sebagai pelaksana fungsi-fungsi kesejahteraan dan keamanan. Sindikalisme yakin bahwa negara tidak diperlukan untuk melaksanakan cita-cita sosialisme.

 

  1. Unsur-Unsur Negara

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di kota Montevideo bahwa suatu negara harus memenuhi unsur-unsur :

  1. penduduk yang tetap
  2. wilayah tertentu
  3. pemerintah
  4. kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain

Unsur-unsur tersebut menurut pengertian hukum internasional merupakn unsur yang harus dipenuhi (unsur Kostitutif), sedang dalam konsep ilmu politik unsur konstitutif yang harus dipenuhi oleh negara adalah penduduk, daerah/wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur pokok atau syarat mutlak. Selain ketiga unsur tersebut masih ada unsur lain yaitu pengakuan oleh negara lain. Unsur keempat ini dalam pandangan ilmu politik hanya merupakan unsur deklaratif saja.

Dalan kaitannya dengan konsep bela negara dan pertahanan dan keamanan negara, keempat unsur negara tersebut memiliki keterkaitan dan kedudukan yang sangat penting. Unsur penduduk merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan dan kemanan negara, disamping memilki kewajiban untuk membela negara, warga negara juga memiliki peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara dari berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.

Sedang unsur pemerintah yang berdaulat memiliki posisi penting baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana dalam arti mengkoordinasikan kegiatan pertahanan dan keamanan negara dalam upaya pembelaan terhadap negara. Pemerintah yang dilengkapi tentara dan polisi merupakan komponen utama dalam pertahanan dan keamanan negara.

Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang  bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya bela negara.

Unsur terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Realisasi dari adanya pengakuan dari negara lain adalah diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam berbagai aspek/bidang kehidupan termasuk bidang pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama internasional  khususnya bidang pertahanan dan keamanan merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri.

 

  1. Penduduk

      Penduduk suatu negara dimaksudkan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Dalam pengertian sosiologis penduduk diartikan rakyat, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Dari segi hukum rakyat merupakan warga negara suatu negara, waga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu.

Orang yang berada dalam suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara, warga negara asli dan warga negara keturunan asing.

Selain rakyat istilah untuk mnyebut penghuni suatu negara digunakan juga istilah bangsa. Dalam kaitannya dengan bangsa terdapat empat status bangsa, yaitu :

  1. Status positif, yaitu status yang memberikan hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif dari pada negara yang mengenai perlindungan atas jiwaraga, hak milik, kemerdekaan, dsb.
  2. Status aktif, yaitu status yang memberikan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.
  3. Status negatif, yaitu status yang menjamin kepada warga negara bahwa negara tidak campur tangan tehadap hak-hak asasi warga negaranya.
  4. Status pasif, yaitu status yang memberikan kewajiban kepada setiap warga negara untuk taat dan tunduk kepada segala pemerintah negara.

 

  1. Wilayah Negara

Wilayah merupakan landasan materiil  atau landasan fisik negara. Wilayah merupakan

tempat menetap rakyat dan tempat pemrintah menyelenggarakan pemerintahan negara. Bagi rakyat wilayah merupakan tempat melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, makhluk Tuhan, dan sebagai warga dari suatu negara.

Pada umumnya wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan dan udara, serta daerah extra teritorial. Batas-batas wilayah suatu negara ditetapkan dalam pejanjian dengan negara yang bersempadan (berbatasan).

Menurut hukum internasional kendatipun masing-masing negara mempunyai wilayah dan penduduk yang berbeda, tetapi mempunyai hak dan status yang sama. Hak negara menguasai dan memerintah terhadap wilayahnya berdasarkan hukum internasional bersifat mutlak. Artinya negara-negara lain tidak boleh mengganggu, apalagi menghalang-halangi suatu negara di dalam menjalankan hak-haknya untuk memerintah sendiri. Hak ini meliputi kekuasaan-kekuasaan yang menyangkut negara lain yaitu :

  1. Hak negara yang tidak dapat diganggu oleh negara-negara lain untuk menguasai wilayahnya, yakni hak untuk menentukan daerah yang merupakan bagaian wilayahnya, seperti menjual, menukarkan, atau menyerahkan sebagaian wiayahnya kepada negara lain.
  2. Hak dai negara bahwa daerahnya tidak boleh diganggu keutuhannya.
  3. Hak dari negara yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara-negara lain untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam wilayahnya menurut yang dikehendaki oleh rakyatnta sendiri.
Iklan
 

Contoh Kartu Soal Maret 15, 2017

Filed under: PEMBELAJARAN — biyot @ 3:40 pm

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

 

Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM

 

 

Buku Acuan / Referensi:

 

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • UU No. 39 Tahun 1999
 
 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

No. Soal
Deskripsi Soal

 

 

Undang-undang RI yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia adalah….

  1. UU No. 8 Tahun 1981
  2. UU No. 5 Tahun 1998
  3. UU No. 39 Tahun 1999
  4. UU No. 26 Tahun 2000

 

 

 

 

1

 

Konten/Materi

Dasar Hukum Penegakan HAM di Indonesia

Kunci Jawaban
C

 

Indikator Soal

Peserta Didik dapat mengidentifikasi dasar hukum penegakan HAM  di Indonesia

 

 
PEMBAHASAN :Instrumen HAM merupakan alat yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakkan HAM. Instrumen HAM bisa berwujud peraturan atau lembaga – lembaga. Di negara kita dalam era reformasi sekarang ini, upaya untuk menjabarkan ketentuan hak asasi manusia telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 ke dua (Tahun 2000) dan diundangkannya UURI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM.

 

 

 

 

 

 

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

 

Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • UU No. 39 Tahun 1999

 

 
 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

No. Soal
Deskripsi Soal

 

Berikut  yang merupakan tujuan dibentuknya Komnas HAM menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 adalah ….

A.     menyelesaikan perkara HAM melalui cara konsultasi, negoisasi, konsiliasi dan penilaian ahli

B.     meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia

C.     mendukung penyelesaian pelanggaran HAM diserahkan sepenuhnya pada kesadaran   pelaku pelanggaran

D.     mengamati pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengamatan tersebut

 

 

2

 

Konten/Materi

Lembaga-lembaga Perlindungan HAM di Indonesia

Kunci Jawaban
 

B

Indikator Soal

Peserta Didik  dapat memilih salah satu tujuan dibentuknya Komnas HAM

 

 
PEMBAHASAN :

UURI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalamnya mengatur tentang Komnas HAM ( Bab VIII, pasal 75 s/d. 99) maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan UURI No.39 Tahun 1999. Komnas HAM bertujuan :

a.    membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.

b.    meningkatkan perlindungan dan penegakan  hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

 

 

 

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakkan HAM

 

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • UU No. 39 Tahun 1999
 

 

 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

No. Soal
Deskripsi Soal

 

Kejadian yang menimpa Samuel Kristian bocah 6 tahun asal Magetan. Bocah ini harus rela dioperasi karena kekerasan yang dilakukan ayah tirinya padanya. Ayah tiri bocah ini tanpa belas kasih menyiram anaknya tersebut dengan air keras serta memaksa anak tersebut untuk minum air aki sehingga tidak hanya kulit bagian luar saja yang mengalami luka bakar tetapi juga mulut, hidung, rahang, dagu dan tenggorokan

Sumber : Liputan 6 Malam SCTV, Kamis (10/7/2014)

 

Kejadian tersebut di atas merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dilingkungan masyarakat yang menimpa anak-anak dalam hal… .

A.     Mewajibkan anak-anak untuk bersekolah

B.     Mempekerjakan anak-anak di bawah umur

C.     Melakukan eksploitasi anak-anak di bawah umur

D.     Melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap anak

 

3

 

Konten/Materi

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Kunci Jawaban
 

D

Indikator Soal

Disajikan peristiwa peristiwa nyata pada anak, peserta Didik  dapat menunjukkan contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat yang menimpa anak-anak

 

 
PEMBAHASAN :

Fenomena lain yang juga mengundang keprihatinan kita dalam kehidupan sehari – hari kita menyaksikan banyak anak (dibawah umur 18 tahun) harus bekerja mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk membantu keluarganya. Ada yang menjadi pengamen di jalanan, menjadi buruh, bahkan dieksploitasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak patut. Mereka telah kehilangan kebebasan sebagai anak untuk menikmati masa kanak-kanak (masa bermain) maupun untuk mengembangkan potensinya , karena terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah.

 

 

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

 

Menghargai  upaya perlindungan HAM

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • UU No. 39 Tahun 1999
 
 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

No. Soal
Deskripsi Soal

Di bawah ini adalah kegiatan yang termasuk upaya perlindungan HAM, kecuali….

A.     Melaksanakan peradilan bagi pelanggar HAM oleh masyarakat

B.     Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM;

C.     Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyrakat;

D.     Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di keluarga, kelas, sekolah, OSIS, masyarakat, dan kehidupan bernegara

 

 

4

 

Konten/Materi

Peranan lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia

Kunci Jawaban
 

A

Indikator Soal

Peserta didik dapat menemukan dua kegiatan yang termasuk upaya perlindungan HAM

 

 
PEMBAHASAN :

Menghargai upaya perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Berbagai kegiatan yang dapat dimasukan dalam upaya perlindungan HAM antara lain, misalnya:

  1. Kegiatan belajar bersama,  berdiskusi untuk memahami pengertian HAM;
  2. Mempelajari peraturan perundang – undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan HAM;
  3. Memepelajari tentang peran lembaga – lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), LSM, dan seterusnya;
  4. Memasyarakatkan tentang  pentingnya memahami HAM dan melaksanakannya, agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai dan sejahtera kepada lingkungan masing – masing;
  5. Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyrakat;
  6. Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di keluarga, kelas, sekolah , OSIS, masyarakat, dan kehidupan bernegara;

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

 

Menghargai  upaya perlindungan HAM

 

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • UU No. 39 Tahun 1999
 
 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

No. Soal
Deskripsi Soal

 

 

 

 

 

 
Amati gambar di atas yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam penegakan HAM. Upaya lain penegakan HAM juga dapat melalui jalur pengadilan salah satunya adalah….

  1. Memepelajari tentang peran lembaga – lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), LSM, dan seterusnya;
  2. Memasyarakatkan tentang  pentingnya memahami HAM dan melaksanakannya, agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai dan sejahtera kepada lingkungan masing – masing;
  3. Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyrakat;
  4. Kewenangan memeriksan dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan

 

5

 

Konten/Materi

Upaya pemerintah dalam perlindungan HAM

Kunci Jawaban
D

 

Indikator Soal

Disajikan gambar  tentang diskusi upaya prlindungan HAM peserta didik dapat mengidentifikasi upaya pemerintah dalam perlindungan HAM

 

 
PEMBAHASAN :

Upaya penegakan HAM melalui jalur yaitu Pengadilan HAM, mengikuti ketentuan-ketentuan antara lain, sebagai berikut:

1.        Kewenangan memeriksan dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

2.      Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan UURI No.26 Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada tempat dan waktu perbuatan tertekan

3.      ntu (locus dan tempos delicti ) yang terjadi sebelum diundangkannya UURI No. 26 Tahun 2000.

4.      Agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur, maka pemeriksaan perkaranya dilakukan majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Lima orang tersebut,  terdiri atas 2 orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc (diangkat di luar hakim karir).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

 

Menghargai  upaya perlindungan HAM

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • UU No. 39 Tahun 1999
 

 

 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

No. Soal
Deskripsi Soal

Amir dengan teman sebangkunya terlibat diskusi untuk mengidentifikasi kegiatan yang mencerminkan menghargai upaya penegakan HAM, dan selanjutnya menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1.    Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bila terjadi pelanggaran HAM

2.    Agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur

3.    Dalam rangka memperoleh kebenaran faktual, maka  para korban dan saksi dijamin perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan

4.    Kewenangan memeriksan dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan

Dari hasil diskusi tersebut di atas yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menghargai upaya penegakan HAM ditunjukkan oleh nomor….

A.       1

B.        2

C.        3

D.       4

6

 

Konten/Materi

Bentuk-bentuk partisipasi msyarakat dalam ikut penegakan HAM

Kunci Jawaban
 

A

Indikator Soal

Disajikan hasil diskusi, peserta didik dapat menentukan contoh partisipasi masyarakat dalam ikut penegakan HAM

 

 
PEMBAHASAN :

Beberapa contoh kegiatan yang dapat dimasukan menghargai upaya penegakan HAM, antara  lain :

1.      Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM;

2.      Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi.

3.      Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;

4.      Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bila terjadi pelanggaran HAM;

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

 

Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemu kakan

pendapat secara bebas dan  bertanggung jawab

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • Undang-Undang No. 9 Tahun 1998
 
 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

No. Soal
Deskripsi Soal

 

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan terhadap kemerdekaan menemukakan pendapat. Jaminan tersebut tertuang dalam……

A.     pasal 27

B.     pasal 28

C.     pasal 29

D.     pasal 30

 

 

 

 

7

 

Konten/Materi

Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat

Kunci Jawaban
 

B

Indikator Soal

Peserta didik dapat mengidentifikasi dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat yang terdapat dalam UUD 1945

 
PEMBAHASAN :

Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jaminan konstitusional dalam UUD 1945 juga menyatakan, bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28 E (3)).

 

 

 

 

 

 

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemu kakan pendapat secara bebas dan  bertanggung jawab

 

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • Undang-Undang No. 9 Tahun 1998
 
 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

No. Soal
Deskripsi Soal

 

 

 

 

 

 
Perhatikan gambar di atas yang merupakan bentuk penyampaian pendapat dimuka umum adalah ….

A.     unjuk rasa ,pawai, diskusi, rapat umum

B.     pawai, unjuk rasa, rapat umum , mimbar bebas

C.     dialog, demontrasi, pawai , rapat

D.    ceramah, dialog, diskusi, pawai

8

 

Konten/Materi

Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat dimuka umum

Kunci Jawaban
B

 

Indikator Soal

Disajikan gambar tentang demonstrasi peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk menyampaikan pendapat dimuka umum

 
PEMBAHASAN :

 

Menyampaikan pendapat di muka umum  dilakukkan dengan aksi atau demonstrasi, adalah rapat umum, Pawai mimbar bebas.

 

 

 

 

 

 

 

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemu kakan pendapat secara bebas dan  bertanggung jawab

 

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • Undang-Undang No. 9 Tahun 1998
 

 

 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

No. Soal
Deskripsi Soal

 

Di bawah ini pentingnya  mengemukakan pendapat  dilandasi kebebasan yang  bertanggung jawab kecuali  …

A.     menjaga keutuhan, persatuan  dan kesatuan bangsa

B.     menjaga keamanan dan ketertiban

C.     menjaga kepen tingan kelompok/etnis tertentu

D.    menghormati hak dan kebebasan orang

9

 

Konten/Materi

Tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

Kunci Jawaban
 

C

Indikator Soal

Peserta didik dapat Tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

 

 
PEMBAHASAN :

Arti pentingnya  mengemukakan pendapat  dilandasi kebebasan yang  bertanggun

1.      Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

2.      Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan utk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

3.      Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan utk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

4.      Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab dimaksudkan untuk menempatkin tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompo

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

Mengaktualisasikan kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab

 

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • Undang-Undang No. 9 Tahun 1998
 
 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

No. Soal
Deskripsi Soal

Doni ikut terlibat dalam setiap upaya penyampaian pendapat dalam setiap kebijakan di wiilayahnya. Keikutsertaan Doni dilakukan melalui komunikasi massa dengan media cetak yaitu ….

A.      Koran dan majalah

B.      Majalah dan televisi

C.      Koran dan telpon

D.     Telpon dan radio

 

 

 

 

 

 

 

 

Konten/Materi

Kebebasan mengeluarkan pendapat di lingkungan sekolah isecara Bertanggung jawab

Kunci Jawaban
 

 

Indikator Soal

Peserta didik dapat mengidentifikasi Bentuk-bentuk saluran komunikasi moderen

 

 
PEMBAHASAN :

Bentuk-bentuk saluran komunikasi moderen itu antara lain:

  • Saluran komunikasi antarpribadi, seperti telepon (baik melalui kabel maupun non-kabel, seperti hand phone), faksimile, dan surat elektronik (e-mail) melalui internet.
  • Saluran komunikasi massa, meliputi dua macam, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak meliputi: koran, majalah, jurnal, buku, dan terbitan berkala lainnya, seperti liflet, selebaran, buletin, dan sebagainya. Adapun media massa elektronik, mencakup radio, televisi, dan internet

 

 

 

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM

 

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • UU No. 39 Tahun 1999
 
 

 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

 
No. Soal
Deskripsi Soal

Jelaskan 3 fungsi Komnas HAM !

 
1

 

 
Konten/Materi

Peranan/fungsi Komnas HAM

Kunci Jawaban  
 

1) Fungsi pengkajian dan penelitian.

Untuk melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM berwenang antara lain:

a)      melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran – saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi.

b)     melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

2)   Fungsi penyuluhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi ini, Komnas HAM berwenang:

a)    menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.

b)   meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.

c)     kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lain baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3)     Fungsi pemantauan.

Fungsi ini mencakup  kewenangan antara lain:

a)    pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.

b)   penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

c)    pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban  maupun pihak yang diadukan untuk dimintai atau didengar  keterangannya.

d)   pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.

e)    peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.

f)      pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

g)    pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

h)   pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4)   Fungsi mediasi.

Dalam melaksanakan fungsi mediasi Komnas HAM berwenang untuk melakukan :

a)    perdamaian kedua belah pihak.

b)   penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

c)    pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa   melalui pengadilan.

d)   penyampaian rekomendasi atas sesuatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

e)    penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

 

Indikator Soal

Peserta didik dapat menjelaskan 3 fungsi Komnas HAM

 

 
PEDOMAN PENSKORAN

 

 
Kunci Jawaban Skor  
1.  Fungsi pengkajian dan penelitian.

Untuk melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM berwenang antara lain:

a.    melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran – saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi.

b.    melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

2. Fungsi penyuluhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi ini, Komnas HAM berwenang:

a.    menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.

b.    meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.

c.    kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lain baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3.      Fungsi mediasi.

Dalam melaksanakan fungsi mediasi Komnas HAM berwenang untuk melakukan :

a.    perdamaian kedua belah pihak.

b.    penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

c.    pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa   melalui pengadilan.

d.    penyampaian rekomendasi atas sesuatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

e.    penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 
 

Skor Maksimum

 

13  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

Menghargai  upaya perlindungan HAM

 

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • UU No. 39 Tahun 1999

 

 
 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

 
No. Soal
Deskripsi Soal

Tuliskan 4 contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat dalam upaya penegakan HAM !

 
2

 

 
Konten/Materi

Bentuk kegiatan menghargai upaya penegakan  HAM

Kunci Jawaban  
 

Beberapa contoh kegiatan yang dapat dimasukan menghargai upaya penegakan HAM, antara  lain :

1.        Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM;

2.        Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi.

3.        Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;

4.        Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bila terjadi pelanggaran HAM;

5.        Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat.

 

Indikator Soal

Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk kegiatan menghargai upaya penegakan HAM

 

 
PEDOMAN PENSKORAN

 

 
Kunci Jawaban Skor  
1.        Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM;

2.        Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi.

3.        Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;

4.        Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bila terjadi pelanggaran HAM;

5.        Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat.

3

3

3

3

3

 
 

Skor Maksimum

 

15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2016/2017

Provinsi/Kota/Kabupaten : Sulawesi Barat/Polewali Mandar

 

 

Program Studi      :  ……………………………..                                                     Nama Penulis Soal :                              Satuan Kerja :

Mata Pelajaran    :  PKn/PPKn                                                                              1. Toyib                                                                                  SMP Negeri Rappang

Kelas                     :  VIII                                                                                         2. ……………………………..          

Kurikulum            :  KTSP-2006

 

KD – Kompetensi Dasar

Mengaktualisasikan kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab

 

Buku Acuan / Referensi:

  • Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VII
  • Buku UUD 1945
  • Undang-Undang No. 9 Tahun 1998
 

 

 

 

Pengetahuan/         Aplikasi                 Penalaran

Pemahaman

 
No. Soal
Deskripsi Soal

 
 

 

 

 

Dari empat buah gambar di atas yang menunjukkan saluran penyampaian pemndapat, diskripsikan 2 cara mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung   jawab !

 

 
3

 

 
Konten/Materi

Aktualisasi kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

Kunci Jawaban  
 

Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Pada prinsipnya saluran itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran tradisional dan saluran moderen.

Saluran tradisional adalah saluran yang sejak dahulu kala sudah merupakan sarana komunikasi antar-manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Saluran-saluran komunikasi tradisional itu tidak memerlukan teknologi yang moderen. Contoh saluran komunikasi tradisional antara lain sebagai berikut.

  • Pertemuan antar-pribadi, misalnya ketika seseorang berkunjung ke rumah tetangganya, ketika seseorang bertemu teman atau sahabatnya di suatu tempat, atau ketika seseorang mengirim surat kepada temannya yang jauh.
  • Pertemuan atau forum umum yang dihadiri oleh orang cukup banyak, seperti rapat dan musyawarah yang dilakukan di sekolah, di kantor, di kampung, dan sebagainya. Forum umum ini  dapat juga berbentuk pawai, unjuk rasa, dan rapat umum di  lapangan  terbuka.

Adapun saluran atau sarana komunikasi moderen adalah saluran komunikasi yang menggunakan media dengan peralatan atau teknologi moderen. Saluran komunikasi moderen ini dapat dilakukan antarpribadi, tetapi dapat juga dilakukan secara bersama (menjangkau banyak orang). Bentuk-bentuk saluran komunikasi moderen itu antara lain:

  • Saluran komunikasi antarpribadi, seperti telepon (baik melalui kabel maupun non-kabel, seperti hand phone), faksimile, dan surat elektronik (e-mail) melalui internet.
  • Saluran komunikasi massa, meliputi dua macam, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak meliputi: koran, majalah, jurnal, buku, dan terbitan berkala lainnya, seperti liflet, selebaran, buletin, dan sebagainya. Adapun media massa elektronik, mencakup radio, televisi, dan internet.

 

Indikator Soal

Disajikan gambar tentang saluran penyampaian pendapat peserta didik dapat mendiskripsikan cara mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

 
PEDOMAN PENSKORAN

 

Kunci Jawaban Skor
Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Pada prinsipnya saluran itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran tradisional dan saluran moderen.

 

Saluran tradisional adalah saluran yang sejak dahulu kala sudah merupakan sarana komunikasi antar-manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Saluran-saluran komunikasi tradisional itu tidak memerlukan teknologi yang moderen.

Contoh saluran komunikasi tradisional antara lain sebagai berikut.

  • Pertemuan antar-pribadi, misalnya ketika seseorang berkunjung ke rumah tetangganya, ketika seseorang bertemu teman atau sahabatnya di suatu tempat, atau ketika seseorang mengirim surat kepada temannya yang jauh.
  • Pertemuan atau forum umum yang dihadiri oleh orang cukup banyak, seperti rapat dan musyawarah yang dilakukan di sekolah, di kantor, di kampung, dan sebagainya. Forum umum ini  dapat juga berbentuk pawai, unjuk rasa, dan rapat umum di  lapangan  terbuka.

 

Adapun saluran atau sarana komunikasi moderen adalah saluran komunikasi yang menggunakan media dengan peralatan atau teknologi moderen. Saluran komunikasi moderen ini dapat dilakukan antarpribadi, tetapi dapat juga dilakukan secara bersama (menjangkau banyak orang).

 

Bentuk-bentuk saluran komunikasi moderen itu antara lain:

  • Saluran komunikasi antarpribadi, seperti telepon (baik melalui kabel maupun non-kabel, seperti hand phone), faksimile, dan surat elektronik (e-mail) melalui internet.
  • Saluran komunikasi massa, meliputi dua macam, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak meliputi: koran, majalah, jurnal, buku, dan terbitan berkala lainnya, seperti liflet, selebaran, buletin, dan sebagainya. Adapun media massa elektronik, mencakup radio, televisi, dan internet.
5

 

 

4

 

 

2

 

2

 

 

5

 

 

 

2

 

 

2

 

Skor Maksimum

 

22
 
 

 

 

ORGANISASI PEMBELAJARAN Juni 2, 2011

Filed under: PEMBELAJARAN — biyot @ 4:07 pm
ORGANISASI PEMBELAJARAN
  1. 1.  Pendahuluan
Pembelajaran mengandung makna kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan matode/strategi yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Metode dan strategi pembelajaran sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan makna yang sama.
Strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :
  1. Strategi pengorganisasian isi pembelajaran
  2. Strategi penyampaian isi pembelajaran
  3. Strategi pengelolaan pembelajaran
  1. 2.  Strategi Pengorganisasian Isi Pembelajaran
          Strategi pengorganisasian isi pembelajaran tingkat makro oleh Reigeluth, Bunderssen, dan Merrill (1977) sebagai structural strategy, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan (sequencing) dan mensintesis (synthesizing) fakta-fakta, konsep prosedur-prosedur, atau prinsip-prinsip yang berkaitan.
          Langkah-langkah penataan isi pembelajaran adalah sebagai berikut :
  1. 1.     Penyajian kerangka isi
Pembelajaran dimulai dengan penyajian kerangka isi, struktur yang memuat bagian-bagian yang paling penting dari isi/pesan yang akan diajarkan
  1. 2.     Elaborasi tahap pertama
Elaborasi tahap pertama adalah mengelaborasi tiap-tiap bagian yang ada dalam kerangka isi, mulai dari bagian yang terpenting. Elaborasi tipa-tiap bagian diakhiri dengan rangkuman dan pensintesis yang hanya mencakup isi yang baru saja diajarkan.
  1. 3.     Pemberian rangkuman dan pensintesis eksternal
Pada akhir elaborasi tahap pertama deberikan rangkuman dan diikuti dengan pensintesis eksternal. Rangkuman berisi pengertian-pengertian singkat mengenai konstruk-konstruk yang diajarkan dalam elaborasi, dan pensistesis eksternal menunjukkan :
  1. Hubungan-hubungan penting yang ada antar bagian yang telah dielaborasi
  2. Hubungan antara bagian-bagian yang telah dielaborasi dengan kerangka isi.
  3. 4.     Elaborasi tahap kedua
Setelah elaborasi tahap pertama berakhir dan diintegrasikan dengan kerangka isi, pembelajaran diteruskan keelaborasi tahap kedua yang mengelaborasi bagian pada elaborasi tahap pertama dengan maksud membawa siswa/mahasiswa pada tingkat kedalaman sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Seperti halnya dalam elaborasi tahap pertama, setiap elaborasi tahap kedua disertai dengan rangkuman dan pensintesis internal.
  1. 5.     Pemberian rangkuman dan pensintesis eksternal
Pada akhir elaborasi tahap kedua, diberikan rankuman dan pensintesis eksternal, seperti pada elaborasi tahap pertama.
  1. 6.     Setelah semua elaborasi tahap kedua disajikan, disintesiskan, dan diitegrasikan ke dalam kerangka isi.
  2. 7.     Pada tahap akhir pembelajaran, disajikan kembali kerangka isi untuk mensintesiskan keseluruhan isi bidang studi yang telah diajarkan.
            Berikut ini adalah tahapan yang perlu dilewati dalam proses pengembangan penataan isi pembelajaran :
  1. Menetapkan tipe struktur orientasi
  2. Memilih dan menata isi ke dalam strukturnya
  3. Menetapkan isi penting yang akan dimasukkan dalam kerangka isi
  4. Mengidentifikasi dan menetapkan struktur pendukung
  5. Menata urutan elaborasi
  6. Merancang kerangka isi, tahapan elaborasi, dan pensintesis.
  1. 3.  Strategi Penyampaian Isi Pembelajaran
Strategi penyampaian (delivery strategy) mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa/mahasiswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa/mahasiswa.
Secara lengkap ada 3 komponen yang perlu diperhartikan dalam mempreskripsikan strategi penyampaian, yaitu :
  1. 1.    Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa/mahasiswa, apakah itu orang, alat atau bahan.
  1. 2.    Interaksi Siswa/mahasiswa Dengan Media
Komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang diakukan oleh siswa/mahasiswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar itu.
  1. 3.    Bentuk (Struktur) Belajar Mengajar
Komponen strategi pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa/mahasiswa belajar dalam kelompok kecil, perorangan, ataukah mandiri.
            Dalam menetapkan manakah yang lebih dahulu ditetapkan dari ketiganya, tidak ada deskripsi yang baku mengenai hal itu. Ketiganya harus dipertimbangkan secara serentak, dan titik awalnya dapat dimulai dari salah komponen.
            Bila dimulai dari media pembelajaran, maka bentuk belajar mengajar harus disesuaikan dengan media yang telah ditetapkan, dan akhirnya kegiatan belajar siswa/mahasiswapun harus dijabarkan dari kedua komponen ini.
            Bila diputuskan untuk memilih bentuk belajar-mengajar lebih dulu, maka kedua komponen harus menyesuaikan.
            Untuk membentuk suatu kesatuan stretegi penyampaian pembelajaran yang efektif, komponen apapun yang ditetapkan pertama kali harus berpijak pada tujuan khusus pembelajaran, karakteristik isi, karakteristik siswa/mahasiswa, serta kendala yang nyata ada.
  1. 4.  Strategi Pengelolaan Pembelajaran
Terdapat 4 hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan pembelajaran, yaitu :
  1. 1.    Penjadwalan Penggunaan Strategi Pembelajaran
Penjadwalan penggunaan suatu strategi atau komponen suatu strategi, baik itu untuk strategi pengorganisasian pembelajaran maupun strategi penyampaian pembelajaran, merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan pembelajaran. Penjadwalan pengorganisasian pembelajaran biasanya mencakup pertanyaan kapan dan berapa lama seorang siswa/mahasiswa menggunakan setiap komponen strategi pengorganiasasian, sedangkan penjadwalan strategi penyampaian biasanya melibatkan keputusan, seperti kapan dan untuk berpa lama seorang siswa/mahasiswa menggunakan jenis media.
  1. 2.    Pembuatan Catatan Kemajuan Belajar
Pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa penting sekali bagi keperluan pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan strategi pengelolaan. Keputusan apapun yang diambil harus didasarkan pada informasi yang lengkap mengenai kemajuan belajar siswa/mahasiswa. Keputusan memilih dan menggunakan suatu komponen strategi pengorganisasian juga sebaiknya didasarkan pada kemajuan belajara siswa/mahasiswa.
Catatan tentang kemajuan belajar siswa/mahasiswa juga diperlukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya siswa/mahasiswa tertentu diberikan strategi motivasional lanjutan.
Kemajuan belajar siswa/mahasiswa biasanya juga dapat digunakan untuk menaksir keefektifan suatu strategi pembelajaran. Catatan tentang kemajuan belajar siswa/mahasiswa ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menambil keputusan mengenai perlu tidaknya ada perbaikan strategi pembelajaran (strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan). Taksiran yang tepat akan amat membantu pemilihan strategi pembelajaran yang optimal.
  1. 3.    Pengelolaan Motivasional
Bagian ini adalah merupakan bagian yang amat penting dari pengelolaan interaksi siswa/mahasiswa dengan pembelajaran. Kegunaannya adalah untuk meningkatkan dan sekaligus untuk mempertahankan motivasi belajar siswa/mahasiswa. Sebagian besar bidang studi sebenarnya memiliki daya tarik untuk dipelajari, namun pembelajaran gagal menggunakannya seabagai alat motivasional. Akibatnya bidang studi kehilangan daya tariknya, dan yang tinggal hanya kumpulan fakta, konsep, prosedur atau prinsip yang tidak bermakna.
Ada komponen-komponen strategi pembelajaran variable motivasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar suatu bidang studi. Penggunaan strategi pengorganisasian dan penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa/mahasiswa dihipotesiskan memiliki pengaruh motivasional yang tinggi pada belajar siswa/mahasiswa.
  1. 4.    Kontrol Belajar
Kontrol belajar merupakan bagian penting untuk mempreskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. kegunaannya adalah untuk menetapkan agar pembelajaran benar-benar sesuai dengan karakteristik perseorangan. variabel ini mengacu pada kepada kebebasan siswa/mahasiswa melakukan pilihan pada bagian ini yang dipelajari, kecepatan belajar, komponen  strategi pembelajaran yang dipakai, dan strategi kognitif (berpikir) yang digunakan. Keempat aspek ini dapat member petunjuk bagaimana cara ,mengelola pembelajaran. Strategi pengelolaan yang berurusan dengan control belajar banyak terkait dengan aspek penjadwalan, misalnya kapan memilih bagian isi yang akan dipelajari sebaiknya diberikan kepada siswa/mahasiswa, bagian isi mana sebaiknya dipelajari terlebih dulu, dan bagaimana menata pembelajaran untuk siswa/mahasiswa yang termasuk kelompok cepat, sedang dan lambat dan sebagainya.
Pengaruh Karakteristik Dalam Menetapkan Strategi Pengelolaan
            Faktor kondisional yang paling berpengaruh dalam menetapkan strategi pengelolaan adalah karakteristik siswa/mahasiswa. Karakteristik siswa/mahasiswa juga menjadi pertimbangan pokok dalam pengelolaan strategi penyampaian.