Biyot's Blog

ayo maju jangan mundur !

PROGRAM/RENCANA KERJA KEPALA SEKOLAH Maret 15, 2017

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 3:45 pm

PROGRAM/RENCANA KERJA KEPALA SEKOLAH

( RKKS )

TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

 

SMPN RAPPANG

DESA TAPUA, KEC. TAPANGO, KAB. POLEWALI MANDAR

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN  POLEWALI MANDAR

PROPINSI SULAWESI BARAT

TAHUN 2015

 

 

KATA PENGANTAR

 

 

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayahnya kepada kami semua, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja Kepala Sekolah (RKKS) SMPN Rappang, Polewali Mandar untuk jangka menengah dan jangka panjang .

 

Kami semua menyadari bahwa RKKS SMPN Rappang yang kami susun masih sangat jauh dari sempurna, untuk itu dengan penuh kerendahan hati kami mengharapkan masukan, kritik maupun saran dari berbagai pihak yang berkompeten dan berkepentingan terhadap kemajuan pendidikan, khususnya di SMPN Rappang, untuk perbaikan penyusunan RKS di masa yang akan datang .

 

Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut meluangkan waktu, tenaga atau sumbangan pemikiran-pemikirannya dalam proses penyusunan RKKS SMPN Rappang ini  .

 

Akhirnya kami berharap semoga RKS ini dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan di SMPN Rappang untuk Tahun Pelajaran 2015/2016 dan juga untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, sehingga Visi dan Misi SMPN Rappang dapat dicapai/di wujudkan dengan baik, semoga  .

.

 

 

Rappang,  24 Agustus 2015

Penyusun,

 

 

 

Drs. TOYIB, M. Pd

 

 

DAFTAR ISI

 

 

Halaman Judul  ……………………………………………………………………………………….. … i

Halaman Pengesahan  ………………………………………………………………………………. … ii

Kata Pengantar  ………………………………………………………………………………………. … iii

Daftar Isi  …………………………………………………………………………………………………… iv

 

BAB  I  :  PENDAHULUAN  …………………………………………………………………. 1

  1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Sekolah ……………………………………. … 1
  2. Tujuan dan Manfaat RKS …………………………………………………………………… … 1
  3. Landasan Hukum ………………………………………………………………………………. … 1

 

BAB  II  :  VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH  ……………………………….. 2

  1. Visi Sekolah ……………………………………………………………………………………… … 2
  2. Misi Sekolah …………………………………………………………………………………………. 2
  3. Tujuan Sekolah ……………………………………………………………………………………… 3

 

BAB  III  :  PROGRAM KERJA KEPALA SEKOLAH  …………………………… 4

  1. Sasaran …………………………………………………………………………………………….. … 4
  2. Program ……………………………………………………………………………………………. … 5
  3. Indikator Keberhasilan  ……………………………………………………………………… … 6
  4. Kegiatan …………………………………………………………………………………………… … 7
  5. Jadwal Kegiatan ……………………………………………………………………………….. … 8
  6. Penanggung Jawab ……………………………………………………………………………. … 9

 

BAB  IV  :  PENUTUP  …………………………………………………………………………….. 13

  1. Simpulan ……………………………………………………………………. 13
  2. Kesimpulan …………………………………………………………………      13

 

 

 

 

BAB  I

PENDAHULUAN

 

 

  1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya SMPN Rappang

 

SMP Negeri 2 Matangnga berdiri sejak tahun Desember 2011. Sekolah ini berdiri di Desa Tapua ,Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali mandar. Sebagai Unit Sekolah Baru, kondisi sekolah saat itu sangat terbatas baik pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, maupun fasilitas – fasilitas lainnya, namun dengan semangat dari dewan guru sehingga proses belajar dapat berjalan secara efktif dan efesien.

SMP Negeri 2 Matangnga rupakan salah satu SMP Negeri yang berada di Kecamatan Matangnga, menempati tanah seluas 7.707 m2.  Lokasi sekolah yang berada di pedesaan memberikan nuansa tenang karena jauh dari kebisingan kota serta sangat aman karena peran serta masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan sekolah dan masih memegang teguh semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong, sehingga memberikan nilai tambah tersendiri bagi keberadaan sekolah, dimana masyarakat merasa ikut memiliki.

SMP Negeri 2 Matangnga hanya didukung oleh 4 Sekolah Dasar dengan jumlah lulusan yang relatif sedikit, sehingga Tahun Pelajaran 2014/2015 hanya menerima pendaftar peserta didik baru sejumlah 41 orang.

Kondisi masyarakat lingkungan sekolah yang terletak didaerah pedesaan, boleh dikatakan masyarakat telah memiliki wawasan yang relatif memadai terhadap perkembangan kemajuan  pendidikan  di  daerah  itu. Akses menuju ke ibu kota  kecamatan kurang lebih 30 km dengan medan jalanan yang sangat sulit, Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan selebihnya sebagai Pedagang dan Pegawai Negeri dan karena SMP Negeri 2 Matangnga merupakan satu-satunya  SMP negeri yang berada di desa Tapua, maka masyarakat sangat mendukung untuk kemajuan sekolah ini.

Namun demikian kondisi sosial ekonomi orang tua atau wali siswa rata-rata menengah ke bawah, namun tingkat kepedulian cukup. Kondisi ekonomi yang demikian itu menimbulkan dampak bagi perkembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Matangnga, misalnya partisipasi orang tua dalam hal pendanaan tidak ada, hal ini menyebabkan pengadaan sarana dan prasarana hanya bertumpu pada bantuan pemerintah. Dengan visi dan misi yang jelas, pelan namun pasti perkembangan pengadaan sarana dan prasaran pembelajaran dapat meningkat / bertambah meskipun secara bertahap.

Fasilitas yang dimiliki SMP Negeri 2 Matangngaantara lain ruang kelas sejumlah 5 ruang, ruang guru 1, ruang kepala sekolah 1, rumah jaga 1, rumah dinas kepala sekolah 1, WC siswa 4, WC guru 4,  lapangan olah raga yang terdiri atas lapangan bola voli, lapangan sepak takraw, lapangan tenis meja, lapangan sepak bola desa, dalam hal sarana pembelajaran SMP Negeri 2 Matangnga memiliki sarana untuk kegiatan pembelajaran IPA, IPS, Matematika, dan oleh raga. SMP Negeri 2 Matangnga telah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan pada tahun 2012 dan telah memberlakukan implemetasi Kurikulum 2013 untuk kelas VII dan VIII, yang natinya pada tahun 2015 SMP Negeri 2 Matangnga telah melaksanakan Kurikulum 2013 pada semua tingkatan kelas.

SMP Negeri 2 Matangnga memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut, tenaga guru sejumlah 15 orang , dan tenaga tata usaha 4 orang PTT . Dari jumlah 15 guru terdiri dari 4 orang guru PNS, 11 orang guru GTT. Kondisi guru di SMP Negeri 2 Matangnga 80 % berkualifikasi ijazah S1 / Akta IV, selebihnya masih berkualifikasi ijazah S1 / Akta IV.

 

  1. Tujuan dan Manfaat RKKS

 

  1. Manfaat Penyusunan RKKS

Penyusunan RKKS/RKM merupakan suatu hal yang sangat penting, karena RKKS/M dapat digunakan sebagai:

1.1.   Pedoman kerja (kerangka acuan) kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah/madrasah;

1.2. Dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah/madrasah; serta

1.3    Bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah/madrasah.

 

 

 

 

  1. Tujuan Penyusunan RKKS

Tujuan utama penyusunan RKKS adalah agar kepala sekolah  dapat mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah/madrasah dapat dicapai.

 

  1. Landasan Hukum
  2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 8 dan 48
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang bStandar Nasional Pendidikan dalam Pasal 49 dan 53
  4. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Angka 4a poin 1 dan 2
  5. Kepmendiknas 129a Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dalam 3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  II

VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH

 

 

  1. Visi :

 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berakhlaq Mulia, Unggul Dalam Prestasi Akademik dan Non Akademik, Serta Berkarakter Budaya Bangsa.

Indikator :

  1. Siswa dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
  2. Siswa menunjukkan sikap dan perilaku yang didasari ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat
  3. Terlaksananya kegiatan pembelajaran yang efektif
  4. Siswa memiliki prestasi akademik pada semua mata pelajaran.
  5. Menjuarai lomba-lomba akademik, baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi
  6. Menghasilkan keluaran yang mampu berprestasi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi
  7. Siswa menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan
  8. Siswa memiliki keterampilan hidup yang dapat dijadikan modal terjun ke masyarakat
  9. Siswa memiliki kreatifitas belajar dan memiliki bekal untuk hidup secara mandiri
    1. Misi :

Berdasar Visi tersebut, SMP Negeri 2 Matangnga menetapkan misi sebagai acuan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, visi tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif, efesien dan kondusif
  2. Mengamalkan ajaran ajaran agama sebagai pencerminan agama dalam Berperilaku dan berbudaya.
  3. Menerapkan disiplin dalam berbagai kegiatan
  4. Mengoptimalkan pencapaian prestasi akademik dan non akademik
  5. Meningkatkan profesional guru dan pegawai dalam berbagai kegiatan.

 

  1. Tujuan

Tujuan yang akan Dicapai SMPN Rappang meliputi :

  1. Tujuan Jangka Pendek :
  2. Prosentase kenaikan kelas pada tahun ajaran 2014/2015 adalah 95 %
  1. Kreteria Ketuntasan Minimal sebesar 65 untuk semua mata pelajaran
  2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan secara sfektif dan efesien
  3. 100 % siswa mengikuti program mata pelajaran
  4. 95 % siswa memperoleh nilai lebih dari KKM di buku laporannya
  5. Siswa yang drop out maksimal 2 %
  6. Tenaga Pendidik dan kependidikan 80 % memiliki kualifiakasi pendidikan yang sesuai
  7. 90 % guru mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang ijazahnya
  8. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler sesuai dengan bakat dan minat anak.
  9. Mendapatkan juara lomba kegiatan ekstrakurikuler  tingkat kecamatan pada bidang olah raga dan seni
  10. Menegakkan pelaksanaan tata tertib sekolah dan kelas.
  11. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, nyaman dan kondusif untuk belajar
  12. Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana 20 %
  13. Terwujudnya hubungan yang harmonis dan dinamis antar warga sekolah dan

 

  1. Tujuan Jangka Panjang :
  2. Standart kelulusan ujian nasional pada tahun pelajaran, minimal rata-rata 7,0 pada semua mata pelajaran yang masuk pada ujian nasional
  3. Standart kelulusan ujian sekolah pada tahun pelajaran, minimal rata-rata   7,2 pada semua mata pelajaran yang masuk pada ujian sekolah
  4. Kreteria Ketuntasan Minimal sebesar 72 untuk semua mata pelajaran
  5. Siswa yang drop out maksimal 1 %
  6. Lulusan SMP Negeri 2 Matangnga dapat diterima di Sekolah Menengah Atas Negeri sebanyak 70 %
  7. Mendapatkan minimal juara II pada setiap Olimpiade MIPA pada tingkat Kabupaten
  8. Kegiatan ekstrakurikuler diikuti oleh semua siswa
  9. Mendapatkan juara II pada lomba-lomba olah raga dan juara III pada lomba-lomba seni, lomba Pramuka, PMR, gerak jalan pada tingkat Kabupaten
  10. Tata Tertib Sekolah 100 % diketahui siswa dan dijalankan secara maksimal
  11. Terwujudnya kehidupan sekolah yang agamis, dan berbudaya.
  12. Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PROGRAM KERJA SEKOLAH

 

  1. SASARAN

Sasaran adalah tantangan utama yang akan dicapai sekolah/madrasah dalam waktu 4 tahun ke depan dan telah disesuaikan dengan faktor kesiapan sekolah/madrasah. Penetapan sasaran sekolah ini bertujuan untuk dijadikan panduan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu tertentu guna merealisasikan alternatif pemecahan tantangan yang telah dirumuskan.

Berikut ini kami uraikan sasaran program kerja sekolah per-kategori:

  1. Kurikulum dan Pembelajaran
    1. Tersedianya dokumen KTSP seluruh mata pelajaran
    2. Guru paham tentang KTSP
    3. Guru mampu membuat silabus sekolah sesuai standar isi
    4. Guru paham dan mampu membuat PTK
    5. Meningkatnya minat baca dan pengetahuan guru
    6. Meningkatnya minat baca siswa
    7. Perpustakaan yang representatif
    8. Guru paham tentang kecakapan hidup

 

  1. Administrasi dan Manajemen Sekolah
    1. Peraturan sekolah tersedia dan terlaksana dengan baik
    2. Semua guru PNS mengikuti sertifikasi
    3. Semua guru PNS lolos sertifikasi

 

  1. Organisasi dan kelembagaan
    1. Peraturan khusus sekolah tersedia dan terlaksana dengan baik
    2. Guru dan karyawan mampu membuat program kerja

 

  1. Sarana dan Prasarana
    1. Tersedianya ruang kelas baru (RKB)
    2. Tersedianya fasilitas ruang yang baik dan lengkap
    3. Tersedianya ruang perpustakaan
    4. Sarana dan prasarana laboratorium IPA dan komputer yang lengkap
    5. Kebutuhan komputer dan printer terpenuhi
    6. Tersedianya Mushola
    7. Penyediaan air bersih
  2. Ketenagaan
    1. Tersedianya program kehumasan
    2. Guru paham tentang pola kerjasama dalam peningkatan mutu pembelajaran
    3. Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung

 

  1. Pembiayaan dan pendanaan
    1. Peningkatan pembiayaan sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah
    2. Meningkatnya prestasi siswa dan sekolah
    3. Terjalinnya kerjasama dengan stakeholder
    4. Tersusunnya RKAS tepat waktu
    5. Adanya peningkatan honorarium TKS

 

  1. Peserta Didik
    1. Penerimaan Siswa Baru
    2. Pelaksanaaan Kegiatan Eskstrakulkuer

 

  1. Peran serta Masyarakat
    1. Keterlibatan komite sekolah kembali aktif sesuai dengan fungsinya
    2. Hubungan sekolah dengan komite sekolah lebih baik
    3. Terjalinnya kerja sama dengan lembaga masyarakat

 

  1. Lingkungan dan Budaya Sekolah
    1. Pemagaran sekolah
    2. Pembuatan taman sekolah
    3. Menanamkan kesadaran perlunya partisipasi masyarakat dan stekholder sekolah uintuik terciptanya lingkungan yang aman.

 

 

 

  1. PROGRAM

Merumuskan program adalah menggabungkan alternatif-alternatif pemecahan tantangan utama yang memiliki karakteristik yang saling mendukung, saling tergantung, atau saling berkaitan

Berikut ini kami uraikan program sekolah per-kategori:

  1. Kurikulum dan Pembelajaran
  2. Pembuatan KTSP, Silbabus dan RPP
  3. Peningkatan kompetensi guru
  4. Pengadaan / penggantian buku pelajaran
  5. Standar ideal jam mengajar
  6. Penambahan buku-buku yang menarik
  7. Penugasan studi literatur di perpustakaan

 

  1. Administrasi dan Manajemen Sekolah
  2. Sosialisasi peraturan sekolah kepada guru dan karyawan
  3. Rapat Pembinaan

 

  1. Organisasi dan kelembagaan
  2. Pembuatan usulan peraturan
  3. Pembuatan program kerja

 

  1. Sarana dan Prasarana
  2. Pembangunan Ruang Kelas Baru
  3. Pembangunan Ruang Perpustakaan
  4. Pengadaan perabot pengganti
  5. Perbaikan perabot rusak
  6. Pendataan, pembuatan, pengajuan proposal dan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium IPA
  7. Pengajuan dan pemasangan jaringan internet dan pengawasan dalam penggunaannya.
  8. Pendataan, pengajuan, pengadaaan, dan perawatan printer dan komputer

 

  1. Ketenagaan
  2. Pembuatan program kehumasan
  3. Sosialisasi pola kerjasama
  4. Identifikasi kebutuhan tenaga pendukung

 

  1. Pembiayaan dan pendanaan
  2. Penyusunan RKAS
  3. Menjalin kerjasama dengan stakeholder
  4. Komunikasi yang intensif dengan stakeholder
  5. Kesejahteraan pegawai khususnya TKS

 

  1. Peserta Didik
  2. Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru
  3. Pelaksanaan Kegiatan Estrakurilkuler

 

  1. Peran serta Masyarakat
  2. Sosialisasi program sekolah dan peran komite
  3. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan komite
  4. Mengikutsertakan komite dalam menjalankan program sekolah
  5. Pertemuan dengan komite sekolah
  6. Kerjasama dengan lembaga masyarakat

 

  1. Lingkungan dan Budaya Sekolah
  2. Pembuatan taman sejkolah
  3. Menanamkan kesadaran perlunya keterlibatan masyarakat dan warga sekolah untuk terciptanya lingkungan yang aman.

 

  1. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan program adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah program yang dirumuskan berhasil atau tidak. Apabila indikator keberhasilan telah dapat dicapai, maka program dapat dikatakan berhasil; sebaliknya apabila indikator keberhasilan belum dapat dicapai, maka program dapat dikatakan belum berhasil. Indikator harus ditentukan agar program yang ditetapkan dapat diukur keberhasilannya. Indikator keberhasilan setiap program bisa berkaitan dengan proses dan dapat juga berkaitan langsung dengan hasil akhir. Indikator keberhasilan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif, yang penting dapat diukur dan dirumuskan secara spesifik, operasional, dan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berikut ini kami uraikan indikator keberhasilan program sekolah per-kategori:

  1. Kurikulum dan Pembelajaran
  2. Tersedianya dokumen KTSP secara lengkap
  3. Guru mampu membuat dokumen KTSP
  4. Adanya KTSP
  5. Tersedianya silabus sekolah sesuai standar isi
  6. Tersedianya literatur tambahan
  7. Jam mengajar guru PNS maksimal 24 jam
  8. Tersedianya buku pelajaran

 

  1. Administrasi dan Manajemen Sekolah
  2. Seluruh guru berperan dalam penegakan peraturan sekolah
  3. Guru-guru PNS  lolos sertifikasi

 

  1. Organisasi dan kelembagaan
  2. Usulan peraturan terbentuk
  3. Terselesaikannya program kerja

 

  1. Sarana dan Prasarana
  2. Tersedianya ruang Kelas Baru
  3. Tersedianya ruang Perpustakaan
  4. Penggantian dan perbaikan perabot rusak
  5. Sarana dan prasarana laboratorium IPA dilengkapi
  6. Laboran terampil menggunakan lab IPA
  7. Komputer dan printer tersedia sesuai kebutuhan
  8. Tersedianya musholla
  9. Tersedianya air bersih yang memadai
  10. Ketenagaan
  11. Terbuatnya program kehumasan
  12. Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung
  13. Pembiayaan dan pendanaan
  14. Jumlah siswa baru meningkat
  15. Tersusunnya RKABS tepat waktu
  16. Adanya peningkatan Kesejahteraan TKS

 

  1. Peserta Didik
  2. Terselenggarannya kegiatan PSB
  3. Terselenggaranya klegiatan Ekstrakurikuler

 

  1. Peran serta Masyarakat
  2. Komite memahami tugas dan perannya
  3. Hubungan komite dan sekolah berjalan secara sinergi
  4. Komite selalu terlibat dalam program-program yang dijalankan sekolah
  5. Adanya pertemuan rutin dengan komite

 

  1. Lingkungan dan Budaya Sekolah
    1. Pembuatan taman sekolah
    2. Menanamkan kesadaran perlunya partisipasi masyarakat dan stekjholder sekolah uintuik terciptanya lingkungan yang aman.

 

  1. KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di dalam program. Kegiatan perlu dirumuskan dari setiap program dengan mengacu pada indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sehingga program dapat dicapai. Kegiatan bisa diambil dari alternatif pemecahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan kegiatan dilakukan dengan cara membuat daftar kegiatan yang terkait dengan program tersebut. Kegiatan yang baik adalah yang mengarah pada pencapaian indikator keberhasilan yang telah dirumuskan, dan dapat diperkirakan biaya atau anggarannya.

Berikut ini kami uraikan daftar kegiatan sekolah per-kategori:

  1. Kurikulum dan Pembelajaran
  2. Rapat Rutin Pembinaan
  3. Pelaksanaan pembuatan KTSP, Silabus dan RPP
  4. Pengadaan buku-buku pelajaran
  5. Pengadaan literatur tambahan
  6. Penyesuaian jam mengajar

 

  1. Administrasi dan Manajemen Sekolah
  2. Rapat koordinasi guru dan karyawan
  3. Pembinaan
  4. Pembagian Tugas Administrasi

 

  1. Organisasi dan kelembagaan
  2. Koordinasi dan pembuatan usulan peraturan sekolah
  3. Pembuatan Program Kerja

 

  1. Sarana dan Prasarana
  2. Pengadaaan ruang kelas baru
  3. Pengadaaan ruang perpustakaan
  4. Pendataan kebutuhan, pembuatan dan pengajuan proposal, melengkapi sarana dan prasarana
  5. Pengadaan dan Perbaikan komputer dan printer

 

  1. Ketenagaan
  2. Penyusunan program kehumasan
  3. Sosialisasi pola kerjasama
  4. Pengajuan tambahan tenaga pendukung

 

  1. Pembiayaan dan pendanaan
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan sekolah
  3. Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah
  4. Pembuatan program kerjasama dengan pihak lain
  5. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder
  6. Penyusunan RKAS

 

  1. Peserta Didik
  2. Pelaksanaan penerimaan siswa baru
  3. Meningkatkan kualitas penanganan siswa yang bermasalah
  4. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

 

  1. Peran serta Masyarakat
  2. Mengundang semua orang tua siswa
  3. Membentuk pengurus komite sekolah
  4. Sosialisasi program sekolah
  5. Menciptakan hubungan yang harmonis antara komite dan sekolah
  6. Melibatkan komite dalam program-program sekolah
  7. Pertemuan dengan komite
  8. Menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat

 

  1. Lingkungan dan Budaya Sekolah
    1. Selesainya Pembuiatan taman sejkolah
    2. Tertanamkan kesadaran perlunya keterlibatan masyarakat dan warga sekolah untuk terciptanya lingkungan yang aman.

 

 

  1. JADWAL KEGIATAN

Jadwal adalah alokasi waktu suatu program dan kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan jadwal program dan kegiatan ini adalah untuk mempermudah pelaksana dalam menentukan urutan kegiatan dan mengatur penggunaan sumberdaya dan dana yang dimiliki sekolah/madrasah. Dengan demikian alur kegiatan dan keuangan sekolah/madrasah dapat dikontrol dengan lebih efektif.

Berikut ini kami tampilkan kegiatan sekolah:

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL JADWAL KEGIATAN

 

NO. SASARAN PROGRAM SEMESTER 1 SEMESTER 2
1 Kurikulum dan Pembelajaran Pembuatan KTSP, Silbabus dan RPP

 

2 Kurikulum dan Pembelajaran Peningkatan kompetensi guru
3 Kurikulum dan Pembelajaran Pengadaan (penggantian) buku Pelajaran
4 Kurikulum dan Pembelajaran Standar ideal jam mengajar
5 Kurikulum dan Pembelajaran Penambahan buku-buku yang menarik  
6 Kurikulum dan Pembelajaran Penugasan studi literatur di perpustakaan
7 Guru Peningkatan kompetensi guru
8 Guru Standar ideal jam mengajar  
9 Perpustakaan Sosialisasi peraturan sekolah kepada guru dan karyawan  
10 Administrasi dan Manajemen Sekolah Sosialisasi peraturan sekolah kepada guru dan karyawan  
11 Administrasi dan Manajemen Sekolah Rapat Pembinaan
12 Organisasi dan Kelmabagaan Pembuatan usulan peraturan
13 Organisasi dan Kelmabagaan Pembuatan program kerja
14 Sarana dan Prasarana Pembangunan Ruang Kelas Baru  
15 Sarana dan Prasarana Pembangunan Ruang Perpustakaan  
16 Sarana dan Prasarana Pengadaan perabot pengganti
17 Sarana dan Prasarana Perbaikan perabot rusak  
Pendataan, pembuatan, pengajuan proposal dan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium IPA
18 Sarana dan Prasarana Pengajuan dan pemasangan jaringan internet dan pengawasan dalam penggunaannya.  
19 Sarana dan Prasarana Pendataan, pengajuan, pengadaaan, dan perawatan printer dan computer  
20 Ketenagaan Pembuatan program kehumasan
21   Sosialisasi pola kerjasama  
22 Pembiayaan dan pendanaan

 

Penyusunan RKAS  
23 Pembiayaan dan pendanaan Menjalin kerjasama dengan stakeholder
24 Pembiayaan dan pendanaan Komunikasi yang intensif dengan stakeholder  
25 Pembiayaan dan pendanaan Kesejahteraan pegawai khususnya TKS
32 Peserta didik Pelaksanaan penerimaan siswa baru
33 Peserta didik Meningkatkan kualitas penanganan siswa yang bermasalah
34 Peserta didik Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
36 Peran serta Masyarakat Sosialisasi program sekolah dan peran komite
37 Peran serta Masyarakat Menciptakan hubungan yang harmonis dengan komite
38 Peran serta Masyarakat Mengikutsertakan komite dalam menjalankan program sekolah
39 Peran serta Masyarakat Pertemuan dengan komite sekolah
40 Peran serta Masyarakat Kerjasama dengan lembaga masyarakat
41 Lingkungan dan Budaya Sekolah Pembuatan taman sejkolah
42 Lingkungan dan Budaya Sekolah Menanamkan kesadaran perlunya keterlibatan masyarakat dan warga sekolah untuk terciptanya lingkungan yang aman.

 

  1. PENANGGUNG JAWAB

Setelah program dirumuskan, maka perlu ditentukan siapa penanggung jawab program. Penanggung jawab program adalah perseorangan yang ditunjuk untuk mengkoordinir pelaksanaan program sesuai dengan bidangnya.

Berikut ini kami uraikan mengenai penanggung jawab tiap program sekolah yang akan dilaksanakan:

 

TABEL PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

 

NO. PROGRAM PENANGGUNG JAWAB
1 Pembuatan KTSP, Silbabus dan RPP

 

Kepala Sekolah dan Urusan Kurikulum
2 Peningkatan kompetensi guru Kepala Sekolah
3 Pengadaan (penggantian) buku Pelajaran Kepsek dan Urusan Sarana dan prasrana
4 Standar ideal jam mengajar Kepala Sekolah dan Wakasek
5 Penambahan buku-buku yang menarik Urusan kurikulum dan Sarpras
6 Penugasan studi literatur di perpustakaan Semua Guru
7 Peningkatan kompetensi guru Kepala Sekolah
8 Standar ideal jam mengajar Wakasek dan Urusan Kurikulum
9 Sosialisasi peraturan sekolah kepada guru dan karyawan Kepala Sekolah
10 Sosialisasi peraturan sekolah kepada guru dan karyawan Kepala Sekolah
11 Rapat Pembinaan Wakasek dan Urusan kesiswaan
12 Pembuatan usulan peraturan Kepala Sekolah
13 Pembuatan program kerja Kepsek dan semua urusan
14 Pembangunan Ruang Kelas Baru Kepsek
15 Pembangunan Ruang Perpustakaan Kepsek dan Wakasek
16 Pengadaan perabot pengganti Urusan  Sarana
17 Perbaikan perabot rusak Urusan sarana
18 Pendataan, pembuatan, pengajuan proposal dan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium IPA Kepala Sekolah dan urusan sarana
Pengajuan dan pemasangan jaringan internet dan pengawasan dalam penggunaannya. Kepala Sekolah dan urusan sarana
19 Pendataan, pengajuan, pengadaaan, dan perawatan printer dan komputer Wakasek dan urusan sarana
Pembuatan program kehumasan Urusan humas
Sosialisasi pola kerjasama Kepala sekolah dan urusan humas
Penyusunan RKAS Kepala Sekolah dan Bendara BOS
20 Menjalin kerjasama dengan stakeholder Urusan humas
Komunikasi yang intensif dengan stakeholder Urusan humas
Kesejahteraan pegawai khususnya TKS Kepsek dan Bendahara BOS
21 Pelaksanaan penerimaan siswa baru Urusan  Kesiswaan
Meningkatkan kualitas penanganan siswa yang bermasalah Wali Kelas, dan Urusan Kesiswaan
22 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Guru Pembina Ekstrakurikulet, Urusan Kesiswaa dan OSIS
23 Sosialisasi program sekolah dan peran komite Kepsek danUrusan Humas
Menciptakan hubungan yang harmonis dengan komite Urusan  Humas
Mengikutsertakan komite dalam menjalankan program sekolah Urusan Humas
24 Pertemuan dengan komite sekolah Kepsek dan  Humas
25 Kerjasama dengan lembaga masyarakat Wakasek Humas
Pembuatan taman sekolah Wakasek Humas dan Sarana
26 Menanamkan kesadaran perlunya kterlibatan masyarakat dan warga sekolah untuk terciptanya lingkungan yang aman. Urusan Kesiswaan,  Kaur TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  VI

PENUTUP

 

 

 

  1. Simpulan
  2. Keberhasilan dan kelancaran suatu kegiatan diperlukan sarana penunjang yang lengkap, perencanaan yang matang dan pembagian     tugas yang jelas.
  3. Agar semua hambatan yang mungkin timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin diperlukan pengawasan dan pembinaan yang  baik disertai rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dari  seluruh aparat pelaksana.
  4. Pengumpulan data yang akurat dan ketelitian dalam setiap melaksanakan tugas sangat diperlukan guna penyusunan  laporan yang cepat dan tepat.

 

  1. Saran
    1. Diharapkan dengan adanya program kerja ini dapat mewujudkan suatu mekanisme kerja yang harmonis , efektif dan efesien sehingga dapat menunjang ketercapaian sasaran yang diharapkan.
    2. Apabila setiap pelaksana yang terkait didalam kegiatan ini memahami aturan yang telah ditetapkan ,Insya Allah rencana kerja yang diprogramkan akan tercapai dengan baik.

 

 

 

Iklan
 

Teknik Penulisan Soal Pilihan Ganda Maret 12, 2017

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 8:58 am

Teknik Penulisan Soal Pilihan Ganda

 

Tata tertib guru Maret 23, 2015

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 6:05 pm

Rancangan Tata Tertib Guru
1. Setiap guru wajib mengikuti “Upacara Bendera”,dan pada setiap upacara Resmi Kenegaraan.
2. Setiap guru hadir di sekolah 10 menit sebelum lonceng pertama berbunyi.
3. Guru harus masuk mengajar di kelas tepat waktu
4. Guru wajib memperhatikan kebersihan kelas sebelum mengajar.
5. Selama jam belajar setiap guru tidak dibenarkan berkeliaran/meninggalkan tempat tugasnya/ruang kelasnya.
6. Setiap guru yang terlambat hadir,harus lebih dahulu melaporkan kepada Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah setelah ada koordinasi dengan Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah baru dibenarkan memasuki ruangan kelas.
7. Setiap Guru harus menanda tangani daftar hadir guru setiap hari kerja.
8. Setiap guru yang sering terlambat dan pulang sebelum habis jam kerja diberi peringatan dan pembinaan.
9. Setiap guru yang karena sesuatu hal terpaksa meninggalkan tugasnya, harus lebih dahulu mendapat izin dari Kepala Sekolah atau Wakasek ( bila Kepala Sekolah dinas luar)
10. Setiap guru yang tidak hadir melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, harus membuat surat pemberitahuan dari guru bersangkutan kepada Kepala Sekolah dengan menyatakan alasan tidak hadir dan mengirimkan bahan pelajarannya agar dapat dibantu guru piket sehingga Proses Pembelajaran tidak terhalang.
11. Setiap guru yang karena sesuatu keperluan tertentu meninggalkan tempat tugasnya pada jam kerja, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Sekolah atau Wakasek ( bila Kepala Sekolah dinas luar)
12. Setiap guru yang tidak hadir melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal selama 2 hari, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala UPTD Pendidikan
13. Setiap guru yang tidak hadir melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal selama 3 hari, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Polewali Mandar
14. Setiap guru melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan
15. Setiap Guru yang tidak hadir karena sakit lebih dari 3 (tiga) hari harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
16. Setiap Guru melaksanakan penyusunan perangkat pengajaran (PROTA,PS,Silabus,RPP,Program Mingguan).
17. Setiap guru wajib menyimpan arsip Program Pembelajaran dan Bahan ajar di Kepala Sekolah atau wakasek
18. Setiap Guru melaksanakan penyajian program pembelajaran atau praktik.
19. Setiap Guru melaksanakan evaluasi belajar (penilaian proses belajar : Ulangan Umum,Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester dan Ujian Nasional/Ujian Sekolah) dan membuat pelaporannya ke Kepala Sekolah atau wakasek.
20. Setiap Guru melaksanakan Analisis Hasil Evaluasi Belajar atau Praktik dan membuat pelaporannya ke Kepala Sekolah atau wakasek.
21. Setiap Guru melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Program Perbaikan /Remedial dan Pengayaan dan membuat pelaporannya ke Kepala Sekolah atau wakasek.
22. Setiap Guru mengisi Daftar nilai siswa dan melaporkannya kepada Urusan Kurikulum, Wakasek / Kasek.
23. Setiap Guru melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dan siswa dalam kegiatan Proses Pembelajaran).
24. Setiap Guru menggunakan alat peraga/praktik dalam proses pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan,dan membuat alat peraga/praktik sederhana sesuai dengan yang ada di lingkungan alam sekitarnya.
25. Setiap Guru menumbuh kembangkan sikap menghargai karya dari guru lain.
26. Setiap Guru melaksanakan tugas tertentu disekolah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah yang di buat setiap semester/tahun dan membuat program dan jadwal pelaksanaannya persemester/setahun.
27. Setiap Guru mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan Kurikulum.
28. Setiap Guru mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
29. Setiap Guru membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar setiap siswa dan melaporkannya secara berkala/perbulan kepada Kepala Sekolah/Wakasek.
30. Setiap Guru mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran
31. Setiap Guru mengatur kebersihan ruang kelas dan praktikum, bagi yang melaksanakan pratikum.
32. Setiap Guru mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya.
33. Setiap Guru yang meminjam peralatan sekolah harus mengembalikannya ke sekolah.
34. Setiap Guru yang melaksanakan pembelajaran jam terakhir harus terakhir meninggalkan kelasnya.
35. Setiap Guru yang menggunakan alat peraga/praktik harus mengembalikannya ke tempatnya.
36. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas wajib membimbing kelas yang dibinanya dengan berpedoman kepada tugas-tugas wali kelas dan melaporkannya ke kepala sekola/wakasek.
37. Setiap Guru mengisi catatan kelas; siswa yang memiliki masalah, batas materi yang diajarkan dan lain-lain yang dianggap perlu.
38. Setiap Guru melaporkan Pencapaian Target Kurikulum (PTK) pada setiap akhir semester sesuai dengan format yang disediakan sekolah ke Urusan Kuriulum.
39. Setiap Guru melaporkan Daya Serap (DS) pada tiap akhir Semester sesuai dengan format yang disediakan sekolah dan melaporkannya dengan tepat waktu.
40. Setiap Guru Menetapkan Kreteria Ketuntatasan Minimal (KKM) Mata Pelajaran yang diampu dan melaporkan kepada Urusan Kurikulum
41. Setiap Guru menyusun administrasi penilaian, meliputi nilai ulangan harian, tugas, nilai tengah semester, nilai akhir semester dan nilai raport
42. Setiap Guru berpakaian sopan, bersih dan rapi : Pada Hari Senin dan Selasa memakai Pakaian Seragam Linmas, Pada hari Rabu dan Kamis Pakaian Keki, Jum’at dan Sabtu memakai Pakaian Batik
43. Setiap Guru harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
44. Setiap Guru diusahakan tidak merokok atau memakan makanan atau minum teh manis/kopi didalam kelas.
45. Setiap Guru Berakhlak yang baik, budi pekerti yang luhur.
46. Setiap Guru menyisir rambut dengan rapi (Guru pria tidak gondrong).
47. Setiap Guru ikut bertanggung jawab agar terlaksana tata tertib/disiplin sekolah dan melibatkan diri disetiap kegiatan sekolah.
48. Setiap Guru turut menjaga nama baik sekolah dan berperan aktif ditengah masyarakat.
49. Setiap Guru menggunakan bahasa yang sopan di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran
50. Setiap Guru memberikan saran kepada Kepala Sekolah demi kemajuan sekolah.
51. Setiap Guru menjaga hubungan baik kepada sesama guru dan semua warga sekolah
52. Setiap Guru dilarang mengedarkan dan mengkonsumsi Narkoba dan zat adiktif lainnya
53. Setiap Guru dilarang membawa barang-barang yang bersifat pornografi
54. Setiap Guru dilarang membawa senjata tajam yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain
55. Setiap Guru yang tidak mematuhi tata tertib ini akan dilakukan pembinaan oleh Kepala Sekolah selaku Kepala Unit Kerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
56. Setiap Guru yang tidak mengindahkan pembinaan Kepala Sekolah, selanjutnya akan diserahkan pembinaannya kepada Kepala Dinas/Pengawas Pendidikan dan/atau mengusulkan untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tanggapan :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

POS Ujian Sekolah

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 6:01 pm

Keputusan
KEPALA SMP NEGERI 2 MATANGNGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 421.3/15.023/SMPN.2/2015

Tentang
PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)
UJIAN SEKOLAH PADA SMP NEGERI 2 MATANGNGA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
SMP NEGERI 2 MATANGNGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 201
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 MATANGNGA
Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar

K E P U T U S A N
KEPALA SMP NEGERI 2 MATANNGNGA
NOMOR : 421.3/15.023/SMPN.2/2015
T E N T A N G
PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)
UJIAN SEKOLAH PADA SMP NEGERI 2 MATANGNGA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA SMP NEGERI 2 MATANGNGA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendikbud No. 144 Tahun 2014 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional, dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor …………………… tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2014/2015, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Matangnga tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah SMP Negeri 2 Matangnga Tahun Pelajaran 2014/2015;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional
4. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2014/2015
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI. SMP/MTs, SMPLB Tahun Pelajaran 2014/2015 Kabupaten Polewali Mandar
Memperhatikan : Hasil rapat dewan guru SMP Negeri 2 Matangnga pada tanggal 14 Maret 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah pada SMP Negeri 2 MatangngaTahun Pelajaran 2014/2015

Pasal 1

Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah SMP Negeri 2 Matangnga, selanjutnya disebut POS US, Tahun Pelajaran 2014/2015 diatur dalam Lampiran Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Matangnga ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Matangngaini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2014/2015.

Pasal 3
Hal-hal yang belum diatur dalam Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah SMP Negeri 2 Matangnga ini diputuskan oleh Kepala SMP Negeri 2 Matangnga

Pasal 4
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Matangnga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Tapua
Pada tanggal : 16 Maret 2015
Kepala Sekolah,

Drs. T O Y I B, M.Pd
NIP. 19671016 199412 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA SMP NEGERI 2 MATANGNGA
NOMOR : 421.3/15.023/SMPN.2/2015
T E N T A N G
PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)
UJIAN SEKOLAH PADA SMP NEGERI 2 MATANGNGA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

I. PESERTA UJIAN SEKOLAH
Persyaratan dan pendaftaran peserta Ujian SMP Negeri 2 MatangngaTahun Pelajaran 2014/2015 sama seperti Ujian Nasional (UN) SD/MI dan SMP/MTs, SMPLB Tahun Pelajaran 2011/2012.

A. Peserta SMP Negeri 2 Matangnga
1. Persyaratan Peserta

a) Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di SMP Negeri 2 Matangnga berhak mengikuti Ujian Sekolah (US);
b) Peserta didik memiliki rapor lengkap penilaian hasil belajar semester 1 sampai dengan semester 5 pada SMP Negeri 2 Matangnga.
c) Peserta US yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti US utama dapat mengikuti US susulan.

2. Pendaftaran Peserta Ujian

a) SMP Negeri 2 Matangnga melaksanakan pendataan calon peserta.
b) SMP Negeri 2 Matangnga mengirimkan data calon peserta ke BSNP secara online paling lambat akhir bulan Desember 2014.
c) Penyelenggara US Tingkat Provinsi mengkoordinasikan pendataan calon peserta dengan menggunakan perangkat lunak sesuai dengan POS pendataan peserta yang diterbitkan oleh Balitbang Kemdiknas.
d) SMP Negeri 2 Matangnga menerima Daftar Nominasi Sementara (DNS) dari Penyelenggara US Tingkat Kabupaten.
e) SMP Negeri 2 Matangnga melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Penyelenggara US Tingkat Kabupaten.
f) Kepala SMP Negeri 2 Matangnga menerbitkan kartu peserta ujian dan menandatangani serta membubuhkan stempel pada kartu peserta US yang telah ditempel foto peserta.

II. PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH

1. SMP Negeri 2 Matangnga sebagai Penyelenggara US ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan kelayakan fasilitas dan persyaratan lainya sebagai penyelenggara Ujian Sekolah;
2. SMP Negeri 2 Matangnga sesuai kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Polewali Mandar dapat menyelenggarakan ujian sekolah dalam bentuk ujian tulis dan ujian praktik;
3. SMP Negeri 2 Matangnga menetapkan kelulusan, kriteria nilai minimal baik pada penilaian akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan;
4. SMP Negeri 2 Matangnga menyusun kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik untuk mengikuti ujian sekolah;
5. SMP Negeri 2 Matangnga menentukan bahan ujian berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
6. SMP Negeri 2 Matangnga menyusun soal ujian tulis dan praktik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran berdasarkan bahan ujian beserta kunci jawabannya;
7. SMP Negeri 2 Matangnga menggandakan soal ujian sesuai dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian.
8. SMP Negeri 2 Matangnga menjamin kerahasiaan soal ujian beserta kunci jawabannya.
9. SMP Negeri 2 Matangnga melaksanaan ujian sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
10. SMP Negeri 2 Matangnga memeriksa pekerjaan ujian sekolah.
11. SMP Negeri 2 Matangnga menetapkan nilai hasil ujian dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan.
12. Ujian sekolah dilaksanakan sekali dalam setahun pada akhir tahun pelajaran dan mengacu kepada Permendikbud yang mengatur penyelenggaraan ujian sekolah, dan hasilnya dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik dan Dinas Dikpora Kabupaten, Dinas Dikpora Propinsi dan BSNP;

III. BAHAN UJIAN SEKOLAH

A. PENYUSUNAN KISI – KISI SOAL
Penyelenggara US menyusun soal berdasarkan SKL, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi SKL satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran dari setiap mata pelajaran yang diujikan pada kurikulum 2006 dan Standar Isi (SI) sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006;
2. Menyusun SKL US yang terdiri dari deskripsi SKL dan Indikator soal;
3. Menyusun kisi-kisi soal berdasarkan SKL US tahun pelajaran 2014/2015 dengan melibatkan guru, MGMP sekolah, dan pengawas Pembina. Kisi-kisi soal Ujian Sekolah mencakup; identitas (Kisi-kisi Ujian Sekolah tahun pelajaran, satuan pendidikan, mata pelajaran, kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal dan penulis) dan uraian yang berupa tabel (No, SKL, materi, bahan kelas, indikator soal, bentuk soal dan nomor soal)
4. Melakukan validasi kisi-kisi soal tahun pelajaran 2014/2015 dengan melibatkan guru, MGMP sekolah, dan pengawas pembina;
5. Soal Ujian Sekolah berbentuk pilihan ganda (multiple choice) untuk Ujian Tulis dan Uji Kompetensi untuk Ujian Praktek.
6. Menyusun spesifikasi soal yang memuat identitas ( Mata Pelajaran, Program Studi, Jumlah Soal, Bentuk Soal, Bentuk Ujian (praktik/tertulis) dan uraian (SKL, materi, indikator, nomor soal, rumusan soal dan kunci/pedoman penskoran);
7. Melakukan analisis kualitas soal (telaah butir soal) yang mencakup aspek substansti/materi, konstruksi dan bahasa; Bagi sekolah yang sudah memiliki bank soal, soal diambil dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi soal Ujian Sekolah;
8. Melakukan reviu, revisi dan perakitan naskah soal Ujian Sekolah;
9. Mempersiapkan naskah soal untuk ujian utama, ujian susulan dan cadangan;
10. Mengemas naskah US dengan memperhatikan kelayakan kualitas kemasan.
11. Menyimpan naskah US dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan.
A. MATERI UJIAN SEKOLAH SMP NEGERI 2 MATANGNGA
No Mata Pelajaran Bentuk Ujian Keterangan
Tertulis Praktik
1 Pendidikan Agama Islam √ –
2 PKn √ –
3 Bahasa Indonesia √ –
4 Bahasa Inggris √ –
5 IPA √ –
6 Matematika √ –
7 IPS √ –
8 Seni Budaya √ –
9 Penjaskes – √
10 TIK √ –
11 Muatan Lokal – √ Mulok Pertanian

B. PENYIAPAN BAHAN UJIAN SEKOLAH
1 Penulisan Naskah Soal
a Penulisan naskah soal US dilakukan oleh tim penyusun soal SMP Negeri 2 Matangnga.
b Penulisan naskah soal oleh tim berpedoman pada kurikulum yang sedang berlaku
c Setiap soal yang dibuat harus dilengkapi kisi-kisi , kartu soal, dan pedoman penilaian.
d Perangkat soal yang dihasilkan oleh tim penulis soal meliputi :
 Master soal sebanyak dua paket yaitu utama, dan susulan.
 Lembar jawaban
 Kunci jawaban
 Pedoman penilaian/pemeriksaan
 Jumlah, bentuk dan alokasi waktu lihat tabel berikut :

No Mata Pelajaran Jumlah Bentuk Alokasi Waktu
1 Pendidikan Agama Islam 50 PG 90 Menit
2 PKn 50 PG 90 Menit
3 Bahasa Indonesia 50 PG 90 Menit
4 Bahasa Inggris 50 PG 90 Menit
5 IPA 40 PG 90 Menit
6 Matematika 40 PG 90 Menit
7 IPS 50 PG 90 Menit
8 Seni Budaya 50 PG 90 Menit
9 Penjaskes – – –
10 TIK 50 PG 90 Menit
11 Muatan Lokal – – –

2 Pengadaan naskah soal dilakukan oleh tim penggandaan ujian sekolah meliputi :
a Naskah soal paket utama, susulan, dan ujian praktik
b Daftar hadir peserta ujian
c Berita acara
d Daftar nilai peserta ujian
e Kunci jawaban
f Lembar jawaban
3 Pengamplopan naskah soal
a Pengamplopan naskah soal dilakukan oleh panitia pengadaan
b Pengamplopan naskah soal mengikuti jumlah peserta peruangan
c. Setiap sampul soal harus diberi label yang lengkap dan jelas
d. Setiap sampul harus dilem rapat dan dilak.
4 Nakah soal yang sudah disampul disimpan/diamankan pada tempat yang di jamin keamanan dan kerahasiaannya sesuai dengan standar pengamanan maksimal.

IV. PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH SMP NEGERI 2 MATANGNGA

A. JADWAL UJIAN
a. Ujian Tulis Pendidikan Agama : 23 Maret 2015
b. Ujian Tulis Sekolah Utama :
c. Ujian Tulis Sekolah susulan :
d. Ujian Praktik ( Semua Mata Pelajaran ) :
a. Ujian Tulis Sekolah Utama
No Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran
1.

2.

3.

4

5

6

7

b. Ujian Tulis Sekolah Susulan

No Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran
1.

2.

3.

4

5

6

7

c. Ujian Praktik

HARI TANGGAL JAM KE WAKTU KELAS
IX A IX B

B. RUANG UJIAN SEKOLAH
SMP Negeri 2 Matangnga selaku penyelenggara US menetapkan ruang US dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Ruang kelas yang digunakan aman dan layak untuk US;
2. Setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 1 meja untuk dua orang pengawas US;
3. Setiap meja diberi nomor peserta US;
4. Setiap ruang US disediakan denah tempat duduk peserta US;
5. Setiap ruang US disediakan lak/segel untuk amplop LJUS;
6. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi US dikeluarkan dari ruang US;
7. Tempat duduk peserta US diatur sebagai berikut:
a. Satu bangku untuk satu orang peserta US;
b. Jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter;
c. Penempatan peserta US sesuai dengan nomor peserta

C. PENGAWAS RUANG US
1. SMP Negeri 2 Matangnga menetapkan pengawas ruang US di satuan pendidikan;
2. Pengawas ruang US adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan;
3. Pengawas ruang US harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pengawas ruang US sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus hadir 45 menit sebelum ujian dimulai;
4. Pengawas ruang US tidak diperkenankan untuk membawa alat komusikasi elektronik ke dalam ruang ujian;
5. Penempatan pengawas ruang US dilakukan oleh SMP Negeri 2 Matangnga;
6. Setiap ruangan diawasi oleh dua orang pengawas ruang US;

D. TATA TERTIB PENGAWAS RUANG US
1. Empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang US telah hadir di lokasi sekolah penyelenggara US;
2. Pengawas ruang US menerima penjelasan dan pengarahan dari Kepala SMP Negeri 2 Matangnga;
3. Pengawas ruang US menerima bahan US yang berupa naskah soal US, lembar jawaban, amplop lembar jawaban, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan US.
4. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang US:
a. Mempersilakan peserta US untuk mengecek kelengkapan soal;
b. Mempersilakan peserta US untuk mulai mengerjakan soal;
c. Mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.
5. Kelebihan naskah soal US selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan.
6. Selama US berlangsung, pengawas ruang US wajib:
a. menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;
b. memberi peringatan kepada peserta yang melakukan kecurangan; serta
c. melarang orang memasuki ruang US selain peserta ujian.
7. Pengawas ruang US dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal US yang diujikan.
8. Lima menit sebelum waktu US selesai, pengawas ruang US memberi peringatan kepada peserta US bahwa waktu tinggal lima menit.
9. Setelah waktu US selesai, pengawas ruang US:
a. mempersilakan peserta US untuk berhenti mengerjakan soal;
b. mempersilakan peserta US meletakkan naskah soal dan LJUS di atas meja dengan rapi;
c. mengumpulkan LJUS dan naskah soal US;
d. menghitung jumlah LJUS sama dengan jumlah peserta US;
e. mempersilakan peserta US meninggalkan ruang ujian;
f. menyusun secara urut LJUS dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUS disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup dan dilem serta ditandatangani oleh pengawas ruang US di dalam ruang ujian;
10. Pengawas Ruang US menyerahkan amplop LJUS yang sudah di lem dan ditandatangani, serta naskah soal US kepada Penyelenggara US Tingkat Sekolah/Madrasah disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan US.

E. TATA TERTIB PESERTA US
1. Peserta US memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum US dimulai.
2. Peserta US yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti US setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara US Tingkat Sekolah, tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta US dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke sekolah.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas.
5. Peserta US membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, (yang diperlukan!) dan kartu tanda peserta ujian.
6. Peserta US mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan.
7. Peserta US mengisi identitas pada LJUS secara lengkap dan benar.
8. Peserta US yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUS dapat bertanya kepada pengawas ruang US dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu
9. Peserta US mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.
10. Selama US berlangsung, peserta US hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang US.
11. Peserta US yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal.
12. Peserta US yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti US pada mata pelajaran yang terkait.
13. Peserta US yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu US berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.
14. Peserta US berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian.
15. Selama US berlangsung, peserta US dilarang:
a. menanyakan jawaban soal kepada siapapun;
b. bekerjasama dengan peserta lain;
c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
e. membawa naskah soal US dan LJUS keluar dari ruang ujian;
f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

V. PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN UJIAN SEKOLAH

A. PEMERIKSAAN
1. Pemeriksaan Lembar Jawaban US dilaksanakan oleh Korektor SMP Negeri 2 Matangnga
2. Setiap Lembar Jawaban US diperiksa oleh dua orang.
3. Penilaian ujian praktik dilakukan oleh guru/tim guru mata pelajaran yang bersangkutan
4. Pemeriksaan dan Penilaian US tertulis dan praktik dilaksanakan secara obyektif.
5. Daftar nilai US diisi oleh Panitia Ujian Sekolah SMP Negeri 2 Matangnga berdasarkan hasil ujian setiap peserta dalam bentuk angka dan huruf dengan rentang nilai 0 – 10 dengan dua angka di belakang koma desimal.

VI. PENILAIAN
1. Pengolahan nilai mata pelajaran Pendidikan Agama yang merupakan bagian dari Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagai berikut:
a. Penilaian akhir mempertimbangkan penilaian oleh pendidik;
b. Nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran yang melaksanakan ujian tertulis diperoleh dari Nilai Ujian Tulis 100%.
c. Nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran yang melaksanakan ujian praktik diperoleh dari Nilai Ujian Praktik 100%
d. Nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran yang melaksanakan ujian tulis dan praktik diperoleh dari nilai ujian tulis dan praktik dengan pembobotan 60% : 40%
e. Nilai Sekolah aspek afektif akhlak mulia diperoleh dari hasil pengamatan pendidik mata pelajaran pendidikan agama, pendidik mata pelajaran lain dan konselor;
f. Aspek akhlak mulia terdiri dari aspek-aspek pengamalan agama seperti kedisiplinan, kebersihan, tanggung jawab, sopan santun, hubungan social, kejujuran, dan pelaksanaan ibadah ritual;
g. Menyelenggarakan rapat dewan pendidik untuk menentukan nilai akhir setiap peserta didik pada kelompok mata pelajaran Agama dan akhlak mulia.
h. Nilai Ujian Sekolah dikirim secara online dan ditembuskan ke Dinas Dikpora Kab. Polewali Mandar Cq. Bidang Dikmen paling paling lambat tanggal 17 April 2015.

VII. KELULUSAN UJIAN SEKOLAH
1. SMP Negeri 2 Matangngamenetapkan batas nilai minimal/batas kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan sesuai Dokumen I Kurikulum SMP Negeri 2 Matangnga.
2. Penetapan batas kelulusan harus mendapat pertimbangan komite sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Polewali Mandar , paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan US.
3. Nilai minimal/batas kelulusan harus diumumkan ke Siswa, Orang Tua.
4. Penetapan kelulusan US dilakukan melalui rapat dewan guru dan ditulis dalam berita acara.
5. Peserta didik dinyatakan lulus dari sekolah apabila ;
a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
c. Lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Lulus Ujian Nasional;
e. Kehadiran di kelas mencapai minimal 85 %.

VIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH
1. Biaya penyelenggaraan US berasal dari Dana BOS SMP Negeri 2 Matangnga
2. Komponen-komponen yang dibiayai pada penyelenggaraan US antar lain :
a. Pengisian data calon peserta US dan mengirimkannya ke Dinas Dikpora Kab. Polewali Mandar.
b. Penggandaan Kartu peserta US.
c. Sosialisasi dan rapat pengawas US.
d. Penulisan dan penggandaan bahan US, penggandaan bahan ujian praktik, pengawasan dan pemeriksaan hasil ujian serta pembuatan laporan.
e. Konsumsi Pengawas
IX. PEMANTAUAN DAN EVALUASI UJIAN SEKOLAH
1. Dinas Dikpora Kabupaten Polewali Mandar melakukan koordinasi, pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan Ujian Sekolah di SMP Negeri 2 Matangnga;
2. Pemantauan dan supervisi dilakukan dengan membentuk tim, menyusun isntrumen, melaksanakan dan melaporkan hasil.

X. LAPORAN PENYELENGGARA UJIAN
1. Laporan penyelenggara ujian nasional dan Ujian Sekolah dilakukan oleh SMP Negeri 2 Matangnga memuat informasi antara lain tentang penyiapan bahan, pelaksanaan ujian, penetapan batas nilai lulus US, Pengawasan ujian, Pemeriksaan US, Nilai rata-rata mata pelajaran dan presentase kelulusan Sekolah.
2. SMP Negeri 2 Matangnga menyampaikan laporan ujian ke Dinas Dikpora Kabupaten Polewali Mandar.

XI. PENUTUP
1. POS Ujian Sekolah SMP Negeri 2 Matangnga ini disusun untuk dipedomani dalam pelaksanaan Ujian Sekolah SMP Negeri 2 Matangnga Tahun Pelajaran 2014/2015
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam POS ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Jika terdapat kekeliruan dalam POS ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Tapua , 16 Maret 2015
Kepala Sekolah,
Drs. T O Y I B, M.Pd
NIP. 19671016 199412 1 003

 

IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT April 7, 2012

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 11:58 am

IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

 

A. PENDAHULUAN

            MPR adalah lembaga yang beberapa kali mengalami perubahan kedudukan, tugas dan wewenang yang implikasinya terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan menjadi sangat urgen. Perjalanan politik bangsa Indonesia yang ditandai oleh perubahan konstitusi membawa pengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga Negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat mulai dikenal sejak masa pemerintahan orde lama pada waktu diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu dengan dikenalnya MPRS ( Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ). Akan tetapi substansi tugas dan wewenang MPR sebenarnya sudah secara implisit  dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lain yang ada sebelum MPR terbentuk.

            Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD Indonesia, dilihat dari substansi tugas dan wewenangnya ini adalah tugas dari MPR, begitu juga adanya Komite Nasional Indonesia Pusat, Badan Konstituante merupakan pengejawantahan dari MPR.

            Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR secara konstitusional mengalami beberapa perubahan sampai dengan adanya amandemen UUD 1945 ternyata implikasinya ke reformasi dari MPR itu sendiri. Beberapa reformasi yang ada di lembaga MPR baik yang telah dan sedang dilaksanakan antara lain :

  1. Mayoritas anggota merupakan hasil pemilu yang kompetitif
  2. Jumlah anggota dikurangi agar tercapai kinerja yang efektif, efesien, dan produktif
  3. Pimpinan MPR terpisah dari pimpinan DPR, sebab menyatukan kedua pimpinan tersebut sesungguhnya merendahkan MPR karena kedudukan MPR sebagai lembaga yang mengubah dan menetapkan UUD
  4. Untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan tahunan MPR. Pimpinan MPR didampingi olrh suatu Badan Pekerja Permanen yang mencerminkan komposisi keanggotaan MPR

 

B. MPR SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945

            Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “. Hal ini mengisyaratkan kedudukan, tugas dan wewenang MPR yang sangat sentral dimana MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang memegang kekuasaan sebagai penentu, pelakasana maupun sebagai pengawas jalannya pemerintahan negara

            Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebelum adalah sebagai berikut :

1.  Kedudukan MPR

MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian MPR berkedudukan sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga

 

2. Tugas dan Wewenang MPR

Dalam TAP MPR No. 1/MPR/1978 dikatakan bahwa MPR mempunyai tugas menetapkan UUD, nenetapkan GBHN , serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Disamping itu MPR juga mempunyai wewenang, yaitu :

  1. Membuat putusan-putusan, termsuk GBHN, yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga Negara lain, yang dilaksanakan Presiden
  2. Memberikan penjelasan yang berupa penafsiran putusan MPR
  3. Menyelesaikan pemilihan dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
  4. Meminta pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban itu
  5. Mengubah UUD
  6. Menetapkan tata tertib MPR
  7. Menetapkan pimpinan MPR yang dipilih dari dan oleh anggota
  8. Mengambil putusan mengenai anggota yang melanggar sumpah/janji anggota

 

C. MPR SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

            Amandemen yang dilakukan oleh MPR mulai dari amandemen kesatu sampai dengan amandemen ke empat membawa implikasi yang sangat urgen terhadap susunan, tugas mapun wewenang MPR itu sendiri, yang paling mendasar dari perubahan itu adalah kedudukan MPR yang selama ini sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga negara yang sama kedudukannya dengan lembaga negara lain. 

            Untuk lebih jelasnya kami uraikan telebih dahulu bagaimana MPR setelah adanya amandemen UUD 1945, adalah sebagai beerikut :

  1. Kedudukan MPR

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukan sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 sebelum diamandemen.

 

  1. Keanggotaan MPR

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan, bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang.

Atas dasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen berarti, bahwa jumlah anggota MPR didasarkan atas penjumlahan anggota DPR dan anggota DPD (juga diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 tahun 2003). Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden (Pasal 3 UU No, 22 Tahun 2003), jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (Pasal 7(1) UU No. 22 tahun 2003), sedang anggota DPD ditentukan, bahwa anggota DPD dari setiap propinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dan anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR

 

  1. Tugas dan Wewenang MPR

Dalam Pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen bahwa MPR berwenang :

  1. Mengubah dan menetapkan UUD
  2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
  3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Lebih lanjut tugas dan wewenang MPR diatur dalam UU  No. 22 tahun 2003, bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang :

  • Mengubah dan menetapkan UUD
  • Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasakan pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR
  • Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden  dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden  dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di Sidang Paripurna MPR
  • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
  • Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Prsiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari
  • Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket  calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambatnya-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari
  • Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR

 

  1. Sidang MPR

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

  • sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
  • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD
  • sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

 

 

 

  1. Putusan MPR

Putusan MPR sah apabula disetujui:

  • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
  • sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Putusan MPR meliptuti 3 macam, yaitu :

  1. Putusan tentang perubahan dan penetapan UUD, keputusan ini mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak menggunakan nomor putusan Majelis
  2. Ketetapan MPR, putusan ini berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking), mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam dan menggunakan nomor majelis
  3. Keputusan MPR, putusan ini berisi aturan/ketentuan intern majelis, mempunyai kekuatan hukum ke dalam majelis, dan menggunakan nomor mejelis

 

  1. Alat Kelengkapan MPR

Alat kelengkapan MPR terdiri atas: Pimpinan, Panitia Ad Hoc, dan Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

 

D. IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP MPR

Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarkhi Peraturan Perundang-undangan.

 

E. KESIMPULAN

  1. Kedudukan, tugas dan wewenang MPR mengalami perubahan sampai dengan adanya amandemen UUD 1945
  2. Reformasi yang dilakukan baik yang sedang dan akan dilaksanakan antara lain :
  3. MPR sebelum amandemen adalah lembaga tertinggi negara yang beranggotakan semua anggota DPR dan utusan-utusan daerah-daerah dan golongan-golongan yang mempunyai tugas mengubah, dan menetapkan UUD, memilih dan mengangkat Presden serta menetapkan GBHN
  4. MPR setelah amandemen adalah lembaga Negara yang berkedudukan sama dengan lembaga Negara lain, yang beranggotakan seluruh anggota DPR dan anggota DPD,  yang mempunyai tugas merubah dan menetapkan UUD, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden
  5. Amandemen UUD 1945 membawa implikasi terhadap MPR. MPR yang dahulu pemegang kedaulatan rakyat, sekarang adalah sebagai lembaga Negara yang mempunyai kedudukan sama dengan lembaga DPR, Presiden, MA, BPK, MK dan DPD. MPR tidak lagi menetapkan GBHN dan saat ini Ketetapan MPR tidak lagi menjadi hirarki tata urutan perundang-undangan di Indonesia.
    1. Mayoritas anggota merupakan hasil pemilu yang kompetitif
    2. Jumlah anggota dikurangi agar tercapai kinerja yang efektif, efesien, dan produktif
    3. Pimpinan MPR terpisah dari pimpinan DPR, sebab menyatukan kedua pimpinan tersebut sesungguhnya merendahkan MPR karena kedudukan MPR sebagai lembaga yang mengubah dan menetapkan UUD
    4. Untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan tahunan MPR. Pimpinan MPR didampingi olrh suatu Badan Pekerja Permanen yang mencerminkan komposisi keanggotaan MPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Budiyanto (2000), Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU kelas 3, Erlangga, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional (2004), Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Pendidikan Kewaganegaraan Kelas VIII

Abdulkarim Aim ( 2001), PPKn untuk SLTP Kelas II, Grafindo, Bandung

Departemen Pendidikan Nasional (1983), Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Moral Pancasila untuk SMTA Kelas 1

Sekretariat Jendral MPR RI (2007), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Jendral MPR RI (2007), Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wikipedia Indonesia (2007), Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DAN KONTRIBUSI MGMP DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH Agustus 30, 2011

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 4:50 pm

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DAN KONTRIBUSI MGMP

DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditengah kerihuan yang menyoroti rendahnya mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di kabupaten Polewali Mandar pada khususnya, banyak pihak yang mengingatkan peranan guru yang begitu sentral dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini didasari pemikiran bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar. Dari berbagai sorotan tersebut profesionalisme guru masih perlu dikembangkan atau dengan kata lain kinerja guru dituntut maksimal.

Peningkatan kemampuan guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan bagaian dari usaha peningkatan mutu pendidikan, dimana guru mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai perencana, pelaksana dan dinamisator kurikulum dan bahan ajaran yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan perkembangan peserta didik melalui penguasaan didaktik dan metodik.

Seiring dengan fenomena tersebut di atas, pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas telah dilaksanakan melalui berbagai upaya seperti, pengembangan dan perbaikan kurikulum, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan,  sistem evaluasi, pengembangan bahan ajar, pelatihan guru dan tenaga pendidik, dan usaha lainnya.

Namun dalam kenyataannya upaya itu belum membawa dampak yang maksimal, termasuk dalam hal belum berhasil meningkatkan profesionalisme guru, hal ini membawa dampak belum meningkatnya prestasi siswa.

Kenyataan dilapangan menunjukkan masih rendahnya mutu lulusan pada setiap jenjang pendidikan, misalnya dapat kita lihat tingkat kemampuan siswa pada penekanan aspek kognitif dan yang lebih memprihatinkan lagi kemampuan kognitif yang dikembangkan pada siswa hanya pada jenjang yang rendah, misalnya pada jenjang pengetahuan yang berupa kemampuan dalam menyebutkan, atau mengingat fakta sehingga bersifat verbalistik, yang seharusnya pada tingkat SMP sudah berfikir abstrak.

          Dilain pihak apabila mengacu pada perkembangan kurikulum saat ini dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu dengan diterapkannya stadar kelulusan untuk menyelesaikan bahan ajar yang lebih tinggi. Sedang kenyataan dilapangan pergerakan nilai kelulusan masih sangat lamban. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa masih ada yang perlu dikaji lebih dalam khususnya mengenai profesionalisme guru.

          Salah satu usaha yang dapat kita tempuh dalam pengembangan profesionalisme guru yang dapat dilakukan adalah kegiatan MGMP. Kegiatan MGMP yang telah dilakukan telah membawa berbagai keberhasilan, akan tetapi juga banyak menimbulkan kritik dari berbagai pihak, baik dari guru peserta, guru inti, maupun dari pemerhati pendidikan. Kritik-kritik itu berkisar tentang kurang maksimalnya MGMP dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

          Kenyataan ini tidak bisa kita abaikan sebab dalam dunia pendidikan, salah satu hambatan yang terbesar adalah pengembangan sumber daya manusia.

 

B. Permasalahan

Berdasar penjelasan di atas timbul berbagai masalah dalam pembangunan bidang pendidikan, yaitu :

  1. Bagaimana mengembangkan profesionalisme guru yang mempunyai peranan sentral dalam peningkatan mutu pendidikan.
  2. Bagaimana mengembangkan MGMP agar keberadaannya mampu meningkatkan profesionalisme guru.
  3. Bagaiamana pola pelaksanaan MGMP agar berjalan efektif dan efesien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

 

 

C. Tujuan

          Tulisan ini bertujuan membantu kesadaran kita akan pentingnya pengembangan profesionalisme guru agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Disamping itu juga   bertujuan untuk  mengetahui gagasan-gagasan kearah pengembangan MGMP yang lebih baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TUNTUTAN PROFESIONALISME GURU

 

1. Pengertian Profesi

          Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang erat kaitannya dengan tuntutan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Profesi seseorang biasanya ditunjang oleh hal-hal dasar yang dapat mengembangkan pekerjaan dan jabatan tersebut, misalnya :

  1. Bakat
  2. Fisik dan Mental
  3. Tingkat Pengetahuan
  4. Tingkat pendidikan
  5. Keterampilan, dan sebagainya.

 

2. Karakterisitik Profesi dibidang Pendidikan

          Sedikitnya ada enam karakteristik profesi dibidang pendidikan, yaitu :

  1. Pekerjaan didasarkan atas sejumlah ilmu pengetahuan tertentu.
  2.  Selalu ada upaya peningkatan kemampuan.
  3. Melayani kebutuhan masyarakat.
  4. Memiliki norma-norma yang etis.
  5. Dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dibidangnya.
  6. Memiliki solidaritas kelompok.

 

3. Profesionalisme Guru

          Sebagai tokoh sentral dalam peningkatan mutu pendidikan, guru dituntut untuk memilki profesionalisme dalam menggeluti bidangnya. Ada lima faktor utama yang mempengaruhi kualitas guru sebagai tenaga pendidik, yaitu :

  1. Kemampuan Profesionalisme

Kemampuan profesionalisme berupa kemampuan guru menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkan dan transformasinya ke dalam proses belajar mengajar. Ini juga menyangkut pemilihan strategi, penggunaan alat dan bahan ajar, serta pengelolaan kelas.

  1. Upaya Profesional

Upaya profesional berupa motivasi yang tinggi untuk mengajar. Upaya profesional juga termasuk upaya guru untuk memperbaharui, meremajakan dan memperkaya ilmu dan keterampilan yang dimiliki. 

  1. Waktu yang dicurahkan untuk Kegiatan Profesional

Faktor ini  menunjukkan intensitas guru dalam menggunakan waktu untuk mengajarkan tugas-tugas profesional.

  1. Kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaan

Faktor ini didasarkan ansumsi bahwa guru yang dipersiapkan untuk mengajarkan suatu mata pelajaran dianggap bermutu jika guru tersebut mengajarkan mata pelajaran yang sesuai dengan keahliannya. Hal ini menyangkut keberhasilan proses belajar mengajar dapat tercapai apabila dilakukan oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran yang sesuai dengan bidangnya.

  1. Penghasilan dan Kesejahteraan

Faktor yanng tidak kalah pentingnya yang dapat mempengaruhi profesionalisme guru adalah penghasilan dan kesejahteraan. Penghasilan yang memadai diharapkan dapat memelihara, menunjang, dan memacu upaya peningkatan profesionalisme, termasuk peningkatan keahlian, pengetahuan, efesiensi, dan efektifitas pekerjaan mengajar.

 

4. Ciri – Ciri Guru Profesional

          Sebagai tenaga pendidik yang profesional guru dituntut untuk  memahami karakteristik profesi pendidik.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami oleh guru dalam proses pembelajaran, antara lain :

  1. Adanya niat bahwa mendidik adalah ibadah
  2. Pentingnya memberikan motivasi kepada siswa
  3. Mendidik tidak sama dengan mengajar
  4. Hakekat  pembelajaran untuk msing-masing mata pelajaran
  5. Berbagai tehnik dan metode dalam pembelajaran
  6. Prinsip-prinsip pembelajaran
  7. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran
  8. Pentingnya aktif dalam MGMP
  9. Makna profesionalisme yang baik dalam proses pembelajaran
  10. Perlunya meningkatkan kemampuan kepribadian, penguasaan bahan, kesadaran tepat waktu, pengelolaan kelas, dan kepemimpinan bukan sebagai bos yang hanya bisa memberi perintah.

 

Selain hal-hal di atas dalam melaksanakan profesi sehari-hari guru yang pofesional kiranya dapat menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Memahami Kurikulum

Memahami kurikulum bagi seorang guru yang profesional menjadi syarat yang tidak boleh dilupakan agar tugas profesi keseharian bisa terarah dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemahaman kurikulum oleh guru perlu dikembangkan dengan siswa yang akan mempelajarinya. Oleh karena itu sebaiknya pada awal tahun pelajaran perlu diadakan penjajagan( matrikulasi ) agar mutu masukan diketahui sejak awal. Hasil dari penjajagan ( matrikulasi ) selanjutnya digunakan untuk menjabarkan dalam Rencana Pengajaran.

Rencana Pengajaran yang disusun disesuaikan dengan variasi kemampuan dan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat mengatasi berbagai kesulitan belajar.

 

  1. Mampu Mengembangkan Model Pembelajaran

Meskipun tidak mudah dilakukan oleh guru, guru hendaknya dinamis dalam mengajar agar tidak terjebak dalam pembelajaran yang monoton, membosankan yang menyebabkan ketercapaian rendah. Oleh karena itu guru hendaknya mampu mengembangkan model pembelajaran agar proses belajar mengajar yang dilakukan berlangsung secara efektif,  untuk syarat dalam mengembangkan  adalah mengusai berbagai metode pembelajaran.

 

  1. Mampu Merencanakan dan Mengembangkan Pelajaran

Hal ini menyangkut kemampuan guru dalam merumuskan bahan ajar, menganalisis materi, merumuskan kopetensi dasar dan indikator, yang tepat sesuai dengan pokok/sub pokok bahasan termasuk pemilihan dan pembuatan/media yang digunakan.

 

  1. Mampu Melakukan Evaluasi

Seorang guru yang profesional harus mampu melaksanakan evaluasi secara tepat untuk mengambil keputusan  bagi peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi belajar siswa. Evaluasi yang tepat bermanfaat bagi pengumpulan informasi yang selanjutnya dianalisis dan diperoleh informasi yang terpercaya, handal dan sahih.

 

  1. Mampu Mengorganisasi Siswa

Keberhasilan guru dalam mengajar tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan penguasaan materi maupun penggunaan metode, tetapi juga faktor lain yaitu kemampuan mengorganisasi siwa. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya tingkah laku yang mengganggu jalannya proses pembelajaran. Ada beberapa jenis pendekatan dalam pengorganisasian siswa, misalnya melakukan pembiasaan, modifikasi perilaku, menciptakan iklim sosial yang kondusif, dan proses kerja kelompok. 

 

  1. Adanya Perubahan dan Perbaikan pada Siswa

Belajar adalah suatu kegiatan yang menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan, tentu saja tingkah laku yang dimaksud adalah yang positif dalam kaitannya dengan kesempurnaan hidup.

Dari berbagi macam teori belajar, pada dasarnya tujuan belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang positif atau adanya nilai tambah dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini tentu saja menuntut guru yang profesional mampu mendorong perubahan tingkah laku yang positif pada anak didik.

 

5. Tantangan Kinerja Guru Kabupaten Polewali Mandar

          Paradigma lama yang menjadi catatan guru selama ini adalah bahwa pengelolaan pendidikan lebih bersifat macro-urientid , yakni banyak diatur oleh banyak faktor yang diproyeksikan ditingkat macro ( pusat ), tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya ditingkat micro ( sekolah ). Dengan kata lain bahawa kompleksitas cakupan permasalahan pendidikan, kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan seringkali tidak dapat tepikirkan secara utuh dan akurat oleh para birokrat ditingkat pusat.

          Berlangsungnya pendidikan yang sentralistik itu berdampak serius terhadap dunia pendidikan yaitu makin jauh jarak antara yang ideal dengan realitas pendidikan di Indonesia. Idealnya pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia muda, dengan demikian arah dasar pendidikan adalah demi pemekaran potensi pribadi peserta didik. Jadi sekolah mestinya tumbuh dan berkarya dalam sebuah sistem dan budaya demokratis. Paradigma lama tersebut menjadikan kontraversial, para praktisi pendidikan berangapan bahwa sistem pendidikan yang sentralistik yang memicu problema pendidikan, pada sisi lain mungkin jajaran pusat beranggapan pada level microlah masalah itu muncul.

 

          Disamping itu paradigma selama ini juga berpengaruh terhadap kineja guru, sudah sejak lama guru dikondisikan oleh berbagai aturan administratif, sehingga tidak bisa berbuat lain kecuali berperan sebagai ujung tombak kepentingan pusat dari pada sebagai seorang pendidik yang memiliki independensi profesional.

          Dalam konteks bagaimana guru mendorong siswa agar mengetahui, menangkap realitas dan kontak dengan lingkungan, ada beberapa catatan tentang kinerja guru di kabupaten Polewali Mandar, yakni :

  1. Banyak guru yang masih mengandalkan metode ceramah dan tanya jawab, bahkan mungkin lebih dari 70 % waktu untuk ceramah dalam pemberian pelajaran. Hal ini menyebabkan penguasaan materi pelajaran oleh siswa makin abstrak.
  2. Masih banyak guru yang awam melakukan kegiatan out-door     dalam penyampaian materi pelajaran.
  3. Ditengarahi guru belum memiliki kreativitas yang efektif dan efesien dalam penyampaian materi pelajaran.
  4. Guru masih terpaku pada paradigma lama yang sentralistik tanpa melihat kesesuaian dengan lingkungan dan potensi pribadi siswa.
  5. Tidak banyak guru yang dapat memanfaatkan isu-isu baru yang dapat mendorong motivasi siswa.
  6. Penggunaan media pembelajaran masih kurang dimanfaatkan, sehingga menyulitkan siswa dalam mengembangkan potensi afektif dan psikomotoriknya.

 

Dari kenyataan tersebut di atas, merupakan hal yang  sangat memprihatinkan karena pembelajaran menjadi kering, bahkan menggiring siswa untuk terjebak pada kondisi yang menjauhkan siswa dari proses belajar yang sesungguhnya.

 

6. Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru di Kabupaten Polewali Mandar

          Berdasarkan tantangan yang diuraiakan di atas, guru sebagai tokoh sentral dalam pembangunan dibidang pendidikan perlu mendapat perhatian tersendiri dalam hal pengembangan profesinya.

          Meskipun belum berjalan secara maksimal kearah peningkatan profesionalisme guru yang ideal akan tetapi sudah nampak berbagai upaya kearah pengembangan profesionalisme guru.

 Terdapat berbagai upaya peningkatan profesionalisme guru yang menurut pengamatan penulis sudah dan akan dilaksanakan di kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

  1. Diklat dan pelatihan bagi guru, baik yag dilakukan ditingkat daerah, regional maupun nasional

Kegiatan ini memberikan andil yang signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Polewali Mandar, sebab dengan pelatihan yang dilaksanakan secara efektif dan kontinyu akan memberikan dampak positif bagi guru yaitu meningkatkan wawasan dan keterampilan guru dalam mengajar di sekolah

  1. Pemenuhan sarana pembelajaran yang lebih memadai, yang dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran.
  2. Peningkatan profesionalisme guru melalui pendidikan formal dan non formal yang pelaksanaannya didukung penuh oleh birokrasi
  3. Kualifikasi dan sertifikasi yang menuntut profesionalisme guru perlu segera diwujudkan
  4. Pengelolaan pendidikan yang desentralisasi dimana sekolah deberikan keleluasaan mengelola pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya
  5. Independensi profesi guru perlu ditumbuhkan agar guru memiliki keleluasaan dan tidak terjebak pada sistem adminitratif yang sentralistik
  6. Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan guru demi pengembangan profesinya.

 

Upaya-uapaya tersebut perlu dilakukan dengan mengerahkan seluruh potensi yang dapat mendukung  peningkatan mutu pendidikan. Baik keterkaitan antara birokrasi sebagai pengelola pendidikan, sekolah, guru, dan siswa serta masyarakat selayaknya memiliki komitmen dalam pembangunan bidang pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KONTRIBUSI MGMP DALAM PEMBELAJARAN

 

1.  Kontribusi Nyata MGMP dalam Pembelajaran

          Standar nasional pendidikan megisyaratkan, bahwa proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Oleh karena setiap satuan pendidikan hendaknya melakukan perencanaan, proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk   terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efesien.

          Tuntutan proses pembelajaran tersebut menuntut guru untuk selalu mengembangkan diri agar dapat  memenuhi terlaksananya proses pembelajaran secara maksimal. Dilain pihak kegiatan pembelajaran dilapangan masih menemui masalah dan hambatan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka bagi guru dibutuhkan wadah yang dapat menginventarisasikan masalah dan hambatan tersebut.

          Forum MGMP merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah dan hambatan guru dalam proses pembelajaran, dimana dalam MGMP berusaha untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan terus berefleksi/berdiskusi. Kontribusi nyata kegiatan MGMP yang telah dirasakan pada guru adalah sebagai berikut :

 

  1. Membuat Perangkat Pemelajaran

Perangkat pembelajaran adalah salah satu modal pokok yang harus dibuat dan dikembangkan oleh guru. Perangkat pembelajaran yang baik akan mendorong proses pembelajaran yang baik pula. Tugas profesi guru yang meliputi perencanaan, pelakasanaan/proses, dan evaluasi yang kemudian diwujudkan dalam perangkat pembelajaran akan lebih baik dan berkembang apabila dibahas dan didiskusikan dalam forum MGMP. Perangkat pembelajaran itu meliputi :

  1. Program Tahunan dan Program Semester
  2. Analisis Materi Pelajaran
  3. Rencana Pengajaran
  4. Evaluasi

 

  1. Membuat Alat Peraga yang sesuai dengan Materi

Alat peraga yang dirumuskan disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga guru menjadi tidak terpaku pada satu alat peraga saja, tetapi , makin banyak alat peraga yang dapat diintroduksikan untuk pembelajaran

 

  1. Memanfaatkan Isu-isu Baru di Media Masa

Dengan berkembangnya alat komunikasi mendorong percepatan dalam memperoleh informasi yang aktual dan up to date. Isu-isu baru yang muncul itu dapat didiskusikan dalam MGMP yang selanjutnya dijadikan sarana untuk memotivasi siswa.

 

  1. Mendorong Siswa Berkreasi

Salah satu hasil yang dapat dilaksanakan di sekolah dari kegiatan MGMP adalah dari hasil tukar pendapat dengan peserta dapat memunculkan wawasan dan pandangan yang lebih segar, sehingga dapat diterapkan di sekolah. Dengan mendorong siswa untuk lebih inisiatif dan kreatif, misalnya mendorong siswa untuk menulis, melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, dan sebagainya.

 

  1. Penerbitan

Kerjasama antara MGMP dengan lembaga penerbitan dengan memproduksi LKS yang dapat dipakai dalam satu kabupaten.

 

  1. Mendorong Percaya Diri

Berbagai hal yang dapat dilakukan setelah mengikuti MGMP adalah berkembangnya rasa percaya diri dengan terus berkarya, berdiskusi dan berproses.

 

2. Pengelolaan dan Pengembangan MGMP di Kabupaten Polewali Mandar

          MGMP sebagai salah satu alternatif peningkatan profesionalisme guru memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pengajaran. Dari contoh-contoh kontribusi nyata MGMP dalam pembelajaran perlu kiranya dikelola dengan mengerahkan seluruh komponen pendidikan.

          Pada tahapan pengelolaan selama ini, MGMP di kabupaten Polewali Mandar mampu meningkatkan mutu dan kegairahan guru dalam proses belajar mengajar. Agar MGMP mampu menjadi alternatif dalam meningkatkan profesionalisme guru menurut hemat penulis terdapat sistem MGMP yang efektif dan efesien.

Dengan memperhatikan langkah-langkah pemecahan permasalahan melalui diskusi dalam wadah MGMP, dengan tahapan sebagai berikut :

  1. Menemukan latar belakang masalah
  2. Mengidentifikasi masalah
  3. Pembahasan masalah
  4. Perumusan masalah
  5. Mencari alternatif pemecahan masalah
  6. Memilih alternatif pemecahan yang paling baik
  7. Menentukan langkah-langkah kegiatan

 

Sedangkan pada tahapan pelaksanaan ada beberapa komponen yang mestinya dirumuskan oleh peserta MGMP, yaitu :

  1. Pendalaman materi pelajaran
  2. Analisis materi pelajaran
  3. Menyususn program pengajaran, baik Progran Tahunan maupun Program Semester
  4. Menyusun persiapan mengajar
  5. Menyiapkan media pendidikan
  6. Melasanakan program
  7. Mengevaluasi pelakasanaan program
  8. Menyusun evaluasi materi pelajaran
  9. Menganalisis hasil evaluasi
  10. Menyusun progam MGMP selanjutnya.

Oleh karena mengingat pentingnya MGMP dalam meningkatkan mutu dan kemampuan guru, maka perlu beberapa pengembangan yang kiranya dapat dilaksanakan, yaitu :

  1. Pengembangan Program yang Fariatif

Program-program MGMP perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kegiatan yang menarik, menantang dan merangsang guru untuk mengembangkan karirnya. Hendaknya dipilih program pelatihan yang mampu mendorong berkembangnya kreatifitas guru dalam kinerjanya.

  1. Desentralisasi

Wewenang melaksanakan MGMP hendaknya diserahkan pada kreatifitas guru dilapangan. Oleh karena itu wewenang pusat terhadap pelaksanaan MGMP hendaknya dikurangi, mengingat apa yang selama ini diproyeksikan oleh pusat telah menyebabkan terpasungnya pelaksanaan-pelaksanaan tugas dilapangan, sebab guru hanya melakukan apa yang sudah ditentukan.

  1. Kembangkan Antusiasme Guru

Antusiasme guru perlu dikembangkan. Seorang guru perlu memiliki motivasi pribadi yang mendorong melakukan sesuatu. Terdapat beberapa motivasi yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain :

  1. Menunjukkan kemauan yang keras dalam menyajikan bahan keilmuan
  2. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat
  3. Memberikan kesadaran kepada siswa bahwa  sekolah bukan merupakan penekanan, tetapi agar mereka memiliki intensitas untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas.
  4. Demokratisasi Pendidikan

Tantangan masa depan muncul seiring dengan dinamika kehidupan bangsa sebaga dampak globalisasi menuntut adanya format pendidikan yang dibangun dalam sistem yang demokratis. Demokratisasi pendidkan akan mendorong menculnya partisipasi sukarela, keswasembadaan, kemadirian. Oleh karena itu program-program yang disusun dalam MGMP sudah selayaknya melibatkan guru atau peserta MGMP.

 

  1. MGMP Mandiri

Salah satu kendala yang cukup penting adalah bahwa selama ini MGMP tak dapat berjalan mandiri, ini terjadi karena berbagai kebutuhan bergantung pada pemerintah. Para pelaksana dilapangan tidak leluasa dalam mengembangkan kreatifitas. Sudah saatnya dipikirkan MGMP mandiri, yang mampu membiayai berbagai kegiatan.

  1. Efektifitas MGMP

Suara minor tentang kurang efektifnya MGMP perlu dikaji lebih  jauh. Salah satu kendala yang banyak dialami oleh guru adalah banyaknya beban mengajar dan kondisi sekolah yang tidak mendukung.

  1. Kerjasama dengan pihak Luar

Selama ini berbagai kegiatan MGMP mampu menghasilkan produk-produk yang dapat dimanfaatkan untuk kerjasama dengan pihak luar, baik itu hasil penelitian, pengembangan kreatifitas, alat peraga, dan sejenisnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

A. Kesimpulan

     Berdasarkan uraian yang telah ada tersebut, dapat disimpulkan :

  1. Guru dalam pembangunan bidang pendidikan adalah sebagai tokoh sentral yang harus mendapatkan perhatian untuk berkembang
  2. Diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan profesionalisme guru
  3. Profesionalisme guru hendaknya diproyeksikan untuk mengembangkan mutu pendidikan
  4. Profesionalisme guru perlu dikembangkan untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif dan efesien.
  5. MGMP dapat mendorong kreatifitas dan meningkatkan mutu pembelajaran di kabupaten Polewali Mandar
  6. Makin berkembangnya MGMP, diharapkan dapat mendorong kinerja guru kearah yang lebih bervariasi dan memanfaatkan lingkungan
  7. MGMP dapat mendorong berkembangnya ikilim pendidikan yang demokratis, guna mendorong berkembangnya profesionalisme guru  

 

B. Saran –Saran

  1. Bagi semua pihak yang peduli terhadap pendidikan, mari kita menciptakan iklim yang dapat mendorong berkembangnya profesionalisme guru
  2. bagi pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsug dengan pembangunan bidang pendidikan perlu ikut berpartisipasi terhadap peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Polewali Mandar.
  3. Kepada para pemerhati pendidikan mari kita buka wacana pemikiran yang mampu membuka peluang-peluang bagi makin berkembangnya MGMP
  4. Kepada rekan-rekan guru, mari kita songsong otonomi daerah dengan bekal terus berkarya, belajar, dan menumbuhkan iklim pendidikan yang demokratis.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Milan Rianto. (1997). Mertodologi Pembelajaran. Semarang : Suara Merdeka
  2. 2.    Saptono. ( 19999 ). Kurikulum Baru atau Deemokrasi. Semarang IKIP PRESS
  3. Pedoman MGMP. Jakarta. Depdikbud
  4. Bulletin Pelangi Pendidikan . Jakarta. Depdikbud ( 2000 )
  5. 5.    Conny Setiawan. Utami Munandar. Agus Tangyong. Pengenalan dan pengembangan Bakat Sejak Dini. Jakarta. Depdikbud ( 1994/1995 )
  6. Materi Latihan Kerja Guru. Jakarta : Depdikbud. ( 1994 )
  7. Kurikulum 2004 SMP. Jakarta : Departemen Pendidikan ( 2004 )
  8. Materi Bridging Course. Jakarta : Departemen Pendidikan ( 2006 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISASI PEMBELAJARAN Juli 31, 2011

Filed under: PENDIDIKAN — biyot @ 5:12 pm
  1. 1.  Pendahuluan

Pembelajaran mengandung makna kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan matode/strategi yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Metode dan strategi pembelajaran sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan makna yang sama.

Strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :

  1. Strategi pengorganisasian isi pembelajaran
  2. Strategi penyampaian isi pembelajaran
  3. Strategi pengelolaan pembelajaran

 

  1. 2.  Strategi Pengorganisasian Isi Pembelajaran

          Strategi pengorganisasian isi pembelajaran tingkat makro oleh Reigeluth, Bunderssen, dan Merrill (1977) sebagai structural strategy, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan (sequencing) dan mensintesis (synthesizing) fakta-fakta, konsep prosedur-prosedur, atau prinsip-prinsip yang berkaitan.

          Langkah-langkah penataan isi pembelajaran adalah sebagai berikut :

  1. 1.     Penyajian kerangka isi

Pembelajaran dimulai dengan penyajian kerangka isi, struktur yang memuat bagian-bagian yang paling penting dari isi/pesan yang akan diajarkan

  1. 2.     Elaborasi tahap pertama

Elaborasi tahap pertama adalah mengelaborasi tiap-tiap bagian yang ada dalam kerangka isi, mulai dari bagian yang terpenting. Elaborasi tipa-tiap bagian diakhiri dengan rangkuman dan pensintesis yang hanya mencakup isi yang baru saja diajarkan.

  1. 3.     Pemberian rangkuman dan pensintesis eksternal

Pada akhir elaborasi tahap pertama deberikan rangkuman dan diikuti dengan pensintesis eksternal. Rangkuman berisi pengertian-pengertian singkat mengenai konstruk-konstruk yang diajarkan dalam elaborasi, dan pensistesis eksternal menunjukkan :

  1. Hubungan-hubungan penting yang ada antar bagian yang telah dielaborasi
  2. Hubungan antara bagian-bagian yang telah dielaborasi dengan kerangka isi.
  3. 4.     Elaborasi tahap kedua

Setelah elaborasi tahap pertama berakhir dan diintegrasikan dengan kerangka isi, pembelajaran diteruskan keelaborasi tahap kedua yang mengelaborasi bagian pada elaborasi tahap pertama dengan maksud membawa siswa/mahasiswa pada tingkat kedalaman sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Seperti halnya dalam elaborasi tahap pertama, setiap elaborasi tahap kedua disertai dengan rangkuman dan pensintesis internal.

  1. 5.     Pemberian rangkuman dan pensintesis eksternal

Pada akhir elaborasi tahap kedua, diberikan rankuman dan pensintesis eksternal, seperti pada elaborasi tahap pertama.

  1. 6.     Setelah semua elaborasi tahap kedua disajikan, disintesiskan, dan diitegrasikan ke dalam kerangka isi.
  2. 7.     Pada tahap akhir pembelajaran, disajikan kembali kerangka isi untuk mensintesiskan keseluruhan isi bidang studi yang telah diajarkan.

            Berikut ini adalah tahapan yang perlu dilewati dalam proses pengembangan penataan isi pembelajaran :

  1. Menetapkan tipe struktur orientasi
  2. Memilih dan menata isi ke dalam strukturnya
  3. Menetapkan isi penting yang akan dimasukkan dalam kerangka isi
  4. Mengidentifikasi dan menetapkan struktur pendukung
  5. Menata urutan elaborasi
  6. Merancang kerangka isi, tahapan elaborasi, dan pensintesis.

 

  1. 3.  Strategi Penyampaian Isi Pembelajaran

Strategi penyampaian (delivery strategy) mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa/mahasiswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa/mahasiswa.

Secara lengkap ada 3 komponen yang perlu diperhartikan dalam mempreskripsikan strategi penyampaian, yaitu :

  1. 1.    Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa/mahasiswa, apakah itu orang, alat atau bahan.

  1. 2.    Interaksi Siswa/mahasiswa Dengan Media

Komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang diakukan oleh siswa/mahasiswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar itu.

  1. 3.    Bentuk (Struktur) Belajar Mengajar

Komponen strategi pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa/mahasiswa belajar dalam kelompok kecil, perorangan, ataukah mandiri.

            Dalam menetapkan manakah yang lebih dahulu ditetapkan dari ketiganya, tidak ada deskripsi yang baku mengenai hal itu. Ketiganya harus dipertimbangkan secara serentak, dan titik awalnya dapat dimulai dari salah komponen.

            Bila dimulai dari media pembelajaran, maka bentuk belajar mengajar harus disesuaikan dengan media yang telah ditetapkan, dan akhirnya kegiatan belajar siswa/mahasiswapun harus dijabarkan dari kedua komponen ini.

            Bila diputuskan untuk memilih bentuk belajar-mengajar lebih dulu, maka kedua komponen harus menyesuaikan.

            Untuk membentuk suatu kesatuan stretegi penyampaian pembelajaran yang efektif, komponen apapun yang ditetapkan pertama kali harus berpijak pada tujuan khusus pembelajaran, karakteristik isi, karakteristik siswa/mahasiswa, serta kendala yang nyata ada.

 

  1. 4.  Strategi Pengelolaan Pembelajaran

Terdapat 4 hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan pembelajaran, yaitu :

 

  1. 1.    Penjadwalan Penggunaan Strategi Pembelajaran

Penjadwalan penggunaan suatu strategi atau komponen suatu strategi, baik itu untuk strategi pengorganisasian pembelajaran maupun strategi penyampaian pembelajaran, merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan pembelajaran. Penjadwalan pengorganisasian pembelajaran biasanya mencakup pertanyaan kapan dan berapa lama seorang siswa/mahasiswa menggunakan setiap komponen strategi pengorganiasasian, sedangkan penjadwalan strategi penyampaian biasanya melibatkan keputusan, seperti kapan dan untuk berpa lama seorang siswa/mahasiswa menggunakan jenis media.

  1. 2.    Pembuatan Catatan Kemajuan Belajar

Pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa penting sekali bagi keperluan pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan strategi pengelolaan. Keputusan apapun yang diambil harus didasarkan pada informasi yang lengkap mengenai kemajuan belajar siswa/mahasiswa. Keputusan memilih dan menggunakan suatu komponen strategi pengorganisasian juga sebaiknya didasarkan pada kemajuan belajara siswa/mahasiswa.

Catatan tentang kemajuan belajar siswa/mahasiswa juga diperlukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya siswa/mahasiswa tertentu diberikan strategi motivasional lanjutan.

Kemajuan belajar siswa/mahasiswa biasanya juga dapat digunakan untuk menaksir keefektifan suatu strategi pembelajaran. Catatan tentang kemajuan belajar siswa/mahasiswa ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menambil keputusan mengenai perlu tidaknya ada perbaikan strategi pembelajaran (strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan). Taksiran yang tepat akan amat membantu pemilihan strategi pembelajaran yang optimal.

  1. 3.    Pengelolaan Motivasional

Bagian ini adalah merupakan bagian yang amat penting dari pengelolaan interaksi siswa/mahasiswa dengan pembelajaran. Kegunaannya adalah untuk meningkatkan dan sekaligus untuk mempertahankan motivasi belajar siswa/mahasiswa. Sebagian besar bidang studi sebenarnya memiliki daya tarik untuk dipelajari, namun pembelajaran gagal menggunakannya seabagai alat motivasional. Akibatnya bidang studi kehilangan daya tariknya, dan yang tinggal hanya kumpulan fakta, konsep, prosedur atau prinsip yang tidak bermakna.

Ada komponen-komponen strategi pembelajaran variable motivasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar suatu bidang studi. Penggunaan strategi pengorganisasian dan penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa/mahasiswa dihipotesiskan memiliki pengaruh motivasional yang tinggi pada belajar siswa/mahasiswa.

  1. 4.    Kontrol Belajar

Kontrol belajar merupakan bagian penting untuk mempreskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. kegunaannya adalah untuk menetapkan agar pembelajaran benar-benar sesuai dengan karakteristik perseorangan. variabel ini mengacu pada kepada kebebasan siswa/mahasiswa melakukan pilihan pada bagian ini yang dipelajari, kecepatan belajar, komponen  strategi pembelajaran yang dipakai, dan strategi kognitif (berpikir) yang digunakan. Keempat aspek ini dapat member petunjuk bagaimana cara ,mengelola pembelajaran. Strategi pengelolaan yang berurusan dengan control belajar banyak terkait dengan aspek penjadwalan, misalnya kapan memilih bagian isi yang akan dipelajari sebaiknya diberikan kepada siswa/mahasiswa, bagian isi mana sebaiknya dipelajari terlebih dulu, dan bagaimana menata pembelajaran untuk siswa/mahasiswa yang termasuk kelompok cepat, sedang dan lambat dan sebagainya.

 

Pengaruh Karakteristik Dalam Menetapkan Strategi Pengelolaan

            Faktor kondisional yang paling berpengaruh dalam menetapkan strategi pengelolaan adalah karakteristik siswa/mahasiswa. Karakteristik siswa/mahasiswa juga menjadi pertimbangan pokok dalam pengelolaan strategi penyampaian.